Sidang kali ini dijadwalkan menghadirkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai saksi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan pengamanan dan pengawalan optimal pada setiap kegiatan masyarakat maupun agenda kenegaraan di wilayah hukumnya.

“Seluruh aktivitas kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya kami lakukan pengamanan dan pengawalan,” ujar Budi, Rabu (4/11/2026).

Pengamanan ini mencakup kelancaran jalannya sidang, pengaturan lalu lintas, serta antisipasi potensi mobilisasi massa.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurrizal, menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan skema pengamanan berlapis sebanyak tiga ring:

• Ring 1: Difokuskan di area dalam ruang sidang utama.

• Ring 2: Ditempatkan di sekitar area kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

• Ring 3: Mencakup area luar gedung pengadilan untuk mengantisipasi potensi kemacetan dan dinamika situasi lapangan. []

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengatakan keyakinan tersebut didasarkan pada jalannya persidangan yang telah berlangsung hingga tahap penyampaian kesimpulan.

“Kami berharap permohonan ini dikabulkan sebagaimana putusan-putusan praperadilan sebelumnya. Kami menilai alasan hukum yang kami ajukan cukup kuat sehingga seharusnya permohonan ini dapat diterima,” kata Refly usai mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2026).

Menurut Refly, selama persidangan pihak Polda Metro Jaya selaku termohon belum mampu memperlihatkan alat bukti yang mendukung sangkaan pelanggaran Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Roy Suryo.

Ia menilai tidak ada keterangan ahli yang dapat menjelaskan adanya dugaan tindakan mengubah, menambah, mengurangi, atau memindahkan data elektronik hingga menyebabkan informasi maupun dokumen elektronik tidak dapat diakses sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Refly menegaskan, pokok permohonan praperadilan yang diajukan pihaknya bukan membahas substansi perkara pidana, melainkan menguji apakah penyidik telah memiliki minimal dua alat bukti yang sah sebelum menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka.

Karena itu, lanjut dia, ketidakmampuan termohon menghadirkan bukti yang dianggap relevan selama persidangan menjadi alasan bagi pihaknya untuk meyakini permohonan praperadilan layak dikabulkan.

Sementara itu, setelah seluruh tahapan pembuktian dan penyampaian kesimpulan selesai, sidang praperadilan akan memasuki agenda pembacaan putusan.

Hakim tunggal I Ketut Darpawan menjadwalkan putusan akan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 20 Juli 2026.

“Pembacaan putusan sesuai jadwal akan kami laksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Juli,” ujar Hakim I Ketut Darpawan dalam persidangan. []

Menurutnya, dokumen tersebut tidak hanya harus ditunjukkan di hadapan majelis hakim, tetapi juga kepada masyarakat.

Tifa juga menilai Jokowi semestinya hadir langsung dalam proses persidangan.

Ia berpendapat, kehadiran Presiden ke-7 RI itu sekaligus menjadi kesempatan untuk membuktikan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah yang dialamatkan kepadanya.

“Jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya. Oh bukan hanya di sidang, tapi juga di publik,” ujar Tifa. []

Dalam keterangannya pada Rabu (1/7), dr Tifa menyebut akan menjalani sidang disertasi program doktor pada Jumat (3/7), sehari setelah mengikuti sidang perdana perkara yang menjeratnya terkait isu ijazah Presiden Jokowi.

“Sekarang saya sedang mempersiapkan ujian disertasi yang akan berlangsung lusa. Jadi dua hari berturut-turut saya menghadapi dua ujian, besok sidang hukum dan lusa ujian kedokteran,” ujar Tifa.

Di tengah proses hukum yang berjalan, Tifa menegaskan hubungannya dengan Roy Suryo tetap berjalan baik.

Menurut dia, perbedaan lokasi persidangan yang dijalani masing-masing tidak memengaruhi sikap mereka dalam menghadapi perkara tersebut.

Ia mengatakan, kedekatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun membuat mereka tetap saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi persoalan hukum saat ini.

Sebelumnya, dr Tifa sempat diamankan terkait perkara tersebut sebelum kemudian kembali dibebaskan.

Kuasa hukum dr Tifa, Azis Yanuar, menjelaskan bahwa kliennya saat itu sedang mempersiapkan ujian disertasi atau tahapan akademik program doktor (S3) di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ketika penangkapan dilakukan.

Menurut Azis, penangkapan berlangsung di apartemen milik dr Tifa pada Jumat (19/6) sekitar pukul 06.47 WIB. Setelah itu, ia dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani proses pemeriksaan.

Meski berada dalam proses hukum, Azis menyebut kliennya tetap mengikuti ujian disertasi secara daring.

Ia juga memperlihatkan dokumentasi yang diklaim menunjukkan dr Tifa mengikuti kegiatan akademik dari salah satu ruangan di lingkungan Polda Metro Jaya. []