Dalam interupsinya tersebut dirinya menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kerap mengabaikan kehadiran dalam rapat-rapat resmi DPRD bersama Pemerintah Kota Depok.

“Saya sering menghadiri rapat-rapat. Salah satu tugas kami di Komisi A adalah memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Tetapi beberapa kali kami merasa diabaikan karena undangan tidak dihadiri dan tidak ada kabar yang jelas,” ujar H. Qonita Lutfiyah dalam keterangannya, di DPRD Kota Depok, Selasa (24/2/2026).

Dia mengaku kerap menghadiri rapat bersama dengan perangkat daerah untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di lapangan. Namun, kata H. Qonita dalam beberapa kesempatan undangan resmi yang dilayangkan DPRD tersebut tidak dihadiri OPD tanpa ada pemberitahuan atau alasan yang jelas.

“DPRD merupakan mitra pemerintah daerah, yang memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan. Karena itu, komunikasi dan kehadiran OPD dalam rapat-rapat kerja bersama DPRD menjadi penting dari mekanisme pemerintahan,” kata H. Qonita.

Bahkan tak hanya itu, Hj. Qonita juga mengungkapkan, DPRD banyak menerima laporan masyarakat serta menemukan langsung sejumlah persoalan yang memerlukan penjelasan dari Dinas atau Bidang terkait. Menurutnya, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan sepihak tanpa pembahasan bersama OPD yang memiliki kewenangan teknis.

Dia menilai bahwa ketidakhadiran perangkat daerah dalam rapat resmi berpotensi menghambat proses evaluasi dan memperlambat penyelesaian persoalan publik. Padahal, rapat itu merupakan bagian dari mekanisme formal untuk membangun komunikasi, mengklarifikasi data, serta merumuskan solusi lintas sektor.

“Kami membutuhkan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya sektor teknis yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Banyak kondisi di lapangan yang membutuhkan pembahasan bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keputusan yang diambil tepat,” tegasnya.

Lebih lanjut H. Qonita juga mengungkap bahwa kondisi tersebut terjadi lebih dari sekali sehingga perlu menjadi perhatian serius. Oleh karenanya, dia meminta Wakil Wali Kota Depok agar menyampaikan kepada Wali Kota untuk melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang tidak disiplin memenuhi undangan rapat DPRD.

Menurut Politisi Partai Berlambang Ka’bah tersebut, bahwa Komisi A DPRD memiliki tugas memastikan roda Pemerintahan di Kota Depok berjalan baik, tidak hanya pada tataran kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaan program hingga menyentuh masyarakat.

Melalui komunikasi terbuka, sikap profesional, dan saling menghargai peran kelembagaan. Pihaknya berharap tidak ada lagi rapat resmi yang diabaikan tanpa konfirmasi guna menjaga marwah DPRD sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Depok.

“Semoga ke depan DPRD dan Pemerintah Kota Depok dapat membangun kerja sama yang lebih solid. Demi mewujudkan Depok yang maju dan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (**)

Nama-nama tersebut diklaim dari hasil hitungan sementara 95 persen suara form C1 yang telah masuk.

Menanggapi itu, Bawaslu Kota Depok membantahnya. Sebab, sumber pengirim tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bawaslu menyebutkan, rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan baru saja dimulai pada Sabtu, 17 Februari 2024, dan saat ini masih berlangsung.

“Informasi tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Rekapitulasi yang dilakukan teman-teman KPU dan jajarannya kan berjenjang. Saat ini masih berlangsung di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di masing-masing kecamatan hingga nanti pleno penetapan di tingkat kota,” kata Ketua Bawaslu Kota Depok M Fathul Arif saat dikonfirmasi, Senin, 19 Februari 2024.

Dia pun memastikan, sumber pengiriman pesan berantai itu bukan KPU Kota Depok. Dengan begitu, ditegaskan kembali, validasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebaiknya kita menghargai proses rekapitulasi yang dilakukan teman-teman KPU Depok,” imbuhnya.

Dia juga mengimbau kepada peserta pemilu, tim sukses, relawan dan masyarakat agar tidak menyebarkan kembali pesan yang tak valid tersebut terkait dengan hasil Pemilu 2024. Dia khawatir, jika tetap diteruskan akan memunculkan persepsi yang salah di masyarakat.

“Dikhawatirkan akan terjadi missed informasi di masyarakat maupun peserta pemilu, hingga nantinya dikhawatirkan terjadi dinamika saat penetapan dari KPU Depok,” ucap Fathul.

Diberitahunya, saat ini server di KPUD Kota Depok sedang down, sehingga penghitungan Sirekap tak bisa diakses. Penghitungan sementara dilakukan secara manual. (*)

Di bawah PKS, ada Partai Gerindra dan Partai Golkar. Ketiganya memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan partai lainnya.

Data tersebut berdasarkan hasil hitungan sementara dalam real count KPU RI.

Hingga Sabtu, 17 Februari 2024 pukul 19.34 WIB, total suara yang telah masuk berasal dari 41,29 persen tempat pemungutan suara (TPS) di Depok, atau 2.300 dari 5.570 TPS.

Hasil real count itu, PKS saat ini meraih 27,81 persen suara, diikuti Gerindra dengan peraihan 20,519 persen, dan Golkar 15,3 persen.

Berikut daftar lengkap perolehan suara sementara Pileg 2024 DPRD Kota Depok:

– PKB: 6,83 persen

– Partai Gerindra: 15,27 persen

– PDIP: 9,02 persen

– Partai Golkar: 15,3 persen

– Partai Nasdem: 4,217 persen

– Partai Buruh: 2,233 persen

– Partai Gelora: 0,71 persen

– PKS: 27,81 persen

– PKN: 0,3 persen

– Partai Hanura: 0,18 persen

– Partai Garuda: 0,42 persen

– PAN: 5,27 persen

– PBB: 0,21 persen

– Partai Demokrat: 4,7 persen

– PSI: 5,53persen

– Perindo: 1,22 persen

– PPP: 1,55 persen

– Partai Ummat: 0,88 persen

Sebagai informasi, data yang tersaji di dalam situs KPU hanya sebagai alat bantu keterbukaan informasi hasil pehitungan suara.

Penghitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, yakni Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, hingga Pusat, dengan penandatanganan berita acara di setiap tingkatan.

KPU RI melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dimulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Penetapan hasil Pemilu 2024 dilakukan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). (*)

Dia mengatakan itu saat berdialog dengan dengan konstituen di Sawangan, Depok, Kamis, 7 Desember 2023.

“Saya akan memberikan gaji saya kepada masyarakat melalui program kesejahteraan,” kata Qori, di rumah Ibu Maryanih, salah satu warga.

Qori bersyukur kedatangannya diterima dengan hangat dan tidak berjarak.

“Merasa seperti keluarga sendiri. Kami berdiskusi tentang banyak hal yang riil dihadapi masyarakat diselingi dengan gelak tawa,” ujar Qori.

Kepada para emak-emak di Sawangan, Qori memaparkan visi misinya sebagai caleg. Dia pun berjanji akan bersikap amanah jika diberi kepercayaan dari warga Sawangan untuk jadi wakil rakyat di parlemen.

“Misi saya ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat Saboci di parlemen, khususnya prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan kesejahteraan sosial,” jelasnya di hadapan sekitar 150 emak-emak.

Di rumah warga Sawangan lainnya, Ibu Bari, Qori Hatmalina juga melakukan diskusi dengan masyarakat.

Di hadapannya, Ibu Bari dengan tegas masyarakat Sawangan Bari menyatakan mendukung pencalegan Qori.

“Saya dan emak-emak warga Sawangan Baru pilih dan dukung Qori Hatmalina karena cocok dengan kepribadiannya yang dermawan dan bisa dipercaya,” ucap Ibu Bari.

“Visi dan misinya sangat realistis. Harapan kami, Mbak Qori akan terpilih menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Depok yang bisa mencari solusi bagi berbagai permasalahan di bidang pendidikan dan kesehatan di wilayah Saboci. Juga bisa memberikan solusi bagi masalah permodalan untuk para pedagang kecil di Sawangan Baru,” sambungnya.

Menanggapi hal itu, Qori Hatmalina mengatakan bahwa gaji yang akan diterima jika kelak terpilih menjadi anggota DPRD Kota Depok akan dikembalikan ke masyarakat.

“Insya Allah jika saya terpilih sebagai anggota dewan maka akan mengembalikan gaji yang saya terima ke masyarakat dalam bentuk program kesejahteraan,” tuturnya.

Dia pun mengimbau kepada warga di Sawangan di masa kampanye Pemilu 2024 agar tidak terhasut oleh kabar-kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Banyak black campaign. Kita bikin santai saja menanggapinya. Maklumin aja karena suhu persaingan di dapil Saboci mulai memanas,” kata Qori berseloroh. (*)

Rapat terbuka yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Depok, Jawa Barat itu dihadiri Kepala Dinkes Depok Mary Liziawati beserta jajarannya, dan perwakilan masing-masing puskesmas kecamatan. Rapat dipimpin Ketua Komisi D DPRD Depok Supriatni.

Dalam rapat itu membahas soal polemik menu PMT alakadarnya yang menghabiskan anggaran Rp4,9 miliar.

Anggota Komisi D Fraksi PPP, Qonita Lutfiah mengaku dirinya banyak menerima keluhan warga terkait menu PMT.

“Warga yang datang ke saya mengeluh, anaknya enggak mau makan menu yang diberikan program PMT. Seharusnya kita berikan yang selayaknya dan juga utamakan komposisi makanannya,” kata Qonita dalam rapat tersebut.

Selain itu, rapat terbuka juga menyinggung output setelah program PMT selesai, kesesuaian anggaran Rp18.000 dengan per menu yang disajikan, hingga anggaran wadah yang digunakan untuk kemasan PMT.

Di rapat itu juga menyinggung soal aksesoris yang dikenakan kader Puskesmas saat membagi-bagikan menu PMT yang identik dengan warna salah satu partai.

“Banyak sekali foto-foto kader yang menyerahkan menu PMT ini mengenakan afiliasi salah satu partai politik. Yang kita tahu beberapa kali di paripurna antara Pak Wali Kota Depok, Pak Wakil Wali Kota Depok, dan DPRD sangat menjaga kondusifitas Kota Depok dalam menghadapi Pemilu 2.24. Percikan-percikan ini jangan sampai mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan,” ucap Qonita.

Diberitakan sebelumnya, menu PMT yang diberikan kepada balita dan ibu hamil di Kota Depok mendapat perhatian publik usai viral di media sosial. Pasalnya, menu yang disediakan hanya nasi, kuah sup, sawi, dan tahu yang dibungkus wadah bening dengan tutup warna-warni bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono. (fyan)

Keputusan untuk membahas persoalan ini telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2023, Senin (13/11/2023).

Ketua DPRD Kota Depok Teuku Muhammad Yusufsyah Putra mengatakan dalam rapat paripurna kali ini mengagendakan pembacaan pandangan fraksi-fraksi terkait Raperda Perlindungan, Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Dijelaskannya, dalam pandangan umum, semua fraksi di DPRD Kota Depok menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan Raperda tentang perlindungan, pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro ini.

“Pembahasan selanjutnya akan dilakukan oleh panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Depok,” jelasnya.

Dia berharap pembahasan di tingkat pansus akan berjalan lancar dan tepat waktu sehingga bisa segera disahkan menjadi Perda.

Kata Putra, Raperda ini bertujuan untuk mengembangkan sektor usaha mikro di Depok agar memiliki daya saing dan memberi kontribusi bagi perekonomian daerah.

Selain mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda Perlindungan, Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Rapat Paripurna DPRD Kota Depok ini juga membahas enam Raperda Usul Prakarsa DPRD Kota Depok.

Enam Raperda usulan inisiatif  DPRD Kota Depok itu yaitu Raperda Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima, Raperda Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan, Raperda Ketenagakerjaan, Raperda Peningkatan Ketahanan Keluarga, Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, dan Raperda Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Kewarganegaraan.

“Enam Raperda prakarsa ini akan dibahas oleh Pansus 4, Pansus 5, Pansus 6 dan Pansus 7 di DPRD Kota Depok. Tim Pansus sudah dibentuk dalam rapat paripurna sehingga bisa langsung bertugas membahas enam Raperda ini,” pungkas Putra. (fyan)

DEPOK, Eranasional.com – Rapat paripurna masa sidang pertama Tahun Anggaran 2023 penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Depok tahun 2022 yang digelar, Jumat (31/3/2023) dihadiri hanya sebagian anggotanya secara fisik.

Informasi yang didapat menyebutkan, banyak anggota DPRD Kota Depok lebih memilih mengikuti rapat paripurna secara virtual daripada harus hadir secara fisik.

Berdasarkan pantauan eranasionalcom, banyak kursi yang kosong. Meski begitu, rapat tetap digelar karena telah memenuhi korum.

Seorang anggota DPRD Kota Depok yang hadir, namun meminta identitasnya tidak disebutkan menyatakan sangat menyayangkan sikap rekan-rekannya sesama anggota dewan yang tidak hadir.

“Alasannya apa? Apa karena bulan puasa dijadikan alasan? Seharusnya, justru di bulan suci yang penuh rahmat ini para wakil rakyat bekerja lebih keras sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya,” kata anggota dewan tersebut.

“Namun, hal itu tidak tercermin pada sidang rapat paripurna hari ini,” sambungnya.

Dia berharap, ke depannya hal ini seperti ini tidak terjadi lagi.

“Ingat loh, kita telah diberi kepercayaan untuk memperjuangkan nasib rakyat di parlemen. Jangan kecewa rakyat yang sudah menaruh kepercayaan di pundak kita,” pungkasnya.

DEPOK, Eranasional.com- DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pokok – pokok pikiran DPRD Kota Depok tahun 2024 dan penyampaian rencana kerja DPRD tahun 2024 di ruang sidang Paripurna, Senin ( 6/3/2023).

Rapat Paripurna DPRD Depok 2023 diantaranya membahas soal kesejahteraan guru honorer, ASN dan pelebaran Jalan Raya Sawangan. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Depok, Wakil Wali kota Depok, Forkopimda, Kepala OPD dan awak media.

Ada tiga poin pembahasan penting pada Rapat Paripurna DPRD Kota Depok masa sidang pertama di tahun 2023, di antaranya mengenai kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), kesejahteraan guru honorer dan pelebaran Jalan Raya utama Sawangan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPRD Depok Hamzah dari Fraksi Partai Gerindra serta Hendrik Tangke Allo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan dijawab secara langsung oleh Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono (IBH).

IBH menyampaikan tanggapan pada saat sambutan di Rapat Paripurna DPRD Kota Depok masa sidang pertama di tahun 2023 tersebut di  ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Depok yang dihadiri sebanyak 30 orang dari 50 anggota DPRD Kota Depok.

“Kami secara prinsip sangat menghargai pendapat-pendapat tersebut,” ujar Imam sapaan akrabnya. Dirinya pun, memang berharap pendapat atau usulan tersebut bisa segera terlealisasikan.

“InsyaAllah nanti  segera dikoordinasikan  karena semua ini menyangkut anggaran, termasuk melihat kekuatan dari anggaran kita dan peraturan perundang-undangan, ” tandasnya.

Eranasional.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Depok pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2022. Rapat paripurna tersebut diselenggarakan di ruang sidang Gedung DPRD Kota Depok, Rabu (15/06/22).

Ketua DPRD Kota Depok, TM. Yusufsyah Putra mengatakan, pokok pikiran (pokir) yang disampaikan merupakan hasil reses anggota DPRD Depok secara perseorangan atau kelompok. Reses dilakukan dengan mengunjungi daerah pemilihan (dapil) mereka untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Masing-masing komisi membuat laporan dan diserahkan kepada pimpinan DPRD yang merupakan usulan masyarakat untuk pembangunan di wilayah,” kata Putra saat rapat paripurna DPRD Depok.

Putra melanjutkan, laporan pokir yang diserahkan kepada pimpinan DPRD Depok, sudah terdistribusikan ke komisi-komisi sesuai leading sektor. Dari penyusunan seluruh pokir, ujar dia, selanjutnya dilakukan rapat kerja komisi DPRD dengan perangkat daerah.

“Hasil rapat kerja akan disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dilakukan pembahasan pada KUA PPAS perubahan tahun 2022,” jelasnya.

“Pokir DPRD ini memuat pandangan mengenai arah prioritas pembangunan dan rumusan usulan kebutuhan program. Yang nantinya menjadi prioritas rencana kerja pemerintah daerah,” tandasnya.

Eranasional.com – DPRD Kota Depok Komisi B Yuni Indriany menyoroti kelangkaan minyak goreng yang terjadi dibeberapa wilayah di Indonesia, dan khususnya Kota Depok.

Mengenai adanya laporan dari warga terkait kelangkaan minyak goreng di beberapa wilayah Kota Depok, Yuni mengatakan bahwa saat ini dirinya sedang berkomunikasi dengan disperindag kota depok.

“Saya sudah berkomunikasi dengan indag (disperindag) untuk cek terkait kelangkaan minyak goreng di Kota Depok,” Ucap Yuni kepada Eranasional.com (22/02).

Menurut Yuni, kebijakan pemerintah sudah tepat untuk menurunkan harga satuan harga minyak goreng, akan tetapi dia menyayangkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di beberapa wilayah.

“Kebijakan pemerintah sudah bagus menurunkan harga satuan minyak goreng, tapi sangat disayangkan banyak terjadi kelangkaan dibeberapa wilayah”, kata Yuni

Dia menambahkan bahwa kelangkaan tersebut terjadi di gerai-gerai toko modern sedangkan untuk di pasar tradisional atau di toko sembako tersedia, namun harga yang di jual terlalu mahal.

“Untuk pasar modern atau toko modern itu dibeberapa wilayah mengalami kekosongann stok, sedangkan untuk toko sembako atau pasar tradisional tersedia namun harganya mahal berkisar Rp 35 Ribu Sampai Rp 39 Ribu untuk ukuran 2 Liter,” Katanya.

Yuni menduga, kelangkaan tersebut karena adanya penimbunan minyak goreng.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada pemerintah Kota Depok khususnya, apabila ada penimbun minyak goreng harus ditindak tegas agar warga tidak lagi kesusahan karena minyak goreng langka dan mahal.

“Khususnya untuk Pemkot Kota Depok, Saya berharap untuk penimbun minyak goreng harus ditindak tegas, agar tidak ada lagi kelangkaan minyak seperti di beberapa kota di indonesia,” Pungkasnya

Eranasional.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2022, secara virtual, Jumat (11/2/2022), di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok, Jawa Barat.

Ketua DPRD Kota Depok, Teuku Muhammad Yusufsyah Putra, memimpin langsung rapat paripurna dan menyampaikan hasil reses masa sidang pertama tahun 2022.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, serta tujuh fraksi menyampaikan laporan hasil reses. Diantaranya, Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PKB-PSI.

Dalam penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2022, Fraksi PDIP Mengutarakan 3 kesepakatan dalam bidang pendidikan, yaitu;

1. Diharapkan penambahan pembangunan-pembangunan SMP dan SMA Negri diwilayah Kota Depok yang padat penduduk, bila perlu di tiap Kelurahan adanya SMP dan SMA Negri mengingat salah satu syarat PPDB adalah sistem zonasi.

2. Sukseskan Program Wajib Belajar 12 tahun dengan salah satunya, jangan ada lagi ijazah yang tertahan terutama disekolah-sekolah swasta (karena orangtua murid belum melunasi biaya-biaya pendidikan disekolah tersebut).

3. Masih terbatasnya PTM tetap menjadi perhatian pemerintah untuk membantu proses belajar siswa.

Ditemui ditempat berbeda, Indah Ariani dari Komisi D Fraksi PDIP mengatakan pembangunan sekolah negeri SMP maupun SMA minimal ada satu disetiap kelurahan guna mengurangi permasalahan PPDB setiap tahunnya.

Dia juga menambahkan, minimal 2 SMAN di Kecamatan Cimanggis mengingat di Kecamatan tersebut penduduknya sangat padat.

“Pembangunan sekolah negeri SMP maupun SMA harus di tambah guna mengurangi permasalahan PPDB setiap tahunnya dan juga paling tidak SMAN minimal 2 di Kecamatan Cimanggis mengingat di Kecamatan Cimanggis padat penduduk”, Ungkap Indah.

Selain itu, dalam point dua laporan hasil reses PDIP, Indah Ariani sepakat bahwa jangan ada lagi sekolah swasta menahan ijazah dikarenakan orangtua siswa belum melunasi biaya pendidikan sekolah  tersebut.

“Kedepannya jangan ada lagi sekolah swasta menahan ijazah murid karena orang tuanya belum melunasi biaya sekolah tersebut,” ucapnya.

Ditengah pandemi sekarang ini, Indah Ariani menghimbau kepada pemerintah kota Depok untuk memikirkan kualitas belajar siswa, karena waktu PJJ lebih banyak di banding PTM dan hanya di berikan KPD siswa.

“Pemerintah Kota Depok wajib memikirkan kualitas belajar siswa, dimasa pandemi lebih banyak waktu PJJ dibanding PTM, Setau saya saat ini anak anak jarang melakukan belajar Zoom malah lebih sering tugas KPD siswa,” katanya.

Saat melakukan reses, banyak masyarakat mengharapkan pendidikan yang berkualitas dan penambahan sekolah negeri di Kota Depok.

“Harapan warga jelas mengharapkan pendidikan yang berualitas dan penambaham sekolah negeri di Kota Depok,” Pungkasnya

Eranasional.com – Kantor DPRD Kota Depok ditutup sementara atau diberlakukan pembatasan aktivitas mulai hari ini, Rabu (2/2/2022) hingga 6 Februari 2022.

Lockdown dilakukan setelah seorang staf Sekretariat DPRD terkonfirmasi positif Covid-19.

“Benar Mulai hari ini sampai tanggal 6 diberlakukan pembatasan aktivitas,” ungkap Humas DPRD Depok, Anjar Herwanto saat dikonfirmasi, Rabu sore.

Dia memastikan bahwa satu kasus terkonfirmasi berasal dari staf di Sekretariat Dewan, bukannya salah satu anggota dewan.

Selama diberlakukannya pembatasan kegiatan aktivitas, seluruh layanan dan fasilitas di lingkungan kantor DPRD Depok ditutup.

“Sampai ada arahan lebih lanjut dari pimpinan,” Kata Anjar.

Anjar memastikan, pihaknya akan melakukan langkah mitigasi sebagaimana protokol yang berlaku terhadap temuan kasus positif Covid-19.

“Penyemprotan disinfektan secara menyeluruh dan swab PCR bagi kontak erat. Pasti itu,” pungkasnya dikutip dari suarabogor.id.

Penambahan ini menggenapkan jumlah kasus konfirmasi Covid-19 menjadi 111.412 kasus, terdiri dari 5.352 kasus aktif, 2.176 kasus meninggal dan 103.884 kasus sembuh.

Wali Kota sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Depok Mohammad Idris, mengatakan bahwa positivity rate di Depok juga menunjukkan peningkatan yang signifikan.

“Positivity rate di Depok hanya 4.36 persen pada periode 17-23 Januari 2022, lalu naik drastis menjadi 12.63 persen pada periode 24-30 Januari 2022,” kata Idris.

Diketahui, Junimart Girsang sempat mengeluarkan pernyataan yang meminta Kemendagri mencabut izin ormas tersebut jika masih meresahkan. Atas ucapan Junimart itulah massa Pemuda Pancasila Depok menggelar aksi demo.

Eranasional.com – DPRD Kota Depok telah mengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan DPRD Kota Depok tentang Tata Tertib DPRD Kota Depok di ruang paripurna.

Empat Raperda yang telah disahkan itu adalah, Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Pajak dan Retribusi RSUD, dan Raperda Perhubungan yang di dalamnya soal garasi mobil pribadi.

“Kita sudah mengesahkan empat Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD Depok. Setelah disahkan akan dibahas di panitia khusus (Pansus) . Itu pun sudah kita bentuk tiga pansus, ” kata Wakil Ketua DPRD Depok Yeti Wulandari dalam keterangannya, Jumat 7 Agustus 2020.

Meski sudah disahkan Raperda Perhubungan tentang garansi mobil, Yeti Wulandari menegaskan sebelum diterapkan peraturan daerah tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Depok wajib memberikan fasilitas transportasi yang layak kepada masyarakat Depok.

Menurut Yati, masyarakat Depok ini mobilisasi tinggi sehingga memiliki kendaraan pribadi untuk kegiatannya. Bahkan banyak yang punya kendaraan lebih dari satu.

“Ini bukan soal boleh tidaknya memiliki lebih satu armada. Tapi juga mengkoreksi kepada pemerintah daerah sendiri, apakah pemerintah daerah sudah menunjang fasilitas – fasilitas transportasi umum yang benar – benar layak, aman dan bisa dirasakan masyarakat, ” kata politikus Gerindra itu.

Menurut Yeti, penerapan Perda itu harus dibarengi dengan penyedian sarana terkait penunjang mobilitas masyarakat, pengadaan dan pelayanan transportasi umum.

“Karena kita tidak bicara transportasi umum dari sisi saja. Tapi kita harus melihat aspek transportasi umum yang layak bagi pelajar, perempuan, disabilitas, anak-anak, ” kata Yeti. (red/drn)

Eranasional.com – Sebanyak 30 Anggota DPRD Kota Depok menjalani rapid test di ruang rapat paripurna DPRD Depok. Kegiatan tersebut hasil kerjasama Sekretatiat DPRD Kota Depok dengan Dinas Kesehatan Kota Depok.

Pelaksanaan rapid test dilaksanakan pada, Rabu (15/4) mulai pukul 09.00 WIB s.d pukul 13.00 wib. Dalam pelaksanaan kegiatan ini ada empat orang tenaga dokter dari Puskesmas Cilodong yang bertugas melakukan rapid test dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap.

Sebelum menjalani rapid test, para anggota dewan terlebih dahulu mengikuti pengambilan sampel darah.

“Para anggota dewan satu persatu secara bergantian diminta terlebih dahulu mengisi form pertanyaan yang telah disiapkan dan dilanjutkan dengan wawancara untuk mengetahui kondisi kesehatan dan riwayat aktivitas anggota dewan selama 14 hari terakhir,” paparnya.

Dari 50 anggota dewan yang dijadwalkan mengikuti rapid test, hanya 30 orang yang hadir mengikutinya.

Hal tersebut dikarenakan sebagian anggota dewan ada yang sudah melaksanakan rapid test sebelumnya, dan sebagian yang lain berhalangan hadir.

“Hasil rapid test baru bisa diketahui beberapa hari kedepan, dan akan disampaikan oleh pihak Dinas Kesehatan secara kolektif melalui Sekretariat DPRD Kota Depok,” jelasnya.

Pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok walaupun masih melaksanakan kegiatan Work From Home atau bekerja dari rumah, tetap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan upaya penanggulangan wabah virus Corona.

“Rapat-rapat koordinasi terus dilksanakan, baik bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun Tim Gugus Penanggulangan Covid-19 Kota Depok untuk membahas anggaran dan langkah-langkah yang perlu dilakukan.

Tak hanya itu, rapat kerja juga dilakukan oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD dengan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan leading sectornya.

“Seluruh kegiatan rapat dilaksanakan dalam bentuk online, menggunakan aplikasi zoom / video conprence. (riko)