Ia mengaku, kedatangannya ke sana lantaran adanya laporan dari salah satu tim pemenangan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Bahwa, diduga ada pengarahan dukungan ke salah satu paslon Pilgub Jateng pada pertemuan tersebut.

Namun, setibanya M Thohir bersama Paswascam Wiradesa dilokasi pertemuan, acara sudah bubar. Panitia penyelenggara pertemuan tersebut pun sudah meninggalkan lokasi acara, dan banner-banner juga tampak sudah diturunkan.

“Bawaslu datang, acara langsung bubar. Bahkan katanya, panitianya sudah tidak ada,” terang M Thohir usai mendatangi lokasi acara.

Dirinya menegaskan, jika yang dikumpulkan para Kades, kemudian kegiatannya memang terdapat ke arah dukung mendukung paslon, hal itu jelas melanggar dan tidak diperbolehkan.

“Maka, Bawaslu Kabupaten Pekalongan, berkomitmen untuk melakukan tugas melakukan pencegahan,” tegasnya.

Pihaknya menambahkan, jika memang itu pertemuan para Kades dan ada unsur pengarahan dukungan, kata dia, hal itu melanggar Pasal 280 ayat 2 dan 3 UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilu.

“Dimana kepala desa, termasuk tim kampanye, dilarang melibatkan kepala desa soal urusan dukung mendukung. Ancamannya jelas, pidana,” tegas M Thohir.

Sementara itu tim advokasi Andika-Hendi, Jhon Ricard mengaku dirinya kebetulan sedang melintas dari Pemalang. Dan, pada waktu diperjalanan mendapat informasi terdapat pertemuan para kepala desa se-Kabupaten Pemalang di salah satu hotel di Pekalongan.

Faktanya, setelah dilakukan pengecekan, memang terjadi pertemuan itu. Bahkan, dirinya mengaku sudah mengantongi rekaman resmi acara dimaksud, dimana para kepala desa dikumpulkan untuk kepentingan politik, dengan mempengaruhi maupun mengarahkan dukungan ke salah satu paslon.

“Hal ini tentunya sangat menciderai, dan pesta demokrasi di Jawa Tengah kembali tercoreng setelah kejadian yang sama di Semarang yakni para Kade se-Kendal,” terang Jhon Ricard.

Oleh sebab itu, pihaknya berkoordinasi dan melaporkan ke Bawaslu untuk mengambil tindakan hukum. Pihaknya berharap, Bawaslu dapat mengambil langkah tegas terhadap para kepala desa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pantauan dilokasi, paska Bawaslu tiba di lokasi acara, para peserta tampak langsung membubarkan diri dan meninggalkan hotel. Bahkan, bashment (parkir hotel-red) yang semula banyak mobil, langsung sepi.  (em-aha)

Eranasional.com | Larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan pada 1 Januari 2020 membuat penambang nikel dalam negeri berada dalam kondisi mati suri. Kondisi ini terjadi akibat rendahnya harga jual bijih nikel domestik, yang dimana jika penambang memaksakan untuk melakukan penambangan, harga yang ditawarkan relatif lebih murah dari harga produksi dan akan mematikan perusahaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H. Maming menyampaikan dukungannya kepada Asosiasi Penambang Nikel (APNI) dalam memperjuangkan harga pokok mineral (HPM) nikel di atas Free on Board (FoB) tongkang.

“Kami mendukung dan mengapresiasi APNI sehubungan dengan penentuan HPM nikel di atas FoB tongkang. Kami berharap ada kesepakatan dua belah pihak antara smelter dan penambang yang dibuatkan regulasinya oleh Menteri ESDM untuk menetapkan harga HPM. Apabila ada smelter yang dibeli harga dibawah HPM harus diberikan sanksi,” ujar Maming di Jakarta (15/2/2020).

Maming mengatakan harga internasional saat ini, bijih nikel kadar 1.8% FoB Filipina dihargai antara USD 59-61/ wet metric ton (wmt) sehingga jika pemerintah mengajukan harga jual bijih nikel domestik kadar 1.8% FoB sebesar USD 38-40/wmt merupakan harga yang wajar.

“Jika kita bandingkan dengan harga internasional tentu tidak memberatkan kedua pihak baik smelter maupun penambang,” ujarnya.

Maming meminta Kementerian ESDM mewajibkan kepada penambang yang kadar 1.7%, yang dimana dilarang ekspornya bulan Januari 2020 lalu

“Karena ada larangan ekspor, maka Kementerian ESDM mewajibkan barang penambang diterima oleh smelter lokal yang kadarnya 1.7%,” ujar Maming.

Untuk saling menjaga kualitas barang, Mantan Bupati Tanah Bumbu itu pun menyarankan penambang dan smelter menunjuk masing-masing surveyor yang terdaftar di Kementerian ESDM agar kualitas barang mempunyai kepastian sehingga tidak merasa dicurangi satu sama lainnya.

(Red).