Jakarta- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) MD berpesan kepada para penerima hibah untuk langsung mengurusi dokumen kepemilikan tanah supaya tidak diambil oleh orang lain atau bahkan terlantar.

“Bahwa kasus semacam itu sudah sering terjadi. Ia memberikan contoh adanya sebuah kasus di NTT di mana tanah adat yang kemudian diserahkan ke negara dan pemerintah daerah setempat,” ujar Mahfud dalam konferensi pers penyerahan aset eks-BLBI, Kamis (25/11/2021).

Seperti diketahui Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) resmi menghibahkan aset dari pemilik utang dengan nilai Rp 492 miliar kepada Pemerintah Kota Bogor dan 7 kementerian/lembaga

Kementerian/lembaga yang dimaksud ialah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Polri, Badan Pusat Statistik, dan Badan Narkotika Nasional.

Lebih lanjut ia mengatakan tiba-tiba tanah yang ratusan atau ribuan hektar itu berpindah kepada orang ke orang, kepala daerahnya dapat, padahal itu sudah ada aktanya itu milik negara.

Kasusnya sempat ditangani oleh Kejaksaan. Kalau dari hasil penyidikan Kejaksaan, tanah negara itu ternyata belum dibukukan ke dalam daftar kekayaan negara. Belum didaftarkannya ke dalam daftar tersebut malah menjadi kesempatan bagi kepala daerahnya untuk membagi-bagi tanah.

“Untung pengadilan yang lebih tinggi lagi memutuskan untuk kembali ke negara dan itu bisa banyak terjadi seperti itu,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Mahfud mewanti-wanti para penerima hibah untuk bisa segera mengurus dokumen dari tanah yang sudah diberikan oleh pemerintah. Selain itu ia juga meminta agar tanah yang diberikan segera dibangun menjadi tempat yang berguna untuk pelayanan publik.

“Oleh sebab itu, pak walikota (Bogor) tolong nih segera digarap, jangan nanti anda 2 tahun (sudah tidak) jadi wali kota, ini kok belum dibukukan, hilang lagi nanti, malah susah,” pungkasnya

Jakarta [Eranasional] Melansir dari website resmi www.anri.go.id Arsip Nasional RI mempunyai program untuk mempreservasi dan meningkatkan aksesibilitas arsip statis yang merupakan arsip bernilai guna tinggi, salah satunya adalah arsip yang rusak akibat terjadi nya bencana, banjir, kebakaran, gempa bumi dll.

Salah satu programnya, ANRI mencoba melindungi dan menyelamatkan arsip pascabencana, terutama yang terjadi di dalam Indonesia. Program ini berawal dari tahun 2004 ketika terjadi bencana Tsunami yang menimpa Aceh dan Nias.

Bencana Tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 , merupakan bencana besar, yang tidak hanya menghilangkan nyawa dan material, tetapi sebagian besar arsip ikut hanyut dan hilang. Hal ini juga di alami negara-negara sekitar Indonesia seperti Sri Lanka, Thailand, dan India.

Banyak masyarakat yang selamat dari bencana tetapi kehilangan rumahnya. Mereka tidak hanya kehilangan keluarganya, tetapi juga property.

Hal inilah yang membangkitkan ANRI untuk menyelamatkan sertifikat kepemilikan atas tanah-tanah para korban bencana tsunami ini.

Dengan menggunakan tehnologi Vacum Freeze Dry Chamber yang merupakan bantuan dari Jepang ANRI dapat menyelamatkan arsip-arsip yang terkena bencana ini. Program ini akhirnya berlanjut sampai sekarang.

Selain itu, pada tahun 2013,  ANRI juga mulai memberikan layanan perbaikan akibat bencan banjir kepada masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Tanggerang secara gratis.

Dalam program ini masyarakat secara individu  dapat memperbaikin arsipnya dengan cara datang langsung ke kantor ANRI, jalan Ampera Raya nomor 7 Jakarta Selatan.

Mekanisme Prosedur Layanan Perbaikan Arsip Milik Masyarakat Yang Terkena Dampak Bencana sebagai berikut :

Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan perawatan arsip pascabencana dapat menghubungi nomor telp. (021) 7805851 ext. 406

(Fyan/anti/red).