JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mendeteksi keberadaan Dito Mahendra. Namun, KPK enggan menyebutkan keberadaan kekasih dari penyanyi Nindy Ayunda tersebut.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penyidik sudah memiliki strategi bagaimana menjemput paksa Dito Mahendra. Pasalnya, orang yang sedang dicari itu bersifat dinamis alias sering berpindah-pindah tempat.

“Strategi mencarinya seperti apa di lapangan, ada di mana tentu tidak bisa kita sampaikan karena ini sesuatu yang dinamis, tidak statis seperti kita mencari alamat. Karena kalau dinamis, orang ini terus bergerak,” kata Ali Fikri di Gedung KPK, kemarin.

Ali berjanji akan menuntaskan semua kasus yang ditangani KPK, termasuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

“Kalau bicara KPK, tentu tidak fokus pada satu kasus saja. Ada DPO lainnya yang menjadi kewajiban yang harus dihadirkan dan semuanya kami kejar. Dilakukan berbagai upaya untuk menangkapnya, dan semuanya kami kejar,” tuturnya.

Seperti diketahui, Dito Mahendra dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU mantan Sekretaris MA Nurhadi.

Dito Mahendra sudah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik KPK, dan hingga kini masih dicari keberadaannya.

Nikita Mirzani Beritahu Keberadaan Dito Mahendra

Artis Nikita Mirzani pernah mengungkapkan keberadaan Dito Mahendra beberapa kali. Dia melakukan itu sebagai respon KPK yang meminta masyarakat memberitahu keberadaan Dito Mahendra.

“Bila mengetahui keberadaan saksi (Dito Mahendra) tersebut, silakan sampaikan langsung kepada KPK,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (11/1/2023).

Ali memastikan KPK terbuka akan informasi tersebut. Dia pun meminta Nikita melaporkan melalui Call Center KPK ataupun kanal lain.

“Kami sangat terbuka menerima segala informasi melalui sarana yang ada seperti call center 198 ataupun kanal-kanal lain yang telah KPK sediakan,” ujarnya.

Melalui akun Instagram pribadinya, Nikita Mirzani menyebut Dito Mahendra berada di Medan.

“Lapor bapak2 di @official.kpk dito mahendra skrg posisinya di Medan. Laporan selesai,” tulis Nikita Mirzani, Rabu (11/1/2023).

Tak hanya sekali, Nikita melaporkan keberadaan terbaru Dito Mahendra. Terakhir dia menyebutkan Dito Mahendra sudah kembali ke Jakarta.

JAKARTA, Eranasional.com- Politisi PDIP, Mardani H Maming hari ini, Kamis (28/7) pada pukul 14.00 WIB akhirnya datang menyerahkan diri ke KPK.

Mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut nampak datang mengenakan jaket warna dongker dengan t-shirt hijau, celana panjang hitam, dan masker wajah berwarna putih dimana dirinya datang didampingi oleh kuasa hukumnya, Denny Indrayana.

Meskipun demikian, pria berusia 40 tahun tersebut merasa heran dengan penetapan dirinya sebagai DPO oleh KPK.

Mardani H Maming sendiri mengatakan bahwa ia telah membuat janji, dan berkirim surat hingga berkoordinasi kepada penyidik KPK sendiri pada tanggal 25 Juli yang lalu dimana ia akan hadir ke Gedung KPK pada tanggal 28 Juli 2022.

“Saya di sini sesuai janji saya ke KPK tanggal 25 (Juli) bahwa saya akan hadir tanggal 28, dan saya juga bingung suratnya masuk, tapi kenapa hari Selasa saya dinyatakan DPO. Padahal saya sudah mengirim surat dan koordinasi ke tim penyidik akan hadir tanggal 28,” ucapnya heran.

Mardani H Maning ditetapkan DPO oleh KPK

Pada tanggal 26 Juli yang lalu, KPK resmi menetapkan politisi PDIP tersebut ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri dimana menurutnya Mardani tidak kooperatif dan mangkir sebanyak dua kali dari panggilan KPK dan memintanya untuk menyerahkan diri.

Ali Fikri menambahkan bahwa pihak Mardani beralasan tidak datang karena sedang mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KPK juga sempat berupaya melakukan penjemputan paksa terhadap Mardani di kediamannya di sebuah apartemen di Jakarta, pada Senin, 25 Juli 2022. Namun, tim penyidik gagal menemukan politikus PDIP itu di lokasi tersebut.

Mardani Maming ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu saat menjabat sebagai Bupati. Mardani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.