“Laporkan ke kanal pengaduan inspektorat jenderal Kemenkes RI / whistle blowing system di perundungan.kemkes.go.id / whatsapp 081299799777.

Laporan realtime akan ditindaklanjuti untuk investigasi untuk kronologis dan jika ada oknum terlibat yang jika terbukti bersalah akan diberikan sanksi,” kata Ngabila Salama, Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kemenkes RI, lewat keterangan tertulis, Senin (19/8/2024).

Kemenkes keras. Mereka akan memberikan sanksi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter yang terbukti melakukan perundungan.

“Jika tenaga kesehatan bisa sampai pencabutan STR dan SIP, bisa mengenai mahasiswa, dosen, pejabat sampai staf di rumah sakit pendidikan, atau pihak lainnya,” ucap Ngabila.

Sementara itu, Kemenkes memegang data soal kasus perundungan ini. Pada 2024, dari survei yang mereka lakukan banyak mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) mengaku ingin bunuh diri.

Dokter Adib Khumaidi menyebut ada beberapa pemicu yang melatarbelakangi tingkat stres para calon dokter spesialis. Salah satunya jam kerja yang masih acak-acakan dan belum teratur secara ideal.

“Sehingga menurunkan daya tahan tubuh, dan keselamatan pasien berkurang,” katanya dalam konferensi pers IDI, Jumat (19/4/2024).

Adib juga menjelaskan pada sejumlah riset, rata-rata ada 41% hingga 76% PPDS mengalami burnout. Kemudian 7% hingga 56% mengalami depresi.

Di sisi lain, Ketua Junior Doctors Network (JDN), dr Tommy Dharmawan SpBTKV menjelaskan rata-rata jam kerja PPDS pada jam normalnya bekerja dengan jumlah total 80 jam dalam sepekan.

Akan tetapi, katanya, hal ini lebih lanjut perlu didiskusikan masing-masing kolegium untuk memenuhi pencapaian kompetensi tertentu yang diatur dalam kebijakan setiap program studi spesialis maupun sub-spesialis.

“Working hours yang terlalu berat akan membuat fatigue, lelah, depresi. Tapi untuk mencapai kompetensi itu butuh jam terbang,” katanya.

Berikut perbandingan jam kerja residen di berbagai negara:

• Eropa: 48 jam dalam seminggu
• Prancis: 52,5 jam dalam seminggu
• Inggris: 64 jam dalam seminggu
• Kanada: 80 jam dalam seminggu
• Amerika Serikat: 90 jam dalam seminggu
• Selandia Baru: 72 jam dalam seminggu

Sebagain informasi, Kementerian Kesehatan telah menyampaikan hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024.

Sebesar 3,3% dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.

Angka tersebut didapatkan dari analisis kesehatan jiwa calon dokter spesialis di 28 RS vertikal pendidikan bagi 12.121 PPDS. Survei dilakukan Kementerian Kesehatan RI di 21, 22, dan 24 Maret 2024.

Rincian tersebut yakni sekitar 2.716 PPDS yang mengalami gejala depresi, 1.977 di antaranya mengalami depresi ringan, 486 depresi sedang, 178 orang mengeluh depresi sedang sampai berat, dan 75 orang mengalami depresi berat.

Untuk diketahui, Prabowo menyatakan akan mendirikan 300 Fakultas Kedokteran pada debat kelima atau terakhir, 4 Februari 2024.

“Itu sangat berlebihan,” kata Adib dalam pers rilisnya, Selasa, 6 Februari 2024.

Dia menegaskan, permasalahan kurangnya tenaga dokter di Indonesia bukan karena kurangnya lembaga pendidikan, melainkan biaya pendidikan kedokteran yang mahal.

“Saya rasa masyarakat tahu biaya pendidikan kedokteran mahal,” ujarnya.

Menurut Adib, yang mesti diintervensi pemerintah adalah soal biaya perkuliahan kedokteran yang tinggi.

Justru Adib khawatir, jika pemerintah mendirikan 300 Fakultas Kedokteran bisa jadi akan menyebablan banyaknya dokter yang menganggur.

“Kalau sekarang dibuka 300 Fakultas Kedokteran, tapi tidak diikuti dengan aturan dan tidak memperhitungkan terkait kebutuhan, maka lima tahun mendatang kita akan dihadapkan overload tenaga kedokteran,” ujarnya.

“Mohon maaf, akan muncul banyak pengangguran intelektual. Karena saking banyaknya tenaga dokter akhirnya mereka tidak mendapatkan tempat bekerja,” sambungnya.

Pada debat kelima atau terakhir, capres Prabowo Subianto menyatakan dirinya akan membangun 300 Fakultas Kedokteran jika terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2014.

“Kita akan menambahkan Fakultas Kedokteran di Indonesia, dari yang ada sekarang 92 fakultas, kita akan bangun lagi 300 fakultas,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu.

Menurut dia, pembangunan Fakultas Kedokteran dilakukan demi mengatasi kekurangan sumber daya kedokteran di dalam negeri. Dia menyebutkan, saat ini Indonesia kekurangan 140.000 dokter.

“Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita sekarang kekurangan 140.000 dokter,” tuturnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan telah disahkan DPR RI menjadi UU Kesehatan. Di undang-undang ini mengatur tentang pidana kesehatan, salah satunya soal pengabaian pada pasien yang dalam kondisi gawat darurat.

Hukuman pidana tersebut bisa menjerat pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (faskes), tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Berdasarkan draf RUU Kesehatan yang didapat disebutkan dalam Pasal 174 Ayat (1) disebutkan, faskes baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau masyarakat harus memberikan pelayanan kesehatan bagi seseorang yang mengalami situasi gawat darurat dengan tujuan menyelamatkan nyawa dan mencegah terjadinya kedisabilitasan.

Selanjutnya, pada Pasal 174 Ayat (2) ditegaskan bahwa faskes tak boleh menolak pasien dalam kondisi gawat darurat, meminta uang muka dan tidak diperbolehkan mengedepankan urusan administratif yang dapat menunda pelayanan kesehatan.

Sementara, pada Pasal 275 Ayat (1) menyebutkan kewajiban-kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan memberikan pertolongan pertama pada pasien dalam keadaan gawat darurat dan atau situasi bencana.

Jika terbukti mengabaikan kewajiban yang disebutkan di pasal-pasal di atas, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 438 Ayat (1) yang berbunyi, “Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan 275 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000”.

Lalu, Pasal 438 Ayat (2) menjelaskan, “Bahwa pertolongan pertama tidak dilakukan dan menyebabkan kedisabilitasan dan kematian pada pasien, maka pimpinan fasilitas kesehatan (faskes) bisa dipidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

JAKARTA, Eranasional.com – Jelang Pemilu 2024 banyak sejumlah artis untuk maju sebagai caleg. Hal itu sudah terlihat dari beberapa partai politik yang meminang untuk bergabung di partai.

Namun tak berarti bagi penyanyi Tompi tidak tertarik untuk Terjun ke dunia Politik, meskipun sudah menerima sejumlah tawaran ke ranah politik dari partai yang ada di Indonesia.

“2024 siap?” tanya Danang.

“Gue nggak masuk (politik),” jawab pemilik nama lengkap Teuku Adifitrian itu di Jakarta, Jumat (12/5/2023).

Diakui produser film berusia 44 tahun ini, beberapa partai tentu sudah melakukan PDKT padanya selayaknya pada rekan-rekan musisi dan artis lain.

Namun, Tompi enggan membeberkan lebih detail partai yang mendekati dan memintanya ikut bergabung.

“Ada beberapa partai dekati saya terus terang. Minta gue masuk. Ada lah,”jelas Tompi.

“Pertanyaan saya cuma satu, siapa yang bayarin kampanye, (katanya) dari duit sendiri. Kalau gitu saya mundur. Pasti nggak murah. Kalau harus berhenti kerja sebagai dokter dan masuk politik dan keluarin duit sekian banyak, pasti akan mikir seberapa banyak biar kembali. Gue nggak sanggup,” tambah Tompi.

Bahkan, pelantun Menghujam Jantungku itu membeberkan bahwa uang yang digelontorkannya untuk kampanye berjumlah sangat besar.

Tompi pun berseloroh bahwa uang yang dikeluarkan sebesar itu akan membuatnya tergiur mengembalikan ke kantong pribadi dengan cara yang kurang baik.

“Buat yang udah masuk ke sana, jaga kemurnian niat. Gue nggak sanggup. Pasti gue nyolong ntar. Makanya gue nggak maju (politik),” tandasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Dokter kecantikan dan juga YouTuber, Richard Lee pernah kesandung kasus pencemaran nama baik karena mengulas salah satu produk skincare lokal dengan tujuan mengedukasi masyarakat.

kala itu, Richard Lee mengaku sudah mengajukan uji lab dan menjelaskan skincare yang diulas mengandung bahan-bahan yang semestinya memakai resep dokter.

Kini Richard Lee kembali membahas produk kecantikan yang dipromosikan oleh sederet artis terkenal di media sosial, sebut saja Amanda Manopo hingga Sandra Dewi. Yang diulas Richard Lee terkait obat diet pelangsing keluaran Fast Natural Herbal.

Menurut Richard Lee, dari hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh tim, terdapat zat sibutramin yang berbahaya di dalam obat pelangsing tersebut. Zat sibutramin masuk dalam produk kimia yang dilarang BPOM sejak 2010 silam.

“Dari hasil lab, diduga mengandung sibutramin,” ujar Richard Lee kepada wartawan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kandungan zat sibutramin akan berdampak pada penyakit serius bagi penggunanya bahkan memberikan efek negatif.

“Sudah dilarang BPOM sejak 2010. Bisa buat jantung berdebar-debar, pusing. Bahkan bisa memicu stroke dan gagal ginjal,” lanjutnya

Dengan temuan tersebut, Richard Lee berharap Amanda Manopo dan Sandra Dewi bisa menyaring serta mengetahui tentang produk kesehatan yang akan dipromosikan.

“Penting untuk para artis mengecek benar-benar produk yang mereka promosikan. Kan apa yang mereka sarankan bisa membantu atau malah membahayakan orang,” beber Richard Lee.

Richard Lee juga menunggu tanggapan Stevi Agnecya selaku pemilik produk Fast Natural Herbal. “Mudah-mudahan mau jawab pertanyaan saya,” tutup Richard Lee.

JAKARTA, Eranasional.com – Sosok artis Sandra Dewi baru-baru ini mendapat sorotan. Hal ini lantaran postingan dokter Richard Lee di laman akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan itu, Richard Lee membagikan video ketika Sandra Dewi sedang mempromosikan suatu produk. Diduga, Sandra Dewi mempromosikan obat diet yang belum terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Richard Lee kemudian bertanya-tanya apakah Sandra Dewi mengetahui produk itu belum terdaftar di BPOM atau tidak. Richard Lee juga bertanya kepada pemilik obat tersebut, yakni Stevie Agnecya.

“Kira-kira @sandradewi88 tau gak ya ini produk nya diduga keras tidak bpom?? Apa lagi mengandung zat yg dilarang oleh pemerintah?? Atau mungkin gak owner nya stevie agnecya juga gak tau ya??” tulis Richard Lee di Instagram pribadinya

Postingan Richard Lee itu langsung mendapat banyak tanggapan dari netizen. Ada yang mengaku tak percaya apabila Sandra Dewi benar-benar mengonsumsi obat tersebut. Menurut netizen, Sandra Dewi hanya menerima endorse dari produk tersebut.

“Pastinya ga tau sandra dewi, mungkin teamnya yg kecolongan. Aku sebagai fans tipis-tipis sandra dewi berharap ini ga akan seperti kasusnya karput,” komentar salah satu netter.

“Gak mungkin mbak sandra minum itu dech, secara doi sudah langsing bgt, harusnya lebih hati-hati ya nerima produk Endorse, kalau ternyata bahaya, kasian netizen/followernya, jaman sekarang penyakit udah aneh, udah sich kalau mau turun bb, cukup deficit kalori & olahraga aja, terutama strength training ya, jadi massa otot naik, badan fit sampe tua,” kata netter lain

JAKARTA, eranasional.com –Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum senilai Rp 20,7 miliar yang dilayangkan Razman Arif Nasution terhadap dokter Richard Lee.

“Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat. Gugatan penggugat tidak dapat diterima,” kata Richard Lee saat membacakan salinan putusan di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

“Abang mantan kan minta gaji untuk 10 tahun ke depan, menurut hakim itu tidak masuk akal,” Tambahanya

Atas ditolaknya Dokter Richard Lee tertawa puas usai mengalahkan mantan pengacaranya, Razman Arif Nasution dalam sidang gugatan Rp20,7 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Gimana, abang ada bersuara nggak?” kata Richard Lee

Rupanya Ini bukan kali pertama Richard Lee menang dalam persoalan hukum yang dihadapi. Tercatat, kemenangannya kali ini adalah yang ketiga sepanjang 2022.

“Komplit ya tahun ini ya, 3-0. Saya bahagia banget. Saya menyelesaikan semua permasalahan hukum saya dengan sempurna,” ujar Richard Lee

“Dari yang pertama, saya review skin care dari grup skin care Helwa. Mereka gugat saya secara perdata, saya menang. Terus dari artis, Miss Tabayyun (Kartika Putri) juga gugat saya, kami menang di praperadilan. Akhirnya saya juga menang di perdata dengan abang mantan (Razman Arif Nasution). Jadi sudah selesai semuanya,” Tambahnya

Dokter Richard Lee pun dapat merayakan Natal dan Tahun Baru 2023 dengan tenang. Sambil berharap, ke depannya tidak perlu ada lagi masalah hukum dengan pihak mana pun

“Ini juga di akhir tahun 2022, sebagai kado Natal dan tahun baru untuk saya dan keluarga. Saya harap 2023 nanti lebih cerah, nggak ada lagi masalah hukum,” kata ujar Richard Lee.

Dokter Richard Lee khawatir konten edukasi masyarakat terhadap kosmetik berbahaya terhambat lagi bila di 2023 nanti dirinya masih dirundung masalah.

“Saya pikir itu adalah gangguan untuk saya. Saya jadi nggak bisa konsenterasi, nggak bisa fokus untuk review skin care abal-abal,” ungkapnya.

Diketahui Dokter Richard Lee digugat Razman Arif Nasution sebesar Rp20,7 miliar pada 11 Mei 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia dianggap merugikan sang pengacara karena memutus kuasa secara sepihak.

Oleh majelis hakim, gugatan Razman Arif Nasution terhadap Dokter Richard Lee tidak dikabulkan karena tuntutannya dianggap tidak masuk akal.

Eranas – Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengungkapkan program kerja yang akan dikerjakan jika terpilih menjadi Presiden RI periode 2019-2024. Salah satunya, Prabowo berjanji untuk memperbaiki tata kelola BPJS yang akhir-akhir ini menjadi sorotan.

Menurut Prabowo, tata kelola BPJS harus diubah untuk mencegah defisit. Prabowo juga ingin agar para dokter di Indonesia mendapatkan gaji yang layak. Sebab, menurutnya, gaji dokter di Indonesia lebih kecil dibandingkan tukang parkir.

“Dokter-dokter kita harus dapat penghasilan yang layak. Sekarang banyak dokter kita gajinya lebih kecil dari tukang jaga parkir mobil,” ungkap Prabowo dalam pidato kebangsaannya di JCC Senayan, Jakarta, Senin (14/1).

Selain soal gaji, Prabowo berjanji dan berkomitmen untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik untuk para abdi negara. Seperti prajurit TNI, anggota kepolisian, hingga hakim dan jaksa. Prabowo berjanji akan menaikkan gaji mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

“Tentunya juga akan bekerja, berjuang agar semua prajurit TNI, semua anggota kepolisian dan petugas pemerintah di daerah terpencil di daerah yang susah diperhatikan kehidupan dan penghasilan mereka,” tuturnya.

“Kita berniat memperbaiki gaji-gaji hakim, jaksa, polisi, bila perlu berkali-kali lipat gaji mereka. Karena mereka, karena hakim, jaksa, dan polisi yang baik itu sangat vital bagi pemerintah Indonesia,” imbuhnya.

Prabowo juga berjanji akan mengurangi kemiskinan sampai ke akar-akarnya. Caranya, dengan meningkatkan layanan kesehatan dan kualitas pendidikan.

Untuk sampai pada tahap itu, Prabowo mengatakan berkomitmen untuk memperbaiki kualitas hidup dan memperhatikan kemampuan profesional yang bekerja di bidang kesehatan dan pendidikan, khususnya guru honorer.

“Gaji mereka harus kita perbaiki, guru-guru kita termasuk dan terutama guru honorer harus kita perbaiki kemampuan profesionalnya dan juga kualitas hidupnya. Kita harus menyiapkan beasiswa untuk siswa terbaik, atlet terbaik, juga untuk santri-santri kita. Kami yakin dengan bantuan terarah ini, kita akan mengurangi jarak orang kaya dan orang miskin di Indonesia,” pungkasnya. (kumparan)