Putusan tersebut dibacakan dalam sidang sela yang digelar pada Kamis (23/7).

Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menyatakan keberatan yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa dapat diterima.

“Mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa diterima,” ujar Christina saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada perkara Nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim atas nama Tifauziah Tyassuma tidak disusun secara cermat. Karena itu, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

Dengan putusan tersebut, proses pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian di persidangan hingga terdapat langkah hukum berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkara ini diperiksa oleh majelis hakim yang diketuai Christina Endarwati dengan anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Dokter Tifa atas dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait pernyataannya mengenai dugaan ijazah palsu.

Surat dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang perdana pada 2 Juli 2026.

Selain Dokter Tifa, KMRT Roy Suryo yang juga dikaitkan dengan perkara tersebut turut menjalani proses hukum.

Namun, hingga kini perkara Roy Suryo masih berada pada tahap praperadilan dan belum memasuki persidangan pokok. []

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal I Ketut Darpawan dalam sidang praperadilan perkara Nomor 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pada Selasa (7/7).

“Dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ujar hakim saat membacakan amar putusan.

Majelis hakim menilai tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Roy Suryo mengandung cacat secara administratif atau formil.

Karena itu, rangkaian upaya paksa tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum.

Khusus mengenai penahanan, hakim berpendapat syarat subjektif yang menjadi dasar pelaksanaan tindakan tersebut tidak terpenuhi sehingga penahanan dinilai tidak memiliki landasan hukum yang memadai.

Meski demikian, hakim menegaskan bahwa putusan tersebut tidak otomatis membatalkan seluruh proses penyidikan yang telah dilakukan penyidik Polda Metro Jaya.

Dengan kata lain, berkas penyidikan tetap memiliki kekuatan hukum dan tidak serta-merta dinyatakan tidak sah.

Dalam putusan yang sama, majelis hakim juga menolak permohonan Roy Suryo yang meminta pemulihan nama baik, harkat, dan martabatnya.

Sementara itu, Roy kembali mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kali ini, gugatan yang diajukannya bertujuan menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran isu ijazah palsu Joko Widodo.

Permohonan tersebut telah didaftarkan pada Kamis, 2 Juli 2026, dan tercatat dengan Nomor Perkara 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. []

Sebelum persidangan dimulai, Tifa menyebut hadir bersama tim pendamping hukum yang berjumlah 25 orang.

Ia menjelaskan, para kuasa hukum tersebut tergabung dalam Tim Pembela Dokter Tifa yang telah mendampinginya selama kurang lebih satu tahun terakhir.

Selain itu, terdapat tambahan dukungan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah yang mengirim delapan advokat untuk ikut memberikan pendampingan.

Menurut Tifa, tim yang mendampinginya terdiri dari sejumlah praktisi hukum yang memiliki keahlian di bidang masing-masing.

Hingga laporan ini disusun, sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan masih berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Perkara yang terdaftar dengan nomor 301/Pid.B/2026/PN JKT.TIM tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati, didampingi Hakim Anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina.

Di sisi lain, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan aturan pembatasan peliputan selama jalannya sidang. Pengunjung yang berada di area persidangan tidak diperbolehkan melakukan siaran langsung atau live streaming.

Juru bicara PN Jakarta Timur, Immanuel, menjelaskan ketentuan tersebut diberlakukan untuk menjaga ketertiban selama proses persidangan berlangsung.

Meski demikian, awak media tetap diperkenankan melakukan peliputan secara langsung pada sejumlah tahapan persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan, eksepsi apabila ada, putusan sela, pembacaan tuntutan, pledoi, hingga putusan akhir.

Namun, pembatasan akan diberlakukan ketika sidang memasuki tahap pembuktian, khususnya pemeriksaan saksi. Menurut pihak pengadilan, ketentuan itu diterapkan agar kesaksian berlangsung sesuai aturan dan tidak saling memengaruhi antar saksi. []