“Kami berharap apa yang sudah diklarifikasi dan diinformasikan hari ini menjadi jembatan untuk warga Jakarta,” kata Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Muhammad Thamrin di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Thamrin memastikan, sebanyak 105.225 status kepemilikan KJP Plus yang telah dicabut berdasarkan pemadanan data dan verifikasi Tahap II 2024 akan dipulihkan kembali pada awal Januari 2025.

Keputusan itu, kata dia, diambil secara mufakat untuk memenuhi hak masyarakat Jakarta mendapatkan pendidikan yang layak.

Dia menjelaskan bahwa Komisi E telah berjuang mengembalikan hak warga yang KJP dan KJMU-nya diputus akan diaktifkan kembali di Tahap I 2025.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menyebut semua

“Kita semua, fraksi di DPRD semuanya sudah setuju. Sudah setuju, karena yang dipertimbangkan adalah bagaimana wajib belajar 12 tahun itu tidak hanya sekedar jargon, tapi bisa kita Laksanakan melalui sekolah gratis ini,” kata Jhonny, Rabu (17/7/2024).

Bahkan, menurut Jhonny, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga menyetujui usulan sekolah gratis tersebut. Pemprov DKI pun kini tengah mengkaji mekanismenya.

“Pj gubernur pun secara pembicaraan tidak formal dengan saya, beliau juga sangat menyetujui itu. Tinggal kita merapatkan barisan di eksekutif,” ungkap Jhonny.

Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan alasan pihaknya mengusulkan sekolah gratis. Selama ini, DPRD kerap menerima pengaduan dari keluarga tidak mampu ihwal banyaknya kasus putus sekolah hingga ijazahnya ditahan oleh sekolah swasta karena belum melunasi biaya pendidikan.

“Kalau ini terjadi, berarti negara abai. Pemprov DKI Jakarta juga lalai dan juga memang tidak punya sence of crisiss dengan orang yang tidak mampu itu,” tegas Jhonny.

Penerapan sekolah gratis ini diusulkan Komisi E DPRD DKI dengan tujuan pemerataan pendidikan. Rencananya, anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bisa dialihkan untuk menjalankan program sekolah gratis.

JAKARTA, Eranasional.com –Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyampaikan pihaknya mulai membahas beberapa nama dari internal partai untuk dimajukan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

Salah satu nama yang mencuat adalah Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming. Gembong mengatakan, nama Gibran masuk dalam pembahasan internal partainya di tingkat DKI.

Ia menyebut nama-nama yang dipertimbangkan adalah kader PDIP yang menjadi Kepala Daerah.

“Dalam diskusi internal partai, kita sudah mendiskusikan beberapa kepala daerah yang kita anggap berhasil memimpin daerahnya. Salah satunya adalah mas Gibran,” ujar Gembong di gedung DPRD DKI, Senin (6/1)

Selain Gibran, ada beberapa nama lain yang ikut dibahas. Di antaranya seperti Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Priadi; Menteri Sosial Tri Rismaharini; hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), Azwar Anas.

“Artinya kita diskusi, diskusi itu menginventarisasi para kepala daerah dari PDIP yang kita anggap berhasil memimpin daerahnya, seperti Mas Gibran, Bu Risma, Pak Hendi yang skrg LKPP, Mas Anas yang sekarang di Menpan RB,” ucapnya.

Sejauh ini, nama-nama yang dibahas disebutnya merupakan kader internal partai. Belum ada tokoh eksternal atau luar partai yang menjadi pertimbangan.

“Ya tugas partai kan adalah untuk mencetak kader kan, tugas partai mencetak calon pemimpin, kewajiban kita menghadirkan hasil dari rekrutmen yang dilakukan oleh partai kemudian kita munculkan sebagai pemimpin,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Anggota DPRD DKI, Tina Toon masih dalam suasana berduka usai sang Oma meninggal dunia meninggal dunia pada Desember 2022 lalu. Perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini pun tak dapat dilaksanakan dengan meriah karena keluarga besar masih dalam keadaan berduka.

“Karena kemarin Desember Oma baru berpulang, jadi kalau di tradisi Chinese dan masih dalam suasana duka. Jadi, belum ada perayaan yang meriah. Nggak ada open house. Merayakan imlek dengan suasana berbeda,” kata Tina Toon kepada wartawan melalui sambungan telepon.

Perayaan tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena dalam keadaan berduka, keluarga tak boleh memakai pakaian maupun aksesoris berwarna merah. pelantun Bolo-bolo itu mengungkap perayaan Imlek tahun ini merupakan yang paling kelabu.

“Paling nanti ada penghormatan ke yang lebih tua. Jadi tidak ada yang merah-merah gitu atau baju khusus karena juga masih tidak boleh yang merah-merah dulu. Imlek paling kelabu lah ya tahun ini,” tutur Tina Toon.

Merayakan Imlek untuk pertama kalinya tanpa sosok Oma, Tina Toon berserta keluarga besarnya sangat bersedih karena Oma sendiri bisa dibilang ikon keluarga ketika imlek.

“Pertama kali tanpa Oma. Karena imlek itu ya Oma. Kalau di luar kan Oma bisa dibilang artis imlek. Setiap imlek ada oma syuting bareng aku dan media pada datang. Jadi aku kehilangan banget,” ujar Tina Toon

“Paling beberapa hari sebelumnya kita udah ke makam oma karena di hari imlek gak boleh ke makam,” sambungnya.

Pada tahun baru imlek ini, Tina Toon berharap menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

“Semoga aku menjadi lebih baik. Ibaratnya lebih hoki dalam keluarga, kesehatan, dan pekerjaan. Apalagi sekarang aku jadi pelayan masyarakat, jadi biar lebih amanah dan makin baik,” harapnya.

JAKARTA, Eranasional.com- DPRD DKI Jakarta mengaku telah siapkan nama pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Senin (12/9/2022) DPRD DKI Jakarta akan mengadakan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) untuk mempersiapkan 3 nama calon pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan . Tiga calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI dibahas oleh 9 fraksi di DPRD.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi A DPRD DKI membidangi Pemerintahan, Mujiyono yang menyebut ada 3 nama yang segera diumumkan.

“Sudah ada satu Calon-calonnya, tapi tunggu dulu tiga hari (diumumkan resmi). Saya kasih bocoran yang lebih menguasai Jakarta adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah,” kata Mujiyono kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (11/9/2022).

Dia menyebut DPRD DKI sudah mengagendakan pembahasan usulan nama-nama calon untuk posisi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pekan depan. Keputusan tetap ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pj Gubernur, kata dia, tidak hanya bisa ditentukan melalui selera, tetapi memahami betul teritorial serta kondisi Kota Jakarta. Pj Gubernur DKI mesti mampu menjalin komunikasi yang baik dengan anggota legislatif.

“Pintar atau enggak, pintarnya bareng-bareng. Kalau Sekda sendirian belum tentu. Tapi kalau perangkatnya ikut pintar, ya hasilnya juga akan baik. Tidak bisa ‘one man show’,” jelas dia.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, memastikan segera membahas tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta dalam rapimgab fraksi pada waktu mendatang.

“Saya akan panggil Sekwan (Sekretaris DPRD) dulu untuk dijadwalkan,” kata Prasetyo, Jumat (9/9/2022).

Prasetyo menjelaskan pihaknya akan menginstruksikan Sekretaris DPRD DKI terlebih dulu untuk mengatur jadwal rapimgab pada pekan mendatang.

Pada prinsipnya mekanisme rapimgab menjadi salah satu syarat untuk menjunjung tinggi azas kolektif kolegial yang ada di DPRD DKI Jakarta.

Eranasional.com – Setelah melalui proses panjang, akhirnya Komisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui tarif integrasi tiga moda transportasi: MRT, LRT, dan TransJakarta sebesar 10.000 rupiah. Namun, persetujuan ini masih belum final. Hal ini disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI, Ismail, saat membacakan rekomendasi, di Jakarta, Selasa (7/6).

“Jadi, bukan setelah saya bacakan kemudian final. Ini masih membuka ruang untuk menyempurnakan draf, termasuk jika ada pertanyaan yang perlu dijawab,” kata Ismail. Dia menambahkan, Komisi B menyoroti 4 poin soal paket tarif integrasi untuk segera ditindaklanjuti.

“Syukurlah kita sudah melahirkan 4 poin rekomendasi agar segera ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif, sebagai landasan untuk paket tarif integrasi,” ujar Ismail. Dikatakan, poin pertama, Komisi B menyetujui pelaksanaan tarif integrasi. Ujungnya nanti akan mendorong masyarakat menggunakan moda transportasi massal berbasis rel.

Sedangkan poin kedua, Ismail mengaku tarif integrasi harus terlebih dulu menjalani masa percobaan selama 3 bulan sejak ditetapkan. Kemudian, akan dievaluasi setiap 3 bulan selama satu tahun. “Ini bertujuan mengetahui dampak paket integrasi terhadap masyarakat,” tutur Ismail.

Kendati begitu, Ismail menambahkan, poin ketiga, pihak MRT, LRT, dan Transjakarta wajib menyampaikan jumlah masyarakat pengguna tarif integrasi setiap 3 bulan selama satu tahun dengan pemisahan warga ber-KTP DKI dan non-DKI. Keempat, tarif integrasi tidak berlaku alias gratis kepada 16 kelompok masyarakat Jakarta.

Mereka adalah PNS DKI, pensiunan DKI, pegawai kontrak DKI, penerima KJP, karyawan swasta tertentu, dan penguni rumah susun. Kemudian, KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin, anggota TNI, pormis, veteran, penyandang disabilitas, lansia, marbot masjid, PAUD, jumantik, tim penggerak PKK, dan koster gereja. “Ini draf rekomendasi,” ucap Ismail.

Proses Selanjutnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pehubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan setelah mendapat rekomendasi Komisi B sesuai dengan surat Gubernur DKI Jakarta, maka akan diajukan ke Pimpinan DPRD DKI.”Nantinya, gubernur menunggu surat persetujuan dewan,” ujar Syafrin.

Dia menambahkan, setelah menerima persetujuan, akan langsung memproses dalam bentuk aturan Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait dengan paket tarif integrasi. “Selanjutkan paket tarif integrasi akan disosialisasikan dalam jangka waktu tertentu, sebelum dijalankan,” tuturnya.

Menurut Syafrin, masa sosialisasi akan dilakukan selama 2 pekan. Setalah itu mulai diberlakukan paket tarif integrasi.”Kami berharap setelah menerima persetujuan dari DPRD akan proses ke keputusan Gubernur. Selanjutnya ada sosialisasi kurang lebih 2 pekan. Setelah itu diimplementasikan,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah DKI Jakarta mengusulkan kepada DPRD soal tarif integrasi transportasi umum sebesar maksimal 10.000 rupiah. Tarif integrasi berlaku untuk penggunaan bus Transjakarta, kereta MRT, dan LRT Jakarta.

Adapun simulasinya, penumpang langsung dikenakan biaya 2.500 rupiah ketika menggunakan transportasi umum pertama dan tarif berikutnya disesuaikan dengan jarak tempuh berbiaya 250 rupiah per kilometer. Simulasi sebelum integrasi, penumpang harus membayar tarif 17.000 rupiah ketika naik MRT Jakarta, dilanjutkan Transjakarta.

Hitungannya, misalnya, biaya MRT Jakarta dari stasiun awal hingga akhir sebesar 14.000 rupiah ditambah biaya Transjakarta 3.500 rupiah, sehingga total 17.500 rupiah. Sedangkan apabila dengan integrasi tarif, penumpang membayar maksimum 10.000 rupiah.

JAKARTA – DPRD DKI Jakarta mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2022 hari ini. Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menyatakan rapat digelar di Hotel Grand Cempaka Bogor.

“Rapat anggaran 2022 berlangsung hingga Jumat, 29 Oktober 2021,” kata dia saat dihubungi pagi ini, 27 Oktober 2021.

Sebelumnya, anggota dewan berulang kali mengadakan rapat anggaran di Bogor. Tahun lalu pembahasan pertanggungjawaban APBD 2020 digelar di Hotel Grand Cempaka di Puncak, Kabupaten Bogor. Anggota DPRD rapat di Bogor dengan alasan risiko penularan Covid-19 di Jakarta masih tinggi.

Kebiasaan DPRD DKI rapat anggaran di Kabupaten Bogor itu diulang lagi untuk membahas APBD Perubahan 2021, revisi Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ), dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020. Tiga pembahasan digelar tahun ini.

Berikut rencana agenda pembahasan Rancangan APBD DKI 2022 di Bogor dikutip dari dokumen yang diterima Tempo:

1. 27-29 Oktober 2021

– Kegiatan: rapat prapembahasan masing-masing komisi dengan eksekutif atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

– Acara: pembahasan dan pendalaman terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Tahun Anggaran 2022

– Lokasi: Hotel Grand Cempaka Resort

2. 1-3 November 2021

– Kegiatan: rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama pimpinan komisi dan eksekutif

– Acara: membahas dan merumuskan Rancangan KUAPPAS Tahun Anggaran 2022

– Lokasi: Hotel Grand Cempaka Resort

3. 9 November 2021

– Rapat paripurna pidato gubernur mengenai penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2022

– Penyusunan pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi

– Tidak dijelaskan lokasi rapat

4. 10 November 2021

– Penyampaian PU fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD 2022

– Penyampaian jawaban gubernur terhadap PU fraksi-fraksi

– Tidak dijelaskan lokasi rapat

5. 11-13 November 2021

– Kegiatan: rapat kerja komisi-komisi dengan eksekutif

– Acara: pembahasan dan pendalaman komisi-komisi terhadap Raperda tentang APBD 2022

– Lokasi: Hotel Grand Cempaka Resort

6. 15-16 November 2021

– Kegiatan: rapat kerja Banggar bersama eksekutif

– Acara: penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi terhadap Raperda APBD 2022. Acara berlanjut dengan membahas dan merumuskan Raperda APBD 2022

– Lokasi: Hotel Grand Cempaka Resort

7. 17 November 2021

– Kegiatan: rapat gabungan pimpinan (Rapimgab) DPRD bersama pimpinan dan anggota Banggar

– Acara: penelitian akhir terhadap Raperda tentang APBD 2022

– Lokasi: Hotel Grand Cempaka Resort

8. 18-23 November 2021

– Kegiatan: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

– Acara: penyusunan kode rekening kegiatan dalam Raperda tentang APBD 2022

9. 24 November 2021

– Rapat paripurna pengesahan RAPBD 2022 menjadi APBD 2022

– Tidak dijelaskan lokasi rapat