ERANASIONAL.COM – OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer beserta 14 orang lainnya bukan sekadar menambah daftar pejabat kabinet yang tersangkut pidana korupsi.

Peristiwa ini sekaligus mengirimkan resonansi politik: apakah ini murni keberhasilan penegakan hukum, atau tanda adanya pergeseran peta kekuasaan?

Selama ini, sang Wamen dikenal vokal, tegas, bahkan terkesan galak dalam membela kepentingan rakyat, khususnya para pekerja yang terzolimi. Namun justru dalam masa jabatannya yang belum genap satu tahun, ia sudah terjerat operasi tangkap tangan.

Fakta ini jelas menimbulkan pertanyaan besar publik: siapa sesungguhnya yang bermain di balik kebijakan? Apakah benar ada penyalahgunaan wewenang, ataukah peristiwa ini bagian dari “penataan ulang” organ kekuasaan?

Dalam realitas politik, hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa. OTT KPK bisa dibaca bukan hanya sebagai langkah penegakan hukum, tetapi juga sebagai isyarat siapa yang tengah disingkirkan dari panggung kekuasaan. Karena itu, KPK harus membuktikan dengan transparan dan profesional bahwa tindakan ini benar-benar murni demi menyalakan obor keadilan, bukan sekadar memainkan pemantik api politik.

Sejarah akan mencatat peristiwa ini. Publik pun menanti jawabannya: apakah ini adalah wajah keadilan yang jernih, atau sekadar koreografi politik untuk membersihkan lingkaran kekuasaan dari pejabat yang dianggap tidak lagi amanah.

Karena itu, pengawalan masyarakat menjadi penting agar proses hukum tetap objektif. Jangan sampai publik kembali terjebak dalam drama panggung politik yang berganti dari waktu ke waktu. KPK kini sedang diuji, dan ujian ini hanya bisa dijawab dengan keberanian serta integritas dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Dalam refleksinya, Azmi menyatakan bahwa meskipun Indonesia telah berdiri tegak selama 80 tahun, praktik penegakan hukum masih sering kali “berdiri pincang”.

Menurut Azmi, kemerdekaan secara politik telah diraih, namun kemerdekaan hukum masih menjadi sebuah janji yang tertunda.

“Hukum kadang bersuara lantang di hadapan rakyat kecil, namun berbisik lirih di hadapan penguasa,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya kepada Eranasional Minggu (17/8).

Ia pun menambahkan bahwa hukum tampak gesit menjerat pelaku pencurian kecil, tetapi ragu ketika menghadapi kasus-kasus yang melibatkan kekuasaan dan harta.

Azmi menekankan bahwa penegakan hukum di Indonesia perlu diperbaiki untuk mencapai keadilan yang dirasakan oleh semua orang tanpa memandang status, kekuasaan, atau harta.

“Hukum yang adil adalah hukum yang melindungi rakyat yang lemah, hukum jadi sarana kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya rakyat bukan hanya untuk mengukuhkan segelintir kelompok yang kuat,” katanya.

Dalam usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Azmi menyerukan perlunya keberanian untuk membersihkan luka korupsi, menutup ruang negosiasi dan jual beli di “pasar gelap” hukum, serta menghapus diskriminasi dalam proses penegakan hukum.

“Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat tidak lagi takut atau alergi pada hukum, melainkan patuh dan percaya pada hukum,” tuturnya.

Azmi menyimpulkan bahwa tugas saat ini bukan hanya menjaga agar hukum tetap hidup, tetapi memastikan hukum hidup dengan martabat sebagai panglima keadilan.

“Saat itulah hukum benar-benar hidup, dan kemerdekaan Indonesia menyempurnakan makna janji kemerdekaannya,” Pungkasnya.

Menurut Azmi, dalam upaya pemberantasan korupsi tidak adalah istilah besar kecil.

“Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil jika semua kejahatan yang dianggap korupsi atau penyimpangan diberantas  secara cepat untuk menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum atau negara tidak memberikan toleransi sekecil apapun atas perbuatan korupsi tersebut,” kata Azmi Syahputra kepada Eranasional.com, Minggu, 28 Januari 2024.

Dia menegaskan, sekecil apapun korupsi dan dilakukan secara terus menerus dapat berdampak pada  kerusakan keuangan negara  yang serius apabila didiamkan.

“Dikhawatirkan jika membiarkan praktik korupsi berdasarkan besar kecil nominalnya atau hal lainnya, maka negara bisa tersandera dengan koruptor,” ujarnya.

Oleh karena itu, Azmi mendorong KPK untuk melakukan penyidikan lebih mendalam dalam rangka mengetahui apakah ada keterlibatan pihak lain selain 10 orang tersebut.

Dia pun meminta agar KPK tidak mengabaikan atau bahkan menghilangkan fakta yang ditemukan hanya alasan tertentu.

“Tidak boleh ada tebang pilih dalam pemberantasan kasus korupsi. Semua yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana, mengingat karakteristik dari kasus ini  yang modus operandinya kolektif,” jelas Arief.

Lanjut Arief, dalam praktik korupsi biasanya ada pengendali atau orang yang mengendalikan dari sebuah institusi.

“Kejahatan korupsi seperti ini biasanya terjadi dalam rentang waktu yang tidak sebentar, melibatkan banyak orang di sebuah institusi pemerintahan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, KPK melakukan OTT terhadap 10 orang di Sidoarjo. Diduga, para pelaku telah bermufakat melakukan korupsi berkedok pemberian insentif pembayaran pajak dan retribusi daerah. (*)