Besaran anggaran tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Kementerian PU bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (2/9/2026).

Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum sekaligus mendukung target prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

RKP tahun depan mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, dukungan kementeriannya pada 2027 akan difokuskan pada sejumlah sektor strategis.

Di antaranya ketahanan pangan, air dan energi, pembangunan infrastruktur serta penciptaan lapangan kerja, penguatan desa dan pemerataan pembangunan, hingga pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan.

Menurut Dody, pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak langsung terhadap produktivitas masyarakat maupun perekonomian nasional.

“Bagi kami, produktivitas berarti sawah terairi dari irigasi-irigasinya, logistik semakin terhubung dan layanan dasar berfungsi secara optimal. Investasi dan industri didukung oleh konektivitas, infrastruktur dasar serta kawasan yang tertata,” ujar Dody.

Sebelumnya, Kementerian PU memperoleh pagu indikatif TA 2027 sebesar Rp98,47 triliun.

Dalam proses pembahasan berikutnya, kementerian mendapat tambahan anggaran Rp16,12 triliun yang terdiri atas Rp14,41 triliun rupiah murni dan Rp1,71 triliun non-rupiah murni.

Ratas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berbasis data.

Presiden Prabowo juga meminta agar proses rekrutmen siswa harus benar-benar dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.

Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung program Sekolah Rakyat secara intensif telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial serta kementerian/lembaga terkait guna mempercepat pekerjaan konstruksi sesuai usulan lokasi Sekolah Rakyat Tahap 1 sebanyak 65 lokasi.

“Sekolah Rakyat Tahap 1 sebanyak 65 lokasi telah selesai disusun dokumen perencanaan teknisnya pada minggu ke-4 April 2025 dan ditargetkan mulai konstruksi pada minggu ke-3 Mei 2025,” kata Menteri PU Dody Hanggodo.

Dalam pelaksanaannya, penanganan Sekolah Rakyat Tahap 1 di 65 lokasi akan menggunakan metode Model 1 dengan lingkup kegiatan meliputi rehabilitasi/renovasi bangunan eksisting milik Kementerian Sosial, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, BUMN maupun Swasta.

“Saat ini sudah ada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum terkait penetapan 65 lokasi Sekolah Rakyat Tahap 1 dan sedang dalam proses penyiapan pengadaan penyedia jasa konstruksi dan penyedia jasa konsultansi,” kata Menteri Dody.

Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai upaya Pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang berada di Desil 1.

Selain pelaksanaan di 65 titik tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Lokasi-lokasi ini diprioritaskan di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan. []