Sebanyak 500 ribu genteng produksi perajin Plered dikirim menggunakan 125 truk pada Jumat (2/10/2026). Pengiriman tersebut menandai dimulainya pelaksanaan Program Gentengisasi Nasional.

Peluncuran program di sentra genteng Plered itu dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, anggota DPRD serta sejumlah pejabat lainnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, Program Gentengisasi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan material bangunan. Pemerintah juga ingin menjadikan program tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan perajin lokal.

“Kita ingin memberdayakan UMKM, tapi kualitasnya di-upgrade dulu. Ada efek berantai yang diharapkan: UMKM tumbuh, kualitas meningkat, dan pasar terbuka lebar,” ujar Maruarar Sirait.

Plered selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi genteng dan kerajinan berbahan tanah liat di Jawa Barat.

Program Gentengisasi memberikan peluang baru bagi para perajin untuk memperluas pasar. Namun, peluang tersebut juga disertai tuntutan agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas.

Dalam proses persiapan yang berlangsung sekitar enam bulan, pemerintah menemukan masih ada perajin yang belum memenuhi standar mutu. Sebagian di antaranya bahkan belum memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pemprov Jawa Barat bersama Pemkab Purwakarta dan Pemkab Majalengka kemudian melakukan pendampingan dan pembinaan agar semakin banyak perajin yang mampu memenuhi persyaratan.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pemerintah daerah telah mengecek kesiapan produksi hingga proses pengiriman genteng dari Purwakarta.

Pembinaan terhadap pelaku usaha, kata Herman, juga terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah perajin yang memenuhi standar.

Pemerintah daerah juga mendorong terbentuknya ekosistem usaha yang mempertemukan kebutuhan atau permintaan dengan kemampuan produksi perajin secara langsung.

Dengan demikian, kebutuhan material untuk program perumahan dapat terserap oleh produk lokal sekaligus memberikan kepastian pasar bagi pelaku UMKM.

Penguatan sentra produksi tidak hanya dilakukan di Purwakarta. Pemerintah juga menyiapkan Kabupaten Majalengka sebagai salah satu daerah pemasok genteng untuk kebutuhan program tersebut.

Rencananya, sebanyak 2,4 juta genteng akan dikirim dari Majalengka menggunakan 600 truk pada 8 November 2026. Pengiriman itu melibatkan 45 perajin.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 perajin telah mengantongi sertifikasi SNI. Sementara 11 perajin lainnya dinyatakan telah lolos uji keandalan.

Besarnya kebutuhan material untuk pembangunan dan peningkatan kualitas rumah di Jawa Barat dinilai menjadi peluang bagi perajin lokal untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Pemerintah juga mendorong akses pembiayaan bagi UMKM melalui BRI dan Bank Jabar. Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mengembangkan usahanya.

Genteng Lokal Gantikan Atap Asbes

Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein mengatakan genteng produksi perajin lokal tersebut nantinya digunakan untuk menggantikan atap asbes dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Menurutnya, penggunaan genteng tidak hanya berkaitan dengan pemberdayaan industri lokal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat penerima bantuan.

Sementara itu, Kepala UPTD Sentra Keramik Plered Mumun Maemunah sebelumnya mengungkapkan terdapat 78 perajin yang berada di sentra tersebut. Namun, belum seluruhnya terlibat dalam program.

Dari jumlah tersebut, baru tiga perajin yang telah memiliki sertifikasi SNI. Dinas Koperasi dan UKM terus mendorong perajin lainnya untuk memenuhi persyaratan sertifikasi sesuai standar yang ditetapkan.

Produk genteng yang dikirim dari Plered juga telah dinyatakan lulus uji Balai Besar Keramik.

Program Gentengisasi dinilai menjadi momentum penting bagi industri genteng Plered. Namun, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari banyaknya genteng yang dikirim untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana para perajin mampu mempertahankan kualitas, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas pasar secara mandiri.

Pasalnya, pasar yang terbuka melalui program pemerintah diharapkan menjadi pintu masuk bagi perajin untuk berkembang lebih jauh, bukan menjadi satu-satunya sumber pesanan.

Jika mampu memenuhi standar dan menjaga kualitas, perajin Plered berpeluang meningkatkan posisi dari sekadar pemasok menjadi pelaku industri lokal yang lebih mandiri dan kompetitif.

Dengan begitu, Program Gentengisasi tidak hanya menghasilkan jutaan genteng untuk kebutuhan perumahan. Lebih jauh, program ini dapat menjadi momentum untuk menghidupkan kembali industri rakyat, memperkuat UMKM, sekaligus menjaga keberlangsungan sentra kerajinan yang telah menjadi bagian dari identitas Plered, Purwakarta. [NR]

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah berencana mengatur penjualan gas elpiji 3 Kg hanya pada penyalur-penyalur resmi. Jika wacana tersebut direalisasikan, maka warung-warung kecil tidak diperbolehkan lagi menjual elpiji bersubsidi tersebut.

Nadin, pemilik warung di Cipadu, Tangerang menyatakan tidak setuju jika kebijakan itu diberlakukan. Menurutnya, kebijakan seperti itu sama saja mematikan usaha warung-warung kecil, lantaran selama ini masyarakat membeli di warung-warung tersebut.

“Ya sama saja pemerintah mau matiin warung-warung kecil seperti usaha saya ini,” ujar Nadin, Selasa (17/1/2023).

Sementara itu, Yuyut (39), pemilik pangkalan elpiji resmi di Suka Bakti, Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan juga tidak setuju jika kebijakan tersebut dilakukan.

Selain mematikan usaha kecil, dirinya juga akan kerepotan jika harus melayani konsumen yang hanya membeli satuan saja, berbeda dengan warung yang membeli dengan jumlah besar.

“Yang paling banyak ngambil ke pangkalan kan warung-warung, minimal beli 10. Kalau masyarakat belinya satu, bikin repot,” ujarnya.

Tak hanya itu, dia juga akan bingung menetapkan harga jual elpiji 3 Kg nantinya. Apalagi harga jualnya masih sama dengan harga jual saat ini, yaitu Rp19.000, atau dinaikkan menyesuaikan harga warung Rp21.000.

“Kalau warung dilarang jual gas Elpiji 3 Kg, saya bingung jualnya berapa. Harus mengikuti harga pemerintah. Tetap harga pangkalan atau disamakan dengan harga warung?” tanyanya.

Ditambah lagi jika pembeli diwajibkan menunjukkan KTP, hal itu akan semakin membuat rumit penyaluran elpiji bersubsidi tersebut. Yuyut membayangkan dirinya akan kesulitan menjelaskan kepada satu per satu konsumen yang datang.

“Pasti banyak yang protes. Sudah belinya cuma satu, harus nunjukin KTP juga, ribet banget. Saya enggak setuju dengan rencana pemerintah itu,” tukasnya.

Dia berharap pemerintah tetap memperbolehkan warung kecil menjual elpiji 3 Kg. karena, belum tentu semua konsumen mau menunjukkan KTP-nya saat membeli elpiji.

“Pemerintah jangan bikin ribet rakyat kecil. Ekonomi lagi susah, dibikin susah lagi dengan cara beli elpiji,” ucap Yuyut.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, rencana hanya penyalur resmi yang diperbolehkan menjual gas elpiji 3 Kg tujuannya agar data konsumen lebih akuran dan subsidi lebih tepat sasaran.

“Pencatatannya menggunakan sistem informasi, tidak manual. Kalau dari sub penyalur bisa tepat sasaran. Kita bisa mengatakan sistem itu lebih baik karena sampai langsung ke konsumen,” ujar Tutuka, Senin (9/1/2023).