KPK menyebut Gazalba Saleh menerima sejumlah gratifikasi, salah satunya untuk mengadili Rennier Latief.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Gazalba diduga menerima suap dan gratifikasi sebagai imbalan mengkondisikan amar putusan beberapa kasus korupsi.

“Dari pengkondisian isi amar putusan tersebut, GS (Gazalba Saleb) menerima pemberian sejumlah uang sebagai bentuk penerimaan gratifikasi di antaranya untuk putusan dalam perkara kasasi dengan terdakwa Edhy Prabowo (eks Menteri KKP), Rennier Abdul Rahman Latief dan peninjauan kembali dari Terpidana Jafar Abdul Gaffar,” kata Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 30 November 2023.

Sebagai informasi, Rennier Abdul Rahman Latief dituntut oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi di PT ASABRI. Rannier dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena diyakini bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor. Jaksa menuntut Rennier Abdul Rahman Latief selama 8 tahun penjara dan uang pengganti Rp254 miliar.

Pada 2 Februari 2023, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan Rennier terbukti korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara serta denda sebesar Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan.

JPU tidak terima putusan itu dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Hasilnya, Ketua Majelis Hakim PT DKI Tjokorda Rai Suamba dengan anggota Singgih Budi Prakoso, Gunawan Gusmo, Anthon Saragih dan Gatut Sulistyo memperkuat putusan PN Jakpus, dan menilai hukuman 1 tahun penjara terhadap Rennier Abdul Rahman Latief sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat juga telah dipertimbangan dengan tepat dan benar.

Tetap tidak puas dengan putusan itu, JPU mengajukan kasasi. Hasilnya  sangat mengejutkan, bukannya diperberat, Rennier malah dibebaskan.

Putusan itu diketok oleh Ketua Majelis Sofyan Sitompul dengan anggota Sinintha Sibarani dan Gazalba Saleh.

Ternyata, Sofyan Sitompul dan Gazalba Saleh juga satu majelis saat mengadili kasus Edhy Prabowo.

Saat itu, keduanya membuat putusan mengurangi masa hukuman Edhy Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara dengan alasan Edhy Prabowo telah berbuat baik selama menjadi Menteri KKP.

Belakangan, putusan Edhy Prabowo juga disebut KPK berindikasi gratifikasi dan pencucian uang. (*)

Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Deddy Eduar Eka Saputra menjelaskan pemberian remisi kepada Edhy Prabowo yang terbilang banyak itu karena yang bersangkutan berkelakuan baik.

“Berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana totalnya dia mendapat remisi sebanyak 7 bulan 15 hari,” kata Deddy Eduar, Rabu, 20 November 2023.

Ternyata, Edhy Prabowo mendapat Pembebasan Bersyarat (PB) sejak 18 Agustus 2023. Selama masa pembebasan bersyarat, dia masih wajib lapor.

“Selama menjalani PB, yang bersangkutan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas II Ciangir,” ujarnya.

Sebagai pengingat, Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada November 2020. Setelah menjalani pemeriksaan, dia ditetapkan sebagai tersangka.

Pada akhirnya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menghukumnya 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Edhy Prabowo terbukti menerima suap yang totalnya sebesar Rp25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster atau benur. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Sejumlah mantan pejabat negara yang terjerat kasus korupsi alias koruptor, tengah bersuka cita. Mereka mendapatkan remisi atau potongan masa hukuman dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-78.

Pertama adalah mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Dia mendapatkan remisi sebanyak 4 bulan. Dua lagi adalah eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin masing-masing dipotong masa hukumannya sebanyak 3 bulan.

Ketiga koruptor itu saat ini mendekam di Lapas Tangerang. Kalapas Tangerang Asep Sutandar mengatakan ketiganya diberi remisi karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di lapas.

“Dan mengikuti pembinaan yang kami lakukan di lapas,” kata Asep, Jumat (18/8/2023).

Asep menjelaskan, tiga mantan pejabat negara itu merupakan bagian dari 943 warga binaan masyarakat (WBP) Lapas Kelas I Tangerang yang mendapatkan remisi umum (RU) pada HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2023.

Kata dia, pemberian potongan masa pidana ini diberikan kepada seluruh narapidana, tidak terkecuali kepada koruptor, sebagaimana diatur dalam UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, pemberian remisi ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 7/2022 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak WBP, serta Keputusan Presiden (Kepres) No. 174/1999 tentang remisi.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengurangan hukuman yang diberikan Mahkamah Agung (MA) terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menjadi polemik. Apa alasan MA memberikan pengurangan hukuman?

Seperti diketahui, MA menyunat hukuman Edhy Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara.

Kasus bermula saat KPK menangkap Edhy Prabowo tak berapa lama setelah sang menteri pulang dari Hawai, Amerika Serikat pada November 2022. Edhy ditangkap karena menerima suap terkait jabatannya sebagai Menteri KKP.

Singkat cerita, politisi Partai Gerindra itu diproses dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan, pada 15 Juli 2021, Majelis Hakim PN Jakpus menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp400 juta subside 6 bulan penjara.

Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum Edhy Prabowo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp9,6 miliar dan US$77.000. Bila tidak, akan dipidana selama dua tahun. Selain itu, hak politik Edhy Prabowo dicabut selama tiga tahun.

Putusan itu diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjadi 9 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsidair 6 bulan.

PT DKI juga membebankan Edhy Prabowo membayar uang pengganti sebesar Rp9,6 miliar dan US$77.000. Bila tidak, maka dipidana penjara selama 3 tahun, dan mencabut hak politiknya selama 3 tahun.

Menyikapi putusan itu, Edhy Prabowo mengajukan kasasi dan dikabulkan. MA menyunat hukuman pidana pokok sehingga menjadi 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsidair 6 bulan.

Selain itu, MA juga meringankan pencabutan hak politik Edhy Prabowo menjadi dua tahun. Hak politik yang dimaksud adalah hak untuk dipilih dalam jabatan publik terhitung sejak dirinya menyelesaikan atau menjalani pidana pokok.

Keputusan mengurangi hukuman Edhy Prabowo itu ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim MA Sofyan Sitompul dengan anggota Gazalba Saleh dan Sinintha Sibarani.

Sinintha sebenarnya menolak pemberian potongan hukuman kepada Edhy Prabowo. Adapun Gazalba Saleh ditangkap KPK beberapa waktu lalu karena dugaan menerima suap sebagai kompensasi memenangkan pihak yang menyuapnya.

“Jadi tampak bahwa Terdakwa selalu Menteri Kelautan dan Perikanan, ingin menyejahterahkan masyarakat khususnya nelayan kecil. Selanjutnya Terdakwa selalu berusaha membantu masyarakat, khususnya konstituen dan tim suksesnya dengan memberikan bantuan keuangan,” dalil Sofyan Sitompul dan Gazalba Saleh waktu itu.

Eranasional.com – Diskon putusan Kasasi Hakim Mahkamah Agung (MA) kepada Edhy Prabowo selaku mantan Menteri Kelautan menunjukkan Mahkamah Agung kembali terperosok menambah catatan buruk dalam sejarah penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra saat merespons disunatnya hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari sembilan tahun menjadi lima tahun.

“Putusan majelis hakim dalam perkara ini sangat kering dalam pertimbangan hukumnya yang dijadikan alasan terkait pemotongan lamanya masa hukuman,” jelas Azmi kepada wartawan, Jumat (11/03/2022).

Menurutnya, putusan Hakim menyangkut pertimbangan hukumnya telah menyimpang, keluar dari aspek pertimbangan hukum, sepanjang hakim dalam putusan ini telah masuk keranah penilaian kinerja jabatan seorang Menteri.

Hal tersebut, kata Azmi, bukanlah wewenang hakim tingkat kasasi apalagi menjadikan ukuran kinerja diambil menjadi pertimbangan hukum.

“Ini suatu keganjilan dalam praktek hukum terkait putusan Hakim MA dimana pertimbangannya memberikan penilaan tentang kinerja seorang mantan Menteri Kelautan. Hakim sudah melampaui wewenangnya. Karena yang berwenang menilai kinerja seorang Menteri bukanlah majelis hakim Kasasi,” kata Azmi.

Azmi pun menilai, bahwa Majelis hakim sudah abai terhadap bahaya kejahatan korupsi, apalagi kasus ini telah menjadi perhatian publik, hakim MA tidak lagi memperhatikan hal-hal yang memberatkan atas perbuatan pelaku dan fakta hukum materilnya.

“Di mana pelaku mendapatkan fee dari izin ekspor tersebut dari perusahaan perusahaan yang “lulus” seleksi sebagai eksportir dimana panitia seleksi adalah orang orang terdekat terdakwa, termasuk pula pelaku terbukti menyalahgunakan kewajiban dari jabatannya semestinya menjadi alasan pemberatan hukuman bukan malah di diskon dari 9 tahun menjadi 5 tahun,” ucapnya.

Tak hanya itu, Azmi juga menilai, seolah-olah putusan Hakim itu juga tidak netral, salah memahami wewenang kasasi. Hakim nyata sudah melampaui wewenangnya, lari dari makna kemerdekaan hakim yang tidak boleh diartikan sebebas-bebasnya oleh hakim.

“Ini namanya Hakim bersembunyi di balik kewenangan bahwa putusan penilaian hakim menjadi independensi kehakiman dan mengaburkan asas kepatutan, dan rasa keadilan masyarakat sehingga putusan majelis hakim tingkat kasasi ini bertentangan dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP,” ungkapnya.

“Karenanya Putusan ini didorong untuk dilakukan eksaminasi khusus maupun eksaminasi publik,” tutupnya.

Diketahui, Edhy merupakan terpidana kasus korupsi penerimaan suap terkait budidaya dan ekspor benih benur lobster (BBL). Ia dinyatakan bersalah dan divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Kemudian Edhy mengajukan upaya banding. Namum majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta malah memperberat hukumannya menjadi 9 tahun penjara.

Kemudian di tingkat kasasi, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 majelis hakim memangkas vonis penjara Edhy menjadi 5 tahun penjara.

Tak hanya itu, pencabutan hak politik Edhy juga dikurangi. Sebelumnya di tingkat pertama hak politiknya dicabut selama 3 tahun. Namun hakim kasasi memutuskan mencabut hak politik Edhy hanya selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya. (MI)

Eranasional.com – Menteri Edhy diduga “membelanjakan gratifikasi terkait izin ekspor benih lobster saat berkunjung ke Amerika Serikat pada 21-23 November 2020”.

Usai menghadiri jumpa pers, Edhy Prabowo mengatakan kepada wartawan, “Ini adalah kecelakaan, Saya akan bertanggung jawab dunia akhirat. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat perikanan yang mungkin banyak terkhianati.”

“Saya juga minta maaf kepada keluarga besar partai saya [Gerindra] dan saya akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum partai. Saya juga akan minta untuk tidak lagi jadi menteri, dan saya kira prosesnya sudah berlangsung. Saya akan hadapi ini dengan jiwa besar,” kata Edhy sambil berjalan keluar gedung KPK untuk ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih.

Dalam jumpa pers KPK pada Rabu (25/11) malam sekitar pukul 23.35 WIB, Menteri Edhy ditangkap dalam operasi tangkap tangan usai berkunjung untuk bekerja di AS. Diduga, saat berkunjung ke Amerika Serikat, Edhy dan istrinya mengeluarkan uang Rp 750 juta karena diduga memberikan hadiah ekspor benih lobster.

“Pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening pengurus PT ACK ke rekening salah satu bank atas nama AF (staf istri menteri Edhy) sebesar Rp3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Edhy Prabowo dan istrinya serta SAF dan APM [keduanya staf khusus Menteri Edhy],” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.

“Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli barang-barang mewah di Honolulu, Amerika Serikat mulai 21-23 November 2020 senilai sekitar Rp 750 juta, termasuk jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, pakaian Old Navy, ”kata Nawawi.

Barang-barang tersebut kemudian ditampilkan pada konferensi pers KPK, termasuk sepeda. Namun, tidak jelas bagaimana sepeda itu dikaitkan dengan kasus yang menjebak Edhy. (red)