Sejalan dengan tema yang diangkat, Menteri Nusron menegaskan bahwa memang Reforma Agraria merupakan kunci pemutus rantai kemiskinan.

“Kemiskinan tidak bisa dientaskan dengan charity. Tapi kemiskinan hanya bisa diatasi dengan memberikan legal access atau akses legal. Dan legal access yang paling vital adalah legal access terhadap tanah,” ujar Menteri Nusron.

Pandangan itu ia adaptasi dari ungkapan seorang ekonom bernama Hernando de Soto. Berangkat dari pemikiran tersebut, beberapa negara sudah menerapkan dan berhasil menurunkan angka kemiskinan melalui pemberian akses legal terhadap aset bagi rakyat. Di Indonesia, prinsip itu diterapkan melalui dua pendekatan utama dalam kebijakan Reforma Agraria.

Pendekatan pertama adalah legalisasi tanah rakyat yang belum memiliki kepastian hukum melalui sertipikasi dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Legalitas tanah di Indonesia sendiri baru dimulai pada tahun 1961. Sebelum ada PTSL, dalam 56 tahun hanya 50 juta bidang tanah yang bersertipikasi, kurang dari satu juta per tahun.

Sejak PTSL muncul di 2017, legalisasi tanah meningkat tajam. Dalam tujuh tahun, 60 juta bidang tanah berhasil disertipikasi, prestasi yang mengalahkan 55 tahun sebelumnya.

“Program PTSL terus dilanjutkan, dengan target lima tahun ke depan menyelesaikan legalisasi 70 juta bidang tanah, agar 95% sudah bersertipikat. Saat ini, baru 55 juta bidang atau sekitar 79%. Ini harus kita tuntaskan,” tutur Menteri Nusron.

Langkah kedua adalah distribusi tanah negara yang idle kepada masyarakat yang membutuhkan. “Program ini memanfaatkan tanah negara yang tidak digarap atau belum termanfaatkan untuk diberikan kepada rakyat, khususnya mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, yang berada pada desil 1 sampai 3, dan bergantung pada tanah sebagai sumber penghidupan,” jelas Menteri Nusron.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, juga sepakat bahwa Reforma Agraria punya peran penting dalam perekonomian.

“Mengingat pentingnya posisi sentral pertanahan, jangan heran jika muncul banyak masalah karena banyak pihak berkepentingan. Justru karena itulah Reforma Agraria menjadi sangat penting, sebagai langkah untuk menata dan mengelola kepentingan-kepentingan tersebut,” ujarnya.

Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar angkat suara perihal empat kader mereka yang terjerat kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebulan terakhir.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Adies Kadir mengatakan pihaknya angkat tangan terhadap sejumlah kasus tersebut. Menurut dia, kasus yang menjerat empat kader merupakan urusan personal dan tak terkait dengan partai.

“Kita sudah sampaikan bahwa hal itu merupakan kegiatan kegiatan personal dari yang bersangkutan masing masing jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan partai,” kata Adies dalam rangkaian acara HUT Partai Golkar, di TMP Kalibata, Jakarta Selata, Selasa (19/10).

Meski begitu, Adies menyebut partai tetap akan melalukan pendampingan dan memberi bantuan hukum kepada mereka bila diperlukan.

Tercatat, empat kader Partai Beringin yang terjerat kasus korupsi di bawah komisi antirasuah yakni, Wakil Ketua Umum DPR Azis Syamsuddin, mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin dan anaknya, Bupati Banyuasin, Dodi Alex Noerdin, dan teranyar Bupati Kuansing Andi Putra.

Mereka semua merupakan kader Partai Golkar yang terjerat kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka sejak akhir September lalu. KPK kali pertama menangkap Azis di kediamannya, kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan pada 24 September lalu.

Waketum Partai Golkar itu menjadi tersangka dalam kasus suap perkara DAK Lampung Tengah 2017, dengan mantan penyidik KPK dari unsur polisi, Stepanus Robin Pattuju yang telah lebih dulu ditetapkan jadi tersangka.

Sebelumnya, pada 16 September, Kejaksaan Agung telah menetapkan Alex Noerdin sebagai tersangka atas dua kasus berbeda pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Pemprov Sumsel periode 2010-2019.

Berikutnya, pada 16 Oktober, anak Ales Noerdin, Dodi Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin menjadi tersangka kasus dugaan suap infrastruktur di wilayahnya. Dan teranyar, KPK menetapkan Bupati Kuansing, Riau tersangka terkait kasus dugaan suap perizinan perkebunan.

Jakarta- DPP Partai Golkar yakin bisa mengusung Ketua Umum-nya Airlangga Hartarto di Pilpres 2024 lantaran cuma butuh berkoalisi dengan satu partai politik. PPP pun mendukung dengan syarat Suharso Monoarfa jadi pendamping.

“Pertanyaan selanjutnya adalah apakah partai Golkar memungkinkan untuk bisa mencalonkan di dalam pilpres dan pileg? Sangat mungkin untuk berangkat dengan tiket partai,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, dalam sebuah diskusi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (14/10).

“Partai Golkar sendiri hanya butuh satu partai untuk bisa mencalonkan Airlangga,” imbuhnya.

Dia menjelaskan bahwa posisi Partai Golkar dalam Pilpres 2024 adalah jels mendukung Airlangga berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional 2019.

Keputusan tersebut, kata Ace, ditegaskan kembali di dalam Rapat Pimpinan Nasional dan Rapat Kerja Nasional 2021 pada Maret.

“Alangkah lebih baiknya jika memang ada kader-kader yang terbaik yang ditonjolkan atau di calonkan oleh partai politik tersebut, supaya dapat menduduki posisi posisi strategis dalam kepemimpinan baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah,”

“Konteks Pilpres 2024 nanti kami memang sudah dari sejak awal dalam posisi untuk mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden tersebut,” ujar Ace.

Terlebih, ia menyampaikan tingkat keterkenalan atau popularitas Airlangga semakin meningkat saat ini serta ketiadaan petahana pada 2024.

“Kami sangat optimis bahwa dalam tiga tahun ke depan, apalagi kalau misalnya konfigurasinya semakin mengerucut kepada maksimal tiga pasangan, tentu kami sangat optimistik. Apalagi dalam pilpres 2024 nanti tidak ada incumbent,” ucap dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyatakan pihaknya terbuka untuk menduetkan Ketua Umum Suharso Monoarfa dengan sejumlah tokoh, termasuk Airlangga Hartarto.

“Bagi PPP berkoalisi dengan Golkar terbuka saja, bahkan kemarin sempat ada wacana Airlangga Hartarto dengan Suharso Monoarfa, Ketum Golkar dengan Ketum PPP,” ujarnya.

“Ya bisa saja, sebab syarat koalisi kursi memenuhi dan syarat konfigurasi nasionalis-Islam sudah terpenuhi dan Jawa luar Jawa sudah terpenuhi, itu salah satu opsi,” tambah dia.

Pihaknya juga terbuka untuk menyandingkan Suharso dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Misalkan ada yang dari Gerindra mau mengajukan Prabowo Subianto dan disandingkan dengan Suharso Monoarfa, ya bisa saja, tetapi sampai hari ini belum terlaksana mengenai poros-poros tersebut,” ucapnya.

Di sisi lain, Awiek menyampaikan PPP berharap Pilpres 2024 akan menghadirkan tiga poros, yakni poros PDIP, poros Golkar, serta poros partai politik lain yang pembentukannya tergantung pada posisi politik PPP.

Poros partai politik lain atau poros ketiga di Pilpres 2024 nantinya bisa diisi oleh tiga partai politik seperti Partai NasDem, PAN, serta PPP.

“Dengan ketentuan 20 persen kursi dan 25 persen suara itu berpotensi menjadi tiga poros. Kalau di beberapa media menyebutkan adalah satu poros PDIP, poros Golkar, dan satu lagi poros lainnya. Di poros yang lain itu tergantung PPP juga, apakah PPP tertarik dengan poros ketiga misalkan Nasdem, PAN, PPP itu sudah 21 persen,” ujarnya.

Diketahui, salah satu syarat pengusungan calon presiden-calon wakil presiden adalah partai atau gabungan partai yang memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

Partai Golkar pada Pileg 2019 memperoleh 12,31 persen suara nasional dan 85 kursi di DPR (14,78 persen kursi). PPP sendiri memiliki 19 kursi di DPR (3,3 persen kursi) dan 4,52 persen suara nasional.

Dari hasil pileg itu, cuma PDIP yang bisa mencalonkan pasangan capres-cawapres lantaran mendapat 22,26 persen kursi di DPR (128 anggota) dan 19,33 persen suara sah nasional.

Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 15-21 September 2021, tingkat elektabilitas Airlangga hanya 0,3 persen.

Sementara itu, di posisi teratas terdapt nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan elektabilitas 18,1 persen, kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 15,8 persen, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 11,1 persen.