Pesan ini disampaikan Direktur Jenderal SPSK, Masyita Crystallin, dalam Forum Deepening Sektor Keuangan di Yogyakarta yang dihadiri oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Kementerian Keuangan di daerah, bersama pelaku usaha dan akademisi.

Sejak awal, Dirjen SPSK menempatkan diskusi mengenai sektor keuangan Indonesia dalam konteks lanskap global yang tengah berubah cepat.

“Perkembangan teknologi, perubahan arah kebijakan fiskal di berbagai negara, serta dinamika kerja sama internasional membuat lingkungan ekonomi dan keuangan dunia menjadi semakin kompleks, namun sekaligus membuka peluang baru,” ujar Dirjen Masyita.

Dirjen SPSK mengatakan dalam lanskap global yang semakin beragam dan dinamis ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk tampil sebagai emerging stabilizer di kawasan, dengan memperkuat fondasi fiskal dan sektor keuangan agar semakin kredibel, terkoordinasi, dan responsif.

Dari gambaran global tersebut, pembahasan mengalir ke kondisi domestik yang menunjukkan kinerja positif. Perekonomian Indonesia pada triwulan III 2025 tumbuh sekitar 5 persen, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, investasi yang meningkat, dan ekspor yang terjaga. Seluruh sektor utama manufaktur, perdagangan, konstruksi, pertanian, informasi dan komunikasi, hingga transportasi tumbuh positif dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Ibu

Masyita menekankan bahwa capaian ini merupakan modal penting untuk melangkah ke fase transformasi berikutnya.

“kinerja ini menunjukkan ketangguhan dan kemampuan adaptasi ekonomi Indonesia; fondasi pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi, investasi, dan ekspor memberi ruang bagi kita untuk terus memperkuat kebijakan yang mendorong produktivitas,” tambah Dirjen SPSK.

Selanjutnya, perhatian diarahkan pada peran penguatan investasi dan sektor keuangan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi ke depan. Investasi didorong agar tidak hanya meningkat dari sisi jumlah, tetapi juga ditopang oleh sektor keuangan yang makin dalam, efisien, dan inklusif, sehingga mampu menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti hilirisasi sumber daya alam, energi baru dan terbarukan, manufaktur berteknologi, infrastruktur digital, dan ketahanan pangan.

Dirjen SPSK menegaskan penguatan investasi dan pendalaman sektor keuangan harus berjalan beriringan; investasi yang produktif membutuhkan sektor keuangan yang sehat, dalam, dan terpercaya agar benar-benar mendorong transformasi Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.

Dari sini, forum bergerak pada pembahasan mengenai struktur sektor keuangan Indonesia. Saat ini, peran perbankan masih sangat dominan, sementara pasar modal dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) seperti asuransi dan dana pensiu memiliki ruang yang luas untuk bertumbuh. Kondisi ini dipandang sebagai peluang strategis untuk memperluas sumber pembiayaan jangka panjang.

Dirjen SPSK menjelaskan bahwa dominasi perbankan menunjukkan kuatnya kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional, namun ke depan potensi pasar modal, asuransi, dan dana pensiun perlu dioptimalkan agar arsitektur sektor keuangan menjadi lebih seimbang dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

Menurut Masyita, dengan peran yang lebih kuat dari pasar modal, asuransi, dan dana pensiun, kita dapat membangun sektor keuangan yang lebih dalam, terdiversifikasi, dan siap menopang pembiayaan jangka panjang.

Dalam kerangka tersebut, lanjut kata Dirjen SPSK investor institusional terutama dana pensiun dan asuransi dipandang sebagai jangkar penting bagi stabilitas dan kedalaman pasar

“Dengan tata kelola yang baik dan orientasi jangka panjang, institusi-institusi ini dapat menjadi anchor investor yang memperkuat pasar modal sekaligus memperluas kepemilikan masyarakat terhadap instrumen keuangan,” ujar Dijren Masyita.

Dirjen SPSK menyampaikan bahwa investor institusional yang dikelola secara profesional dan berorientasi jangka panjang akan membuat pasar kita lebih dalam, likuid, dan menarik, sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan perlindungan peserta maupun pemegang polis.

Sebagai landasan kebijakan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi payung utama dalam agenda penguatan investasi dan sektor keuangan.

DJSPSK mendapat mandat untuk mengharmoniskan kebijakan di perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, profesi keuangan, hingga kerja sama internasional, sehingga penguatan sektor keuangan berjalan selaras dan saling mendukung.

UU ini diimplementasikan antara lain melalui penguatan perbankan sebagai tulang punggung pembiayaan, reformasi dana pensiun agar lebih fleksibel dan relevan, pendalaman pasar modal dengan penambahan emiten dan instrumen, serta penguatan profesi keuangan seperti akuntan, aktuaris, dan penilai.

Dirjen SPSK menggambarkan bahwa UU P2SK adalah momentum besar untuk membangun sektor keuangan Indonesia yang lebih modern, inklusif, dan berdaya tahan; melalui implementasi UU ini.

“Pihaknya memperkuat tata kelola, memperluas akses, dan mendorong inovasi, termasuk integrasi teknologi digital dan pembiayaan berkelanjutan,” ucap Dirjen SPSK.

Kerangka Regulasi

Sejalan dengan penguatan kerangka regulasi, pemerintah juga mengoptimalkan peran APBN sebagai katalis. Salah satu inovasi kebijakan adalah penempatan dana pemerintah di perbankan untuk memperkuat likuiditas dan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Skema ini dirancang agar bank memiliki ruang lebih luas dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif, termasuk UMKM dan proyek strategis.

Dirjen SPSK menjelaskan bahwa penempatan dana pemerintah di perbankan dirancang untuk mempercepat perputaran ekonomi.

“Dengan likuiditas yang memadai, perbankan dapat lebih leluasa menyalurkan pembiayaan, sehingga aktivitas ekonomi di pusat maupun daerah dapat meningkat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” terang Dirjen SPSK.

Dari perspektif nasional, forum kemudian menyoroti pentingnya penguatan sektor keuangan di daerah, dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai contoh konkret.

“Perekonomian DIY tumbuh di atas rata-rata nasional, didukung oleh sektor manufaktur, konstruksi, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Basis UMKM yang besar menunjukkan ekonomi rakyat yang dinamis. Agar potensi ini semakin berkembang, diperlukan akses yang lebih luas terhadap produk dan layanan keuangan mulai dari tabungan, pembiayaan, asuransi, hingga program pensiun,,” ucap Dirjen Masyita.

Dirjen SPSK mengatakan bahwa Yogyakarta memiliki ekosistem ekonomi yang kaya, mulai dari UMKM, sektor kreatif, hingga pendidikan.

“Tantangan sekaligus peluang ke depan adalah memastikan potensi ini terhubung dengan sektor keuangan, sehingga pelaku usaha dan pekerja di DIY dapat semakin berkembang dan terlindungi,” ujar Dirjen Masyita.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bagaimana instrumen keuangan negara, seperti Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN), telah berkontribusi membiayai berbagai proyek strategis di DIY, termasuk infrastruktur transportasi dan pengelolaan lingkungan. Ke depan, instrumen seperti obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan tata kelola yang baik.

Diirjen Masyita menjelaskan bahwa SBSN dan obligasi daerah memberikan opsi pembiayaan yang transparan dan akuntabel untuk proyek-proyek prioritas. “Bagi daerah, ini adalah cara untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal,” tambah dia.

Menutup sesi, Dirjen SPSK menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola sektor keuangan sebagai mitra strategis pembangunan.

“Sinergi antar-otoritas BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan bersama pelaku usaha dan masyarakat, disebut sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang kokoh dan berdaya saing. Mesin pertumbuhan fiskal, sektor swasta, dan sektor keuangan harus bergerak selaras. Dengan sektor keuangan yang terus diperkuat, kita bukan hanya menjaga stabilitas hari ini, tetapi juga menyiapkan landasan kokoh bagi generasi mendatang,” pungkas Dirjen SPSK

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kemenkeu, Masyita mengatakan salah satu langkah strategis ditempuh melalui peningkatan sinergi dan kolaborasi global dengan lembaga internasional di bidang inklusi dan kesehatan keuangan (financial health).

DJSPSK kembali menegaskan pentingnya sektor keuangan yang sehat dan dalam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta ketahanan keuangan rumah tangga.

Dalam kerangka tersebut, Ratu Máxima selaku UN Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health (UNSGSA) melakukan kunjungan kerja selama tiga hari (25 s.d 27 November 2025) ke Indonesia. Sepanjang kunjungan tersebut,

Ratu Máxima mengikuti sejumlah pertemuan dengan Pemerintah Indonesia, termasuk di Kementerian Keuangan yang melibatkan DJSPSK. Pertemuan Tingkat Menteri – Ministerial Group Meeting Salah satu agenda utama dalam rangkaian kegiatan tersebut adalah Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Group Meeting) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Masyita mengatakan pertemuan ini mengangkat tema capaian Indonesia di sektor keuangan pada level individu dan rumah tangga, serta pembahasan mengenai kesehatan finansial (financial health).

Lanjut Masyita juga menyampaikan bahwa kemajuan teknologi dan pesatnya ekonomi digital mendorong inovasi di sektor keuangan, namun sekaligus meningkatkan risiko fraud dan scam.

“Indonesia saat ini memiliki tingkat inklusi keuangan sekitar 80,5%, namun literasi keuangan masih berada di kisaran 66,5%. Kesenjangan ini dapat berujung pada perencanaan keuangan yang kurang sehat dan kerentanan terhadap praktik fraud dan scam,” ujar Masyita dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Karena itu, kata dia, penguatan perlindungan konsumen harus berjalan seiring dengan perluasan inklusi dan peningkatan literasi keuangan.

“Kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan yang sudah tinggi dan literasi keuangan yang masih tertinggal, diperparah dengan ketimpangan akses dan kemampuan digital, membuat sebagian masyarakat lebih rentan terhadap penipuan berbasis layanan keuangan,” ujar Masyita.

DJSPSK Masyita mengatakan pemerintah bersama UNSGSA juga membahas pentingnya menjadikan kesehatan keuangan sebagai salah satu prioritas kebijakan nasional, antara lain melalui penguatan koordinasi lintas lembaga di bawah kerangka Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) serta penyusunan peta jalan (roadmap) kesehatan keuangan nasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, lanjut dia mengatakan pemerintah memperkuat perlindungan konsumen melalui penguatan kerangka regulasi sektor keuangan, antara lain melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen secara lebih komprehensif.

Masyita mengungkapkan langkah ini dilengkapi dengan pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal, penguatan keamanan data, edukasi keuangan, serta upaya mengurangi kesenjangan digital melalui pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas digital masyarakat.

“Pemerintah dan pelaku industri memiliki peran penting, namun kewaspadaan masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan juga tidak kalah menentukan,” ujar Masyita.

Sebagai informasi  Ratu Máxima mengunjungi sejumlah penerima manfaat dan mitra program PBB di Solo, Bekasi, dan Jakarta, serta menghadiri rangkaian pertemuan tingkat tinggi dengan Pemerintah Indonesia.

Aturan ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi, efisien, dan kredibel lintas sektor, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“PP 43 Tahun 2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi rujukan yang andal bagi pengambilan keputusan di tingkat korporasi maupun kebijakan publik,” ujar Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), Masyita Crystallin.

Melalui pengaturan ini, lanjut kata Masyita, ditetapkan mekanisme penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan yang berlaku lintas sektor, baik sektor jasa keuangan, sektor riil, maupun entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.

“Pengaturan tersebut tidak hanya menekankan kepatuhan administratif, tetapi juga mengusung harmonisasi regulasi dan penguatan integritas data keuangan sebagai fondasi utama,” ujar dia.

Dengan demikian, kata Dirjen SPSK, pelaporan keuangan nasional tidak lagi berdiri sendiri-sendiri di tiap sektor, melainkan menjadi bagian dari sistem pelaporan nasional yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” jelas Masyita.

Dia mengatakan di tengah kebutuhan reformasi pelaporan keuangan nasional yang lebih terstruktur, terstandardisasi, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, pelaporan keuangan diposisikan sebagai instrumen penting bagi pelaku industri, sektor keuangan, pemerintah, dan masyarakat dalam mengambil keputusan berbasis data yang akurat.

Peningkatan kualitas laporan keuangan dari sisi pelapor dipadukan dengan penyederhanaan proses pelaporan melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK).

Dirjan SPSK berharap regulasi ini dapat mendukung penyusunan kebijakan fiskal dan ekonomi yang berbasis data aktual dan dapat diverifikasi lintas sektor, dengan tetap menjaga keamanan dan keandalan sistem pelaporan yang digunakan.

“Platform Bersama Pelaporan Keuangan akan menjadi simpul utama integrasi data, sehingga proses pelaporan lebih sederhana bagi pelaku usaha namun pada saat yang sama memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran,” lanjut Masyita.

Dia menambahkan pemerintah juga menyadari bahwa reformasi sistem pelaporan keuangan memerlukan waktu dan kesiapan seluruh pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, Masyita menjelaskan implementasi PP ini akan dilakukan secara bertahap dan proporsional agar dapat berjalan efektif tanpa mengganggu stabilitas operasional pelaku usaha.

Untuk sektor pasar modal, penyampaian laporan keuangan melalui PBPK wajib dilakukan paling lambat tahun 2027, sementara sektor lain akan menyesuaikan tahapan implementasi sesuai kesiapan dan hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga serta otoritas terkait.

Pendekatan transisi ini juga mempertimbangkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tetap dapat memenuhi kewajiban pelaporan tanpa terbebani secara biaya maupun administratif.

“Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif, agar pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM, dapat beradaptasi dengan realistis tanpa mengurangi kualitas pelaporan,” kata Masyita.

Penetapan PP ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang modern, transparan, dan selaras dengan prinsip ease of doing business.

“Peraturan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan investor, menjaga integritas pasar, serta menjadi fondasi bagi penguatan stabilitas sektor keuangan dan peningkatan daya saing perekonomian Indonesia secara berkelanjutan melalui sistem pelaporan keuangan nasional yang kredibel dan terintegrasi,” tandas dia.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, mengatakan langkah ini merupakan implementasi langsung dari amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memperkenalkan sejumlah instrumen baru untuk memperdalam pasar keuangan Indonesia.

“UU P2SK memberikan mandat yang jelas kepada pemerintah untuk memperkuat kerangka hukum instrumen keuangan, antara lain melalui pengaturan SPV dan Trustee, sehingga pendalaman pasar keuangan dapat dilakukan secara terarah dan terukur,” ujar Masyita dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (22/11/2024).

Dia mengatakan penyusunan RPP ini dilakukan sesuai amanat UU P2SK dan secara substansi difokuskan pada pengaturan SPV dan Trustee.

“UU P2SK memperkenalkan dua instrumen baru yang selama ini banyak digunakan di berbagai negara untuk memperdalam pasar keuangan, yaitu SPV dan Trustee,” sambung Masyita.

Dia mengatakan SPV dibentuk sebagai badan khusus untuk melakukan kegiatan sekuritisasi aset, sehingga memperluas alternatif pembiayaan dan meningkatkan efisiensi di pasar keuangan.

Menurut Masyita dengan adanya kerangka hukum SPV, struktur pembiayaan diharapkan menjadi lebih terarah dan jelas, sehingga instrumen keuangan Indonesia dapat menjadi lebih menarik bagi investor domestik maupun asing.

“Melalui pengaturan SPV, kami ingin memastikan bahwa kegiatan sekuritisasi aset dan pemanfaatan instrumen keuangan dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas, transparan, dan kredibel sehingga dapat meningkatkan minat investor terhadap pasar keuangan Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, lanjut kata Masyita, Trustee merupakan badan usaha khusus yang ditugaskan untuk mengelola dana perwalian trust, yaitu menerima penitipan dan melakukan pengelolaan harta milik penitip aset settlor berdasarkan perjanjian tertulis untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiary). Format Trustee yang diperkenalkan melalui UU

“P2SK mengadopsi karakteristik yang lazim digunakan di negara-negara dengan sistem hukum common law, seperti pemisahan antara kepemilikan legal dan kepemilikan manfaat, serta prinsip bankruptcy remoteness yang memastikan aset yang dikelola tetap terpisah dari risiko kepailitan pihak yang menitipkan aset,” tambahnya.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan aset di Indonesia.

“Dengan mengadopsi prinsip-prinsip seperti pemisahan kepemilikan legal dan manfaat serta bankruptcy remoteness, kerangka Trustee diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku pasar terhadap pengelolaan aset di Indonesia,” papar Masyita.

Model Trustee telah digunakan secara luas di berbagai negara untuk pengelolaan dana filantropi, pengelolaan warisan, dan berbagai skema investasi. Dengan hadirnya kerangka hukum Trustee di Indonesia, instrumen ini berpotensi dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk tujuan-tujuan tersebut, termasuk PT SMI, Danantara, Indonesia Investment Authority (INA), sektor swasta, maupun masyarakat.

“Pemanfaatan instrumen SPV dan Trustee di Indonesia akan mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menyediakan opsi pengelolaan aset yang lebih beragam dan terstruktur bagi berbagai pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Penyusunan RPP ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menyiapkan kerangka regulasi sesuai amanat UU P2SK.

“Prosesnya masih berlangsung serta melibatkan konsultasi dan pendalaman teknis dengan para pemangku kepentingan terkait, sehingga pengaturan yang dihasilkan diharapkan jelas, implementatif, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat,” tandas dia.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, mengatakan penguatan tata kelola dan daya saing Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi salah satu prasyarat penting untuk pendalaman pasar modal dan pengembangan sumber pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian nasional.

“Kebijakan ini akan mengatur perubahan struktur kelembagaan BEI, dari bursa efek yang hanya dimiliki oleh anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang juga dapat dimiliki oleh pihak luas,” ujar dia dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/11/2025).

Masyita mengatakan demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan.

” Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita.

Dia mengatakan kebijakan demutualisasi bursa efek bukan hal baru dalam pengembangan pasar modal global. Di antara bursa-bursa efek utama di dunia, saat ini BEI termasuk sedikit yang masih berstruktur mutual, sementara berbagai negara lain, termasuk Singapura, Malaysia, dan India, telah lebih dahulu bertransformasi.

Transformasi ini memungkinkan tata kelola bursa menjadi lebih profesional dan lincah dalam merespons dinamika sistem keuangan global. Struktur demutualisasi diharapkan mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar.

“Melalui demutualisasi, kami ingin memastikan bahwa tata kelola BEI sejalan dengan praktik terbaik internasional, sekaligus tetap menjaga kepentingan publik dan integritas pasar,” jelas Masyita.

Kebijakan demutualisasi bursa efek juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu didukung oleh pengembangan pasar modal dari sisi penawaran (supply side) maupun sisi permintaan (demand side). Dari sisi penawaran, salah satu tantangan yang dihadapi adalah relatif rendahnya free float yang menghambat aktivitas perdagangan yang aktif dan menyebabkan harga saham kurang sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar.

Dengan likuiditas pasar modal Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara peers, peningkatan free float menjadi salah satu kebijakan penting yang perlu berjalan beriringan dengan demutualisasi.

“Kebijakan demutualisasi bursa efek perlu diiringi penguatan ekosistem, termasuk peningkatan free float, agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” jelas Masyita.

Dalam konteks pengembangan demand side, partisipasi investor domestik,, baik institusional maupun ritel perlu terus ditingkatkan.

Kementerian Keuangan menyiapkan kebijakan pendukung bagi investor institusional domestik, khususnya lembaga sui generis pengelola dana pensiun, antara lain kebijakan terkait mekanisme cut loss.

“Kebijakan cut loss ini nanti akan diarahkan untuk memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun dalam berinvestasi di pasar modal, sehingga mereka dapat berperan lebih aktif dan bertindak sebagai anchor investors yang mendorong pendalaman pasar modal,” ujar Masyita.

Dia mengatakan strategi pengembangan pasar modal juga disusun dengan melakukan benchmark terhadap pengalaman beberapa negara, termasuk India.

“Dalam satu dekade terakhir, kombinasi antara penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan partisipasi investor domestik melalui skema Systematic Investment Plan (SIP), peningkatan jumlah dan kualitas emiten, serta peningkatan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi telah mengakselerasi perkembangan pasar modal India,” tambah Masyita.

Dalam periode tersebut, kapitalisasi pasar modal India meningkat dari sekitar 1,56 triliun dolar AS atau 72,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2014 menjadi sekitar 5,17 triliun dolar AS atau 133,5 persen terhadap PDB pada tahun 2024.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem, peningkatan partisipasi investor domestik, dan pemanfaatan teknologi yang mendukung inklusi merupakan kunci kesuksesan reformasi pasar modal.

RPP terkait demutualisasi bursa efek disusun secara bertahap melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk regulator, self-regulatory organization (SRO) seperti BEI, pelaku industri, dan lembaga legislatif.

“Kami memastikan proses penyusunan RPP dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif. Tujuannya strategis, yaitu memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang mampu mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” tutup Masyita.