PT United Tractors Pandu Engineering Group (UTPE Group) bersama PT Dian Pandu Pratama (DPP) baru saja merampungkan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Welding 2025 yang diselenggarakan pada 26-28 Mei 2025.

Bertempat di Gedung Serbaguna dan Gedung Workshop PDC UTPE di Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang, Bekasi, ajang ini menjadi bukti nyata komitmen para perusahaan dalam menjembatani kebutuhan industri dengan kurikulum sekolah kejuruan.

LKS Welding 2025 tak hanya sekadar kompetisi, melainkan sebuah platform vital bagi siswa-siswi SMK untuk mengasah kemampuan teknis pengelasan mereka sesuai standar industri global.

Peserta juga berkesempatan merasakan langsung lingkungan kerja nyata, sebuah pengalaman tak ternilai untuk membangun kesiapan mental dan teknis mereka.

Lebih dari itu, inisiatif ini sekaligus menjadi program penjaringan bibit unggul untuk program magang, hingga peluang karier di lingkungan UTPE Group dan mitra industri.

Ini adalah bagian dari kontribusi sosial perusahaan (CSR) untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Acara dibuka dengan Opening Ceremony yang penuh semangat. Sambutan hangat diberikan oleh Bapak Teguh Patmuryanto, Direktur PT United Tractors Pandu Engineering, dan dilanjutkan oleh Maria Veronica Irene Herdjiono yang menjabat sebagai Kepala Pusat Prestasi Nasional Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus Plt Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI).

Sesi talkshow yang sarat wawasan juga diselenggarakan bersama Ibu Irene dan Bapak Yully Kusuma Hadi, Manager Patria Development Center, yang berbagi pandangan mendalam tentang relevansi pendidikan vokasi dengan dinamika industri masa kini.

Puncak acara tiba pada Awarding Ceremony. Momen ini diawali dengan sesi sharing inspiratif dari Bachrawan, Kepala Bidang Standarisasi Lembaga Sertifikasi Profesi, Industri Manufaktur Alat Berat Indonesia, yang mengupas tuntas standar kompetensi di sektor tersebut.

Kemudian, Idil Fitriansyah, salah satu perwakilan juri, memberikan insight mengenai kriteria penilaian dan kualitas luar biasa para peserta.

Sambutan penutup juga diberikan oleh Etot Listyono selaku Presiden Direktur UTPE juga menyampaikan harapannya.

Diam menekankan bahwa pengalaman mengikuti LKS ini diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga bagi sekolah untuk senantiasa melakukan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, serta mengarahkan agar agenda LKS ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di masa mendatang.

LKS Welding 2025 ditutup dengan pengumuman pemenang yang telah menunjukkan dedikasi dan keahlian tinggi:

• Muhamad Rafli Fadliansyah dari SMK 4 Sukabumi berhasil meraih Juara 1
• Ferdiansyah Ariantono dari SMKS Bina Bangsa Dampit sebagai Juara 2
• Dika Ahmad Maulana dari SMK Karya Nasional Kuningan menempati posisi Juara 3.

Pencapaian ini menjadi bukti nyata potensi besar talenta vokasi Indonesia yang siap berkontribusi bagi industri.

ERANASIONAL, Jakarta | Partai Demokrat pimpinan Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono merespon pernyataan, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, yang menerangkan proses legitimasi pengesahan pengurus Partai Demokrat versi Moeldoko dari hasil Kongres Lar Biasa (KLB) di Deli Sedang berada pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat versi AHY, Herzaky Mahendra Putra menyebut pernyataan Mahfud tersebut sangat terbelit-belit.

“Penjelasan Prof. Mahfud terlalu berputar-putar, padahal permasalahan ini sangat simpel,” kata Herzaky dalam keterangan resminya yang di Jakarta (6/3/2021).

Padahal, menurut Herzaky, dalam penyelesaian kisruh di kepengurusan partai berlambangkan segitiga Mercy itu sudah sangat jelas.

Ia menjelaskan, bahwa dalam pembentukan kepengurusan partai yang mengatas namakan Partai Demokrat dari hasil KLB oleh para pendiri partai, mantan kader dan kader aktif partai itu merupakan ilegal dan tidak memenuhi syarat AD/ART kepartaian.

“KLB dagelan tersebut bukanlah persoalan internal Partai Demokrat belaka, karena yang menyelenggarakan adalah Mantan Kader PD dan pihak eksternal dari PD,” jelasnya.

“Jelas ini inkonstitusional, bertentangan dgn AD ART Partai Demokrat yang telah didaftarkan ke Kemenkumham, karena tidak sesuai dengan prasyarat yang diatur dalam AD/ART,” lanjut Herzaky.

Untuk itu, Herzaky menyatakan, bahwa seharusnya pemerintah dapat secara cepat dan tegas untuk mengambil sikap dalam menyelesaikan persoalan yang sedang mengguncang Partai Demokrat yang secara sah telah diakui pemerintah dari ancaman pengambilalihan partai oleh kepengurusan Moeldoko Cs versi KLB Deli Serdang.

“Pemerintah wajib melindungi dan mengayomi Partai Demokrat yang sah dan melawan tindakan Moeldoko guna menjaga iklim demokrasi Indonesia serta menegakkan keadilan. Apalagi AD/ART Partai Demokrat dan Kepengurusan PD 2020-2025 yang dipimpin AHY telah disahkan oleh Kemenkumham,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menkopolhukam merespon persoalan kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko.

Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahfud dalam akun resmi Twitternya menyebut bahwa sesungguhnya keputusan keabsahan Partai Demokrat versi Moeldoko Cs itu dapat diajukan gugatannya ke Penggadilan.

“Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasarkan UU dan AD/ART Parpol. Kasus KLB PD baru akan menjadi masalah hukum jika hassil KLB itu di daftarkan ke Kemenkum-HAM. Keputusan pemerintah bisa digugat ke Pengadilan. Jadi pengadilanlah pemutusnya,” kata Mahfud dalam akun media sosial resminya Twitter, Sabtu (6/3/2021).

(Red).