JAKARTA, Eranasional.com- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti isu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran terseret dalam kasus Ferdy Sambo.

Mahfud yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu membantah pernah melontarkan pernyataan bahwa Fadil Imran akan menyusul Ferdy Sambo sebagai tersangka.

“Saya enggak pernah bilang Kapolda Metro Jaya akan susul, nggak pernah saya bilang,” kata Mahfud dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).

Mahfud justru menilai Fadil Imran juga dibohongi atas rekayasa skenario yang dibuat Ferdy Sambo di awal-awal laporan kematian Brigadir J.

Dikarenakan, lanjutnya, pada laporan awal, Mabes Polri merilis keterangan bahwa Brigadir J tewas usai insiden baku tembak dengan Bharada E. Bahkan beredar video, Fadil sempat bertemu hingga memeluk sambil menangis dengan Ferdy Sambo atas kasus yang dialami rekan sejawatnya tersebut.

“Saya malah sampai sekarang itu enggak terpikir kalau Kapolda Metro Jaya bagian dari itu. Saya berpikirnya terus terang, dia kena prank juga ketika peluk nangis bersama Sambo, itu dalam pikiran saya, mungkin saat itu Sambo bisikin, saya ini dizalimi bang sehingga dipeluk-peluk gitu dalam pikiran saya,” ungkap Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud pun menduga Fadil Imran terjebak atas rekayasa permainan Ferdy Sambo pada awal kasus ini terjadi. Rekayasa kasus ini juga menimpa Kompolnas hingga Komnas HAM.

“Saya menduga ya kena prank juga seperti Kompolnas, Komnas HAM dan lainnya,” tegas Mahfud. (fjr)

JAKARTA, Eranasional.com- Komisi III DPR RI berharap kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang diotaki Irjen Ferdy Sambo berjalan hingga tuntas dan transparan.

Dengan alasan tersebut, lembaga legislatif tersebut akan menggelar rapat bersama dengan Komnas HAM, Kompolnas, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada hari ini, Senin (22/8/2022).

Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman rapat bersama dengan Komnas HAM dan LPSK sudah diagendakan lembaganya.

Menurutnya, rapat kali ini sejatinya dilakukan untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut dari Komnas HAM hingga Kompolnas. Hal itu, sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja dari tiap mitra Komisi III.

“Tentu yang juga akan dibahas adalah kinerja masing-masing mitra terkait kasus pembunuhan Brigadir J,” ujar Habiburokhman kepada awak media, Minggu (21/8/2022).

Masih menurut Habiburokhman, pihaknya ingin semua mitra Komisi III menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tujuannya untuk mempercepat pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J.

“Prinsipnya kami ingin semua mitra menjalankan tupoksinya masing-masing demi mempercepat pengusutan kasus tersebut,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, kasus tewasnya Brigadir J dipenuhi berbagai kejanggalan sejak awal mencuat. Brigadir J baru diketahui tewas setelah 3 hari terjadinya peristiwa penembakan pada Jumat (8/7) sore.

Pada awal kasus ini diungkap ke publik, disebutkan Brigadir J tewas usai terlibat baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer (RE atau E) di rumah dinas Kadiv Propam Polri di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan (Jaksel).

Atas kejanggalan-kejanggalan yang muncul, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk membuat terangnya kasus ini. Belakangan terungkap, Brigadir J tewas ditembak dan peristiwa meninggalnya direkayasa.

Polri menetapkan 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Di antaranya Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada E, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf. (scm)