Jokowi pun tak mempermasalahkan pigura dirinya tidak dipajang di kantor DPD PDIP Sumut.

“Ah cuma foto aja,” kata Jokowi usai meninjau Pasar Baru Karawang, Jawa Barat, Rabu 8 Mei 2024.

Saat ditanya soal kemungkinan foto dirinya juga tak dipasang di kantor-kantor PDIP lainnya, eks Gubernur DKI Jakarta itu pun kembali memberikan respons yang sama.

“Ya cuma foto,” singkatnya.

Kabar tidak adanya foto Presiden Jokowi di Kantor DPD PDIP Sumut diketahui saat mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyerahkan formulir pendaftaran untuk maju dalam Pilgub Sumut yang berada di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Senin, 6 Mei 2024.

Diketahui saat Edy mendaftar di tembok Aula Bung Karno DPD PDIP Sumut hanya terlihat foto Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan lambang negara Garuda Pancasila.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tidak ada arahan soal pencopotan foto Jokowi.

“Tidak ada arahan dari DPP karena presiden adalah Pak Jokowi dan wakil Kiai Ma’ruf Amin,” kata Hasto, Selasa 7 Mei 2024.

Hasto kemudian menjelaskan adanya sejumlah ekspresi yang dilakukan beberapa pihak sebagai respons atas apa yang disebutnya penyalahgunaan kekuasaan.

Hasto mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, tak dipasangnya foto Presiden Jokowi terjadi di banyak wilayah.

“Kami dapat informasi itu terjadi di banyak wilayah, yang dilakukan sebagai respons bahwa seorang presiden sumpah setianya adalah menjalankan konstitusi dan Undang-Undang dengan selurus-lurusnya,” jelas Hasto. []

Yang ada hanya foto Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hal itu terlihat saat

Hal itu terlihat saat pendaftaran penjaringan kadidat calon Gubernur Sumut di Pilkada 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, menanggapi tidak adanya foto Jokowi saat Edy Rahmayadi mengambil formulir pendaftaran calon kepala daerah melalui PDI-P.

“Tidak ada arahan dari DPP karena presiden adalah Pak Jokowi dan wakil kiai Ma’ruf Amin,” ucapnya, dikutip dari Kompas TV.

Hasto kemudian menjelaskan adanya sejumlah ekspresi yang dilakukan beberapa pihak sebagai respons atas penyalahgunaan kekuasaan.

“Ada yang mencoba mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk rekayasa hukum melalui putusan nomor 90 dengan cara cara yang seperti itu,” ucapnya.

Awak media pun penasaran dan menanyakan apakah semua DPD tidak memajang foto Presiden Jokowi.