Bendahara Negara itu diminta berhati-hati diduga akan kriminalisasi seperti perkara hukum yang menjerat Noel.

“Gaji gua gede di sini cukup. Jadi saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebel sama gua juga,” ungkap Menkeu Purbaya usai menghadiri Debottlenecking Satgas Sidang Terbuka di Jakarta, Senin S (26/1).

Menkeu Purbaya menegaskan dirinya hanya bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto .

Menkeu Purbaya menekankan Noel kan terima (duit), kan gue enggak terima duit.

“Saya sih rasanya tidak ada urusan, saya hanya tanggung jawab presiden. Yang lain saya tidak peduli.” ujar Meneku Purbaya.

Menkeu Purbaya sendiri mengaku tidak memahami maksud pernyataan Noel. “Saya tidak mengerti apa maksudnya?” tambah Menkeu Purbaya.

Saat ditanya kemungkinan dijadikan tersangka seperti Noel, Purbaya menekankan perbedaan mendasar di antara keduanya

Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pun merasa bingung kenapa Noel mengeluarkan statment tersebut.

Menkeu Purbaya menepis anggapan bahwa kebijakan reformasi pajak dan bea cukai yang dijalankannya mengganggu kepentingan pihak tertentu. Menurutnya, selama ia tidak menerima uang di luar gaji resmi, posisinya aman.

“Biar aja, kita kan tetap aja akan dengan reformasi. Noel, Noel, saya, saya. Yang penting kan saya enggak terima uang,” ujar dia.

Ia menilai risiko hukum baru muncul jika seorang pejabat mulai menerima uang di luar ketentuan.

“Jadi kita terima uang, saya terima uang, saya akan sangat riskan berada. Enggak bisa bergerak ke sana, ke sini, pecat orang tidak bisa, menggeser orang tidak bisa. Karena orang akan laporkan bahwa saya menerima uang dan akan dibocorkan. Jadi, selama kita ya gitu-gitu aja bersih lah, kira-kira lurus.,” kata Menkeu Purbaya.

Ia juga mengisyaratkan kemungkinan adanya upaya jebakan, meski menganggap peluangnya kecil tanpa latar belakang yang kuat.

“Mungkin kalau ada yang jebak, menaruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin terjadi. Tapi kan harus ada latar belakang dari kasus seperti apa,” tandas dia.

Sebelumnya, Noel mengklaim memperoleh informasi A1 bahwa Menkeu Purbaya Yudhi akan “di-Noel-kan”.

Istilah tersebut merujuk pada penangkapan Noel dalam kasus korupsi yang menurutnya sarat rekayasa.

“Modusnya hampir sama semua. Hati-hati, Pak Purbaya. Sejengkal lagi nih. Saya dapat informasi A1, Pak Purbaya akan di-‘Noel’-kan,” kata Noel di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/1) lalu

Yasierli meminta seluruh pihak menunggu perkembangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Noel pada Rabu (20/8) malam.

“Tunggu nanti, saya yakin KPK akan menyampaikan press conference-nya. Sehingga dari situ nanti kita lihat. Dan tadi saya sampaikan, kita tunggu dan ini harus kita hormati proses itu,” kata Menaker Yasierli di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (21/8).

“Ya kita lihat aja nanti. Artinya berarti masih ada proses penggalian informasi dan seterusnya barang bukti, tentu sekali lagi kita hormati,” tambahnya.

Yasierli mengakui kasus yang menimpa Noel menjadi pukulan berat bagi dirinya maupun keluarga besar Kemnaker.

Pasalnya, dalam 10 bulan terakhir, ia fokus melakukan pembenahan internal kementerian, khususnya dalam hal integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik.

Sejalan dengan arahan Presiden, Yasierli menegaskan tidak ada toleransi terhadap perilaku koruptif.

Seluruh pejabat Kemnaker, kata dia, telah diwajibkan menandatangani pakta integritas, termasuk kesediaan untuk dicopot jika terbukti melakukan korupsi.

“Untuk sertifikasi K3, kami bahkan sudah melaksanakan pakta integritas dengan hampir seribu perusahaan jasa K3 di Indonesia. Tujuannya agar tidak ada praktik suap, pemerasan, ataupun gratifikasi. Kami juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan bila menemukan indikasi praktik tersebut,” jelasnya.

Selain itu, Kemnaker juga melakukan rotasi pegawai yang telah menjabat lebih dari empat tahun di satu posisi, memperbaiki proses layanan agar lebih transparan dan akuntabel, hingga merevisi sejumlah regulasi terkait pelayanan K3.

Yasierli menekankan peristiwa hukum yang melibatkan Noel harus dijadikan pembelajaran bersama agar tidak ada lagi pegawai Kemnaker yang terjerat praktik korupsi.

“Tentu semua harus berbasis bukti. Dan saya jamin kalau ada bukti, kemudian itu benar, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita peraduga tidak bersalah dulu,” tegasnya.

Ia menambahkan, Kemnaker akan terus memperkuat pengawasan serta memperbaiki layanan di sektor ketenagakerjaan, terutama terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang masih membutuhkan percepatan untuk menekan angka kecelakaan kerja. []