“Tempat berobat kira-kira ada 150-160. Jadi, satu kecamatan, ada tiga tempat untuk mendapatkan pengobatannya,” kata Anggota Asosiasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Halik Sidik Djibran dikutip dari Antara, Rabu (3/12/2025).

Halik yang juga Pengawas Yayasan Kreatifitas Perubahan Aksi Positif (YKPAP) Jakarta itu mengatakan warga dapat bertanya atau melapor kepada pihak puskesmas untuk mendapatkan akses terapi ARV. Menurut dia, sebanyak 38 ribu atau 80 persen orang dengan HIV saat ini sudah mendapatkan ARV.

Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen di antaranya sudah menjalani tes untuk memantau efektivitas terapi ARV (viral load HIV), dan 97 persen dari mereka menunjukkan keberhasilan pengobatannya. HIV merupakan salah satu virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia sehingga rentan terhadap penyakit terkait infeksi-infeksi lainnya, seperti herpes dan tuberkulosis (TB).

“Ini akan membuat infeksi-infeksi itu memberi dampak kesakitan yang besar di dalam tubuh sehingga harus diobati,” kata Halik.

Pengobatan melalui terapi ARV, kata dia, merupakan upaya mencegah orang dengan HIV masuk ke fase AIDS, yakni tahap akhir infeksi HIV yang ditandai dengan sistem kekebalan tubuh telah rusak sehingga tidak mampu lagi melawan infeksi atau penyakit tertentu.

Sementara itu, Pemprov DKI menargetkan tiga nol (three zero) untuk HIV/AIDS yang mencakup nol infeksi baru HIV, nol kematian terkait ADIS, dan nol diskriminasi. Target ini menjadi bagian dari upaya nasional Indonesia bebas AIDS pada 2030.

“Kita mencegah ada kasus-kasus baru HIV, dan kita mencegah untuk tidak masuk ke fase AIDS,” ungkap Halik.

Salah satu program pengendalian yang efektif, yakni penemuan kasus melalui skrining, testing, dan tracing. Kementerian Kesehatan juga sebelumnya telah mencantumkan strategi pengendalian HIV-AIDS sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimum di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Terkait lokasi tes HIV di Jakarta, saat ini sudah tersedia satu lokasi di setiap kecamatan se-DKI Jakarta.

Konsentrasi PM2.5 di Jakarta saat ini 10.4 kali nilai panduan kualitas udara tahunan organisasi kesehatan dunia atau WHO.

Pantauan Bloomberg Technoz di laman IQAir, Jumat (17/5/2024) pukul 13:00 WIB, kualitas udara tidak sehat merata di sejumlah wilayah ibu kota.

Kualitas udara dengan indeks tertinggi 170, berada di sekitar Jalan Jeruk Purut, Jakarta Selatan.

Sementara itu kualitas tidak sehat kedua tertinggi berada di wilayah di dekat The RBS – AirVisual Outdoor, Jakarta. Kemudian Semanggi, Bundaran HI-Antara ETP, Cilandak Barat, Kemang Dalam IX, Kemang V, Duta Niaga Pondok Indah, Rembang Bukit.

Untuk rekomendasi kesehatan bagi warga Jakarta:
– Kurangi aktivitas outdoor

– Tutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor

– Kelompok sensitif sebaiknya memakai masker di luar

– Nyalakan penyaring udara

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 07.02 WIB, sebagaimana dikutip Antara, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di angka 122 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2,5 dan nilai konsentrasi 44 mikrogram per meter kubik.

Konsentrasi tersebut setara 8,8 kali nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). PM 2,5 adalah partikel udara yang berukuran kecil dari 2,5 mikron (mikrometer).

Kategori tidak sehat, yakni kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 100 lebih.

Adapun kategori sedang, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Kategori baik, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

Lalu, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama, yaitu Kathmandu (Nepal) di angka 173, urutan kedua Beijing (China( di angka 168, urutan ketiga Baghdad (Irak) di angka 166, urutan keempat Hanoi (Vietnam) di angka 160 dan urutan kelima Kota Medan (Indonesia) di angka 156.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara sebagai kebijakan untuk mempercepat penanganan polusi udara.

Ruang lingkup Satgas Pengendalian Pencemaran Udara ini di antaranya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta, mengendalikan polusi udara dari kegiatan industri dan memantau secara berkala kondisi kualitas udara, hingga dampak kesehatan dari polusi udara.

Kepala Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan pihaknya akan melakukan pergantian KTP setelah ibu kota negara sudah resmi pindah. Proses perubahan tersebut telah mulai dilakukan saat ini, dan akan bertahap tahun-tahun ke depan.

“Bertahap,” kata dia di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Budi merinci pada tahun ini akan dilakukan pergantian untuk sekitar dua juta warga Jakarta. Setelah itu, pada tahun selanjutnya proses pergantian KTP dilakukan untuk dua juta warga lainnya.

Budi memastikan data yang mereka miliki saat ini terdapat 8,3 juta KTP Jakarta aktif. Kendati demikian, kata dia, angka ini memungkinkan bertambah seiring pergerakan penduduk.

Pihaknya telah menyiapkan blanko untuk pergantian KTP. Warga yang melakukan proses pergantian lebih dulu akan diproses lebih dahulu.

Kendati KTP akan berganti, ia memastikan KTP lama nanti masih akan berlaku. Artinya, warga masih akan dapat pelayanan seperti biasa sambil menanti pergantian KTP DKJ.

“Mereka dihitung setelah Lebaran, tepatnya sejak 16 hingga 22 April 2024,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Budi menyebutkan, tren registrasi pendatang baru usai Lebaran 2024 sejak 16 April 2024 sebanyak 130 orang, lalu 18 April 2024 sebanyak 368 orang, lalu bertambah 275 orang hingga 20 April 2024, dan bertambah lagi 265 orang hingga 22 April 2024.

Dari data tersebut, sebanyak 78,53 persen pendatang hanya berpendidikan di bawah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA atau SMA). Sisanya, sebanyak 21,47 persen berpendidikan lebih tinggi dari SLTA.

Sementara itu, jika dilihat dari jenis kelamin, sebanyak 515 pendatang merupakan laki-laki dan 523 orang adalah perempuan.

Adapun pendatang tersebut paling banyak berasal dari Kota Bekasi sebanyak 80 orang, 77 orang tidak menuliskan secara rinci kota asalnya, 42 orang dari Tangerang dan Depok, 35 orang dari Bogor, 28 orang dari Bekasi, 26 orang dari Kota Medan, 23 orang dari Indramayu, 21 orang dari Brebes dan 19 orang dari Tangerang.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Maria Qibtya menjelaskan pihaknya masih mendata jumlah ASN yang tak hadir. Pendataan dilakukan melalui absen pagi dan sore hari.

“Ada teguran lisan, teguran tertulis. Yang jelas nanti ada masukkan nih kepotong dengan tunjangan kinerja,” ujar Heru di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).

Heru menegaskan tidak boleh ada ASN di lingkungnya yang bolos dan work from home (WFH). Sebab, ASN telah mendapat libur lebaran selama 10 hari

“Jadi setelah kami tarik data kami sampaikan adakah yang ambil WFH. Yang pasti skpd yang laksanakan layanan kemasyarakatan itu tidak ada (yang tidak masuk),” terangnya.

Berdasarkan laman Traffic Management Centre (TMC) Polda Metro Jaya penghapusan kebijakan sementara tersebut merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 88 tahun 2019. Pada Pasal 3 ayat (3), pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pemerintah sendiri menetapkan pekan cuti bersama dan libur nasional pada perayaan Idulfitri 1445 Hijriah. Aturan dan tilang ganjil genap akan kembali berlaku usai libur berakhir atau Senin (16/4/2024).

Periode Waktu Aturan Ganjil Genap di Jakarta

Aturan ganjil genap di Jakarta diberlakukan dalam dua periode utama setiap harinya. Periode pagi dimulai dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, sementara periode sore/malam berlangsung dari pukul 16.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Di luar periode-periode tersebut, kendaraan dengan nomor plat ganjil masih diizinkan untuk melintas di jalan-jalan yang termasuk dalam aturan ganjil genap Jakarta.

Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan pihaknya sudah menyediakan aplikasi untuk asesmen perusahaan. Terdapat kurang 200 form pertanyaan yang harus diisi oleh pihak perusahaan.

“Aplikasi itu memberikan layanan self assessment atau secara mandiri. Perusahaan nanti akan isi sendiri, bahwasannya sudah mempunyai peraturan perusahaan, dan sudah membayar BPJS, THR dan sebagainya, ini semua ada sekitar 200 pertanyaan,” ujar Hari kepada wartawan, Selasa (26/3/2024).

Lebih lanjut, pihaknya juga akan mengklasifikasikan setiap perusahaan dan memasukkannya ke beberapa kategori, yakni merah, kuning, dan hijau. Perusahaan yang masuk kategori merah berdasarkan hasil asesmen melalui aplikasi, akan menjadi prioritas Disnakertransgi untuk diawasi soal pembayaran THR kepada karyawan.

“Jika merah perusahaan itu akan kami datangi dulu, nah kalau hijau nanti saja karena tidak ada masalah yang krusial. Selama ini kami tidak punya itu dan random ya kami datangi. Selama ini kan kami dari 220 perusahaan paling berapa persen yang kami datangi. Makanya dengan aplikasi tuh supaya apa, supaya bisa ter-cover,” ujar dia.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta juga sudah membuat posko aduan bagi pekerja terkait permasalahan pembayaran THR Lebaran 2024. Selain itu pihaknya menyediakan form laporan pengaduan dan surat tugas monitoring lapangan.

Nantinya, kata Hari, petugas akan melakukan monitoring untuk memastikan apakah perusahaan sudah membayarkan THR untuk para pekerja. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, pembayaran THR Lebaran wajib dibayarkan paling lambat sepekan sebelum hari raya.

“Jadi nanti kita monitoring di lapangan apakah mereka sudah membayar (THR) apa belum, kalau belum kita bakal lakukan penindakan,” kata Hari.

Kepala Disparekraf DKI Jakarta, Andhika Permata mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan suci Ramadan dan hari raya Idulfitri 1445 H/2024 M. Penutupan tersebut akan berlaku untuk beberapa jenis usaha pada hari sebelum dimulainya bulan suci Ramadan dan hari-hari kunci selama bulan tersebut.

Surat Edaran Nomor e-0003/SE/2024 telah ditetapkan untuk mengatur jam operasional serta jenis usaha yang terkena dampak selama bulan suci Ramadan dan hari rya Idulfitri 1445 H/2024 M. Usaha pariwisata, seperti kelab malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat, serta arena permainan manual dan elektronik untuk orang dewasa akan ditutup mulai satu hari sebelum Ramadhan hingga hari ketiga Idul Fitri.

“Aturan ini tidak berlaku untuk usaha pariwisata yang berlokasi di hotel bintang empat dan lima. Jam operasional untuk usaha tertentu yang terintegrasi dengan hotel dan berada di kawasan komersial juga diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan gangguan pada lingkungan sekitarnya,” ujar Andhika dikutip dari Antara (10/3/2024).

Selain menyesuaikan jam operasional, surat edaran ini juga memuat larangan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat selama bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.

Dengan penerapan tersebut, warga RI tak perlu lagi menunjukkan KTP atau menyerahkan fotokopi KTP untuk mengakses berbagai layanan.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB, Cahyono Tri Birowo mengatakan integrasi data pemerintah penting untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah nantinya tidak lagi meminta masyarakat untuk mengisi KTP dan NIK, tapi semua sudah dapat digital ID dan layanannya terintegrasi,” kata dia dalam Profit CNBC Indonesia segmen Tech A Look on Location, di Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip Sabtu (8/3/2024).

Dengan adanya digital ID, ia menjelaskan semua proses autentikasi tidak lagi diserahkan ke setiap instansi sehingga warga tidak perlu lagi berulang kali mengulang proses yang sama.

Contohnya, warga RI tidak lagi harus menyerahkan fotokopi KTP saat mendaftar di rumah sakit begitu juga saat warga ingin mengambil bantuan langsung dari pemerintah. Penyedia layanan cukup mengecek identitas warga dengan data yang sudah terekam oleh pemerintah, misalnya data biometrik.

“Pokoknya hal-hal yang kurang baik, itu pasti ada patroli. Yang mengganggu nilai daripada kesucian Ramadan pasti kita akan lakukan patroli,” ujar Kepala Satpol PP DKI Arifin di Balai Kota DKI, Jumat (8/3/2024).

Selain itu, patroli bakal dilakukan di sejumlah kampung. Hal ini untuk mengingatkan remaja untuk tidak melakukan tawuran.
“Mengajak serta mengimbau seluruh warga dan masyarakat untuk mengisi bulan ramadan itu dengan kegiatan yang punya nilai ibadah,” jelasnya.

Patroli akan melibatkan sejumlah pihak. Mulai petugas kecamatan, kelurahan, dan kepolisian.

“Isi bulan ramadan itu dengan kegiatan yang bermanfaat. Jangan dikotori dengan kegiatan tawuran,” ungkapnya.

“Berdasarkan data pemantauan, curah hujan ekstrem menyentuh angka 157mm/hari terjadi di kawasan Kelapa Gading pada beberapa waktu lalu,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin Ningrum melalui pesan singkat, Kamis, 7 Maret 2024.

Ia juga menjelaskan, terjadinya genangan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara juga disebabkan hujan dengan durasi yang panjang. Bahkan hujan terjadi 11-13 jam.

Ika mengatakan durasi hujan yang lama menyebabkan debit air yang tinggi pada waktu bersamaan, sehingga melebihi kapasitas tampung drainase yang ada. Oleh karena itu, Ika mengerahkan jajarannya untuk meminimalisir genangan salah satunya pengerukan drainase.

“Ini untuk menjaga saluran tersebut tetap bekerja secara optimal. Dinas SDA DKI juga menyiagakan pompa mobile dan personil satgas untuk mempercepat penanganan secara langsung ke titik yang terjadi genangan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika(BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jakarta cerah berawan, pada Kamis (7/3/2024) pagi.

“Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kabupaten Kepulauan Seribu diprediksi mengalami kondisi cuaca cerah berawan,” tulis BMKG di laman resminya.

Namun, Achmad menegaskan dalam Pasal 41 UU IKN ditegaskan bahwa status DKI di Jakarta hilang jika ada Keputusan Presiden atau Keppres yang mencabut statusnya, meski batas waktunya ditetapkan paling lama harus ada 2 tahun setelah UU IKN ditetapkan.

“Jadi ya masih (DKI Jakarta), selama Keppresnya belum terbit,” ucap Baidowi kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (7/3/2024).

Jika ditelaah lebih lanjut, dalam Pasal 41 ayat 1 UU IKN memang disebutkan, sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 UU 29/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian, ayat 2 pasal itu disebutkan pula bahwa paling lama dua tahun sejak UU IKN diundangkan, UU 29/2007 diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. UU IKN ditetapkan pada 15 Februari 2022. Namun, UU IKN masih mengatur ketentuan peralihan.

Pasal 39 menegaskan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden.

Hingga saat ini, belum ada Keppres yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo untuk menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN. Karena itu, Baidowi menekankan Jakarta saat ini tak kehilangan status DKI, dan menjadi kota tanpa status.

“Maka, ibu kota masih di Jakarta,” kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akrab disapa Awiek itu.

Sejalan dengan UU IKN ini, Baleg akan mulai membahas rancangan undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pekan depan. Rapat Paripurna DPR yang digelar kemarin pun telah menyetujui RUU dibahas di Baleg.

“Insya Allah pekan depan dibahas itu (RUU DKJ),” kata pria yang akrab disapa Awiek itu dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (6/3/2024).

“Dengan kombinasi Satgas Ciliwung dan Saringan Sampah TB. Simatupang, Kami optimis dapat mengendalikan timbulan sampah di Sungai Ciliwung,” Kepala Dinas Lingkungan DKI Jakarta, Asep Kuswanto melalui keterangan tertulis, Senin (4/3/2024).

Dia menyampaikan pembersihan sampah di Kali Ciliwung sangat penting. Salah satunya, meminimalkan potensi banjir.

“Meminimalisasi potensi banjir akibat sampah,” ungkap dia.

Asep menjelaskan Satgas Ciliwung akan bertugas memantau dan membersihkan sampah secara berkesinambungan. Diharapkan, sinergi semua pihak dapat membuat Kali Ciliwung bebas dari sampah.

Sementara, Kepala UPS BA DLH DKI Jakarta, Dadang Cahya Rusdiana menjelaskan satgas ini beranggotakan 140 orang. Mereka berasal dari berbagai Satuan Pelaksana (Satlak) UPS BA Kecamatan yang dilintasi Sungai Ciliwung.

Dadang menjelaskan Satgas Ciliwung ini dibagi menjadi lima segmen. Segmen 1 mulai dari Menko UI hingga Saringan Sampah T.B. Simatupang; segmen 2 meliputi T.B. Simatupang-Sodetan Ciliwung; segmen 3 meliputi Sodetan Ciliwung-Pintu Air Manggarai, dan segmen 4 meliputi Pintu Air Manggarai-Muara.

“Dan segmen 5 di sepanjang Sungai Ciliwung lama,” terang Dadang.

Dadang menambahkan Satgas Ciliwung akan dilengkapi dengan peralatan yang memadai. Seperti perahu karet, jaring sampah, alat angkut sampah, hingga alat keamanan bagi para petugas.

“Pembentukan Satgas Ciliwung ini merupakan upaya serius UPS Badan Air agar Sungai Ciliwung bebas dari sampah,” tegas Dadang.

Menurut Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin, penataan akan dilakukan bertahap sesuai Pemilu 2024 rampung. Pihaknya kini tengah menunggu rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta untuk kemudian melakukan penertiban administrasi kependudukan (adminduk).

“Penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili akan berlaku pasca pemilu,” kata Budi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/3/2024).

Berikut 5 Syarat KTP warga DKI Jakarta yang siap dinonaktifkan: