Supratman menegaskan, penyebutan Polri sebagai penyidik utama tidak dimaksudkan untuk menjadikan Kepolisian sebagai lembaga yang paling berkuasa dalam sistem peradilan pidana. Menurutnya, frasa tersebut justru bertujuan menyeragamkan dan memperjelas koordinasi antarpenegak hukum.

“Banyak yang berpendapat kenapa Polri disebut sebagai penyidik utama. Padahal di lembaga penuntutan, jaksa itu cuma satu, penuntut. Di pengadilan juga satu, Mahkamah Agung,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1).

Supratman menjelaskan, dalam KUHAP baru, Polri memang ditempatkan sebagai penyidik utama. Namun, hal itu tidak menghilangkan kewenangan penyidik lain, terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menangani tindak pidana tertentu di luar KUHP.

Berbagai tindak pidana khusus, seperti di bidang lingkungan hidup, kehutanan, perikanan, dan sektor administratif lainnya, tetap dapat ditangani oleh PPNS sesuai dengan undang-undang sektoral.

“Yang perlu diseragamkan adalah koordinasinya. Penyidikan oleh PPNS itu nanti dikoordinasikan oleh penyidik Polri,” jelas Supratman.

Ia menekankan, pengaturan ini semata-mata dilakukan untuk membangun sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang lebih terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan memiliki alur kerja yang jelas dari penyidikan hingga penuntutan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa berlakunya KUHP dan KUHAP baru sejak 2 Januari menandai babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia.

Menurutnya, hukum pidana Indonesia kini tidak lagi berorientasi sebagai alat represif kekuasaan, melainkan sebagai sarana masyarakat untuk memperoleh keadilan.

“Hukum kita memasuki babak baru. Bukan lagi sebagai aparatus represif kekuasaan, tetapi sebagai alat rakyat mencari keadilan,” kata Habiburokhman.

Ia menilai pembaruan KUHP dan KUHAP seharusnya sudah dilakukan sejak awal reformasi. Namun, berbagai hambatan politik dan sosial membuat proses tersebut baru bisa terealisasi saat ini.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, kami sampaikan selamat menikmati dua aturan hukum pidana utama yang sangat reformis, pro pengakuan HAM, dan jauh lebih maksimal menghadirkan keadilan,” ujarnya.

Wamenkum Bantah Isu Polisi “Super Power”

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej juga meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa KUHAP baru menjadikan Kepolisian sebagai lembaga super power yang tidak bisa diawasi.

Eddy sapaan akrabnya menegaskan, kewenangan Kepolisian dalam KUHAP baru justru diatur secara lebih ketat dibandingkan aturan sebelumnya.

“Muncul di media bahwa ini polisi super power, polisi tidak bisa dikontrol. Siapa bilang polisi tidak bisa dikontrol? Dengan KUHAP baru ini, kontrolnya sangat ketat,” ujar Eddy di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta.

Menurut Eddy, salah satu keunggulan KUHAP baru adalah kejelasan hubungan kerja antara penyidik dan penuntut umum. Ia menilai, praktik bolak-balik berkas perkara tanpa kepastian hukum yang kerap terjadi dalam KUHAP lama tidak akan terulang.

“Kalau dengan KUHAP yang lama, itu bisa terjadi saling sandera perkara. Bolak-balik, tidak ada kepastian hukum. Kalau sekarang sudah tidak bisa, no way,” tegasnya.

KUHAP baru menegaskan pembagian peran yang lebih jelas antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses penegakan hukum.

“Kalau dulu ibarat lagu dangdut ‘kau yang memulai, kau yang mengakhiri’, sekarang tidak. Polisi yang memulai, jaksa yang mengakhiri. Itu ada dalam hubungan koordinasi,” kata Eddy mengutip pernyataan Jampidum Kejaksaan Agung, Prof. Asep Mulyana.

Pemerintah menegaskan, seluruh pengaturan dalam KUHAP baru dirancang untuk memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap tindakan penyidik tetap dapat diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk pengawasan internal dan proses peradilan.

Dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru, pemerintah berharap sistem peradilan pidana Indonesia menjadi lebih modern, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Edward menegaskan, ketentuan tersebut kerap disalahpahami oleh publik seolah-olah aparat penegak hukum dapat bertindak sewenang-wenang. Padahal, aturan tersebut memiliki dasar hukum dan pertimbangan praktik penegakan hukum yang telah lama berlaku.

“Penetapan izin hingga penahanan itu memang tidak perlu izin dari pengadilan dan itu diatur di dalam KUHAP,” kata Edward dalam konferensi pers di Kementerian Hukum, Senin (5/1/2025).

Edward menjelaskan bahwa dalam KUHAP terdapat sembilan bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, yaitu ; 1. Penetapan tersangka, 2. Penggeledahan, 3. Penyitaan, 4. Penangkapan, 5. Penahanan, 6. Pemeriksaan surat, 7. Pemblokiran,  8. Penyadapan dan 9. Larangan bepergian ke luar negeri. Dari sembilan upaya paksa tersebut, tidak semuanya memerlukan izin pengadilan.

“Dari sembilan itu, ada tiga yang memang tidak memerlukan izin pengadilan, yaitu penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan,” jelas Edward.

Sementara terkait penetapan tersangka, Edward menegaskan bahwa mekanisme tersebut sejak awal memang tidak memerlukan izin pengadilan, baik di Indonesia maupun dalam praktik hukum pidana di negara lain.

Menurutnya, penetapan tersangka belum menyentuh atau melanggar hak asasi manusia secara langsung. “Kalau penetapan tersangka, memang di mana-mana tidak ada izin pengadilan karena belum ada hak asasi yang terlanggar,” ujarnya.

Edward juga menjelaskan alasan penangkapan dapat dilakukan tanpa izin pengadilan. Menurutnya, penyidik membutuhkan waktu cepat, yakni 1 x 24 jam, untuk menentukan status hukum seseorang.

Jika harus menunggu izin pengadilan, dikhawatirkan tersangka justru melarikan diri. “Penyidik perlu waktu untuk menentukan status hukum. Kalau terlalu lama, ada risiko tersangka kabur,” kata Edward.

Sementara itu, penahanan tanpa izin pengadilan juga memiliki pertimbangan tersendiri. Edward menyebut kondisi geografis Indonesia sebagai faktor utama.

Ia mencontohkan wilayah kepulauan yang jaraknya sangat jauh dari pusat pemerintahan atau pengadilan.

“Letak geografis Indonesia itu jangan dibayangkan seperti Pulau Jawa. Di tempat saya, Kabupaten Maluku Tengah, ada 49 pulau. Jarak dari satu pulau ke ibu kota kabupaten bisa 18 jam, apalagi kalau cuaca ekstrem,” paparnya.

Menurut Edward, risiko penahanan tanpa izin pengadilan sama seperti penangkapan, yakni potensi tersangka melarikan diri apabila proses administrasi memakan waktu terlalu lama.

Edward juga meluruskan isu yang berkembang di masyarakat terkait penyadapan. Ia menegaskan bahwa penyadapan tetap wajib mendapatkan izin dari pengadilan dan tidak dilakukan secara bebas. “Penyadapan harus dengan izin pengadilan dan akan diatur dalam undang-undang tersendiri,” tegasnya.

Ia membantah keras anggapan bahwa KUHAP baru membuka ruang penyadapan tanpa kontrol hukum.

“Isu bahwa penyadapan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan itu tidak benar dan menimbulkan distorsi di masyarakat,” tandas Edward.

Edward menegaskan bahwa penyusunan KUHAP baru tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Menurutnya, seluruh upaya paksa tetap memiliki mekanisme pengawasan dan dapat diuji melalui praperadilan maupun proses hukum lainnya.

Hal itu disampaikan Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.

Eddy Hiariej merespons keberatan Bambang terkait kehadirannya sebagai ahli dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Kamis 4 Maret 2024.

“Saya berbeda dengan Saudara Bambang Widjojanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge, tapi mengharapkan belas kasihan Jaksa Agung untuk memberikan deponer,” tegas Eddy.

Deponer atau deponir sendiri merupakan suatu diskresi Jaksa Agung untuk mengenyampingkan suatu perkara untuk kepentingan umum.

Tidak hanya itu, Eddy juga menyampaikan jika pernyataan Bambang terkait KPK yang akan menerbitkan surat penyidikan baru, tidak lengkap.

“Pada saat itu Ali Fikri, Juru Bicara KPK, mengatakan akan menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) umum dengan melihat perkembangan kasus,” jelas Edy.

Diketahui Eddy Hiariej adalah salah satu ahli yang dihadirkan oleh Tim Hukum Prabowo-Gibran di ruang sidang MK hari ini.

Kehadiran Eddy sontak disikapi keberatan oleh Bambang dengan alasan KPK sudah menerbitkan surat penyidikan baru dalam perkara dugaan korupsi.

“Majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Prof. Hiariej akan memberikan penjelasan,” kata BW yang kemudian melakukan aksi walkout.

Eddy sebelum memberikan keterangan sebagai ahli juga sempat ditanyakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo soal surat izin kampus dari Universitas Gadjah Mada.

“Pak Eddy ini Prof. Izin dari kampusnya belum ada, ya?” tanya Suhartoyo.

Kemudian Eddy mengaku jika dirinya tidak mengajukan izin kepada kampus untuk memberikan keterangan sebagai ahli dari kubu Prabowo-Gibran.

“Kami tidak mengajukan izin, jadi memang langsung ke sini,” jawab Eddy.

Suhartoyo pun menegaskan kepada Eddy, bahwa surat izin atau pun surat tugas dari kampus merupakan bagian dari kelengkapan formal untuk memberikan keterangan di MK.

Kendati demikian, Suhartoyo tetap mempersilakan Eddy menyampaikan paparannya.

“Surat tugas kalau ingin. Ya sudah, nanti keterangannya kami yang menilai karena ini bagian dari kelengkapan formal,” tutur Suhartoyo.

“Ya, baik,” jawab Eddy. []

Putusan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal, Estiono di PN Jaksel, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024.

Eddy Hiariej mengajukan gugatan praperadilan lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK.

“Mengadili, dalam eksepsi menyatakan eksepsi termohon (KPK) tidak dapat diterima seluruhnya,” kata Estiono di ruang sidang.

selain itu, hakim juga menilai penetapan tersangka terhadap Pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Penetapan tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum,” tegas Hakim Estiono.

“Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil,” sambung Hakim.

Penetapan tersangka Eddy Hiariej

Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Wamenkumham, Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK.

Dia diduga menerima uang sebesar Rp8 miliar dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan.

Eddy disebut membantu Helmut ketika hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM terblokir dalam sistem administrasi badan hukum (SABH).

Pemblokiran itu dilakukan setelah adanya sengketa di internal PT CLM.

Berkat bantuan dan atas kewenangan Eddy selaku Wamenkumham, pemblokiran itu pun dibuka.

Dalam kasus ini, selain Eddy Hiariej dan Helmut Hermawan, Asisten Pribadi (Aspri) Eddy Hiariej bernama Yogi Arie Rukmana dan seorang pengacara Yosi Andika Mulyadi juga dijadikan tersangka oleh KPK.

Perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Eddy Hiariej ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso terkait dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp7 miliar pada 14 Maret 2023.

Dalam laporan tersebut, Eddy Hiariej diduga menerima gratifikasi Rp7 miliar dari Helmut Hermawan yang berkonsultasi hukum kepadanya.

Dalam proses penyidikan ini, Eddy Hiariej diketahui membantu Direktur PT Citra Lampia Mandiri itu mengkondisikan administrasi hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Eddy Hiariej disebut juga menerima uang Rp1 miliar dari Helmut untuk kepentingan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti). (*)

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

“Diduga EH (Eddy Hiariej) menerima uang suap dari HH (Helmut Hermawan) nilai totalnya Rp8 miliar,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 7 Desember 2023.

Alex mengungkapkan, sebagian uang yang diberikan Helmut kepada Eddy merupakan fee jasa konsultasi hukum terkait Administrasi Hukum Umum (AHU).

“Besaran fee yang disepakati yang diberikan Helmut Hermawan kepada Eddy Hiariej sekitar Rp4 miliar,” jelasnya.

Sisanya, Rp1 miliar untuk keperluan pribadi Eddy Hiariej dan Rp3 miliar lagi akan diberikan setelah Eddy membuktikan janjinya bisa menghentikan kasus hukum yang menjerat Helmut di Bareskrim Polri.

Diketahui, Helmut menyerahkan uang Rp4 miliar kepada Eddy untuk membuka blokir hasil Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS) PT CLM. Perusahaan tersebut bergerak di bidang nikel.

Penyidik KPK meminta keterangan Eddy Hiariej, Senin, 4 Desember 2023. Dia tiba pukul 09.38 WIB dan langsung masuk ke gedung KPK. Sekitar pukul 16.15 WIB, Eddy keluar dari gedung lembaga antirasuah tersebut.

Usai diperiksa, Eddy Hiariej tidak menjelaskan perihal pemeriksaan terhadap dirinya.

“Terima kasih, terima kasih,” kata Eddy Hiariej sambil tersenyum dan masuk ke dalam mobilnya.

Diberitakan sebelumnya, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Eddy Hiariej dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka lain.

Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Eddy Hiariej dilaporkan oleh Indonesia Police Watch (IPW).

Setelah melakukan penyelidikan, KPK menaikkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka, satu di antaranya Eddy Hiariej.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK telah mengajukan surat permintaan pencegahan terhadap Eddy Hiariej dan tiga tersangka lainnya kepada Ditjen Imigrasi agar yang bersangkutan tidak dapat berpergian ke luar negeri.

“KPK (29/11) telah mengajukan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk mencegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap empat orang, di antaranya Wamenkumham, pengacara dan pihak swasta,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis, 30 November 2023.

KPK juga sudah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus Eddy Hiariej ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). (*)

KPK telah menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi.

Namun, kata Kabag Pemberitaan,  Ali Fikri, Eddy Hiariej akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang lain.

“Informasi yang kami terima, besok yang bersangkutan akan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus yang lain,” kata Ali Fikri, Minggu, 3 Desember 2023.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus dugaan gratifikasi dengan Terlapor Wamenkumham Eddy Hiariej telah naik ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini telah ditetapkan empat orang sebagai.

Kata Alex, para tersangka itu terdiri dari tiga orang sebagai penerima dan satu lagi sebagai pemberi. (*)

“Pada hari Rabu, 29 November 2023, KPK telah mengajukan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk mencegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 4 orang, di antaranya Wamenkumham, pengacara dan pihak swasta,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, November 2023.

Ali menyebut, KPK mengajukan pencegahan terhadap Eddy Hiariej selama 6 bulan terhitung sejak 29 November 2023. Pencegahan itu dilakukan agar para pihak yang dimaksudkan tidak berpergian ke luar negeri sehingga mempermudah proses penyidikan.

Ali diberitahunya, dalam penyidikan dugaan korupsi di kasus tersebut sudah ditetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Namun identitasnya akan disampaikan lebih lanjut.

“Kami sampaikan kembali bahwa penyidikan dugaan korupsi di Kemenkumham tersebut sudah ditetapkan beberapa orang sebagai tersangka, namun identitasnya akan kami sampaikan secara resmi pada saat penahanan para tersangka,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus dugaan gratifikasi dengan terlapor Eddy Hiariej sudah naik ke tahap penyidikan. Ada empat tersangka dalam kasus ini.

Alex mengatakan surat perintah penyidikan telah ditandatangani beberapa pekan yang lalu. Alex mengatakan tiga tersangka sebagai penerima dan satu tersangka sebagai pemberi. (*)

Peristiwa itu, Selasa (21/11) saat Komisi III menggelar rapat dengan jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang membahas tentang optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham menjelang Pemilu 2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Awalnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mempersilakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk memaparkan data.

Namun, ketika Yasonna hendak berbicara, Benny lebih dulu menginterupsi.

“Sebentar pak, interupsi pak,” ucap Benny K Harman.

Mendengar itu, Habiburokhman mempersilakan Benny dan meminta Menteri Yasonna untuk menunggu. “Silakan pak Benny,” kata Habiburokhman.

Ketika diperbolehkan bicara Benny langsung menyinggung status Eddy Hiariej sebagai tersangka di KPK.

Kata Alex, surat penetapan Eddy Hiariej sudah ditandatangani sekitar dua pekan yang lalu. Ada tiga tersangka lainnya selain Eddy.

“Penetapan tersangka kepada Wamenkumham benar, dan sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu yang lalu,” kata Alexander Marwata, Kamis (9/11/2023).

Lanjut Alex, dari empat tersangka tersebut rinciannya adalah tiga penerima dan satu lagi pemberi gratifikasi.

Kasus ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Eddy Hiariej dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp7 miliar.

Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Eddy Hiariej berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.

Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. (*)

ERANASIONAL.COM- Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau yang akrab disapa Prof Eddy mengumumkan penghapusan pasal pencemaran nama baik dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“KUHP ini dia menghapus, pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada di dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” ungkapnya dalam keterangan pers, dikutip eranasional.com dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (30/11/2022).

Ia menuturkan, agar tidak terjadi disparitas dan tidak ada gap, maka ketentuan dalam UU ITE dihapus dan dimasukkan dalam RKUHP.

“Tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian yang mencabut ketentuan pidana khususnya pasal 27 dan pasal 28 UU ITE,” tuturnya.

“Jadi ini saya kira kabar baik untuk suatu iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi,” ujarnya.

Penghapusan pasal itu kata dia, juga jawaban dari kritik yang selama ini diterima, terkhusus dari awak media.

“Karena saya tahu persis, terutama teman-teman media selalu mengkritik bahwa teman-teman aparat hukum menggunakan UU ITE untuk melakukan penangkapan dan penahanan dan lain sebagainya,” bebernya.