Selain dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, pelaku juga berpotensi diproses secara pidana apabila terbukti memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kemenkes, dr. Azhar Jaya Keslan, mengatakan segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik, terhadap tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas merupakan pelanggaran serius.

Menurutnya, apabila ditemukan unsur pidana, pelaku dapat dijerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan maupun pasal lain yang relevan sesuai hasil penyelidikan aparat penegak hukum.

“Apabila ancaman berkembang menjadi kekerasan fisik atau verbal di lingkungan kerja, pelaku tidak hanya dapat dikenai ketentuan dalam UU Kesehatan, tetapi juga diproses berdasarkan KUHP. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas,” ujar Azhar dalam konferensi pers virtual, Jumat (3/7/2026).

Kemenkes juga mendorong pemerintah daerah bersama kepolisian mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

Sebagai bentuk dukungan terhadap proses hukum, hasil investigasi internal yang dilakukan Kemenkes telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk dijadikan bahan dalam penyelidikan dan penyidikan.

Sementara itu, Direktur Jenderal SDM Kesehatan, Yuli Farianti, menjelaskan bahwa perlindungan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis telah diatur dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ia menekankan bahwa negara berkewajiban menjamin keamanan para tenaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

“Negara hadir untuk memberikan perlindungan. Apabila tenaga kesehatan mengalami intimidasi atau perundungan, mereka diperbolehkan meninggalkan lokasi pelayanan, kecuali dalam situasi darurat yang mengancam keselamatan jiwa pasien,” kata Yuli.

Kasus ini menjadi sorotan publik setelah Dokter Icha, yang bertugas di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, meninggal dunia.

Sebelumnya, ia diduga mengalami intimidasi dari sejumlah oknum ketika menangani pasien korban gigitan ular di RSUD Kefamenanu dan RS Leona.

Peristiwa tersebut memicu desakan dari berbagai kalangan agar perlindungan hukum dan keamanan bagi tenaga kesehatan, terutama yang bertugas di daerah terpencil, semakin diperkuat demi menjamin keselamatan mereka saat menjalankan tugas pelayanan. []

Sebagai langkah awal, Polres Timor Tengah Utara (TTU) telah menyita rekaman kamera pengawas (CCTV) dari ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Leona Kefamenanu.

Rekaman tersebut akan menjadi salah satu alat bukti penting dalam proses penyelidikan.

Wakil Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Nusa Tenggara Timur, AKBP Samuel Simbolon, mengatakan penyitaan dilakukan setelah koordinasi antara Polda NTT dan Polres TTU.

“Barang bukti hasil olah tempat kejadian perkara telah diamankan. CCTV dari Rumah Sakit Leona sudah disita oleh Polres TTU sebagai langkah awal penyelidikan,” ujar Samuel di Mapolda NTT, Jumat (3/7).

Ia menjelaskan, seluruh barang bukti digital yang telah dikumpulkan nantinya akan diperiksa bersama Laboratorium Forensik (Labfor) Polri guna memperoleh hasil analisis yang dapat mendukung proses hukum.

Selain itu, Samuel membenarkan bahwa keluarga dr. Icha telah melaporkan dugaan intimidasi tersebut secara resmi ke Polda NTT.

Laporan itu telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

“Laporan yang disampaikan keluarga korban berkaitan dengan dugaan intimidasi yang dilakukan para terlapor,” katanya.

Untuk mempercepat penanganan perkara, Kapolda NTT Irjen Pol. Rudi Darmoko membentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan tiga direktorat di Polda NTT bersama dua polres.