Pemberitahuan tersebut disampaikan penyidik Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui surat bernomor B/516/VII/2026/Ditreskrimum.

Surat itu ditandatangani atas nama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT oleh Kepala Subdirektorat I Kamneg, Komisaris Polisi Edy.

Dalam surat tersebut, penyidik menetapkan tiga anggota DPRD TTU sebagai tersangka dalam perkara yang dilaporkan keluarga dr Icha.

“Perkembangan penyidikan bernomor B/516/VII/2026/Ditreskrimum, penyidik menyebut tiga orang sebagai tersangka,” kata Viktor saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (25/8/2026).

Viktor menjelaskan, berdasarkan pemberitahuan yang diterima keluarga, ketiga anggota DPRD tersebut diduga melakukan tindak pidana terhadap tubuh berupa penganiayaan dan atau pengancaman dengan kekerasan verbal yang bertujuan membuat seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut Viktor, dugaan intimidasi tersebut berdampak terhadap kondisi psikologis dr Icha. Korban disebut mengalami gangguan kesehatan mental hingga mengalami depresi berat.

“Perbuatan itu diduga menyebabkan gangguan kesehatan berupa depresi berat yang kemudian berujung pada kematian karena bunuh diri,” ujarnya.

Dalam penyidikan perkara tersebut, polisi menerapkan sejumlah ketentuan pidana. Di antaranya Pasal 466 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 20 huruf c, Pasal 58 huruf a, serta Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, penyidik turut mencantumkan dugaan pelanggaran Pasal 530 mengenai pejabat yang melakukan penyiksaan, serta sejumlah ketentuan lain dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketiga legislator tersebut masing-masing Therenzius Lazakar dari Fraksi Golkar yang menjabat anggota Komisi I, Norbertus Tubani dari PKB selaku Ketua Komisi III, serta Veronika Lake dari PDIP yang menjabat Sekretaris Komisi III.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik gabungan menggelar perkara pada Senin (24/8/2026).

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa ketiga anggota DPRD TTU tersebut memenuhi dasar untuk ditetapkan sebagai tersangka.

“Sudah ditetapkan tersangka tiga anggota DPRD TTU yakni VL, TL dan RT,” kata Henry saat dikonfirmasi, Selasa (25/8/2026).

Saat ini, penyidik tengah memproses pemberkasan perkara. Administrasi penyidikan juga akan dilengkapi dengan penerbitan surat penetapan tersangka serta surat pemanggilan terhadap ketiganya.

Henry menyebut proses administrasi tersebut ditargetkan rampung dalam pekan ini. Setelah itu, penyidikan akan dilanjutkan sesuai tahapan dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Proses administrasi tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan dalam minggu ini. Perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan sesuai dengan tahapan penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Dalam perkara tersebut, ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Ancaman hukuman yang dikenakan mencapai tujuh tahun penjara. []

Selain dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, pelaku juga berpotensi diproses secara pidana apabila terbukti memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kemenkes, dr. Azhar Jaya Keslan, mengatakan segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik, terhadap tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas merupakan pelanggaran serius.

Menurutnya, apabila ditemukan unsur pidana, pelaku dapat dijerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan maupun pasal lain yang relevan sesuai hasil penyelidikan aparat penegak hukum.

“Apabila ancaman berkembang menjadi kekerasan fisik atau verbal di lingkungan kerja, pelaku tidak hanya dapat dikenai ketentuan dalam UU Kesehatan, tetapi juga diproses berdasarkan KUHP. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas,” ujar Azhar dalam konferensi pers virtual, Jumat (3/7/2026).

Kemenkes juga mendorong pemerintah daerah bersama kepolisian mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

Sebagai bentuk dukungan terhadap proses hukum, hasil investigasi internal yang dilakukan Kemenkes telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk dijadikan bahan dalam penyelidikan dan penyidikan.

Sementara itu, Direktur Jenderal SDM Kesehatan, Yuli Farianti, menjelaskan bahwa perlindungan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis telah diatur dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ia menekankan bahwa negara berkewajiban menjamin keamanan para tenaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

“Negara hadir untuk memberikan perlindungan. Apabila tenaga kesehatan mengalami intimidasi atau perundungan, mereka diperbolehkan meninggalkan lokasi pelayanan, kecuali dalam situasi darurat yang mengancam keselamatan jiwa pasien,” kata Yuli.

Kasus ini menjadi sorotan publik setelah Dokter Icha, yang bertugas di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, meninggal dunia.

Sebelumnya, ia diduga mengalami intimidasi dari sejumlah oknum ketika menangani pasien korban gigitan ular di RSUD Kefamenanu dan RS Leona.

Peristiwa tersebut memicu desakan dari berbagai kalangan agar perlindungan hukum dan keamanan bagi tenaga kesehatan, terutama yang bertugas di daerah terpencil, semakin diperkuat demi menjamin keselamatan mereka saat menjalankan tugas pelayanan. []

Sebagai langkah awal, Polres Timor Tengah Utara (TTU) telah menyita rekaman kamera pengawas (CCTV) dari ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Leona Kefamenanu.

Rekaman tersebut akan menjadi salah satu alat bukti penting dalam proses penyelidikan.

Wakil Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Nusa Tenggara Timur, AKBP Samuel Simbolon, mengatakan penyitaan dilakukan setelah koordinasi antara Polda NTT dan Polres TTU.

“Barang bukti hasil olah tempat kejadian perkara telah diamankan. CCTV dari Rumah Sakit Leona sudah disita oleh Polres TTU sebagai langkah awal penyelidikan,” ujar Samuel di Mapolda NTT, Jumat (3/7).

Ia menjelaskan, seluruh barang bukti digital yang telah dikumpulkan nantinya akan diperiksa bersama Laboratorium Forensik (Labfor) Polri guna memperoleh hasil analisis yang dapat mendukung proses hukum.

Selain itu, Samuel membenarkan bahwa keluarga dr. Icha telah melaporkan dugaan intimidasi tersebut secara resmi ke Polda NTT.

Laporan itu telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

“Laporan yang disampaikan keluarga korban berkaitan dengan dugaan intimidasi yang dilakukan para terlapor,” katanya.

Untuk mempercepat penanganan perkara, Kapolda NTT Irjen Pol. Rudi Darmoko membentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan tiga direktorat di Polda NTT bersama dua polres.

Tiga legislator yang akan dimintai keterangan masing-masing Theresius Lazakar dari Partai Golkar, Robert Tubani dari PKB, dan Veronika Lake dari PDIP.

Kapolres TTU AKBP Eliana Papoteh menyampaikan pemeriksaan terhadap ketiganya dijadwalkan berlangsung pada Senin (29/6).

“Hari ini jadwal pemeriksaan,” ujar Eliana melalui pesan tertulis saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, surat panggilan untuk ketiga anggota DPRD tersebut telah dikirim sebelumnya sebagai bagian dari proses penyelidikan.

“Surat panggilan untuk tiga anggota dewan sudah kami kirim,” katanya.

Kasus ini mencuat setelah Dokter Icha diduga mengalami tekanan psikologis yang berujung pada keputusan mengakhiri hidupnya.

Dugaan intimidasi disebut terjadi saat Dokter Icha menjalankan tugas medis di Rumah Sakit Umum (RSU) Leona Kefamenanu pada 13 Juni 2026.

Saat itu, ia sedang menangani seorang anak korban gigitan ular yang disebut-sebut merupakan kerabat salah satu anggota DPRD.

Dokter Icha ditemukan meninggal dunia di kediamannya pada Jumat (26/6).

Pantauan di rumah duka yang berada di kawasan Perumahan RSS Baumata pada Senin (29/6), prosesi pemakaman dimulai sekitar pukul 11.00 Wita. Ratusan pelayat hadir memberikan penghormatan terakhir.

Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman. Tangis keluarga, termasuk kedua orang tua dan adik mendiang, pecah saat kerabat dan sahabat memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah. []

Nama Veronika ikut menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya intimidasi yang dilakukan sejumlah anggota DPRD TTU sebelum Dokter Icha ditemukan meninggal dunia.

Menanggapi hal tersebut, Veronika terlebih dahulu menyampaikan rasa duka kepada keluarga almarhumah.

Ia mengungkapkan belasungkawa mendalam dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan menghadapi peristiwa tersebut.

Dalam keterangannya, Veronika menjelaskan bahwa kedatangannya ke RSU Leona bukan bagian dari agenda resmi ataupun kunjungan yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut dia, pada 13 Juni 2026 dirinya baru saja menghadiri kegiatan arisan bersama para istri anggota DPRD TTU di Kecamatan Insana.

Saat perjalanan kembali menuju Kefamenanu, ia berada dalam satu kendaraan bersama dua anggota DPRD lainnya serta seorang pendamping.

Di tengah perjalanan, salah satu rekannya, Therensius Lazakar, disebut mengajak rombongan singgah ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSU Leona untuk menjenguk anggota keluarga yang sedang menjalani perawatan akibat gigitan ular berbisa.

Veronika mengatakan dirinya hanya ikut masuk karena berada dalam rombongan tersebut.

Ia menyebut sempat berada di area depan IGD bersama istri salah satu anggota DPRD, sementara dua rekannya lebih dahulu menuju ruang perawatan.