“Kemudian terbit surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan proses-proses penyelesaian perkara tersebut,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).

Ali menyampaikan KPK bakal menguatkan berkas administrasi kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Eddy. Kemenangan Eddy di praperadilan tidak membuatnya bebas dari proses hukum.

“Iya secara teknis kan seperti itu (Eddy akan dijadikan tersangka lagi), seperti halnya tersangka SB (Direktur Utama PT Loco Montrado Siman Bahar) juga begitu,” ujar dia.

“Pada prinsipnya sikap kita semua terhadap setiap putusan Majelis Hakim itu menghormatinya. Termasuk dalam sidang praperadilan dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Wamenkumham Sdr. EOSH,” kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).

Namun demikian, KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan Eddy Hiarie lebih dahulu. KPK akan mempelajari guna menentukan langkah-langkah hukum berikutnya.

Ali menegaskan, dalam penetapan seseorang menjadi tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah dipatuhi.

“Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya,” tegas Ali.

Putusan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal, Estiono di PN Jaksel, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024.

Eddy Hiariej mengajukan gugatan praperadilan lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK.

“Mengadili, dalam eksepsi menyatakan eksepsi termohon (KPK) tidak dapat diterima seluruhnya,” kata Estiono di ruang sidang.

selain itu, hakim juga menilai penetapan tersangka terhadap Pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Penetapan tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum,” tegas Hakim Estiono.

“Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil,” sambung Hakim.

Penetapan tersangka Eddy Hiariej

Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Wamenkumham, Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK.

Dia diduga menerima uang sebesar Rp8 miliar dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan.

Eddy disebut membantu Helmut ketika hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM terblokir dalam sistem administrasi badan hukum (SABH).

Pemblokiran itu dilakukan setelah adanya sengketa di internal PT CLM.

Berkat bantuan dan atas kewenangan Eddy selaku Wamenkumham, pemblokiran itu pun dibuka.

Dalam kasus ini, selain Eddy Hiariej dan Helmut Hermawan, Asisten Pribadi (Aspri) Eddy Hiariej bernama Yogi Arie Rukmana dan seorang pengacara Yosi Andika Mulyadi juga dijadikan tersangka oleh KPK.

Perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Eddy Hiariej ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso terkait dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp7 miliar pada 14 Maret 2023.

Dalam laporan tersebut, Eddy Hiariej diduga menerima gratifikasi Rp7 miliar dari Helmut Hermawan yang berkonsultasi hukum kepadanya.

Dalam proses penyidikan ini, Eddy Hiariej diketahui membantu Direktur PT Citra Lampia Mandiri itu mengkondisikan administrasi hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Eddy Hiariej disebut juga menerima uang Rp1 miliar dari Helmut untuk kepentingan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti). (*)

“Menyatakan bahwa tindakan Termohon yang menetapkan para Pemohon sebagai tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis atau bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal,” ujar pengacara Eddy Hiariej, Luthfie Hakim.

Tak hanya itu, Eddy juga meminta hakim untuk memerintahkan KPK segera menghentikan seluruh rangkaian penyidikan yang menjerat dirinya.

Begitu pencegahan dirinya agar tidak bisa berpergian ke luar negeri dicabut juga.

“Memulihkan segala hak hukum para Pemohon terhadap upaya-upaya paksa yang telah dilakukan oleh Termohon,” tuturnya. (*)

“Siapa pun yang kira-kira memiliki keterangan yang relevan untuk membuat terang perkara ini kami akan panggil,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Minggu, 10 Desember 2023.

Asep menjelaskan, proses penyidikan perkara yang menjerat Eddy Hiariej terus berjalan. Katanya, KPK akan meminta keterangan terhadap sejumlah saksi dan tersangka untuk menguatkan sangkaan pidana terhadap Eddy.

“Penyidik memiliki alasan memanggil setiap saksi yang dimintai keterangannya. Alasannya adalah ada keterangan yang kami butuhkan dari pihak tersebut supaya menjadi lengkap informasi yang sedang kita bangun,” tuturnya.

Menanggapi itu, Menkumham Yasonna Loly menepis kemungkinan dirinya dipanggil KPK sebagai saksi perkara Eddy Hiariej.

“Oh enggak lah. Tidak ada urusannya dengan saya,” kata Yasonna usai menghadiri acara Peringatan Hari HAM Sedunia di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu, 10 Desember 2023.

Eddy Hiariej telah ditetapkan tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp8 miliar dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM Helmut Hermawan, pengusaha yang bergerak di bidang tambang.

Helmut tengah menghadapi perselisihan di internal perusahaan terkait kepemilikan saham.

Dia berkonsultasi hukum terkait Administrasi Hukum Umum (AHU) kepada Eddy Hiariej. Kemudian, Eddy bersama dua orang dekatnya, yakni Yogi Arie Rukmana selaku asisten pribadi dan pengacara bernama Yosi Andika Mulyadi menyanggupi permintaan Helmut. Mereka mendapatkan bayaran Rp4 miliar.

Tak hanya itu, Helmut juga meminta bantuan Eddy Hiariej untuk membuka hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM yang terblokir karena sengketa.

Pemblokiran itu menyangkut sistem di Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). (*)

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

“Diduga EH (Eddy Hiariej) menerima uang suap dari HH (Helmut Hermawan) nilai totalnya Rp8 miliar,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 7 Desember 2023.

Alex mengungkapkan, sebagian uang yang diberikan Helmut kepada Eddy merupakan fee jasa konsultasi hukum terkait Administrasi Hukum Umum (AHU).

“Besaran fee yang disepakati yang diberikan Helmut Hermawan kepada Eddy Hiariej sekitar Rp4 miliar,” jelasnya.

Sisanya, Rp1 miliar untuk keperluan pribadi Eddy Hiariej dan Rp3 miliar lagi akan diberikan setelah Eddy membuktikan janjinya bisa menghentikan kasus hukum yang menjerat Helmut di Bareskrim Polri.

Diketahui, Helmut menyerahkan uang Rp4 miliar kepada Eddy untuk membuka blokir hasil Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS) PT CLM. Perusahaan tersebut bergerak di bidang nikel.

KPK telah menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi.

Namun, kata Kabag Pemberitaan,  Ali Fikri, Eddy Hiariej akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang lain.

“Informasi yang kami terima, besok yang bersangkutan akan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus yang lain,” kata Ali Fikri, Minggu, 3 Desember 2023.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus dugaan gratifikasi dengan Terlapor Wamenkumham Eddy Hiariej telah naik ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini telah ditetapkan empat orang sebagai.

Kata Alex, para tersangka itu terdiri dari tiga orang sebagai penerima dan satu lagi sebagai pemberi. (*)

“Pada hari Rabu, 29 November 2023, KPK telah mengajukan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk mencegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 4 orang, di antaranya Wamenkumham, pengacara dan pihak swasta,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, November 2023.

Ali menyebut, KPK mengajukan pencegahan terhadap Eddy Hiariej selama 6 bulan terhitung sejak 29 November 2023. Pencegahan itu dilakukan agar para pihak yang dimaksudkan tidak berpergian ke luar negeri sehingga mempermudah proses penyidikan.

Ali diberitahunya, dalam penyidikan dugaan korupsi di kasus tersebut sudah ditetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Namun identitasnya akan disampaikan lebih lanjut.

“Kami sampaikan kembali bahwa penyidikan dugaan korupsi di Kemenkumham tersebut sudah ditetapkan beberapa orang sebagai tersangka, namun identitasnya akan kami sampaikan secara resmi pada saat penahanan para tersangka,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus dugaan gratifikasi dengan terlapor Eddy Hiariej sudah naik ke tahap penyidikan. Ada empat tersangka dalam kasus ini.

Alex mengatakan surat perintah penyidikan telah ditandatangani beberapa pekan yang lalu. Alex mengatakan tiga tersangka sebagai penerima dan satu tersangka sebagai pemberi. (*)

Peristiwa itu, Selasa (21/11) saat Komisi III menggelar rapat dengan jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang membahas tentang optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham menjelang Pemilu 2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Awalnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mempersilakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk memaparkan data.

Namun, ketika Yasonna hendak berbicara, Benny lebih dulu menginterupsi.

“Sebentar pak, interupsi pak,” ucap Benny K Harman.

Mendengar itu, Habiburokhman mempersilakan Benny dan meminta Menteri Yasonna untuk menunggu. “Silakan pak Benny,” kata Habiburokhman.

Ketika diperbolehkan bicara Benny langsung menyinggung status Eddy Hiariej sebagai tersangka di KPK.

Dikabarkan dia menghilang.

Menteri Hukum dan HAM (menkumham) Yasonna Laoly mengaku dirinya tidak mengetahui keberadaan wakilnya itu sekarang ada di mana.

“Saya enggak tahu, enggak tahu dia sekarang di mana,” kata Yasonna saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

Yasonna memberitahu bahwa dirinya baru tiba di Tanah Air setelah berpergian ke luar negeri sehingga tidak mengetahui di mana Eddy Hiariej berada.

Sebagai informasi, Yasonna sempat pergi ke Beijing, China, dalam rangka memberikan kuliah umum di University of International Business and Economics, Beijing (UIBE), Rabu pekan lalu.

Mengenai proses hukum yang sedang dihadapi Eddy Hiariej, Yasonna mempersilakan KPK memprosesnya sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum yang berlaku.

“Silakan saja proses. Tapi kan kita harus ada asas praduga tak bersalah,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

“Menetapkan Wamenkumham sebagai tersangka. Kami sudah menandatangani sekitar dua minggu yang lalu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2023). (*)

Kata Alex, surat penetapan Eddy Hiariej sudah ditandatangani sekitar dua pekan yang lalu. Ada tiga tersangka lainnya selain Eddy.

“Penetapan tersangka kepada Wamenkumham benar, dan sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu yang lalu,” kata Alexander Marwata, Kamis (9/11/2023).

Lanjut Alex, dari empat tersangka tersebut rinciannya adalah tiga penerima dan satu lagi pemberi gratifikasi.

Kasus ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Eddy Hiariej dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp7 miliar.

Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Eddy Hiariej berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.

Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej ke KPK terkait dugaan graifikasi sebesar Rp7 miliar.

“Jadi saya datang hari ini untuk membuat pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi berpotensi dugaan bisa saja pemerasan dalam jabatan, bisa juga gratifikasi atau yang lain. Yang terlapor itu saya menyebutkan penyelenggara negara dengan status Wakil Menteri dengan inisial EOSH,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).

Sugeng menyebutkan uang itu diduga diterima orang terdekat Eddy Hiariej. Pemberian itu diduga terkait konsultasi hukuman dan pengesahan status badan hukum.

“Jadi ini terkait adanya aliran dana sekitar Rp7 miliar yang diterima melalui dua orang yang diakui oleh EOSH tersebut sebagai asprinya (asisten pribadi), diterima melalui asprinya,” jelasnya.

“Satu, minta konsultasi tentang hukum, yang kedua dugaan terkait dengan permintaan pengesahan status badan hukum,” sambungnya.

Sugeng mengaku telah menyerahkan bukti berupa bukti transfer Rp7 miliar tersebut. Uang itu mengalir antara April-Oktober 2022.

“Ada empat bukti kiriman dana, ini yang paling penting, transfer. Kemudian ada chat yang menegaskan bahwa Wamen EOSH mengakui adanya satu hubungan antara dua orang asprinya yang menerima data tersebut sebagai orang yang diakui, sehingga terkonfirmasi bahwa dana yang masuk ke rekening yang bernama YER dan YAM adalah terkonfirmasi sebagai orang yang disuruh atau terafiliasi dengan dirinya,” ungkapnya.

Respons Wakil Menkum HAM

Menanggapi itu, Eddy Hiariej menilai pelaporan dari Sugeng ke KPK tak perlu ditanggapi serius.

“Terkait aduan Sugeng kepada KPK, saya tidak perlu menanggapi secara serius karena pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara aspri saya YAR dan YAM sebagai lawyer dengan kliennya Sugeng (Ketua IPW). Silakan konfirmasi lebih lanjut kepada YAR dan YAM yang disebutkan oleh Sugeng dalam aduannya,” ujarnya.