Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin blak-blakan soal take home pay atau gaji bersih yang didapat anggota DPR setiap bulan bisa mencapai lebih dari Rp100 juta.

Untuk diketahui politisi PDI Perjuangan Krisdayanti juga sempat membuka soal gaji anggota DPR beberapa tahun silam.

Lebih lanjut Hasanuddin mengatakan jumlah kenaikan tersebut dari periode sebelumnya karena saat ini anggota DPR tak lagi mendapatkan rumah dinas. Menurutnya, fasilitas rumah tersebut diganti dengan tunjangan sekitar Rp 50 juta.

“Kan nggak dapat rumah. Bisa rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 [juta], gimana gitu loh,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8).

Hal itu ia sampaikan sekaligus menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Ass Sadikin yang menyebut politikus sulit untuk mendapatkan uang halal.

Hasanuddin mengatakan jumlah itu lebih dari cukup. Sehingga, jika dibagikan setiap hari, setiap anggota DPR bisa mendapat sekitar Rp3 juta. Menurut Hasanuddin bayangkan aja kalau dibagian Rp3 juta, bayangkan kalau dengan, mohon maaf ya, dengan wartawan sehari berapa ya? Iya.

“Saya sudah berterima kasih kepada saya, buat saya. Bersyukur sekali. Terus disebut, wah buka rahasia, ya enggak lah, uang duit kalian juga itu,” tandasnya.

JAKARTA – Revisi Undang-undang (RUU) tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Resmi disahkan DPR RI menjadi UU. Hal itu diambil dalam rapat paripurna DPR penutupan masa sidang hari ini.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Otsus Papua, Komarudin Watubun, memberikan pemaparan terkait perjalanan pembahasan RUU Otsus sejak dibentuknya Pansus RUU Otsus Papua Maret 2021.

“Apakah RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” ucap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat paripurna kepada anggota dewan yang hadir.

“Setuju,” sahut anggota dewan yang hadir di paripurna dan palu siding pun diketuk.

Diketahui, RUU Otsus Papua merevisi 20 pasal dari UU Otsus Papua. Sebanyak tiga pasal diajukan pemerintah dan 17 lainnya diajukan DPR RI.

Salah satu poin yang diubah dalam regulasi yang baru ialah terkait dana Otsus Papua dari 2 persen menjadi 2,25 persen, sebagaimana tertuang di Pasal 34 ayat (3) huruf e draf RUU Otsus Papua.

Dana Otsus Papua sebesar 2,25 persen itu dibagi menjadi dua yakni berupa penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1 persen dari plafon DAU (Dana Alokasi Umum) nasional serta penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25 persen dari plafon DAU nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir dalam pengesahan UU tersebut, mengapresiasi Pansus Papua yang telah bekerja keras menghasilkan RUU Otsus Papua hingga disahkan.

Tito menerangkan, RUU tersebut sudah dibahas secara intensif di lingkungan pemerintah.

“Pada saat panja dipimpin oleh Bapak Wamenkumham, dan dibahas kembali bersama DPD, keterlibatan DPD juga sangat intens. Pembahasan RUU Perubahan UU Atas UU 21 Tahun 2001 ini merupakan upaya bersama wujud komitmen pemerintah DPR RI dan DPD RI untuk meningkatkan kesejahteraan Papua sebagai bagian integral NKRI,” jelas Tito.

Dia juga menegaskan, pembahasan RUU Otsus Papua mengedepankan prinsip menjunjung tinggi harkat martabat orang asli Papua.

“Dalam pembahasan kita berpijak pada prinsip-prinsip dan semangat untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat orang asli Papua dan mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua,” pungkasnya.

JAKARTA – Anggota DPR RI, Johan Rosihan meminta pemerintah segera mengevaluasi kinerja perpajakan di tanah air, pasalnya pendapatan perpajakan tahun 2020 turun sebesar 16,88% dibanding tahun 2019 lalu.

Menurutnya dengan penurunan ini pemerintah mesti kerja keras dan tidak boleh membuat kebijakan perpajakan yang menciderai keadilan dan memberatkan beban ekonomi rakyat seperti rencana PPN sembako dan PPN sekolah.

“Saya minta pemerintah mesti evaluasi kinerja perpajakan karena ternyata pada tahun 2019 lalu penerimaan PPN bisa mencapai Rp 655,4 Triliun tanpa harus berwacana pengenaan PPN Sembako,” papar Johan setelah mengikuti Rapat Paripurna yang salah satu agendanya Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan pemerintah pusat tahun 2020 di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta (Selasa, 22/6/2021 ).

Anggota Komisi IV DPR ini juga menjelaskan agar pemerintah melakukan evaluasi terkait rencana pengenaan PPN Pangan Pokok, hal ini karena situasi data pangan di Indonesia masih amburadul sehingga rencana penerapan multitarif PPN sembako akan sangat sulit diterapkan.

“Karena biaya administrasi pemungutannya akan jadi lebih mahal. Salah satu indikator dari data pangan kita bermasalah adalah carut-marutnya data impor pangan dan belum terwujudnya kesatuan data tentang kondisi pangan nasional,” ujar Johan.

Selain itu, legislator dari NTB ini melihat bahwa sembako termasuk barang yang memiliki rantai pasok yang panjang serta sebagai sektor informal Pertanian.

Pemerintah mesti memahami bahwa rantai pasok pangan berbeda dengan rantai pasok produk dan jasa lainnya, karena perubahan yang terus-menerus dan signifikan terhadap kualitas produk pangan di seluruh rantai pasok hingga pada titik akhir produk tersebut di tangan konsumen.

“Jadi rantai pangan mengalir dari petani ke konsumen bergerak dalam rantai yang panjang dan untuk beberapa produk pangan memiliki karakter mudah rusak, busuk dan turun mutu, hal ini berakibat sulit mengendalikan pengawasan pajaknya jika diterapkan pengenaan pajak sembako,” urai Johan.

Politisi PKS ini menegaskan dampak PPN sembako akan berakibat kenaikan harga sembako yang mendorong inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat sehingga kemiskinan akan terus meningkat.

Lanjut kata legsilator asal NTB ini, kemiskinan yang terus meningkat akan menjadi beban berat bagi pemulihan ekonomi nasional dan pemerintah harus waspada dengan adanya defisit APBN sebesar Rp 947,7 Triliun atau sekitar 6,14% dari PDB karena tahun 2021 ini harus jadi pembuktian untuk mencapai pemulihan ekonomi yang mencapai target 5,5%.

“Hal ini urgent menjadi perhatian pemerintah agar rakyat jangan dibebani dengan pajak sembako demi stabilitas ekonomi nasional,” tutur Johan.

Johan menambahkan terkait hasil riset yang menunjukkan bahwa 73% kontributor garis kemiskinan berawal dari bahan pangan, artinya jika harga sembako naik maka jumlah penduduk miskin pasti bertambah.

“Jangan sampai terjadi ketahanan pangan kita semakin lemah akibat rencana pengenaan pajak sembako ini,” ujarnya.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga mengungkapkan berdasarkan LHP BPK RI disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan keuangan negara selama pandemik ini tidak sepenuhnya tercapai, bahkan manajemen bencana tidak sepenuhnya efektif.

‘Saya memberikan catatan kepada pemerintah agar memperkuat akuntabilitas manajemen bencana selama masa pandemic terutama bantuan sembako agar memiliki dampak signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan nasional, sebab selama ini ternyata kebijakan bantuan sembako tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan terutama di daerah rentan rawan pangan,” tutup Johan Rosihan.

Reporter: Agung Nugroho

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyesalkan realisasi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada per Juni tahun 2021 yang sangat rendah yakni hanya 23,9%. menurutnya hal ini sangat mengkhawatirkan karena berdampak serius pada kinerja pertanian keseluruhan dan harus ada terobosan agar penyerapan anggaran menjadi bagus karena realitasnya petani sangat membutuhkan support anggaran dari APBN.

Johan selaku juru bicara Fraksi PKS menegaskan bahwa Kementan harus melakukan tindakan dalam membagi termin realisasi anggaran minimal perbandingan 35:65 antara semester 1 dan 2 sehingga terjadi kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Saya minta Kementan tidak boleh santai di awal tahun dan sibuk di akhir tahun, menggenjot anggaran di akhir tahun punya resiko tergesa-gesa dan tidak tepat sasaran,” ujar Johan saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta (Senin, 21/6/2021).

Untuk itu, Politisi PKS ini meminta Kementan Fokus pada Agenda Intensifikasi Tanaman Pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan berkomitmen menghentikan impor pangan pokok pada tahun 2022 demi kemandirian pangan nasional.

“Kementan bertanggung jawab dalam hal ketersediaan pangan, jangan sampai ketahanan pangan kita semakin merosot hingga berdampak luas seperti meningkatnya prevalansi stunting yang saat ini sudah mencapai 27,67 persen,” papar Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini mendesak Kementan harus tegas menghentikan dan mengevaluasi Program PATB (Perluasan Areal Tanam Baru) yang memiliki banyak persoalan, diantaranya pemerintah tidak dapat menunjukkan lokasi perluasan yang dimaksudkan.

“Hal ini sangat tidak efisien dan tidak ada perencanaan matang, padahal banyak pelajaran kegagalan dari program cetak sawah baru dan perluasan lahan yang tidak terencana matang,” ujar Johan.

Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini juga mempertanyakan kinerja Kementan dalam hal pengembangan pangan lokal padahal menurutnya pada akhir tahun 2020 lalu pemerintah telah berjanji akan mengembangkan diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal dengan prinsip satu komoditas per provinsi, dengan fokus pada pengembangan enam pangan lokal sumber karbohidrat yaitu ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang dan shorgum.

“Namun hari ini kita lihat tidak ada upaya serius peningkatan produksi pangan lokal sesuai potensi wilayah dan belum ada terobosan pengembangan UMKM pangan lokal dan juga belum terlihat adanya program edukasi dan promosi pangan lokal yang massif hingga sampai hari ini belum ada perubahan signifikan pada pola konsumsi masyarakat,” tutup Johan Rosihan.

Reporter: Agung Nugroho

Brebes – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Program Strategis, setelah sebelumnya dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia.

Sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini Anggota Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas kerja keras yang telah dilakukan untuk kesejahteraan rakyat khususnya di Kabupaten Brebes.

“Kami paham betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Warga masyarakat perlu diberi kepastian hukum, wujudnya adalah pembuktian secara legal formal yaitu sertifikat tanah,” ujarnya.

Untuk melaksanakan program strategis nasional, Komisi II DPR RI mendukung pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dari segi regulasi dan anggaran.

“PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ini diciptakan pemerintah untuk masyarakat agar mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah. DPR menganggarkan ke Kementerian ATR/BPN untuk memberikan sertifikat gratis kepada masyarakat,” tegas Agung Widyantoro.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Embun Sari pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa PTSL sudah ada sejak tahun 2017. Di Jawa Tengah sendiri terdapat total 21 juta bidang tanah, dan sebanyak 14 juta bidang tanah sudah disertifikatkan.

“Untuk tahun ini target 2 juta, jadi masih ada 5 juta bidang tanah, apabila ada anggaran untuk 2,5 juta bidang per tahun, tahun 2024 seluruh bidang di Jawa Tengah telah terdaftar,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Juarin Jaka Sulistyo mengungkapkan latar belakang adanya PTSL ini adalah sebagai bentuk kehadiran negara.

“Karena luas tanah tetap, kebutuhan akan tanah semakin meningkat, penduduk semakin bertambah, kemudian adanya ketimpangan struktur seperti penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hal tersebut yang melatarbelakangi program strategis nasional PTSL ini ada,” ucapnya.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Adhi Maskawan menjelaskan terkait program Kementerian yang menjadi prioritas pemerintah.

“Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN terus berupaya memberikan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian aset reforma, yakni legalisasi aset melalui program PTSL. Seperti diketahui, sertipikat tanah dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Harapannya dengan adanya Reforma Agraria ini, masyarakat dapat merasakan manfaat atas kepemilikan tanah yang diberdayakan,” tuturnya.

Selain sosialisasi program strategis, pada kegiatan ini juga diserahkan 10 sertifikat tanah hasil program strategis nasional tahun 2021 kepada warga masyarakat Kabupaten Brebes dengan latar belakang pekerjaan petani, buruh, wiraswasta, dan kepala desa. Sertipikat tanah diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro, didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Embun Sari; Kepala Bagian Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Adhi Maskawan; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Juarin Jaka Sulistyo.

Reporter: Agung Nugroho

Jakarta– Anggota DPR RI, Johan Rosihan menilai upaya pemerintah selama ini belum berhasil memacu produksi ternak dalam negeri padahal menurutnya permintaan produk peternakan cenderung meningkat setiap tahun termasuk permintaan konsumsi daging sapi potong terus meningkat dan telah melampaui kemampuan produksi daging sapi dalam negeri saat ini.

“Saya prihatin dengan jumlah impor yang terus meningkat dimana kebutuhan konsumsi daging sekitar 65% dipenuhi dari produk impor dan setiap tahun selalu mengalami peningkatan,” ujarnya melalui keterangan resminya di Jakarta, Jumat (18/6/2021)

Legislator yang duduk di Komisi IV DPR RI ini menekankan bahwa pemerintah harus mampu meningkatkan kesejahteraan peternak dengan cara membantu peternak rakyat dapat meningkatkan produktivitasnya.

“Saya mengusulkan agar pemerintah menyiapkan program untuk meningkatkan kualitas sumberdaya peternakan lokal serta membantu peternak dalam hal pola dan pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan serta membantu permodalan dan metode produksi ternak yang lebih maju dan sesuai dengan kondisi lingkungan,” usul Johan.

Politisi PKS ini mengatakan, agar arah kebijakan pembangunan peternakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan peternak.

“Jadi saya mendesak pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap nasib dari 13,56 juta rumah tangga peternak agar mereka memiliki produktivitas dengan jumlah kepemilikan ternak yang signifikan,” sambung Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini berharap pemerintah memberikan prioritas pada sektor peternakan untuk berperan penting dalam perekonomian nasional.

Sebab, Johan meyakini peternakan memiliki peranan yang strategis dalam pemantapan ketahanan pangan hewani, dan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Saya mendorong pemerintah memiliki skema untuk meningkatkan kesejahteraan peternak di tanah air, dan tolong hentikanlah ketergantungan impor dari negara lain,” papar Johan.

Anggota legislatif yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini meminta pemerintah segera bekerja keras menyediakan benih dan bibit yang berkualitas, meningkatkan produksi ternak untuk memenuhi kebutuhan nasional, melakukan standarisasi bantuan ternak serta mendorong pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) yang sesuai standar.

“Saya minta program dan anggaran ke depan diprioritaskan untuk meningkatkan produksi ternak terutama sapi, kerbau dan domba yang memiliki produktivitas tinggi demi meningkatkan kesejahteraan peternak,” tutup Johan Rosihan.

Reporter: Agung Nugroho

JAKARTA-Pimpinan dan anggota Komisi III DPR mengapresiasi kepempinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Sejak dilantik 27 Januari 2021,  banyak hal yang sudah dilakukan Kapolri dalam melakukan pembenahan internal atau pun eksternal.

Konsep transformasi nenuju Polri yang Presisi dilaksanakan pada empat kebijakan utama, yaitu transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan yang dimplementasikan melalui 16 Program Prioritas Kapolri, 51 kegiatan, dan 177 rencana aksi.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry secara khusus menyatakan digitaliasi pelayanan yang tengah digiatkan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal L Sigit merupakan gebrakan spesial. “Di rapat kerja ini, saya memberikan apresiasi kepada Kapolri, khususnya kepada implementasi program 100 hari Kapolri sebagaimana telah disampaikan pada fit And proper test sebelumnya di ruangan ini,” kata Herman dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6).

Politikus PDI Perjuangan itu melihat dan juga yakin bahwa publik merasakan adanya transformasi organisasi Polri ke arah yang modern melalui optimalisasi pengggunaan data dan teknologi dalam menjalankan tugas dan fungsi Korps Bhayangkara.

Beberapa di antaranya ialah perpanjangan SIM Online lewat aplikasi SINAR (SIM Nasional Presisi), tilang online, mengedepankan pendekatan keadilan restoratif untuk kasus ITE, virtual police, Kampung Tangguh Narkoba, hingga pemberantasan pungli dan premanisme.

“Sebagai Kapolri dengan masa bakti yang panjang, saya rasa Saudara Kapolri memiliki kesempatan untuk meninggalkan warisan-warisan yang baik bagi Polri ke depannya. Semoga keyakinan saya ini betul-betul menjadi kenyataan demi kebaikan Polri sebagai institusi yang dicintai masyarakat,” kata Herman

Dikesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR  Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan memandang positif kinerja 100 hari kinerja Kapolri. Dia menilai nuansa perbaikan Polri kearah yang lebih baik begitu sangat terasa.

Arteria melihat, Sigit memahami bahwa persoalan harus dibenahi dari hulu dengan menciptakan seluruh pelayanan yang berbasis kepada pemanfaatan teknologi. Kapolri dianggap mampu mengkolaborasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memang dibutuhkan disaat situasi pandemi seperti sekarang ini.

“Soal pelayanan yang berbasis elektronik, itulah hulunya kalau gak diberesin itu yang akan menjadi persoalan. Konsekuensinya gak ada lagi ruang gelap, gak ada ruang abu-abu. Sekarang orang bisa melihat kerja-kerja Polri,” tandas Arteria.