“KPK telah melakukan penyitaan di antaranya uang berupa kurang lebih Rp 380 juta, dokumen terkait pengurusan dana hibah, kwitansi dan catatan penerimaan uang bernilai miliaran rupiah,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Selain itu, penyidik juga menyita bukti setoran ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, copy sertifikat rumah, dan dokumen lainnya serta barang-barang elektronik. Tessa menjelaskan, bukti ini berkaitan dengan kasus suap yang sedang diusut.

Adapun uang dan barang tersebut ditemukan penyidik di sejumlah lokasi sejak 8 Juli lalu dan menyasar sejumlah tempat. Rinciannya ada beberapa rumah di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, serta di Pulau Madura seperti Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep yang sudah didatangi penyidik.

“Akan didalami lagi (keterkaitannya)” tegasnya.

Lebih lanjut, Tessa memerinci ada 21 tersangka yang ditetapkan. Empat adalah pihak penerima dan sisanya merupakan pemberi. Penetapan tersangka ini didasari surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada 5 Juli.

“Dari anggota DPRD ada empat orang (tersangka), kalau enggak salah,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Teropisaj, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan tim penyidik KPK hari ini juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di wilayah Jawa Timur.

Namun, Tessa belum memberikan keterangan lebih lanjut soal lokasi mana saja yang digeledah maupun apa saja temuan tim penyidik dalam penggeledahan tersebut.

“Masih menunggu kegiatan rekan-rekan di lapangan selesai ya,” kata Tessa.

Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak hukuman 9 tahun kurungan penjara dalam kasus korupsi Hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim Tahun Anggaran 2021.

“Menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider hukuman kurungan selama 6 bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita, Selasa (26/9/2023).

“Setiap turun ke masyarakat kami selalu menerima keluhan petani sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi,” ujar anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Zeiniye di Situbondo Selasa, (6/2/2024).

Menurut Zeiniye, pemerintah harus mengevaluasi regulasi ketersediaan pupuk nasional, mengingat masalah pupuk bersubsidi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ia mengeklaim, saat ini penyaluran pupuk bersubsidi hanya mengacu kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK).

“Harus ada perubahan regulasi agar masalah penyaluran alokasi pupuk bersubsidi, itu tak selalu menimbulkan gejolak,” ujarnya.