Data tersebut antara lain mendukung penguatan sistem keuangan nasional, penyaluran bantuan sosial, mitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga pengembangan layanan keuangan digital.

Penjelasan tersebut disampaikannya dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026. Forum bertajuk

“Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita” itu berlangsung di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Mendagri menekankan bahwa data kependudukan Dukcapil merupakan data paling lengkap dan mutakhir. Data tersebut mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten/kota.

“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya … karena Kemendagri memiliki jajaring, jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.

Data Dukcapil Miliki Keunggulan 

Ia menerangkan bahwa data Dukcapil memiliki keunggulan berupa biometrik yang sangat akurat, mulai dari sidik jari, pengenalan wajah, hingga iris mata.

“Data ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk sektor perbankan dan lembaga penegak hukum,” tambah dia.

Pemanfaatan data Dukcapil, lanjut Mendagri, terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial.

Ia mencontohkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi syarat. Perbaikan data tersebut turut menghemat keuangan negara.

Selain itu, data Dukcapil juga berperan penting dalam penanganan bencana. Menurut Mendagri, meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil.

“Dengan demikian, penyaluran bantuan dan pembukaan rekening bank dapat dilakukan dengan cepat. KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegasnya.

Dalam konteks sistem keuangan, Mendagri menyampaikan bahwa akses data Dukcapil sangat membantu perbankan dalam mempercepat layanan, mencegah penipuan, serta mendukung transaksi digital.

Terlebih, saat ini Kemendagri telah berinovasi melalui digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat mempercepat proses pembukaan rekening.

“Kalau menggunakan … digital IKD, digital ID, [proses pembukaan rekening] hanya [butuh waktu] 3 [sampai] 4 menit saja,” jelasnya.

Di sisi lain, Mendagri mengungkapkan bahwa kerja sama Kemendagri dengan PPATK telah berlangsung lama dan terus meningkat pemanfaatannya.

Ia menyebutkan penggunaan data Dukcapil oleh PPATK melonjak signifikan hingga mencapai jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk keperluan validasi dan analisis transaksi keuangan.

Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk dari aspek keamanan siber. Ia mengingatkan bahwa di era digital, serangan terhadap sistem energi, transportasi, dan keuangan dapat melumpuhkan sebuah negara tanpa serangan fisik.

“Jadi memang sistem keuangan kita harus kita perkuat, termasuk juga cyber security-nya,” pungkasnya.

Rilis ini disampaikan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi di Hotel Borobudur, Jakarta pada Rabu (7/8/2024).

Sementara total penduduk Indonesia bergender laki-laki mencapai 142.569.663 jiwa, lebih banyak dari jumlah perempuan yang ada di angka 139.907.921 jiwa.

Jika jumlah penduduk Indonesia dilihat berdasarkan status perkawinan, terlihat bahwa penduduk yang belum kawin mencapai 128.381.663 orang. Sementara yang berstatus kawin mencapai 136.097.369 orang.

Sementara itu, penduduk terbanyak masih didominasi pulau Jawa sebanyak 55,93 persen. Diikuti oleh Sumatera 21,81 persen dan Sulawesi 7,36 persen.
Nah, pulau dengan populasi paling sedikit ada di Maluku yaitu 1,17 persen. Diikuti oleh Papua 2 persen.

Jumlah provinsi dengan penduduk terbanyak adalah Jawa Barat dengan jumlah 50.489.208 jiwa. Provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Papua Selatan dengan jumlah 545.861 jiwa.

Sementara itu, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk mencapai 5.664.537 jiwa.

Adapun kabupaten/kota dengan penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Supiori yang berada di Provinsi Papua dengan jumlah penduduk 27.159 jiwa.

Kepala Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan pihaknya akan melakukan pergantian KTP setelah ibu kota negara sudah resmi pindah. Proses perubahan tersebut telah mulai dilakukan saat ini, dan akan bertahap tahun-tahun ke depan.

“Bertahap,” kata dia di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Budi merinci pada tahun ini akan dilakukan pergantian untuk sekitar dua juta warga Jakarta. Setelah itu, pada tahun selanjutnya proses pergantian KTP dilakukan untuk dua juta warga lainnya.

Budi memastikan data yang mereka miliki saat ini terdapat 8,3 juta KTP Jakarta aktif. Kendati demikian, kata dia, angka ini memungkinkan bertambah seiring pergerakan penduduk.

Pihaknya telah menyiapkan blanko untuk pergantian KTP. Warga yang melakukan proses pergantian lebih dulu akan diproses lebih dahulu.

Kendati KTP akan berganti, ia memastikan KTP lama nanti masih akan berlaku. Artinya, warga masih akan dapat pelayanan seperti biasa sambil menanti pergantian KTP DKJ.

Menurut Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin, penataan akan dilakukan bertahap sesuai Pemilu 2024 rampung. Pihaknya kini tengah menunggu rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta untuk kemudian melakukan penertiban administrasi kependudukan (adminduk).

“Penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili akan berlaku pasca pemilu,” kata Budi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/3/2024).

Berikut 5 Syarat KTP warga DKI Jakarta yang siap dinonaktifkan:

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, pemerintah secara bertahap akan membekukan nomor induk kependudukan (NIK) pada kartu tanda penduduk (KTP) warga yang sudah tak lagi tinggal di wilayah Jakarta mulai Maret 2024.

“Alamat pemilik KTP harus sesuai dengan domisili Kepala Keluarga (KK) jika ingin menumpang alamat, agar NIK-nya tidak tidak bermasalah atau terkendala,” kata Budi dikutip dari akun media sosial Instagram Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Senin (12/2/2024).

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tak langsung menghapus NIK warga yang sudah berdomisili di luar Jakarta. Para warga masih memiliki kesempatan dengan melakukan konfirmasi ulang saat menemukan data NIK dalam status dibekukan.

Pemprov DKI mengklaim, para warga yang NIK terkendala atau dibekukan dapat melakukan konfirmasi ke Dinas Dukcapil atau pun desk informasi di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan.

Berikut cara cek status NIK warga DKI Jakarta

• Kunjungi situs https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id
• Halaman akan menampilkan keterangan “Cek Pembekuan Warga”
• Ketik 16 digit NIK pada kolom “NIK”
• Ketik lima angka atau huruf captcha pada kolom “Captcha”
• Klik tombol “Cari Data Pembekuan”
• Jika NIK tak dibekukan, anda akan menerima informasi berbunyi; “NIK tidak terdaftar dalam Penataan dan
• Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili”
• NIK dibekukan, anda akan diarahkan untuk melakukan konfirmasi ke Dinas Dukcapil setempat dengan membawa sejumlah dokumen penyerta yaitu surat RT dan RW setempat dan data pendukung lainnya

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin jumlah daftar pemilih tetap (DTP) Pemilu 2024 di DKI Jakarta mencapai 8.252.897 orang. Sebanyak 412 di antaranya merupakan pemilih pemula yang genap berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara.

“Secara aturan, pencetakan KTP baru bisa dilakukan pada tanggal lahir yang bersangkutan. Karena itu pada hari H kami akan buka layanan,” kata Budi dikutip dari Media Indonesia, Kamis (8/2/2024).

Dia menjelaskan, layanan kependudukan itu akan dibuka di semua loket mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi. Loket akan dibuka sekitar pukul 9.00 WIB setelah petugas menunaikan pemungutan suara di lokasi masing-masing.

Khusus bagi pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun di hari pemungutan suara, Budi mengaku telah menyiapkan petugas untuk melakukan pengantaran bila memang yang bersangkutan tidak juga mengambil KTP elektronik mereka ke loket.

Selain bagi para pemilih pemula, Dinas Dukcapil DKI juga membuka layanan bagi warga lainnya yang belum sempat melakukan pencetakan KTP. Sebab, hasil verifikasi rekapitulasi DPT yang dilakukan terdapat 19.141 warga usia 17-18 tahun yang belum melakukan pencetakan.

Kemudian, dari hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap 13.126 warga usia 17-18 tahun belum melakukan perekaman. Terdapat 2.364 warga yang tidak bisa ditindaklanjuti.

“Umumnya mereka tengah bersekolah di luar DKI Jakarta sehingga belum sempat datang untuk melakukan perekaman dan pencetakan,” ungkapnya.

BANDUNG, Eranasional.com – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, hal ini merupakan ikhtiar Pemkot Bandung dalam memberikan hak administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, ditargetkan 10.000 mahasiswa memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Kota Bandung memiliki 18.000 ASN, hampir 100 persen sudah memiliki IKD. Setelah itu kami baru menerapkan kepada masyarakat umum,” ujar Yana.

Untuk mempercepat program tersebut, Pemkot Bandung pun menggait seluruh perguruan tinggi negeri (PTN).

“Dengan bantuan seluruh PTN di Bandung yang diawali di UPI, semoga bisa mempercepat pemberian penerapan IKD di masyarakat Kota Bandung,” ucapnya.

Selain itu, Yana berharap, pemerintah pusat juga bisa turut menyosialisasikan IKD kepada fasilitas layanan publik lainnya.

“Karena masih ada juga beberapa fasilitas layanan publik yang belum bisa menerima IKD. Jadi, kami mohon bantuan sosialisasinya juga, sehingga pelayanan akan semakin baik ke depannya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Pemkot Bandung memperoleh piagam penghargaan apresiasi dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) atas peran dan dukungannya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dirjen Dukcapil Republik Indonesia, Teguh Setyabudi mengapresiasi kinerja Dukcapil di Kota Bandung. Ia berharap, wilayah lain bisa menerapkan yang telah dilakukan Kota Bandung.

“Saya sudah mengunjungi Disdukcapil Kota Bandung, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan Disdukcapil Kota Bandung bisa dilaksanakan di kota-kota lainnya,” harapnya.

Ia mengatakan, peran Disdukcapil akan semakin penting ke depannya. Sebab Disdukcapil merupakan backbone atau tulang punggung layanan publik.

“Data-data untuk kebijakan pemerintah juga berangkat dari Disdukcapil. Bisa dikatakan Disdukcapil merupakan backbone dari kebutuhan dalam mengakses layanan publik,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini IKD memang masih baru bisa diakses di Android. Sedangkan untuk iOS sedang dilakukan pembahasan.

“Rencananya Mei atau pascalebaran, iOS sudah bisa digunakan untuk akses IKD,” tuturnya.

Menurutnya, IKD bisa menjadi salah satu solusi atas permasalahan kelangkaan blangko Dukcapil.

“Dengan IKD akan ada efisiensi kebutuhan blangko. Karena akan semakin banyak kebutuhan untuk membuat KTP ke depannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Rektor UPI, Prof. Dr. M. Solehuddin menuturkan, kegiatan ini akan diselenggarakan di 15 titik sekitar kampus UPI selama tiga hari. Target sasarannya yakni dosen, karyawan, dan mahasiswa.

“UPI memiliki 1.500 dosen, 1.500 karyawan, dan lebih dari 45.000 mahasiswa. Target kita semoga bisa memfasilitasi 10.000 mahasiswa membuat IKD,” tutur Solehuddin.

Untuk memantau berlangsungnya kegiatan tersebut, ia akan berkeliling meninjau langsung ke setiap fakultas.

“Saya akan mengunjungi tiap fakultas untuk memastikan kegiatan ini bisa berjalan dengan maksimal,” katanya.

Salah satu mahasiswa yang telah membuat IKD, Voni Fitria dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) angkatan tahun 2020. Voni mengaku dengan adanya aplikasi untuk membuat IKD bisa lebih menghemat waktu dan efektif.

“Biasanya bisa diproses mandiri. Paling ke Disdukcapil hanya untuk urusan lain finalnya. Jadi lebih menghemat waktu dan efektif,” ungkap Voni.

Menurutnya, aplikasi pembuatan IKD relatif lancar dan arahannya pun jelas. Namun, setelah selesai membuat akun ada sedikit hambatan.

“Setelah selesai membuat akun agak ngelag, sedikit loading. Mungkin bisa lebih dipercepat lagi supaya lebih sat set,” harapnya.

JAKARTA – Apakah Dukcapil sudah bahagiakan masyarakat dengan layanan administrasi kependudukannya? Sejujurnya belum, meskipun Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri selalu berupaya keras dan bekerja cerdas mengarahkan segala sumber dayanya ke arah sana.

Itu sebab, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, terus memacu semangat Korps Dukcapil pusat dan daerah, terus berbenah menjawab harapan masyarakat yang kian tinggi setiap harinya.
Dirjen Zudan mewanti-wanti jajarannya untuk menyiapkan suatu strategi organisasi yang tepat dalam menyiasati dinamika yang ada. Salah satunya dengan menggelar program Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) untuk menjaring aspirasi, harapan, keluhan dan masalah yang ada di masyarakat sehingga pelayanan Adminduk bisa dituntaskan.

“Pelayanan Adminduk terus kami perbaiki dan dimaksimalkan, termasuk membuka ruang dialog untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan tentang layanan Dukcapil. Kalau masih ada layanan Dukcapil yang jelek, itu tanggung jawab saya sebagai Dirjen Dukcapil,” kata Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam forum virtual Dukcapil Menyapa Masyarakat, Jakarta, Sabtu (17/7/2021).

Dalam DMM yang diikuti lebih dari 2000 viewers melalui zoom serta live streaming akun Youtube Dukcapil KDN itu terungkap berbagai persoalan seperti ketidaksesuaian NIK dengan Nomor KK untuk pendaftaran CPNS, NIK tidak ditemukan atau dipakai orang lain, NIK ganda, bagaimana para perantau menyelesaikan dokumen kependudukannya, mengurus surat keterangan pindah domisili, serta berbagai permasalahan pengurusan akta-akta pencatatan sipil beserta perubahannya.

Sebagai langkah shortcut, selain menyediakan call center Halo Dukcapil 1500537 Dukcapil menambah nomor layanan pengaduan dari 3 menjadi 10 nomor hape dimulai 0811 1902 4156, 4157 seterusnya sampai buntut 4165.
“Silakan masyarakat sampaikan pengaduan tapi jangan diulang-ulang ke semua nomor yang tersedia. Cukup ke satu nomor saja untuk setiap pengaduan. Buat petugas Dukcapil, jangan pernah mematikan nomor itu, harus full aktif 24 jam. Bila lelah bergantian untuk merespons pengaduan masyarakat,” pesan Zudan.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Eriksson P Manihuruk menyampaikan bahwa pengaduan melalui call center Halo Dukcapil mencapai rerata 7-8 ribu call per hari dan via Whatsapp (WA) rerata 4-6 ribu pengaduan per hari. Jumlah itu belum termasuk pengaduan melalui surat elektronik, SMS atau via twitter dan FB.

“Untuk call center di masa pandemi serta masa PPKM per hari dilayani 3 shift dengan jumlah petugas yang dibatasi. Sedangkan melalui WA bisa direspons dari mana saja oleh petugas yang melayani,” kata Erikson.
Terkait persoalan NIK, Erikson mengungkapkan bahwa NIK yang gagal ditemukan umumnya tidak ter-update data dari dokumen terakhirnya. Artinya si pemohon masih menggunakan data dokumen lama yang belum di-updating. Maka Erikson mewanti-wanti data NIK dan Nomor KK yang dilaporkan adalah data terakhir.

Kata Erik selanjutnya, ada 4 permasalahan yang ditemukan, yakni NIK dan No. KK salah ketik ketika login; masih menggunakan No. KK lama; menggunakan NIK dengan status perekaman KTP-el duplicate record atau data ganda; NIK dipakai orang lain untuk mendaftar.

Solusinya Cek kembali NIK dan No. KK dan pastikan tidak salah ketik saat login. Kemudian gunakan No. KK terakhir dan jangan pakai yang lama terutama jika pernah pindah domisili.

Jika sudah memiliki KTP-el jangan pernah mengulang perekaman data KTP-el dengan NIK yang berbeda. Sebab perekaman NIK lebih dari sekali datanya akan terblokir oleh sistem.

“Selanjutnya jangan pernah mengunggah dokumen kependudukan (KKTP, KK akta lahir atau dokumen lain ke media sosial. Untuk mengecek data kependudukan, hubungi call center Halo Dukcapil 1500537 serta hubungi call center instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik yang menggunakan NIK sebagai persyaratan,” kata Erikson memberi solusi.

Jakarta – Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan berupa hak akses verifikasi data NIK dan KTP-el dengan PT PLN (Persero).

Pihak PLN tercatat memiliki sebanyak 79 juta pelanggan yang akan diverifikasi dengan berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

“Dengan kerja sama ini ditargetkan sebanyak 37 juta pelanggan bersubsidi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan singkron dengan NIK,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh di sela acara Penandatanganan PKS dan Integrasi Data Kependudukan NIK bersama PT PLN (Persero) secara virtual via aplikasi Zoom di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Zudan Arif Fakrulloh (ZAF) mengaku bersyukur bisa melayani PLN, yang disebutnya sebagai BUMN yang sangat besar jasanya menerangi Indonesia.

Menurut ZAF, dengan sinkronisasi data pelanggan berbasis NIK, PLN sejalan dengan program pemerintah mewujudkan Single Identity Number (SIN).

SIN di Indonesia baru dibangun tahun 2006 dengan UU Adminduk Nomor 23 Tahun 2006, yakni mendorong setiap orang hanya memiliki satu NIK, satu identitas KTP-el dan satu alamat.

“Punya rumah 3 – 4 itu boleh, tapi NIK nya hanya satu. Sehingga seluruh pelanggan PLN sebanyak 79 juta, dan 37 juta pelanggan yang mendapatkan subsidi, ketika nanti datanya dicocokkan, PLN akan bisa melihat satu orang itu punya berapa rumah, punya berapa meteran listrik. Sehingga nanti akan bisa diukur subsidi itu jatuh ke tangan yang tepat dengan kode referensi tunggal NIK,” kata Dirjen ZAF.

Untuk tahap awal, Dukcapil menawarkan akan mencarikan NIK dari semua 79 juta pelanggan PLN secara host to host.

“Tidak ada data yang keluar, semua antara server to server atau host to host. Ini bagian dari upaya Dukcapil untuk melindungi rahasia data pribadi,” sambung ZAF.

Yang dilakukan adalah pemadanan data, sebab PLN telah memiliki data 79 juta pelanggan.

“Kalau ada pelanggan yang sudah meninggal akan diberikan notifikasi bawa pemilik NIK ini sudah meninggal. Dukcapil bisa melacak siapa keluarga yang tinggal di situ. Diketahui dengan berbasis KK, siapa yang bertempat tinggal di situ, siapa yang melanjutkan nomor pelanggan listrik di rumah tersebut,” tukas ZAF.

Pewarta: Agung Nugroho