“Kaitan dengan dakwaan penerimaan gratifikasi dari terdakwa Eko Darmanto, tim jaksa yang diwakili Eko Wahyu Prayitno mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, di antaranya Irwan Daniel Mussry selaku Direktur PT Time International untuk hadir memberikan keterangan di hadapan majelis hakim,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Irwan Daniel Mussry dijdawalkan hadir secara langsung dalam sidang yang berlangsung pada hari Selasa, 4 Juni 2024, di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.

Ali juga mengingatkan kepada yang bersangkutan untuk kooperatif hadir untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Irwan Daniel Mussry sebelumnya juga diperiksa penyidik KPK pada tanggal 20 September 2023. Pada saat itu perkara dugaan penerimaan gratifikasi Eko Darmanto masih dalam tahap penyidikan.

Usai diperiksa, Irwan membantah dirinya diperiksa KPK terkait dengan dugaan jual beli jam mewah dengan Eko Darmanto.

“Bukan jual beli jam. Jadi, ini hanya beberapa keterangan untuk beberapa hal yang lain. Jadi, tidak ada hubungannya dengan pembelian jam, itu clear ya,” ujar Irwan.

Meski demikian, Irwan menduga pemeriksaan terhadapnya ada kaitannya dengan perusahaan yang dipimpinnya.

“Karena ‘kan kami perusahaan yang mengimpor, jadi mungkin ada hubungannya,” imbuhnya.

Irwan Mussry saat ini menjabat sebagai CEO Time International dan merupakan pemegang hak retail sejumlah merek jam tangan di Indonesia.

KPK mengatakan bahwa akumulasi nilai dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Eko Darmanto (ED) mencapai sekitar Rp37,7 miliar.

Penyidik KPK pada hari Jumat (8/12/2023) resmi menahan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto setelah yang bersangkutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Eko Darmanto (ED) diduga telah memanfaatkan jabatannya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk menerima gratifikasi.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menerangkan bahwa ED adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang pernah menduduki sejumlah jabatan dalam kurun waktu 2007—2023.

Beberapa jabatan strategis ED di antaranya Kepala Bidang Penindakan, Pengawasan, Pelayanan Bea dan Cukai Kantor Bea dan Cukai Jawa Timur I Surabaya dan Kepala Subdirektorat Manajemen Resiko Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai.

ED kemudian memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk menerima gratifikasi dari pengusaha impor ataupun pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) hingga pengusaha barang kena cukai.

Menurut penyidik KPK, ED mulai menerima gratifikasi pada tahun 2009 melalui transfer rekening bank keluarga inti dan berbagai perusahaan yang terafiliasi dengan ED. Penerimaan gratifikasi ini berlangsung hingga 2023.

Untuk perusahaan yang terafiliasi dengan ED, di antaranya bergerak di bidang jual beli motor Harley Davidson dan mobil antik serta yang bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan sarana pendukung jalan tol.

Berbagai penerimaan gratifikasi tersebut tidak pernah dilaporkan ED ke KPK setelah menerima gratifikasi dalam waktu 30 hari kerja.

Atas perbuatannya, ED disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut sangkaan itu berdasarkan temuan dan fakta terbaru dari penyidik. “KPK tetapkan lagi yang bersangkutan dengan sangkaan TPPU,” kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis (18/4/2024).

Langkah itu, menurut Ali Fikri, merupakan tindaklanjut dari alat bukti dan penyitaan berbagai aset bernilai ekonomis yang telah ditemukan penyidik KPK. Salah satunya ada upaya untuk menyembunyikan asal usul harta Eko Darmanto.

“Atas dasar analisis lanjutan kemudian ditemukan fakta-fakta baru adanya dugaan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul kepemilikan hartanya,” ucap Ali.

Setelah ini, KPK akan segera menyidangkan Eko Darmanto dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi ini.

Penahanan terhadap Eko Darmanto juga telah diperpanjang untuk 20 hari ke depan sampai dengan 24 April 2024 di Rutan Cabang KPK, untuk persiapan sidang.

Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai seluruh unsur pasal dugaan penerimaan gratifikasi Eko Darmanto sudah lengkap.

“Saat ini berkas perkara telah pada tahap penuntutan yaitu penerimaan tersangka dan barang bukti oleh JPU (jaksa penuntut umum). Dakwaan dan berkas perkara segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dalam waktu 14 hari kerja,” kata juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (16/4/2024).

KPK sebelumnya mengatakan bukti permulaan awal gratifikasi yang diterima oleh Eko berjumlah Rp 18 miliar, untuk terus ditelusuri dan didalami aliran uangnya termasuk pula adanya perbuatan pidana lain.

Penyidik lembaga antirasuah menetapkan Eko Darmanto sebagai tersangka KPK pada Selasa, 12 September 2023. KPK telah meningkatkan status kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta itu ke tahap penyidikan.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntut Rahayu mengatakan, diduga Eko Darmanto menerima gratifikasi dari pengusaha impor, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dan pengusaha barang kena cukai.

“Diduga ED (Eko Darmanto) menerima gratifikasi sejak tahun 2009 hingga 2023 melalui transaksi perbankan sekitar Rp18 miliar,” kata Asep di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Desember 2023.

Menurut Asep, Eko mulai menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mulai tahun 2007.

Selama 2007 hingga 2023, Eko menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan Ditjen Bea Cukai di antaranya Kepala Bidang Penindakan, Pengawasan, Pelayanan Bea dan Cukai Kantor Bea dan Cukai Jawa Timur I, Surabaya.

Eko juga pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Manajemen Risiko Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai.

Diduga, lanjut Asep Guntur, yang bersangkutan memaksimalkan kewenangan untuk menerima gratifikasi dari para pengusaha yang berhubungan dengan Bea Cukai.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengusaha Irwan Mussry telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dan TPPU dengan tersangka mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, Rabu (20/9). KPK menanyakan soal aliran uang yang diduga diterima oleh Eko.

“kami mendalami pengetahuannya secara umum terkait dugaan aliran penerimaan uang oleh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka (Eko Darmanto) dalam perkara ini yang kedudukannya sebagai salah satu pejabat di Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (21/9/2023).

Di hari yang sama, penyidik KPK juga memeriksa saksi lainnya, yakni dua orang PNS bea Cukai Beni Movri Basran dan Abdurokhim, serta pihak swasta bernama Prawidya Nugroho.

Kata Ali, semua saksi yang dipanggil hadir dan memberikan keterangan kepada penyidik KPK.

Diberitakan kemarin, Irwan Mussry menjelaskan dirinya diminta klarifikasi soal kegiatan impor yang dilakukan perusahaannya.

“Kami perusahaan yang mengimpor, jadi mungkin ada hubungannya,” kata Irwan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/9).

Namun, suami artis Maia Estianty itu tidak memerinci materi pemeriksaannya. Dia hanya mengatakan pemeriksaan itu tidak ada kaitanya dengan jual beli jam mewah.

“Bukan jual beli jam. Jadi, saya hanya dimintai keterangan untuk beberapa hal yang tidak ada hubungannya dengan pembelian jam,” jelas Irwan.

Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan TPPU. Selain itu, Eko juga dicekal selama enam bulan agar tidak dapat berpergian ke luar negeri.

Selain Eko Darmanto, KPK juga mencekal Ari Muniriyanti Darmanto (Komisaris PT Ardhani Karya Mandiri), Rika Yunartika (Komisaris PT Emerald Perdana Sakti), dan Ayu Andhini (Direktur PT Emerald Perdana Sakti).

JAKARTA, Eranasional.com – Pengusaha Irwan Mussry datang memenuhi penyidik KPK terkait kasus dugaan gratifikasi dan TPPU eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Kepada penyidik KPK, suami dari artis Maia Estianty ini menjelaskan dirinya diminta klarifikasi soal kegiatan impor yang dilakukan perusahaannya.

“Kami perusahaan yang mengimpor, jadi mungkin ada hubungannya,” kata Irwan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Namun, Irwan Mussry tidak memerinci materi pemeriksaannya. Dia hanya mengatakan pemeriksaan itu tidak ada kaitanya dengan jual beli jam mewah.

“Bukan jual beli jam. Jadi, saya hanya dimintai keterangan untuk beberapa hal yang tidak ada hubungannya dengan pembelian jam,” jelas Irwan.

Dia pun mempersilakan untuk menanyakan lebih detail kepada KPK mengenai pemeriksaan dirinya.

“Semua berjalan baik, saya hanya memberikan keterangan mengenai hal ini. Dan sisanya silakan ditanyakan kepada KPK. Mungkin mereka akan memberikan keterangan,” ujarnya.

Selain Irwan, empat saksi lainnya yang dimintai keterangan yaitu Beni Novri Basran dan Abdurokhim SIP, keduanya adalah apartur sipil negara (ASN), serta Prawidya Nugroho dan Adi Putra Prajitna, pihak swasta.

Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan TPPU. Selain itu, Eko juga dicekal selama enam bulan agar tidak dapat berpergian ke luar negeri.

Selain Eko Darmanto, KPK juga mencekal Ari Muniriyanti Darmanto (Komisaris PT Ardhani Karya Mandiri), Rika Yunartika (Komisaris PT Emerald Perdana Sakti), dan Ayu Andhini (Direktur PT Emerald Perdana Sakti).

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah saksi, salah satunya adalah Irwan D Mussry, suami artis Maia Estianty. Kasus apa?

Irwan D Mussry dipanggil terkait kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

“Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, di antaranya saudara Irwan D Mussry,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (20/9/2023).

Selain Irwan, empat saksi lainnya yang dimintai keterangan yaitu Beni Novri Basran dan Abdurokhim SIP, keduanya adalah apartur sipil negara (ASN), serta Prawidya Nugroho dan Adi Putra Prajitna, pihak swasta.

Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan TPPU. Selain itu, Eko juga dicekal selama enam bulan agar tidak dapat berpergian ke luar negeri.

Selain Eko Darmanto, KPK juga mencekal Ari Muniriyanti Darmanto (Komisaris PT Ardhani Karya Mandiri), Rika Yunartika (Komisaris PT Emerald Perdana Sakti), dan Ayu Andhini (Direktur PT Emerald Perdana Sakti).

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memeriksa pejabat Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto hari ini, Selasa 7 Maret 2023. Pemeriksaan dilakukan setelah nama Eko viral di media sosial lantaran gaya hidup mewahnya.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan berdasarkan informasi di LHKPN, Eko Darmanto tidak memiliki jumlah harta yang fantastis. Namun, ia mengatakan harta spesial Eko Darmanto yang tercatat berupa sejumlah mobil antik yang langka keberadaannya di Indonesia.

“Jadi rumahnya cuma dua sama mobil tua yang jarang banget di Indonesia Fargo dan Bronco,” kata Pahala pada Jumat, 3 Maret 2023. Menurut dia, KPK akan menelisik mengapa utang Eko meningkat dalam daftar kekayaannya.

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan Eko Darmanto pada 31 Desember 2021, dia memiliki kekayaan sebesar Rp 15,7 miliar. Namun, harta itu masih harus dikurang utang yang berjumlah Rp 9 miliar. Harta Eko sebesar Rp 12,5 miliar berbentuk dua tanah dan bangunan di Malang dan Jakarta Utara.

Selain mengkonfirmasi soal kekayaan, Pahala juga menyebut pihaknya akan mengklarifikasi terkait persoalan utang yang tidak wajar tersebut. Pasalnya, kata dia, Eko Darmanto memiliki jumlah utang mencurigakan yang dilaporkan di LHKPN.

“Lihat penghasilannya setahun cuman Rp 500 juta. Sementara punya utang Rp 4 miliar lebih dan penghasilan setahun hanya Rp 500 juta. Sampai sepuluh tahun juga tidak akan lunas,” ujar Pahala.

Pemeriksaan Eko akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta. Juru bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menyebut pemeriksaan Eko Darmanto nanti akan meliputi beberapa tahapan.

“Perlu dipahami bersama bahwa KPK memiliki mekanisme dalam melakukan pemeriksaan LHKPN. Pemeriksaan LHKPN ada dua macam yaitu administratif dan substantif,” kata Ipi melalui keterangan tertulis yang diterima pada Ahad, 5 Maret 2023.

Ipi menjelaskan pemeriksaan administratif berarti KPK akan memverifikasi keabsahan persyaratan input data LHKPN. Hal itu, kata dia, meliputi kelengkapan surat kuasa dan lain sebagainya. “Jika kami menemukan surat kuasa yang tidak lengkap atau isian tidak sesuai, maka KPK akan meminta wajib lapor untuk melengkapi dan atau memperbaiki LHKPN miliknya,” ujarnya.

“Selanjutnya adalah proses klarifikasi yang merupakan salah satu tahap pemeriksaan substantif jika menurut penilaian pemeriksa harus dilakukan,” kata Ipi.

Harta kekayaan Eko Darmanto menjadi sorotan masyarakat setelah dia disebut kerap memamerkannya di media sosial Instagram. Setelah nama Eko mencuat, akun Instagram @eko_darmanto_bc pun menghilang.

Eko disebut kerap memamerkan motor gede Harley Davidson dan koleksi mobil antiknya. Selain itu, Eko juga disebut memiliki koleksi berbagai barang mewah.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mencopot Eko Darmanto dari jabatan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan instruksi pencopotan itu sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Saya menginstruksikan DJBC agar yang bersangkutan (Eko Darmanto) segera dibebastugaskan sesegera mungkin, pencopotan dari jabatan,” kata Suahasil dalam konferensi pers, Rabu (1/3).

Pencopotan itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan harta dan utang di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan juga etika Eko yang sering pamer harta kekayaan.

Sebelumnya, Kemenkeu ikut memeriksa Eko Darmanto yang terciduk netizen kerap memamerkan gaya hidup mewah di sosial media.

Aksi pamer harta dan kemewahan tersebut ditunjukkan Eko melalui akun instagram miliknya @eko_darmanto_bc yang telah dihapus.

Dari tangkapan layar yang tersebar di media sosial twitter, Eko kerap memamerkan hidup mewah dengan mengendarai motor gede (moge), hingga naik pesawat pribadi.

Berdasarkan data LHKPN, harta dan kekayaan Eko mencapai belasan miliar, yakni Rp15,7 miliar, dengan posisi utang Rp9 miliar.

Adapun viral gaya mewah Eko ini menyusul kasus yang menimpa pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Sambodo. Tak menunggu lama, Sri Mulyani melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan langsung melakukan penyelidikan. ***