Dalam Operasi Keselamatan 2026, Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa pemotor yang melawan arus akan menjadi salah satu target utama penindakan.

Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Aris Syahbudin, menyampaikan bahwa kepolisian mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, baik saat operasi maupun di luar masa operasi.

Menurutnya, melawan arus adalah pelanggaran yang berisiko tinggi karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Melansir laman resmi Korlantas Polri, ada sejumlah risiko yang muncul dari tindakan melawan arus. Pertama, potensi kecelakaan lalu lintas meningkat tajam. Pengendara yang melawan arus berpotensi bertabrakan dengan kendaraan yang melaju dari arah yang benar. Kedua, kemacetan tidak bisa dihindari karena jalur yang diambil pengendara lawan arus akan menimbulkan penumpukan kendaraan di persimpangan jalan. Ketiga, tindakan ini juga membahayakan pengguna jalan lain, termasuk pejalan kaki, pesepeda, angkutan umum, hingga kaum difabel.

Sanksi bagi pengendara yang melawan arus diatur dalam Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan melanggar aturan rambu atau marka jalan dapat dipidana dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500 ribu. Hal yang sama berlaku bagi pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas.

Petugas di lapangan kerap memberikan teguran bagi pelanggar lalu lintas, terutama bagi pengemudi yang turut menyumbang potensi terbesar bahaya kecelakaan. Namun, dalam operasi khusus seperti Operasi Keselamatan, penindakan dilakukan lebih tegas dengan tilang elektronik maupun manual. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas.

Korlantas juga mencatat bahwa mayoritas korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas berada dalam rentang usia produktif. Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas, termasuk melawan arus, berdampak langsung pada kelompok usia yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan. Kehilangan nyawa akibat kecelakaan lalu lintas bukan hanya tragedi bagi keluarga, tetapi juga kerugian besar bagi bangsa.

Melawan arus adalah bentuk pelanggaran yang mencerminkan rendahnya disiplin berlalu lintas. Solusi jangka panjang bukan hanya penindakan, tetapi juga edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Edukasi ini harus menekankan bahwa keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk menekan pelanggaran lalu lintas. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) menjadi salah satu inovasi yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pengendara. Dengan sistem ini, pelanggaran seperti melawan arus dapat terdeteksi secara otomatis melalui kamera pengawas, sehingga penindakan lebih transparan dan akuntabel.

Kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas menjadi kunci utama dalam menciptakan budaya berkendara yang aman. Melawan arus mungkin terlihat sebagai jalan pintas, tetapi risiko yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan sesaat. Dengan adanya operasi keselamatan dan penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa tertib berlalu lintas adalah investasi bagi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Kepolisian menegaskan bahwa tujuan utama operasi bukan sekadar memberikan sanksi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif. Dengan disiplin berlalu lintas, angka kecelakaan dapat ditekan, kemacetan berkurang, dan kualitas hidup masyarakat meningkat.

Kini, pesan yang jelas disampaikan kepada para pemotor jangan pernah melawan arus karena bisa membahayakan nyawa. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama, dan setiap pengendara memiliki peran penting dalam menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman.

Dikatakan Irjen Pol. Agus, Korlantas Polri bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah upaya pengembangan kamera ETLE. Sejauh ini, lanjut kata Karkolantas, Polda Metro Jaya sudah memiliki 127 kamera ETLE, ditargetkan akan menjadi 1000 kamera pada 2026.

“ETLE adalah cara kami menyapa masyarakat secara humanis. Tidak ada interaksi yang berpotensi transaksional, semuanya tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Irjen Pol. Agus saat meninjau pelaksanaan ETLE di RTMC Polda Metro Jaya, Senin (8/12).

Irjen Pol Agus mengatakan, transformasi polantas mutlak dilakukan. Polantas harus memberikan pelayanan yang humanis, profesional dan menghindari suap. Menurut dia, skema penegakan hukum harus mengedepankan tata kelola digital.

“Target penambahan kamera ini bukan angka semata. Ini wujud keseriusan kami mengubah wajah Polantas menjadi lebih percaya, profesional, dan berorientasi pada pelayanan sesuai harapan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo,” ujarnya.

Irjen Pol. Agus menyebut seluruh pengembangan ETLE berangkat dari misi tunggal, yakni menyelamatkan nyawa di jalan raya. Sebab, banyak kecelakaan terjadi karena pelanggaran yang dianggap kecil dan berulang.

“Dengan ETLE, kami berharap masyarakat terjaga dari dirinya sendiri. Semua ini demi keselamatan. Tidak ada tujuan lain,” ucap dia.

Ke depan, sinergi Korlantas Polri dengan Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah akan menjadi kunci perluasan cakupan kamera ETLE di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

Transformasi penegakan hukum ini, lanjut Irjen Pol. Agus, menjadi langkah nyata reformasi Polri di lapangan, lebih transparan, lebih modern, dan lebih dekat dengan masyarakat. ETLE bukan sekadar alat rekam pelanggaran tetapi pelanggaran budaya tertib lalu lintas di Indonesia.

Sementara itu, Kantor Staf Presiden (KSP) menilai langkah Korlantas membangun tata kelola penegakan hukum berbasis kamera ETLE merupakan landasan penting menuju pemerintahan digital yang akuntabel.

Tenaga Ahli Utama KSP dari Kedeputian I, Bhineka Putra Linanta menilai ETLE mampu menutup ruang penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Kami melihat ETLE bukan hanya alat tilang, tetapi simbol kedisplinan baru. Sistem ini memberi kepastian hukum, mengurangi interaksi fisik, dan memastikan penerimaan negara dicatat degan jelas melalui PNBP,” tandas dia.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Setelah digelar selama dua pekan, mulai 10 Juli 2023, operasi patuh candi berakhir pada Minggu (23/7/2023).

Hasil operasi tersebut, ribuan pengendara melakukan melanggar. Jajaran Satlantas Polres Pekalongan Kota pun melakukan penindakan.

“Selama Operasi Patuh Candi 2023, kami berhasil menindak sebanyak 2.266 kasus pelanggaran lalu lintas,” kata Wakapolres Pekalongan Kota, Kompol Hj. Pariastutik saat konferensi pers di Halaman Kantor Satlantas setempat, Rabu (26/7/2023).

Pariastutik menjelaskan, dari 2.266  pelanggaran tersebut. Sebanyak 1.796 pengendara terekam electronic traffic law enforcement (ETLE).

“Dan tilang manual sebanyak 470 pengendara. Selain pelanggaran, juga terjadi 4 kasus kecelakaan lalu lintas. Dimana, 1 korban meninggal dunia dan 3 orang lainnya luka ringan,” terangnya.

Kasatlantas Polres Pekalongan Kota AKP Koyim Maturrohman menambahkan, pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pengendara roda dua yaitu tidak menggunakan helm.

“Paling banyak tidak menggunakan helm, kemudian tidak dilengkapi TNKB dan juga menggunakan knalpot yang tidak standar dari pabrik atau brong,” kata Koyim.

Dia menjelaskan, knalpot brong tersebut disita untuk dilakukan pemusnahan dengan cara dipotong menjadi beberapa bagian.

“Sesuai instruksi, knalpot yang tidak sesuai standar pabrik harus disita dan pengendara diharuskan mengembalikan knalpotnya ke knalpot standar,” ujarnya.

Menurut Koyim, lokasi paling rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas salah satunya di Jalan Alf Arslan Djunaid atau sekitar exit tol Setono, Pekalongan.

“Karena di wilayah itu sering digunakan untuk balap liar yang dilakukan oleh pelajar,” katanya.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas dan hati-hati dalam berkendara. (em-aha)

BALIKPAPAN, Eranasional.com – Polda Kaltim telah menerapkan electronic traffic law enforcement (ETLE) sesuai instruksi Kapolri di Kota Balikpapan.

Balikpapan menjadi kota pertama di Provinsi Kalimantan Timur yang menerapkan sistem tilang elektronik yang terpasang di 16 titik.

“Kita sadari bahwa ETLE di Kaltim secara kuantitas sangat minim,” kata Kasi Gar Subdit Bingakkum Ditlantas Polda Kaltim AKP Alimuddin saat menjadi narasumber dalam dialog Efektifitas Penerapan ETLE dan evaluasinya, secara virtual di Samarinda, Antara, Kamis, 12 Januari.

Penerapan ETLE ini dilakukan untuk meniadakan denda di tempat. Ini tujuannya agar tidak ada lagi penindakan langsung di lapangan.

Alimudin menjelaskan, penerapan ETLE baru berjalan di Kota Balikpapan. Sementara dalam proses uji coba di Samarinda di 4 titik, tetapi beberapa daerah lain segera menyusul.

Sambungnya, Polda Kaltim menginstruksikan semua pihak baik polres maupun pemerintah daerah turut andil dalam hal pengadaan ETLE.

Artinya Polres jajaran diharapkan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membantu pengadaan.

“Kita berharap peran serta pemda untuk dapat memberikan bantuan. Sehingga kinerja di lapangan dapat berjalan maksimal dalam menekan angka laka lantas,” jelasnya.

Ia menyebutkan berdasarkan data ada 1.000 pelanggaran selama 2022 yang tertangkap ETLE statis.

Dengan adanya penerapan ETLE, seluruh pengendara diharapkan tetap dapat mematuhi seluruh peraturan lalu lintas. Sehingga risiko kelalaian akibat berkendara bisa diminimalisasi. **

JAKARTA, Eranasional.com – Polisi Lalu Lintas (Polantas) akan kembali melakukan penegakan hukum tilang secara manual jika pelanggaran para pengguna jalan masih tinggi dan tidak muncul kesadaran untuk mematuhi aturan.

“Kalau masyarakatnya tidak memiliki kesadaran, maka penegakan hukum dengan kehadiran polisi dengan penegakkan hukumnya secara manual akan kita munculkan lagi, sambil kita lengkapi fasilitas untuk E-TLE di lapangan,” kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi di NTMC, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Ungkap Firman, sejak Polri memberlakukan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), belum terlihat peningkatan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berkendara di jalan raya.

Justru, kata Firman, guna menghindari tilang elektronik, para pengguna kendaraan bermotor mengakalinya dengan mencopot atau bahkan mengganti pelat nomor kendaraan mereka.

Menurut Firman, meski ada pelanggaran sejak pihaknya meniadakan tilang manual, jajaran Polantas tidak tinggal diam. Meski tidak bisa menilang pelanggar itu, Firman menyebut, pihaknya tetap memberikan teguran.

“Kalau kita akan tetap memberikan teguran, bahkan untuk potensi yang langkahnya bisa fatal, kita harus memberikan peringatan-peringatan,” ucap Firman.

Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Polda Metro Jaya kembali menerapkan tilang secara manual untuk jenis pelanggaran tertentu.

Tilang manual tersebut menyasar pelanggaran seperti memalsukan atau melepas pelat nomor polisi, balap liar, dan menggunakan knalpot bising.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, pemberlakuan tilang manual tersebut dilakukan agar para pengemudi nakal yang bermaksud menyiasati tilang elektronik tetap bisa ditindak.

“Untuk tilang manual diberlakukan untuk yang memalsukan nopol dan melepas nopol, balapan liar dan knalpot brong. Itu saja pelanggaran-pelanggarannya,” jelas Latif, Selasa (6/12/2022).

Kota Pekalongan – Sebanyak 900 pengguna kendaraan di Kota Pekalongan ditilang dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam kurun waktu 10 hari, yakni dari tanggal 1-10 Maret 2022 atau saat digelar Operasi Keselamatan  Lalu Lintas Candi Tahun 2022.

“Dalam 10 hari kami sudah menjaring sekitar 900an pelanggaran. Pelanggaran didominasi tidak memakai helm saat berkendara dan bonceng dua,” kata Kapolres Pekalongan Kota AKBP Wahyu Rohadi, melalui Kasatlantas Polres Pekalongan Kota AKP Tri Handayani, Jumat (11/3/2022).

“Dalam sistem ETLE itu langsung tercapture dengan kamera, baik yang dipasang di simpul-simpul titik traffuc light, helm petugas kepolisian Satlantas maupun mobil patroli Go Sikap,” tambahnya.

Meski kegiatan tilang secara stationer ataupun patroli lainnya di lokasi tidak ada, AKP Tri menghimbau kepada masyarakat untuk selalu tertib menaati peraturan lalu lintas.

“Para pengendara motor tidak menggunakan knalpot brong, hindari penggunaan kendaraan angkutan Over Dimension Over Loading atau ODOL, dan selalu mematuhi protokol kesehatan di tengah masa pandemi Covid-19,” tutur Kasatalantas.

“Jelang Operasi Ketupat Candi, mulai sekarang masyarakat harus benar-benar mempersiapkan, jangan sampai memberikan efek tidak nyaman kepada pengguna jalan lain,” imbuhnya.

“Taati peraturan lalu lintas untuk menekan sekecil mungkin angka kecelakaan. Kalau ditemukan pelanggaran di tempat, kami akan membikin himbauan secara humanis agar mereka mengganti dengan knalpot yang standar,” imbaunya.

Pada kesempatan yang sama, Operasi Keselamatan  Lalu Lintas Candi Tahun 2022 juga mengggelar vaksinasi untuk sopir maupun penumpang angkutan di kawasan terminal bus Kota Pekalongan.

“Kegiatan ini adalah sinergitas antara Polres Pekalongan kota bersama Bidang Perhubungan Provinsi, guna memberikan pelayanan vaksin kepada para sopir dan awak angkutan serta donor darah dari petugas gabungan,” kata Kasaltlantas.

“Kita ajak para sopir dan awak angkutan, untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. Alhamdulilah mereka antusias,” lanjutnya.

Lebih lanjut, kasat Lantas mengajak kepada warga agar tak abai dalam protokol kesehatan karena saat ini pandemi Covid-19 masih ada.

“Meski sudah divaksin kita tidak boleh abai terhadap prokes, selalu taati dan patuhi protokol kesehatan dimanapun berada,” tandasnya.

Pada kegiatan tersebut, petugas juga memberikan bansos keselamatan lalu lintas kepada warga, dimana secara acak warga diberikan bantuan sosial. (em-aha)

ERANASIONAL.COM | Mendukung Program Presisi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit, Korlantas Polri membuat empat program unggulan yang disampaikan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono dalam Rakernis Fungsi Lalu Lintas T.A 2021 yang dilaksanakan di Gedung Graha Bhara Daksa Pusdiklantas, Serpong Banten.

Kakorlantas mengatakan empat program unggulan yang ini nantinya akan segera diwujud konkretkan untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. Pertama adalah masalah pelayanan publik di bidang penegakan hukum dikenal dengan ETLE (elektronic traffic law enforcement).

“Ke depan penindakan hukum semua dengan menggunakan mesin. Untuk ETLE kemungkinan berkembang terus, hingga akhir tahun program ini akan terus dijalankan,” ujar Kakorlantas, Rabu 10/3/2021.

Kakorlantas menambahkan program seratus hari berikutnya adalah SIM perpanjangan SIM A dan C. Nantinya masyarakat cukup mengakses dengan aplikasi dari rumah saja dan SIM akan diantar sampai di rumah. Begitu pula program ujian tulis untuk SIM baru secara daring.

“Rencananya ini kita akan launching pada bulan April. Kita akan terus bekerja keras untuk mewujudkan ini secara cepat,” ujar Kakorlantas.

Yang keempat adalah Samsat Digital Nasional, yang akan dilaunching pada akhir April.

Sebelum lebaran harapan kita sudah bisa diselesaikan, itu program-program unggulan yang kita sampaikan. Mudah-mudahan di program seratus hari ini ke depan bisa tercapai seratus persen. Dan masyarakat bisa menikmati pelayanan polri yang lebih baik ke depan dan menuju Polri Presisi” ucap Kakorlantas.

Acara Rakernis Fungsi Lalu Lintas T.A 2021 dibuka oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit, dan dihadiri oleh Kalemdiklat Polri Komjen Ryco Amelza, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andriyanto, Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono, Dirjen Hubdat Budi Setyadi, Dirut PT. Jasa Raharja Budi Rahardjo, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany dan para Dirlantas Polda seluruh Indonesia.

(Red/hum).