Langkah itu dilakukan agar tidak ada gas melon yang dijual jauh di atas harga ditetapkan.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan HET yang diatur pemerintah akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menetapkan harga gas di wilayahnya masing-masing.

“Penetapan HET itu kan oleh masing-masing pemerintah daerah, tapi pemerintah (pusat) sudah menetapkan harga yang ini eceran tertingginya kira-kira berapa,” ujarnya di Kementerian ESDM, Jumat (7/2).

Menurutnya, harga tertinggi yang akan diatur pemerintah tidak berbeda jauh dari saat ini. Sebab, tujuannya untuk memastikan masyarakat kelas bawah mendapatkan harga murah.

“Jadi ya justru harapannya masyarakat menerima harga itu adalah sesuai dengan harga HET yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Pemerintah memang tengah menata penyaluran LPG 3 Kg agar tepat sasaran dan harganya tidak terlalu liar. Salah satunya dengan cara menghapus rantai distribusi tingkat paling bawah atau pengecer karena ditemukan banyak permainan harga.

Dengan penghapusan pengecer, maka masyarakat hanya bisa membeli LPG 3 Kg di pangkalan atau agen resmi.

“Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Senin (3/2).

Namun, kebijakan ini menyebabkan LPG 3 Kg mendadak langka di pasaran dan terjadi antrean panjang di sejumlah pangkalan di Indonesia, khususnya Jabodetabek. Karenanya, penjual eceran kembali diperbolehkan

Modusnya, pelaku membeli gas 3 Kg lalu memindahkan isinya ke gas non-subsidi (gas 12 kg) untuk dijual kembali dengan harga mahal.

Dir Reskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Arif Budiman, mengatakan ada satu tersangka dalam kasus ini yakni ERE (23 tahun) warga setempat.

Lokasi bisnis ilegal itu yakni sebuah rumah Desa Kentengrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo.

“Tersangka ini memindahkan isi tabung menggunakan regulator yang telah dimodifikasi,” ujar Arif kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).

Selain melanggar hukum, praktik ini juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Sebab, pemindahan seperti itu tidak ada standar keselamatannya.

“Pembelian di pangkalan resmi LPG 3 kg tentu lebih murah harganya dibandingkan beli di pengecer,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dikutip dari Antara, Minggu (2/2/2025).

Heppy juga menyampaikan bahwa para pengecer dapat menjadi pangkalan resmi setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut merespons Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berencana mengubah pengecer LPG 3 kg menjadi pangkalan resmi, dimulai pada 1 Februari 2025.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung meminta para pengecer untuk mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi. Adapun waktu transisi dari pengecer menjadi pangkalan resmi yang disediakan adalah satu bulan.

Dengan demikian, pada Maret 2025, tidak ada lagi pengecer LPG 3 kg.

Yuliot menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk mencegah harga LPG 3 kg yang lebih mahal daripada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Selain itu, distribusi LPG 3 kg pun menjadi lebih tercatat, sehingga pemerintah bisa mengetahui berapa kebutuhan masyarakat.

“Prinsip Pertamina Patra Niaga akan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait distribusi LPG 3 kg,” kata Heppy.

Ia juga menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga sudah menyediakan akses untuk memudahkan masyarakat mencari pangkalan terdekat, yakni dengan mengakses link ini https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg

Foto tersebut sebenarnya hanya menunjukkan pemain film dan sinetron tersebut sedang memasak. Akan tetapi, perhatian masyarat tertuju pada tabung gas di bagian belakang yang coba ditutupi atau disembunyikan.

Berdasarkan bentuk dan ukuran, Prilly diduga menggunakan LPG subsidi yang juga kerap disebut tabung gas melon berwarna hijau. Padahal LPG ini diperuntukkan hanya untuk masyarakat ekonomi rendah atau miskin.

Lantas bagaimana tanggapan pemerintah terhadap pelanggaran tersebut? Apakah ada sanksi?

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan, pemerintah tak akan memberikan sanksi kepada Prilly.

“Kalau sanksi mungkin tidak dengan sistem ini,” kata dia kepada wartawan di Jakarta.

Meski demikian, Tutuka mengklaim ESDM tengah membuat aturan yang akan membuat LPG subsidi tak akan mudah diperoleh atau dibeli masyarakat dengan ekonomi mampu atau tinggi. Hal ini merujuk pada rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penempatan harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

“Kami akan mengajukan revisi perpres 104 nanti akan ada detil beberapa yang boleh membeli kan kita udah punya sistem kita udah ada mendaftar juga NIK,” kata Tutuka.

“Itu nanti, kalau dia membeli dan KTP-nya ternyata bukan dalam kelompok [penerima subsidi], itu ga bisa [beli].”

Pemerintah sendiri sebenarnya sudah menerapkan aturan pencatatan NIK pada pembelian LPG 3 Kg. Aturan ini awalnya diklaim sebagai cara untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, pada praktiknya tetap ada celah yang memungkinkan pelanggaran.

“Saya kami menyampaikan ke masyarakat jangan lah seperti itu. [LPG Subsidi] itu adalah hak orang yang gak mampu. Merasalah ini bukan hak saya, ini hak orang lain,” ujar Tutuka.

Prilly juga telah menyampaikan klarifikasi tentang keberadaan LPG 3 Kg di rumahnya tersebut. Dia membantah telah mencoba menyembunyikan keberadaan tabung gas melon tersebut. Dia juga mengklaim tak menggunakan tabung tersebut untuk keperluan sehari-hari.

Tabung gas melon, kata dia, dipinjamkan sementara oleh petugas layanan kirim gas ketika mengambil dan akan mengirim tabung gas non subsidi. Tabung LPG 3 Kg, menurut dia, juga langsung dikembalikan saat petugas membawa tabung gas yang sudah dipesan.

“Aku sangat aware kalau gas itu memang tidak diperuntukkan untuk semua orang, terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mengingatkan,” tulis Prilly.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, tambahan pasokan LPG 3 kg ini dilakukan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat pada rangkaian Idulfitri 2024.

“Stok di agen dan pangkalan resmi LPG 3 kg terpantau aman. Untuk itu kami menghimbau masyarakat membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemda. Jika di pengecer, tentu lebih mahal,” kata Mars Ega melalui keterangan di Jakarta, Senin (15/4/2024).

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyampaikan, stok LPG 3 kg aman hingga 15 hari. Ketersediaan stok mulai dari SPBE hingga agen dan pangkalan adalah salah satu cara mengantisipasi lonjakan kebutuhan LPG 3 kg hingga masa libur Lebaran selesai.

Pertamina Patra Niaga juga telah menyiapkan 5.027 agen siaga dan pangkalan siaga yang tetap beroperasi saat libur untuk melayani masyarakat.

“Kita terus monitor penambahan alokasi LPG 3 kg ke daerah yang memang membutuhkan, dan tim lapangan terus melakukan pengecekan berkala di agen dan pangkalan siaga kami,” tutup Irto.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan kuota LPG 3 kg sepanjang 19 Maret—7 April 2024 sudah mencapai 430.867 MT. Realisasi serapan pada periode tersebut sudah mencapai 452.954 MT atau melampaui 5,1% dari kuota.

“Penambahan alokasi LPG 3 kg diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada Rafi [Ramadan-Idulfitri] 2024. Penambahan juga dilakukan dengan hati-hati agar bisa tepat sasaran,” kata Irto melalui keterangan resmi, Selasa (9/4/2024).

Dia menambahkan Pertamina akan terus memantau kebutuhan LPG 3 kg hingga masa libur Lebaran selesai. Saat ini, Pertamina Patra Niaga memastikan stok LPG 3 kg aman berada di level 14—15 hari. Perseroan juga menyiapkan 5.027 agen siaga.

“Pertamina terus memonitor kebutuhan LPG 3 kg hingga akhir Lebaran dan kita lakukan penambahan ke daerah yang memang membutuhkan” ujar Irto.

Dia pun mengimbau agar masyarakat membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi agar bisa mendapatkan harga sesuai HET. Untuk informasi pangkalan atau jika menemukan kendala dilapangan, masyarakat bisa menghubungi call center Pertamina 135.

Untuk bahan bakar minyak (BBM), Pertamina sebelumnya melaporkan konsumsi hingga H-3 Lebaran terus mengalami kenaikan. Namun, permintaan tertinggi ditorehkan oleh bensin nonsubsidi RON92 jenis Pertamax.

Konsumsi BBM seperti Pertalite hingga H-3 Lebaran tercatat naik 26,9%, Pertamax bertambah 70,6%, Pertamax Turbo naik 33,3%, Dexlite naik 28,3%, Pertamina Dex naik 32,2%, dan Kerosene naik 42,5%. Sementara, Solar turun 4,1%.

“Rata-rata realisasi harian BBM dibandingkan dengan penjualan normal selama masa Satgas Rafi [Ramadan-Idulfitri] 2024 naik. Pemudik diimbau memastikan kondisi BBM cukup untuk mengantisipasi antrean di perjalanan,” kata  Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.

Hal itu disampaikan Area Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho melalui pesan singkat di Kudus, Minggu (17/3/2024).

“Sejak Sabtu (16/3/2024) kami mengoptimalkan pengiriman elpiji dari Rembang dan Semarang. Konsumen tidak perlu khawatir terkait pasokan elpiji ukuran 3 kilogram karena sedang dilakukan upaya pemulihan,” katanya.

Galih mengaku, sebelumnya, terdapat kondisi cuaca dan gelombang tinggi sehingga kapal pengangkut elpiji tidak bisa sandar di temporary supply point (TSP) LPG Rembang pada Rabu (13/3/2024).

Selain kapal terlambat sandar ke TSP LPG karena cuaca buruk, penyaluran juga dilakukan dari Semarang dan Gresik, tetapi terkendala banjir di Semarang sehingga penyaluran elpiji 3 kg belum optimal.

“Banjir di Semarang sudah surut, kapal berhasil sandar di TSP pada Sabtu (16/3/2024),” ujar Galih.

Berdasarkan informasi Badan Metrologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gelombang tinggi yang terjadi di perairan Laut Jawa akibat kemunculan tiga bibit siklon tropis secara bersamaan yang mampu meningkatkan potensi awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut, di sekitar Jawa Tengah.

“Agen elpiji bersubsidi kemudian melakukan pengaturan penyaluran elpiji 3 kg ke pangkalan,” ucap Galih.

Dia memaparkan, parameter ketersediaan elpiji 3 kg adalah di pangkalan, bukan kios atau warung.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Mustika Pertiwi mengungkapkan, subsidi energi, BBM, listrik dan liquified petroleum gas (LPG) tabung 3 kg mengambil porsi yang cukup besar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Dalam APBN 2024, subsidi LPG tabung 3 kg dianggarkan sekitar Rp 87,45 triliun atau sekitar 46% dari total subsidi energi dan pemerintah menyediakan dana subsidi ini untuk melindungi kelompok masyarakat yang tidak mampu,” tuturnya melalui kanal YouTube Ditjen Migas, Senin (4/3/2024).

Namun, menurut Mustika, dalam kenyataannya subsidi tersebut dinikmati pula oleh masyarakat mampu sehingga berpotensi belum tepat sasaran. Oleh sebab itu, perlu dilakukan transformasi pendistribusian tabung LPG 3 kg agar tepat sasaran.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 103 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2011 terdapat empat kelompok yang berhak menggunakan tabung LPG 3 kg.

Kelompok tersebut adalah rumah tangga, digunakan untuk memasak dalam lingkup rumah tangga, usaha mikro, untuk memasak dalam lingkup usaha mikro, mesin penggerak kapal penangkap ikan dan petani untuk mesin pompa air.

“Untuk memastikan bahwa LPG tabung 3 kg ini benar-benar dikonsumsi oleh kelompok yang berhak, tentunya diperlukan sistem pencatatan transaksi yang transparan dan akuntabel dan selama ini subpenyalur melakukan pencatatan transaksi dalam logbook,” jelas Mustika.

Eranasional.com – Harga gas elpiji nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram (kg) dan 12 kg‎ mengalami kenaikan Rp 2.000 per kg. Saat ini, gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kg dijual menjadi Rp 192.000 dan ukuran 5,5 kg seharga Rp 92.000.

“Ada kenaikan Rp 24.000 untuk ukuran 12 kg dan ‎Rp 11.000 untuk ukuran 5,5 kg,” kata salah satu pegawai agen gas di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Jalan Pahlawan, Bekasi Timur, Rabu (2/3/2022).

Dia mengatakan, pengumuman terkait kenaikan harga gas elpiji sudah dipasang di depan kasir Bright sejak Pertamina mengumumkan kenaikan pada Minggu, 27 Februari 2022 lalu.

Sebelum kenaikan, harga gas elpiji nonsubsidi ukuran tabung 5,5 kg mencapai Rp 81.000 dan ukuran tabun g12 kg mencapai Rp 168.000.

Pertamina (Persero), melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga, menaikkan harga elpiji nonsubsidi. Penjabat sementara Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, kebijakan harga baru itu berlaku untuk seluruh produk elpiji nonsubsidi pada 27 Februari 2022. Kenaikan mencapai Rp 15.500 per kilogram. Dengan demikian, harga dasar elpiji nonsubsidi untuk ukuran 5,5 kg sekitar Rp 85.250 dan ukuran 12 kg menjadi Rp 186.000. (Beritasatu)