Eranasional.com – Status Edy Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka. Yang bersangkutan juga telah ditahan selama 20 hari ke depan oleh penyidik Bareskrim Polri.

Edy sitetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian terkait pernyataan Kalimantan sebagai tempat jin buang anak.

Selain itu, kepolisian juga menyita barang bukti. Seperti disampaikan Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen. Pol Dr Ahmad Ramadhan SH MH MSi.

“Dilakukan penyitaan terhadap akun YouTube dengan nama Bang Edy Channel,” jelas Karo Penmas, dibaca dari keterangan resminya, Senin (31/1/2022).

Sejauh ini penyidik baru menyita akun YouTube tersebut. Kemudian sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 55 saksi.

Dari jumlah saksi tersebut, 18 diantaranya ahli. Semuanya dimintai keterangan oleh oleh penyidik.

Diketahui bahwa akun YouTube Edy Mulyadi dibuat sejak 2015 dan memiliki 215 ribu subscriber serta sudah mengunggah 853 video. Dalam akun itu juga, Edy sempat melakukan klarifikasi atas ucapannya yang viral. (eko)

Eranasional.com – Edy Mulyadi akhirnya menghadiri agenda pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin, 31 Januari 2022. Dia tiba sekitar pukul 09.46 WIB di Lobby Bareskrim.

Pada panggilan kedua ini, Edy didamping tim kuasa hukumnya. Sebelumnya, pada agenda pemeriksaan pertama, Jumat, 28 Januari 2022, dia tidak hadir dan hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya.

Saat tiba di Bareskrim, sebelum memasuki ruang penyidik, Edy menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang dianggap kecewa atas ucapannya dalam video yang beredar luas tentang lokasi ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.

“Saya kembali minta maaf. Saya enggak mau bilang itu ungkapan atau bukan. Saya kembali minta maaf sedalam dalamnya, sebesar-besarnya,” kata dia.

Dia menekankan pernyataan yang dianggap menyinggung suku-suku dan masyarakat secara umum di Kalimantan itu bukan dalam bentuk ujaran kebencian untuk mencari musuh masyarakat Kalimantan.

“Saya kembali minta maaf kepada Sultan Kutai, Sultan Paser, Sultan Banjar, Sultan Pontianak, Sultan Melayu atau segala macam termasuk suku-sukunya termasuk Suku Dayak. Semuanya saya minta maaf tapi mereka semua bukan musuh saya,” tegas dia.

Menurut Edy, ungkapan yang dianggap sebagai kritikan itu ditujukan kepada para oligarki yang memaksakan pengerjaan proyek ibu kota negara kepada pemerintah. Padahal kas negara dan ekonomi rakyat saat ini tengah sulit diterpa Pandemi Covid-19.

“Musuh saya dan musuh kita adalah ketidakadilan dan siapapun pelakunya yang hari-hari ini dilakonkan oleh para oligarki melali tangan-tangan pejabat publik kita,” tutur Edy Mulyadi.

Eranasional.com – Viral hebohnya pernyataan Edy Mulyadi mantan Caleg DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu 2019 yang mengritik keras terhadap rencana pemerintah pusat yang akan memindahkan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur  menuai kontroversi dari berbagai pihak.

Prasetyo Sudrajat Redaktur Senior Eranasional.com, Mengatakan gugatan pertama dari Partai Gerindra karena disebutkan nama Prabowo Subianto hingga tokoh adat hingga masyarakat Kalimantan Timur termasuk suku Dayak merasa tersinggung terhadap pernyataan Edy Mulyadi tersebut.

“Sebenarnya pernyataan Edy Mulyadi yang mirip konferensi pers dan disiarkan di youtube tersebut lebih tepat disebut sebagai hujatan yang tidak beretika terhadap rencana pemerintah pusat yang akan memindahkan ibukota negara ke Kaltim”. Ucapnya

Menurutnya, Dewan Pers pasti akan menolak permintaan Edy Mulyadi yang ingin berlindung di balik Undang Undang Pers No. 40 tahun 1999 karena bukan masuk dalam karya jurnalistik.

“Kalau kemudian Edy Mulyadi yang ingin berlindung di balik Undang Undang Pers No. 40 tahun 1999 karena Edy merasa sebagai seorang jurnalis, maka channel youtube yang menjadi awal dari viral pernyataan kontroversial itu bukan termasuk wilayah Dewan Pers. Sehingga jelas sekali Dewan Pers pasti akan menolak permintaan Edy Mulyadi untuk luput dari jeratan hukum pidana yang menantinya.” lanjutnya.

Selain itu, Edy Mulyadi yang menggunakan Channel Edy Mulyadi di youtube bukanlah perusahaan pers, karena seorang jurnalis harus memiliki perusahaan pers sebagai wadah untuk menyampaikan publikasi yang terkait dengan pekerjaan jurnalistik.

Eranasional.com – Setelah Bareskrim Polri, giliran Dewan Pers yang membawa kabar buruk untuk Edy Mulyadi terkait pernyataan dari mulutnya yang menyinggung warga Kalimantan dan Dayak.

Kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Edy Mulyadi itu kini tengah berproses di kepolisian.

Dewan Pers menyatakan, pihaknya tidak bisa mengusut kasus yang menyeret Edy Mulyadi dalam ranah hukum.

Itu ditegaskan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Arif Zulkifli dikutip dari CNNIndonesia, Sabtu (29/1/2022).

“Dewan pers tidak punya wewenang mengusut,” tegasnya.

Jika memang Edy Mulyadi adalah seorang jurnalis, maka Dewan Pers hanya berwenang memeriksa pelanggaran etika jurnalistik saja.

“Yang dimiliki DP adalah wewenang memeriksa karya jurnalistik atau memeriksa apakah seseorang dalam perkara tertentu sedang melakukan kerja jurnalistik atau tidak,” jelasnya.

Untuk itu, Dewan Pers akan memastikan apakah pernyataan Edy Mulyadi itu merupakan konteks kerja jurnalistik atau tidak.

“Dewan pers harus memeriksa kasus ini untuk dapat memastikan apakah pernyataan saudara Edy Mulyadi dilakukan dalam konteks kerja jurnalistik,” kata Arif.

Namun, pihaknya juga mempersilahkan caleg PKS di Pemilu 2019 itu berkirim surat agar pernyataannya diusut menggunakan UU Pers.

“Dewan pers mempersilakan yang bersangkutan untuk berkirim surat kepada Dewan Pers,” tandasnya.

Sebelumnya, Edy Mulyadi meminta Polri mengusut kasus yang menjerat dirinya dengan UU Pers karena dirinya adalah wartawan senior.

“Ingat ya, Pak Edy ini seorang wartawan senior,” kata pengacaranya, Herman Kadir di Bareskrim Polri, Jumat (28/1/2022).

Herman menegaskan, bahwa pernyataan yang dilontarkan kliennya itu adalah kapasitasnya sebagai wartawan senior.

“Bukan atas nama apa, gitu loh. Artinya, kita juga ingin UU Pers diberlakukan lah,” pinta Herman.

Herman juga mengklaim memiliki bukti bahwa saat pernyataan itu dilontarkan Edy Mulyadi, kapasitasnya adalah sebagai wartawan senior.

“Kapasitas Pak Edy berbicara di situ sebagai wartawan senior, saya ada undangannya,” ujarnya.

“Beliau diundang sebagai wartawan senior. Artinya tetap saja tidak bisa terlepas dari insan pers,” tegas Herman Kadir.

Karena itu, kata Herman, semestinya kasus ini bukan diselesaikan di kepolisian, melainkan di Dewan Pers.

Eranasional.com – Bareskrim Polri ternyata tak hanya memanggil Edy Mulyadi untuk diperiksa sebagai saksi kasus ujaran kebencian Jumat (28/1) kemarin. Sosok Azam Khan juga dipanggil dalam rangka pemeriksaan.

Hal ini disampaikan Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB) Damai Hari Lubis. Sebab, Azam Khan merupakan salah satu aktivis di AAB.

Menurut Damai, Azam Khan sama dengan Edy Mulyadi, yakni tak bisa hadir dalam pemanggilan Bareskrim Polri.

“Dengan sangat terpaksa tidak dapat penuhi panggilan hari ini di Bareskrim Polri oleh sebab terhalang kepentingan keluarga yang mendadak,” ujar Damai kepada wartawan, Jumat.

Damai menuturkan bahwa Azam Khan telah menyampaikan permohonan untuk menunda pemeriksaan kepada penyidik.

“Azam Khan minta waktu pekan depan untuk bisa hadir memenuhi panggilan Bareskrim Polri tepatnya Rabu, 2 Februari 2022,” kata Damai.

Diketahui bahwa sosok Azam Khan ikut viral di media sosial. Bahkan tagar Tangkap Azam Khan juga trending di Twitter karena menyebut hanya monyet yang mau pindah ke Kalimantan.

Azam Khan langsung memberikan klarifikasi melalui YouTube EGGI SUDJANA, Senin (25/1).

Azam Khan ternyata turut dipanggil Bareskrim Polri pada Jumat (28/1) ini. Dia diperiksa dengan status saksi.

Menurut Azam, kejadian bermula ketika Edy Mulyadi menanyakan kepadanya apakah mau pindah ke Kalimantan Timur yang disebut menjadi ibu kota negara (IKN) baru.

“Saya bilang menggeleng-gelengkan kepala tidak, terus saya menjawab karena pikiran saya hanya monyet,” kata Azam.

Azam lantas menerangkan bahwa saat ini kawasan yang disebut sebagai IKN baru itu masih hutan dan belum dibangun.

Sehingga dia berpendapat hanya monyet yang mau pindah seraya menyebut dirinya sebagai monyet tersebut.

“Maksudnya ya diri saya ini yang monyet dan pindah ke situ. Saya menggambarkan pada diri saya,” ujar Azam.

Eranasional.com – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan memeriksa Edy Mulyadi hari ini. Dia diperiksa terkait kasus ujaran kebencian ‘Kalimantan Tempat Jin Buang Anak’.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebut Edy Mulyadi telah menyatakan akan hadir memenuhi panggilan penyidik.

“Yang bersangkutan menyatakan bersedia diperiksa besok hari Jumat pukul 10.00 WIB,” kata Ramadhan di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/1/2022) kemarin.

Dalam perkara ini, kata Ramadhan, penyidik telah memeriksa 38 saksi. Delapan di antaranya merupakan saksi ahli.

“Kami sampaikan proses penanganan perkara masih berjalan,” katanya.

Singgung Kasus Arteria Dahlan

Tim hukum Edy Mulyadi yang tergabung dalam Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat (KPAU) sebelumnya Polri turut mengusut tuntas kasus ‘bahasa Sunda’ Arteria Dahlan. Dia berharap Polri tidak hanya mengusut kasus ‘Kalimantan Tempat Jin Buang Anak’ yang menjerat kliennya.

Ketua KPAU, Ahmad Khozinudin meminta Polri untuk bertindak adil. Apalagi, kata dia, Arteria sejatinya lebih dulu dilaporkan ke polisi soal kasus ‘bahasa Sunda’.

“Tidak boleh hanya ujaran Edy Mulyadi yang dianggap ‘menyinggung’ masyarakat Kalimantan yang diproses hukum, sementara ujaran Arteria Dahlan tentang bahasa Sunda yang lebih dahulu dituntut masyarakat Sunda malah dikesampingkan. Polri harus bersikap adil, polri harus bertindak Presisi,” kata Ahmad kepada wartawan, Kamis (27/1/2022).

Menurut Ahmad, sudah semestinya setiap orang diposisikan sama di hadapan hukum. Sehingga, tidak boleh ada yang terkesan kebal hukum

“Tidak boleh ada kekebalan hukum kepada satu warga negara, mengingat ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.

Arteria dan Edy Mulyadi belakang ramai diperbincangkan karena sama-sama terseret kasus dugaan penghinaan.

Arteria dilaporkan buntut pernyataannya yang meminta Jaksa Agung RI mencopot Kejati Jawa Barat karena menggunakan bahasa Sunda saat rapat.

Laporan terkait kasus Arteria kekinian telah dilimpahkan Polda Jawa Barat ke Polda Metro Jaya. Namun hingga kekinian belum ada perkembangan daripada kasus tersebut.

Sedangkan Edy Mulyadi dilaporkan buntut pernyataannya menyebut lokasi Ibu Kota Negara ‘Kalimantan Tempat Jin Buang Anak’. Laporan tersebut telah diambil alih oleh Bareskrim Polri.

Kekinian, kasus yang menjerat Edy Mulyadi telah memasuki tahap penyidikan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Edy Mulyadi.

Eranasional.com – Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto merespon umpatan Edy Mulyadi yang menyebutnya ‘macan jadi meong.’

Pernyataan Edy Mulyadi itu tersebar di media sosial dalam bentuk cuplikan video.

Edy Mulyadi heran dengan Prabowo yang merupakan seorang jendera bintang 3 tapi tidak mampu berbuat banyak.

Kepada wartawan, Prabowo hanya merespon singkat ucapan tersebut.

Dia menyebut bahwa sudah ada yang mengurusi dugaan ujaran penghinaan Edy Mulyadi itu.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Timur (Jatim) telah memposisikan Edy Mulyadi ke Mapolda Jatim.

Edy Mulyadi dianggap menghina Ketua Umum Partai Gerindra itu.

“Seperti ada kata-kata, ‘seperti mengeong’, artinya mengibaratkan ketum saya ini sebagai salah satu binatang, itu menimbulkan banyak persepsi,” kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Hidayat di Mapolda Jatim, Senin lalu.

Sekretaris DPD Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro, mengatakan kalimat itu membuat kader Gerindra tersinggung.

“Kami kader di Jateng jelas tersinggung,” katanya.

“Siapapun yang merasa kader Gerindra jelas tersinggung dengan hinaan yang disampaikan pada Ketum Prabowo Subianto itu,” tuturnya.

Selain dipolisikan karena dugaan hinaan ke Prabowo, Edy Mulyadi juga dipolisikan oleh masyarakat adat Kalimantan karena dianggap menghina warga Kalimantan.

Dia menyebut Kalimantan tempat jin buang anak. Kalimat itu dinilai sebagai penghinaan.

Setidaknya sekitar belasan laporan atas pernyataan Edy Mulyadi tersebut. Edy Mulyani rencananya akan diperiksa hari ini Kamis 27 Januari 2022 di Mabes Polri, Jakarta.

Eranasional.com – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri resmi menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan terkait perkara yang dipicu mulut Edy Mulyadi.

Dalam perkara yang menyeret Edy Mulyadi itu, penyidik telah memeriksa total 15 saksi dan lima saksi ahli.

Itu masih ditambah dengan laporan dari Polda Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara.

Kepastian itu disampikan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (26/1/2022).

“Berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik disimpulkan bahwa perkara ujaran kebencian oleh EM telah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan,” ujar Dedi.

Selain itu, penyidik juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Agung (Kejagung), pada hari ini juga

“Selanjutnya, pemanggilan terhadap Edy Mulyadi sebagai saksi dan beberapa orang lainnya untuk hadir pada hari Jumat (28/1/2022),” ungkap Dedi.

Jenderal Polri bintang dua ini juga menyebut bahwa Bareskrim Polri telah mengirimkan dua tim.

Masing-masing ke Polda Kalimantan Timur dan Polda Jawa Tengah untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di wilayah tersebut.

Termasuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang berada di Jakarta.

Selain itu, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan barang bukti ke Laboratorium Forensik.

“Penanganan perkara masih berjalan, perkembangan akan disampaikan kembali,” tandasnya.

Belasan Laporan

Sementara, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Edy Mulyadi kini ditangani Bareskrim Polri.

Itu lantaran banyaknya laporan terhadap caleg PKS di Pemilu 2019 itu yang diterima polisi di berbagai daerah.

“Total ada tiga laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap,” ujar Ramadhan, Rabu (26/1/2022).

Laporan terhadap Sekjen GNPF Ulama itu diterima di Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Utara, dan Bareskrim Polri.

Semntara di Polda Kalimantan Barat, polisi menerima dalam bentuk aduan masyarakat, ditambah belasan aduan dan pernyataan sikap.

“Total ada 2 laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap,” beber Ramadhan.

Laporan tersebut dilayangkan masyarakat dari berbagai elemen lantaran tak terima dengan kalimat yang keluar dari mulut Edy Mulyadi.

Yakni terkait ucapan yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak.

Jenderal Polri bintang satu ini memastikan, pihaknya akan menangani kasus ini secara profesional dan transparan.

Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada kepolisian.

Eranasional.com – Di tengah viral video berisi pernyataan wartawan senior Edy Mulyadi yang dianggap menghina warga Kalimantan, turut mencuat nama Azam Khan.

Sosoknya mengundang pertanyaan netizen karena ikut melontarkan pernyataan bersama Edy. Dalam video yang dilihat Galamedia, Azam Khan duduk di samping kiri.

Ketika mencontohkan dirinya sebagai warga Jakarta yang dipastikan tidak akan bersedia pindah ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan, Edy memanggilnya dengan sebutan Om Azam.

Awalnya Edy mengibaratkan pemindahan IKN seperti menukar kawasan elite dengan tempat yang disebutnya tempat jin buang anak.

“Bisa memahami enggak? Ini ada sebuah tempat elite, punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri. Lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak,” ujar Edy dalam video dilihat Galamedia dari akun @RouRizkiUtomo_ Senin, 24 Januari 2022.

“Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo ngapain kau bangun di sana,” sambungnya.

Edy lantas bertanya pada pria di sampingnya.

“Nih sampeyan tinggal di mana Om Azam?” ujarnya.

“Jakarta,” ujar pria yang mengaku tinggal di Gunung Sahari tersebut.

“Mana mau dia (Azam Khan) tinggal di Gunung Sahari pindah ke Kalimantan, Penajam sana untuk beli rumah di sana,” lanjut Edy.

Merespons ucapan Edy, pria yang dipanggil Om Azam tersebut kemudian nyeletuk, “Hanya monyet!”

Celetukannya ikut memantik kemarahan netizen. Buntutnya nama Azam Khan mencuat dan trending topic di Twitter bersamaan dengan tagar #WargaKalimantanBukanMonyet.

Lantas siapakah sosok Azam Khan yang kini ikut viral imbas polemik ucapan Edy Mulyadi?

Dikutip dari berbagai sumber, Azam Khan sempat tercatat sebagai pengacara Front Pembela Islam (FPI), pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS) sampai pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan anggota PA 212.

Foto yang diunggah akun @Speedtrap menyebut Azam Khan adalah pengacara HRS.

“Pria di samping Edy Mulyadi yg bilang monyet ke orang Kalimantan itu bernama Azam Khan pengacara Rizieq no Hpnya +62 812-324*-* silakan orang Kalimantan kalau ada yang mau ngajak ngopi,” demikian bunyi narasi dalam unggahannya.

Beberapa warganet juga mengunggah video lawas Azam Khan yang dinilai membela HTI. Dalam video itu, Azam menyebut HTI tidak bisa dibubarkan.

Akun @Cintada16 juga ikut mengungkap sosok Azam Khan.

Dari beberapa foto diketahui Azam mernah menjadi pengacara HRS dan hadir membela HTI di acara Indonesia Lawyers Club.*

Eranasional.com – Habib Zen Assegaf atau Habib Kribo merespons pernyataan Edy Mulyadi soal Ibu Kota Negara baru itu tempat jin buang anak.

Habib Kribo mengatakan tudingan Edy Mulyadi itu sangat serius lho dampaknya, nggak sembarangan bernada pelabelan tersebut lho.

Nah menyinggung Edy Mulyadi, Habib Kribo mengulas soal perjuangan pejuang Kalimantan dahulu dalam melawan penjajah. Perjuangan itu dirusak oleh pernyataan Edy dalam chanel Youtubenya yang memprotes keputusan pemerintah menamai IKN di Kalimantan Timur dengan nama Nusantara.

Singgung Sultan Muhammad Idris

“Sultan Aji Muhammad Idris dan rakyat Kalimantan gugur di Medan perang melawan VOC, mengorbankan jiwa raga demi sebuah tujuan mulia, Kalimantan Merdeka. Merdeka dari penjajahan agar di masa depan anak cucu serta generasi penerus bangsa bisa tumbuh merdeka dengan tanpa tekanan,” kata Habib Kribo di status Youtubenya, dikutip Senin 24 Januari 2021.

Menurut Habib Kribo pernyataan Edy Mulyadi soal IKN itu tempat jin buang anak dan disambut oleh kawan Edy, yang tinggal di IKN adalah monyet itu sungguh tidak main-main.

“Itu bukan hal sepele Bung Edy Mulyadi!” tulis Habib Kribo.

Eranasional.com – Tokoh adat dayak Kalimantan Timur (Kaltim) akan melaporkan Edy Mulyadi atas dugaan penghinaan Kalimantan.

Sebelumnya, Edy Mulyani yang menyebutkan Kalimantan tempat jin membuang anak. Videonya pun viral di media sosial

Video itu lantas menyulut reaksi dari masyarakat adat dayak. Tokoh Adat Dayak Balikpapan, Mey Chirsti mengatakan, ucapan yang dilonarkan Edy tidak hanya menyakiti perasaan suku dayak namun seluruh warga Kalimantan.

Menurutnya, para tokoh politik yang tidak sepakat Kaltim menjadi ibu kota negara baru bisa menyampaikan penjelasan lebih relevan. Namun, video viral yang diduga Edy Mulyadi itu justu menyebutkan kata-kata yang menyakitkan.

“Kalau tidak sepakat, sampaikan dengan cara yang lebih elegan tanpa harus menyakiti atau menyinggung masyarakat maupaun kelompok adat tertentu,” ucapnya.

Mey Chirsty rencananya akan melaporkan Edy Mulyadi ke Pilda Kaltim pada Senin (24/1/2022) atas dugaan ujaran kebencian dan pelanggaran ITE.

Menurutnya, sejumlah tokoh adat di Kaltim sejauh ini telah banyak berkontribusi menghasilkan pendapatan negara. Sehingga dia kecewa atas ucapan dalam video viral tersebut.

Eranasional.com – Sosok Edy Mulyadi ramai dikecam gara-gara pernyataanya yang dinilai menghina Kalimantan akibat pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kaltim.

Edy dalam sebuah pertemuan menyebut wilayah IKN baru sebagai jin buang anak. Akibatnya, tidak ada orang yang mau pindah ke wilayah IKN baru di Penajam Paser Utara, kecuali monyet.

Tak hanya menghina wilayah baru IKN di Kalimantan, dalam pertemuan itu, Edy Mulyadi juga diketahui secara terang-terangan menyebut nama Menteri Pertahanan Prabowo. Dia menyebut Prabowo sebagai Jenderal bintang tiga. Macan yang jadi kaya mengeong.

Edy Mulyadi sendiri diketahui sebagai adalah seorang wartawan senior di Forum News Network (FNN).

Edy Mulyadi juga disebut-sebut sempat mencalonkan diri sebagai caleg dari PKS namun gagal.

Meski begitu, dalam keterangan resminya, Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri menyampaikan pernyataan Edy Mulyadi tentang Kalimantan tidak ada sangkut pautnya dengan PKS.

Eranasional.com – Berikut profil Edy Mulyadi, sosok yang heboh karena diduga telah menghina Prabowo dan warga Kalimantan.

Seperti diketahui, pria bernama Edy Mulyadi tiba-tiba viral dan jadi perbincangan hangat warganet di media sosial.

Edy Mulyadi disorot usai melontarkan pernyataan yang dianggap kontra terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo dan warga Kalimantan.

Diketahui, kini Edy Mulyadi telah dipolisikan karena dianggap sudah menghina Prabowo dengan sebutan ‘macan jadi mengeong’.

“Masa Menteri Pertahanan kayak begini enggak ngerti sih, jenderal bintang tiga, macan yang menjadi kayak mengeong gak berarti begini aja,” ujarnya dalam video yang beredar di media sosial.

Kemudian, Edy semakin mendapat kecaman setelah videonya yang menyinggung soal ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan viral.

Edy dianggap telah menghina masyarakat Kalimantan lewat pernyataannya.
Lalu siapa Edy Mulyadi? Dilansir berbagai sumber, ia adalah seorang wartawan senior di Forum News Network (FNN).

Edy Mulyadi juga disebut-sebut sempat mencalonkan diri sebagai caleg dari PKS namun gagal.

Kini, Edy Mulyadi kerap muncul sebagai sosok yang kontra terhadap pemerintah lewat video-videonya di YouTube, yang terbaru ia sedang santer kritik proyek IKN di Kalimantan Timur.***

Eranasional.com – Edy Mulyadi dalam video yang ramai beredar, menyebut Prabowo Subianto sebagai ‘macan yang jadi mengeong’. Dan ini menarik perhatian publik.

Partai Gerindra yang tak terima pimpinannya dihina, melaporkan Edy Mulyadi ke Polda Sulawesi Utara (Sulut) atas tuduhan dugaan penghinaan terhadap Menhan, Prabowo Subianto. Laporan tersebut dibuat oleh DPD Gerindra Sulut.

“Iya, Pak Prabowo Subianto ketua umum kita, ikonnya Partai Gerindra, kebanggaan kader Partai Gerindra. Jadi kita tidak terima kalau Pak Prabowo Subianto dihina dan difitnah orang,” ujar Ketua DPD Gerindra Sulut Conny Lolyta Rumondor saat dimintai konfirmasi, Sabtu 22 Januari 2022.

Laporan itu teregister dalam laporan polisi (LP) bernomor LP/B/29/I/2022/SPKT/POLDA SULUT.

Edy Mulyadi dilaporkan atas dugaan melakukan ujaran kebencian melalui media sosial pada 21 Januari 2022. Dalam cuplikan video yang dikirim oleh Conny, seorang pria yang disebut Edy Mulyadi diduga menghina Prabowo Subianto. Edy menyebut Prabowo seperti ‘macan yang jadi mengeong’.

“Masa Menteri Pertahanan

gini saja nggak ngerti sih? Jenderal bintang 3. Macan yang jadi kayak mengeong. Nggak ngerti begini aja. Halo, Prabowo? Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan, kamu Menteri Pertahanan?” teriaknya dalam video itu.

Saat dimintai konfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Jules Abraham Abast mengatakan akan mengecek dahulu terkait adanya pelaporan tersebut.

“Saya cek dulu,” kata Jules.

]]> https://eranasional.com/21956/sebut-prabowo-macan-yang-jadi-meong-edy-mulyadi-dipolisikan-partai-gerindra/feed 0 Redaksi Era