Bantahan tersebut mengemuka dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi Pemkab Pekalongan di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (13/8/2026).

Saksi Wahyu Kuncoro mengungkap uang itu tidak diserahkan langsung kepada Fadia, melainkan dititipkan kepada Pj Sekda Kabupaten Pekalongan saat itu, Edy Herijanto.

Fadia memanfaatkan kesempatan bertanya kepada saksi untuk memastikan fakta pengiriman uang tersebut.

Bupati Pekalongan nonaktif itu mencecar Wahyu mengenai keberadaan uang Rp11 juta yang ramai disorot dalam persidangan.

“Pak Wahyu datang di ulang tahun saya, ya, yang katanya diminta Rp11 juta? Dan uang itu dikasihkan ke saya di situ?” cecar Fadia di ruang sidang.

“Tidak, Bu. Acara ulang tahun itu sudah ada kepanitiaannya dengan koordinator Pj Sekda. Jadi, uang Rp11 juta saya titipkan ke Pj Sekda (Edy Herijanto),” jawab saksi Wahyu di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Rightmen M.S. Situmorang.

Wahyu menguraikan, dirinya sengaja menyiapkan nominal unik sebesar Rp11 juta untuk membedakan dengan pemberian tamu lainnya.

Ia juga bercerita saat kejutan diberikan, dirinya sedang berada di luar ruangan karena merokok hingga lampu tiba-tiba dipadamkan panitia.

Selain meluruskan soal uang ulang tahun, Fadia juga menanyakan apakah dirinya pernah menagih atau memarahi pejabat terkait setoran uang Lebaran dan akhir tahun. Saksi Wahyu pun tegas menjawab tidak pernah menerima pemaksaan dari terdakwa.

“Apakah saya pernah tanya ‘Pak Wahyu kenapa enggak ngasih uang Lebaran atau uang akhir tahun?’ Pernah saya marahin begitu?” tanya Fadia. “Tidak, Bu. Betul,” jawab saksi Wahyu singkat.

Fadia menegaskan di ruang sidang bahwa dirinya tidak pernah meminta-minta uang kepada bawahannya.

Mengenai acara di Guci, Fadia menyebut kegiatan tersebut murni kejutan dari jajaran panitia yang dikordinatori Pj Sekda, sebab biasanya ia merayakan ulang tahun di luar daerah bersama keluarga.

Dalam persidangan ini, Fadia Arafiq diadili atas perkara dugaan korupsi pengaturan penyediaan tenaga alih daya (outsourcing) serta penerimaan gratifikasi di Pemkab Pekalongan periode 2021–2026.

Persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang masih terus berjalan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lanjutan.

Penyidik lembaga antirasuah tersebut dilaporkan memeriksa belasan saksi secara maraton guna mengumpulkan bukti baru. Proses pemeriksaan bertahap ini meminjam salah satu fasilitas ruangan milik pihak kepolisian setempat.

Kepastian mengenai agenda pemeriksaan ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi, saat ditemui wartawan di Mapolres setempat, Rabu (17/6/2026).

Kapolres membenarkan, bahwa markasnya tengah memfasilitasi aktivitas pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Kendati demikian, ia menegaskan posisi jajarannya dalam agenda tersebut murni hanya mendukung kebutuhan operasional logistik tempat saja.

“Hari ini sedang dilaksanakan pemeriksaan lanjutan kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Polres Pekalongan Kota hanya diminta menyediakan tempat untuk dilakukan pemeriksaan,” ujar AKBP Riki Yariandi.

Kapolres menambahkan, bahwa koordinasi resmi telah dilakukan oleh pihak KPK sebelum agenda pemeriksaan tambahan ini dilangsungkan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah aparatur sipil negara dan pegawai dari Pemkab Pekalongan tampak hadir memenuhi panggilan. Menurut jadwal koordinasi, rangkaian pemeriksaan ini akan difasilitasi hingga tanggal 19 Juni 2026.

“Yang pasti ada beberapa saksi dari pegawai Pemkab Pekalongan yang satu per satu berdatangan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan oleh teman-teman KPK. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, dan kami melakukan sterilisasi area agar prosesnya kondusif,” tambahnya.

Secara keseluruhan, terdapat 14 saksi dari berbagai unsur strategis yang dipanggil oleh penyidik KPK pada Rabu (17/6/2026). Mereka berasal dari kalangan anggota legislatif, pengurus partai politik, instansi pemerintahan, pihak BPJS, hingga sektor swasta.

Pemeriksaan masif ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq.

Di sisi lain, tim kuasa hukum Fadia Arafiq memastikan bahwa kliennya akan tetap bersikap kooperatif selama proses hukum berjalan. Fadilah Diani Putri selaku perwakilan LNP Law Firm Jakarta menyebut pihaknya berkomitmen menghormati seluruh tahapan penyidikan.

Tim hukum bahkan bersiaga penuh mendampingi sejumlah nama dari lingkaran terdekat Fadia yang ikut dipanggil.

“Yang kami dampingi saat ini lebih dari lima orang, dan pemeriksaannya seputar outsourcing. Tim kuasa hukum juga bersiaga memberikan pendampingan kepada sejumlah pembantu dan tenaga pendukung yang turut dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Polres,” kata Fadilah.

Menurut analisis Fadilah, materi pemeriksaan yang dilayangkan penyidik sejauh ini masih berupa klarifikasi atas dokumen-dokumen sebelumnya.

Ia menilai belum ada hal yang bersifat sangat signifikan atau krusial dari hasil tanya jawab para saksi tersebut. Agenda ini lebih difokuskan untuk mencocokkan keterangan yang sudah diperoleh dari pemeriksaan Fadia terdahulu.

“Tidak ada yang signifikan, hanya untuk konfirmasi dan tanya jawab saja karena dari pemeriksaan Ibu Fadia maupun saksi lain diperlukan klarifikasi. Perkembangannya masih dalam penyidikan. Alhamdulillah, ibu sehat dan masih menjalani pemeriksaan,” tutur Fadilah dengan optimistis.

Kuasa hukum Fadia menegaskan bahwa fokus pendampingan mereka saat ini dibatasi hanya untuk klien utama serta jaringan internalnya saja.

Pihaknya mengaku tidak memiliki kapasitas untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pemeriksaan saksi di luar lingkaran Fadia. Tim hukum berharap proses hukum objektif ini bisa segera tuntas secara terang benderang. (em-aha)

Tak hanya kantor bupati, ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Pekalongan juga tampak telah dipasangi segel merah putih bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK” dengan tanda tangan penyidik bertanggal hari ini.

Aksi penyegelan ini rupanya meluas ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu yang dikonfirmasi telah disegel adalah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru) Kabupaten Pekalongan.

Langkah ini dilakukan menyusul diamankannya Bupati Fadia Arafiq oleh tim lembaga antirasuah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa bupati dan beberapa pihak terkait telah dibawa ke Jakarta.

“Benar, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, salah satunya bupati. Saat ini sedang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Budi, Selasa pagi.

Di sisi lain, kondisi berbeda terlihat di ruang kerja Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman. Hingga berita ini diturunkan, ruangan tersebut tidak terlihat disegel oleh tim KPK.

Saat dikonfirmasi, Sukirman mengaku belum mendapatkan informasi detail mengenai operasi senyap yang menjerat rekan kerjanya tersebut. Ia berdalih masih menjalankan tugas di kantor gubernur saat peristiwa terjadi.

“Belum, belum mengetahui. Kita cek dulu ya, saya belum tahu. Infonya apa, saya belum dapat laporan,” ujar Sukirman singkat.

Senada dengan Wabup, Asisten II Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, juga belum bisa memberikan keterangan resmi lantaran sedang berada di luar kota dalam agenda kegiatan di Sukoharjo.

Hingga saat ini, pihak KPK belum memberikan rincian terkait kasus dugaan korupsi apa yang memicu OTT tersebut. Pemeriksaan intensif direncanakan akan dilakukan di markas KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. (em-aha)

Dilansir dari Kompas.com, kabar penangkapan ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia membenarkan bahwa pihak lembaga antirasuah tersebut tengah melakukan kegiatan penindakan di wilayah Pekalongan.

“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, salah satunya Bupati,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).

Budi menjelaskan, setelah terjaring operasi di lapangan, Fadia Arafiq beserta sejumlah pihak lainnya langsung digiring menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih.

Namun, aktivitas pemeriksaan di wilayah Pekalongan tampaknya masih terus bergulir. Informasi yang dihimpun Eranasional, sejumlah pejabat Pemkab Pekalongan dikabarkan tengah diperiksa oleh KPK di Mapolresta Kota Pekalongan.

Dalam pantauan Eranasional di lokasi,terlihat tiga mobil berpelat merah milik Pemkab Pekalongan terparkir di halaman Mapolresta Kota Pekalongan, masing-masing bernomor polisi G 84 B, G 1269 XB, dan G 129 XB.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai kasus dugaan korupsi yang menjerat orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan tersebut.

Budi juga belum mengungkapkan jenis barang bukti maupun nominal uang yang berhasil disita dalam operasi senyap ini. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPR RI periode 2019-2024 Puan Maharani tercatat sebagai pejabat wanita terkaya di Indonesia. Nilai kekayaannya Rp397 miliar lebih.

Di urutan kedua pejabat wanita di Indonesia terkaya adalah Angela Herliani Tanoesoedibjo atau Angela Tanoesoedibjo yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf). Dan ketiga adalah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

Berikut rincian kekayaan yang dimiliki tiga pejabat negara wanita terkaya di Indonesia tersebut:

1. Puan Maharani – Ketua DPR RI

Ketua DPP PDIP ini melaporkan harta kekayaannya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Desember 2021 sebesar Rp397.569.636.588, dengan rincian:

a. Tanah dan Bangunan senilai Rp149.895.172.900 terdiri dari 78 bidang tersebar di beberapa lokasi yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Denpasar, Klungkung, Badung, Gianyar, Bangli, Tabanan, Depok dan Bogor.

b. Alat Transportasi dan Mesin sebesar Rp1.530.000.000 yang terdiri dari 9 unit mobil dan 1 unit motor. Kendaraan termahal yang dimiliki putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini adalah mobil Toyota Land Cruiser Jeep Tahun 2008, Hasil Sendiri senilai Rp400.000.000.

c. Harta Bergerak lainnya Rp5.000.000.000.

d. Surat Berharga Rp208.207.260.702.

e. Kas dan Setara Kas Rp73.509.101.832.