Dadan Tri diduga menjadi perantara suap kepada Sekretaris Mahkamah Agung (MA) saat itu, Hasbi Hasan agar bisa mengondisikan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang tengah ditangani MA.

“Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa Dadan Tri Yudianto tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Teguh Santoto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengatakan telah mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK atas nota keberatan yang disampaikan tim penasihat hukum Dadan Tri.

Setelah mempertimbangkan keberatan dan tanggapan dari kedua belah pihak, majelis hakim menyatakan surat dakwaan penuntut umum tanggal 19 Oktober 2023 telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 143 Ayat 2 huruf a dan b UU nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh sebab itu, majelis hakim tidak dapat menerima nota keberatan Dadan Tri lantaran telah masuk pokok perkara.

“Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa Dadan Tri Yudianto berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut,” kata hakim.

Usai persidangan, Koordinator Tim Hukum Dadan Tri, Willy Lesmana Putra menyatakan pihaknya menghormati putusan majelis hakim tersebut. Kata dia, pada sidang selanjutnya akan memasuki materi pokok perkara, dan pihaknya akan menghadirkan saksi-saksi.

Dalam eksepsinya, tim penasihat hukum Dadan Tri Yudianto menilai dakwaan jaksa KPK tidak jelas dan membingungkan.

“Kami tadi menyampaikan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum KPK tersebut karena kami menilai dakwaan itu obscuur libel (tidak jelas) dan membingungkan (confuise),” kata tim penasihat hukum Dadan Tri, Rizky Rismawan usai persidangan, Selasa (7/11/2023).

Rizky menjelaskan, salah satu alasan dakwaan dianggap tidak jelas atau ‘kabur’ adalah karena Dadan Tri Yudianto yang dalam dakwaan disebutkan pekerjaannya adalah wiraswasta, tapi didakwa dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor, dimana subjek hukum pasal tersebut adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara.

“Bagaimana tidak, obscuur libel dan confuise, Dadan Tri Yudianto yang dalam dakwaan disebutkan pekerjaannya adalah wiraswasta, tapi didakwa dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor, dimana subjek hukum pasal tersebut adalah ASN atau penyelenggara negara,” jelas Rizky Rismawan.

Sementara itu, tim penesahat hukum Dadan Tri Yudianto lainnya, Alexander Kilikily Umboh menilai, dakwaan jaksa KPK membingungkan karena tidak menjelaskan tentang uang senilai Rp3 miliar yang disebutkan mengalir kepada sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.

“Sementara terkait uang senilai Rp3 miliar yang disebutkan Penuntut Umum KPK dalam dakwaannya mengalir kepada sekretaris MA Hasbi Hasan, itu merupakan pinjaman Rosario Marshal (Hercules),” ujar Alexander.

“Uang sebesar Rp3 miliar itu tidak ada hubungannya dengan Hasbi Hasan, itu dipinjam oleh Rosario Marshal,” jelasnya melanjutkan.

Berdasarkan fakta tersebut, Alexander berharap majelis hakim dapat menerima seluruh eksepsi, menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dakwaan dan dibebaskannya Dadan Tri dari segala tuntutan.

Majelis hakim yang diketuai oleh Teguh Santosa, dengan anggota Toni Irfan dan Mardiantos akan memberikan putusan sela atas eksepsi tersebut pada sidang berikutnya, Rabu (14/11) mendatang. (fyan)