JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro resmi melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya H Harefa ke Ombudsman.

Endra melaporkan keduanya dengan dugaan melakukan maladministrasi terkait pencopotan dirinya dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.

“Hari ini saya melaporkan kepada Ombudsman terkait dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Dengan Hormat yang telah dikeluarkan KPK pada tanggal 31 Maret 2023 lalu terhadap diri saya. Dalam hal menurut saya proses penerbitan SK tersebut ada dugaan maladministrasi serta penyalahgunaan kewenangan dari para pihak terkait di lingkungan KPK,” kata Endar di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (17/4/2023).

“Terlapornya tentunya yang tanda tangani dan salah satu pimpinan,” sambung Endar.

Menurut dia, pemberhentian dirinya erat dengan penyalahgunaan wewenang. Dia menilai hal itu juga berkaitan dengan intervensi terhadap upaya penegakan hukum.

“Pemberhentian ini merupakan penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan penggunaan wewenang tersebut melalui upaya untuk mengintervensi independensi penegakan hukum melalui rekayasa perkara dan pembocoran informasi yang bersifat rahasia sehingga merusak independensi dan due process of law,” tuturnya.

Endar mengatakan, sejumlah bukti dokumen telah diserahkan kepada pihak Ombudsman. Runutan pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK yang dinilai janggal pun telah dijabarkan.

Jenderal polisi bintang satu ini menyerahkan proses pelaporannya itu kepada Ombudsman. Dia berharap lewat mekanisme Ombudsman surat keputusan terkait pencopotannya bisa dibatalkan.

“Tentunya kami mengharapkan seandainya terjadi maladministrasi, sesuai kewenangan dari Ombudsman kami mengharapkan adanya tindak lanjut tentang pembatalan SK tersebut,” jelasnya.

Seperti diketahu, Ketua KPK Firli mencopot Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan dengan alasan masa tugasnya dari Polri berakhir pada 31 Maret 2023.

Pencopotan itu kemudian menuai polemik karena Kapolri telah memperpanjang masa tugas Endar di KPK dengan surat kepada pimpinan KPK tertanggal 29 Maret 2023.

Kapolri juga kembali membalas surat penghadapan kembali Endar ke Polri yang dikirim KPK. Dalam surat itu, Kapolri kembali meminta agar Endar tetap bertugas di KPK.

Endar pun telah mengadukan polemik ini ke Dewan Pengawas KPK. Dia berharap Dewan Pengawas KPK bisa menuntaskan polemik yang terjadi.

Menanggapi pengaduan Endra itu, KPK menegaskan pencopotan dilakukan karena masa tugas Endar berakhir per 31 Maret 2023. KPK juga menyatakan tidak mengajukan perpanjangan masa tugas Endar.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menuding lembaga antirasuah itu membohongi publik terkait pencopotan Brigjen Endra Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.

Novel menuding ada upaya pengalihan isu dari penjelasan yang diberikan KPK.

Pernyataan Novel ini merujuk pada jawaban KPK yang menyebut sistem 4-4-2 dalam penugasan bagi pegawai KPK. Dia menilai hal itu sebagai langkah mengalihkan isu.

“Juru Bicara KPK (Ali Fikri) itu mau mengalihkan isu. Dulu 4-4-2 sesuai dengan Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2005. Tapi sekarang tiap tahun dengan surat tugas,” kata Novel Baswedan dikutip dari akun Twitter pribadinya, Rabu (5/4/2023).

Sebagai informasi, sistem 4-4-2 merupakan sistem pegawai KPK yang bisa bertugas di lembaga antirasuah tersebut selama 4 tahun. Lalu pegawai itu bisa diperpanjang lagi selama 4 tahun dan diperpanjang lagi hingga 2 tahun ke depan.

Sistem itu termuat dalam aturan PP No. 63/2005. Namun, menurut KPK, aturan itu kini tidak berlaku lagi di KPK.

Novel Baswedan menuding penjelasan KPK hanya upaya menggeser fokus permasalahan soal penggabaian surat balasan dari Kapolri pada Rabu (29/3) perihal permintaan Brigjen Endar untuk tetap bertugas di KPK.

“Surat Tugas EP (Endra Priantoro) berakhir tanggal 31 Maret, tapi tanggal 29 Maret Kapolri buat perpanjangan Surat Tugas. Jadi kalau dibilang masa tugas berakhir, itu bohongi publik,” jelas Novel.

Penjelasan KPK

Menanggapi tudingan Novel Baswedan tersebut, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri meminta Novel tidak membuat gaduh dengan pemahaman yang keliru. Kata dia, ada hal yang salah dari pernyataan Novel.

Dia menjelaskan, PP No, 63/2005 yang menjadi rujukan Novel Baswedan saat ini sudah tidak berlaku sehingga masa tugas 4-4-2 itu pemahaman yang salah.

Ali meminta kasus pemberhentian Endar Priantoro tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan penyebaran informasi yang keliru. Dia pun menilai kasus itu tidak akan menganggu hubungan antara KPK dan Polri.

“Kami berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang sengaja membuat gaduh karena informasi dan pemahaman yang keliru dan tidak utuh. KPK meyakini dinamika ini tidak mempengaruhi hubungan kedua lembaga, KPK dan Polri, yang sudah terjalin dengan baik,” ujar Ali Fikri, Rabu (5/4/2023).