PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyatakan, Pemerintah Kota Palangka Raya siap mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah mulai membaik pasca diterjang pandemi Covid-19.

Berbagai upaya terus dilakukan. Salah satunya dengan berupaya mengembangkan smart economy,”ungkap Fairid, saat dikonfirmasi, Minggu (22/1/2023).

Lebih lanjut wali kota mengatakan, dalam rapat koordinasi nasional bersama Presiden Joko Widodo, di Sentul Jawa Barat beberapa waktu lalu, presiden telah menyampaikan berbagai upaya yang dilaksanakan untuk mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat.

“Pemko Palangka Raya sendiri terus menjalankan program pemulihan ekonomi, yang pada saatnya di tahun mendatang akan sejalan dengan program pemerintah kota yakni smart economy,” tambah Fairid.

Dijelaskan, bila mengacu capaian pertumbuhan ekonomi saat ini, maka Kota Palangka Raya sudah menunjukkan tingkat perekomomian yang positif, dan diyakini selaras dengan indikator pemulihan ekonomi nasional.

Dengan memberikan arah bagi perencanaan pembangunan di Kota Palangka Raya, diharapkan dapat menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis,kerangka pendanaan, indikator kinerja dan gambaran pengelolaan keuangan daerah.

“Tujuan akhirnya adalah tercapainya pembangunan, peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lainnya,” tegas Fairid.

Orang nomor satu di Kota Palangka Raya ini menambahkan, seiring dengan makin membaiknya penanganan pandemi Covid-19 dan mulai bangkitnya ekonomi seluruh komponen, maka terkhusus instansi pemerintahan harus dapat melakukan pengawalan percepatan pembangunan.

“Saya minta agar komunikasi dan sinergitas bersama, baik DPRD, sektor dunia usaha, dan industri jasa keuangan, sangat diharapkan membantu pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Palangka Raya, dalam memulihkan ekonomi,” harap Fairid.

Eranasional.com – Pemerintah menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan diikutsertakan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah BUMN yang sehat namun terdampak cukup keras karena pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) dalam acara Tanya BKF virtual tentang Program Pemulihan Nasional (PEN) dan Isu Fiskal Lainnya pada Kamis, (4/6) di Jakarta.

“Program Pemulihan Ekonomi Nasional ini argumennya adalah apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki perekonomiannya, bukan karena masalah non-Covid. Misalnya untuk UMKM ini kita pastikan bahwa sebelum adanya Covid, mereka itu adalah nasabah yang sehat, prudent,” jelas Kepala BKF.

Kementerian BUMN telah memulai reformasi secara keseluruhan sejak sebelum Covid-19 melanda dengan membagi BUMN menjadi 5 kategori, sebagai berikut:

Pertama, untuk kategori yang dipertahankan dan dikembangkan adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar dan daya tarik pasar tinggi, berkinerja baik, memiliki regulasi yang kuat, dan memiliki risko sistemik.

Kedua, untuk kategori ditransformasi adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar dan daya tarik pasar tinggi, namun masih memiliki kinerja yang rendah dan memiliki risiko sistemik.

Ketiga, kategori diperlukan konsolidasi adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar rendah, daya tarik pasar tinggi, berkinerja baik, dan memiliki risiko sistemik dalam hal konsolidasi.

Keempat, diutamakan untuk pelayanan publik adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar tinggi/rendah, daya tarik pasar rendah, berkinerja baik/buruk, dan memiliki Public Service Obligation (PSO)/Kewajiban Pelayanan Publik atau nilai sosial lainnya.

Kelima, kategori akan didivestasi atau bermitra adalah untuk BUMN yang memiliki pangsa pasar dan daya tarik pasar yang rendah, berkinerja baik/buruk, dan memiliki nilai sosial.

Kemenkeu mendukung langkah Kementerian BUMN dalam melakukan reformasi agar bisa semakin efisien dan bersaing sehingga menghindari terjadinya moral hazard.

Pemerintah akan menggunakan kriteria yang lebih jelas sebagai acuan mengenai BUMN yang akan dimasukkan dalam Program PEN.

Kriteria tersebut antara lain dari faktor pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, peran sovereign yang dijalankan oleh BUMN, total aset yang dimiliki, eksposur terhadap sistem keuangan, dan kepemilikan Pemerintah. (red)