Ketua Bidang Kesehatan DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menilai tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan pemeriksaan kesehatan gratis masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa negara belum sepenuhnya mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh rakyat.

“Artinya pemerintah atau negara belum sepenuhnya hadir untuk kesehatan rakyatnya. Kalau pelayanan sudah benar-benar terpenuhi, masyarakat tidak perlu sampai antre seperti ini. Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan masih sangat tinggi,” kata Ribka di sela kegiatan.

Ia juga menyoroti persoalan layanan kesehatan nasional yang belakangan menjadi perhatian publik, salah satunya terkait penonaktifan peserta BPJS Kesehatan oleh pemerintah.

Ribka menyebutkan sekitar 11 juta peserta BPJS sempat dinonaktifkan, padahal mereka sangat membutuhkan akses layanan kesehatan.

“Begitu diumumkan ada layanan kesehatan gratis di Depok, dalam waktu singkat sudah ada 400 orang yang mendaftar. Artinya rakyat sangat membutuhkan pelayanan seperti ini. Jadi bukan hanya butuh makan gratis, tapi juga kesehatan gratis, pendidikan, pekerjaan, hingga perumahan,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi IX DPR RI periode 2009–2014 itu menambahkan bahwa persoalan tersebut juga telah ia sampaikan kepada Menteri Keuangan, mengingat masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Ia mengungkapkan bahwa di Kota Depok saja masih terdapat sekitar 60 ribu warga yang berada di bawah garis kemiskinan.

“Saya sudah menyampaikan hal ini dan alhamdulillah direspons oleh Menteri Keuangan. Akhirnya disampaikan bahwa tidak ada lagi istilah penonaktifan. Peserta yang sebelumnya dinonaktifkan diaktifkan kembali minimal tiga bulan ke depan sampai 9 Juni 2026,” jelasnya.

Ribka menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Pokoknya kesehatan warga harus ditanggung negara. Kalau negara baru mampu menanggung BPJS kelas 3 tidak masalah, yang penting hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan tetap ada karena itu amanat konstitusi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Depok, H. Imam Turidi, mengatakan tingginya antusiasme warga menunjukkan bahwa program layanan kesehatan gratis masih sangat dibutuhkan masyarakat.

“Untuk Depok saja dalam dua hari sejak dibuka pendaftaran melalui Google Form sudah ada lebih dari 400 orang yang mendaftar. Itu belum termasuk yang daftar secara manual. Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis sangat tinggi,” ujar Imam Turidi kepada awak media.

Ia menjelaskan dalam kegiatan tersebut pihaknya menyediakan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, mulai dari pemeriksaan penyakit ringan, gangguan mata, keluhan lambung, hingga berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya.

“Pemeriksaan mencakup berbagai keluhan kesehatan, termasuk pemeriksaan mata dan penyakit lainnya. Untuk kuota tidak dibatasi, pelayanan masih terus berlangsung hingga menjelang waktu berbuka puasa. Sekaligus nanti ada pembagian takjil,” jelasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Imam berharap program layanan kesehatan gratis dapat terus dilaksanakan di Kota Depok dengan dukungan DPP PDI Perjuangan, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan masih sangat tinggi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. (**)

ERANASIONAL.COM- Erupsi Gunung Semeru yang meluncurkan awan panas guguran (APG) mendapat perhatian pemerintah. Warga diminta untuk mengungsi ke tempat yang disediakan.

Selain pemerintah setempat, aktiviTas vulkanik Gunung semeru yang dinyatakan status awas itu, juga mendapat perhatian Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Megawati pun telah memerintahkan kader PDIP untuk memberikan bantuan kepada warga di sekitar Gunung Semeru.

Kabarnya, Megawati kemarin sore, langsung memberikan instruksi agar partai menurunkan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) dan memenuhi kebutuhan mendesak kepada warga terdampak.

“Ibu Megawati menelepon saya tadi. Akhirnya, saya langsung menelepon balik Ibu Megawati dan menjelaskan baru selesai mengikuti agenda di Yogyakarta,” kata Hasto di Yogyakarta minggu (5/12/2022).

Setelah membuka percakapan, Hasto menceritakan Megawati langsung memberi arahan kepada PDIP agar segera ikut membantu warga yang terdampak letusan Gunung Semeru.

“Ibu Megawati berpesan segera disiapkan dan dimobilisasi Badan Penanggulangan Bencana PDI Perjuangan Jawa Timur dan agar secara khusus memberi bantuan keperluan untuk ibu dan anak serta makanan untuk balita,” sebut Hasto.

Menurut Hasto, Presiden Kelima RI itu meminta jajarannya mengambil langkah tanggap darurat, reaksi cepat, dan tepat sasaran. “Itu yang selalu dipesankan Ibu Mega saat ada kabar bencana,” lanjut Hasto.

Hasto langsung menginstruksikan Wasekjen DPP PDIP Sadarestuwati dan Arif Wibowo, anggota DPR daerah pemilihan sekitar Semeru, seperti Sonny Danaparamita, dan pengurus DPD PDIP Jawa Timur termasuk Sekretaris Sri Untari serta Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani agar segera bergerak menjalankan perintah Megawati tersebut.

“Ibu Megawati selalu detail setiap kali memberi arahan. Baguna PDI Perjuangan turun, membantu aksi tanggap darurat atas letusan Semeru ini,” kata Hasto.

ERANASIONAL.COM- DPP PDIP memberikan sanksi terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Lantaran pernyataannya yang siap untuk menjadi calon presiden (capres) 2024.

Pakar psikologi politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Abdul Hakim menilai, hal tersebut menunjukkan keahlian Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memainkan psikolgi massa lewat drama politik.

“Publik Indonesia itu lebih tertarik dan emosional jika ada unsur drama di dalamnya. Dan sudah berkali-kali Bu Mega ini memainkan drama politik, seperti ketika mengusung Pak Jokowi dulu,” kata Abdul, Selasa (25/10/2022).

Apalagi, Abdul berpendapat, sanksi lisan yang dijatuhkan terhadap Ganjar tidak substantif dan berefek signifikan kepadanya.

“Jika teguran berupa surat peringatan itu baru akan memberikan dampak yang signifikan. Tentu sanksi itu telah berdasarkan pertimbangan yang matang,” terangnya.

Abdul menilai, langkah pemanggilan baik kepada Ganjar, Rudy, maupun dewan Kolonel tersebut adalah salah satu langkah partai mengkonsolidasikan kedudukannya sebagai partai besar.

“Artinya PDIP sedang memperkuat posisi partai. Pemanggilan menunjukkan partai punya kuasa dan punya posisi di atas kader-kadernya, baik itu Ganjar, Rudy, maupun Dewan Kolonel,” tutupnya.