Hal tersebut disampaikan Fadli Zon saat menghadiri pembukaan Grand Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI 2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, Minggu 23 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut diikuti peserta yang merupakan perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia.

Fadli mengapresiasi MPR RI yang dinilai konsisten merawat tradisi pemahaman kebangsaan melalui penyelenggaraan LCC 4 Pilar.

Menurutnya, kehadiran para pelajar dari berbagai daerah menjadi gambaran nyata keberagaman Indonesia sekaligus menunjukkan kuatnya semangat kebangsaan di kalangan generasi muda.

“Penyelenggaraan LCC 4 Pilar ini memiliki arti penting jika kita tinjau dari sudut pandang kebudayaan. Sebab, empat pilar kebangsaan ini bukan sekadar dokumen hukum politik atau norma ketatanegaraan formal saja, tetapi juga puncak-puncak kebudayaan kita,” kata Fadli.

Ia bahkan mengusulkan agar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia turut ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Fadli, secara historis Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan titik awal yang melahirkan Indonesia sebagai negara merdeka.

“Kalau bisa jadi lima pilar. Salah satunya yang mungkin kita agak terlupa ketika menyusun ini adalah Proklamasi. Ini harusnya menjadi pilar pertama dari negara kita, karena tanpa Proklamasi ini empat pilar yang lain tidak ada,” ujarnya.

Fadli menjelaskan, setelah Proklamasi, empat pilar lainnya memiliki posisi fundamental dalam membangun kehidupan bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Eranasional.com – Politikus Gerindra, Fadli Zon, meminta Keppres Nomor 2 Tahun 2022 soal Serangan Umum 1 Maret 1949 direvisi. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menilai permintaan Fadli Zon tersebut berlebihan.

“Saya kira nggak perlu direvisi, saya kira Fadli Zon terlalu berlebihan merespons Keppres ini. Kalau mau objektif di perdebatkan ada beberapa substansi saya kira, menjadikan Keppres itu makin clear tidak seperti yang dibayangkan Fadli Zon,” kata Syaiful kepada wartawan, Sabtu (5/3).

Syaiful mengatakan bahwa dalam Keppres inisiator serangan adalah Menteri Pertahanan kala itu, Sri Sultan Hamengku Bowono. Menurutnya, tidak ada yang perlu diperdebatkan.

“Beberapa substansi yang objektif itu yang pertama, Keppres ini sudah jelas ditegaskan di situ inisiatornya pak Sri Sultan lalu diperintahkan inisiasi ini, lalu disampaikan Pak Jenderal Soedirman dan disetujui oleh Soekarno-Hatta. Jadi clear, jadi pada konteks substansi nggak ada yang perlu diperdebatkan dan nggak ada penyelewengan menyangkut soal sejarah apa yang disampaikan Fadli Zon,” ujarnya.

Syaiful mengatakan bahwa Fadli Zon seolah ingin menarik Soeharto, padahal kala itu Soeharto bukan inisiator.

“Fadli Zon seolah-olah ingin menarik posisi Soeharto yang jadi presiden dan dikonteks kan pada masa lampau ketika 1 Maret saat itu, padahal waktu itu posisi Soeharto bukan sebagai inisiator dan bukan sepenuhnya sebagai pelaksana lapangan juga,” ujarnya.

“Karena kalau kita buka sejarah, kalau dalam sejarah kan Soeharto kebagian menjaga wilayah Barat, wilayah Timur oleh Letkol Bambang dan wilayah mana lagi oleh siapa lagi gitu, jadi memang tidak relevan, jadi apa yang permintaan dari Fadli Zon tidak relevan, menarik seolah-olah pak Soeharto sudah jadi presiden saat itu,” sambung Syaiful.

Syaiful mengatakan bahwa Soeharto kala itu berpangkat Letkol sebagai pelaksana di lapangan.

“Waktu itu ya memang tokohnya Sri Sultan dan Jenderal Soedirman, level Soeharto kan saat itu sama dengan Letkol Bambang sebagai pelaksana di lapangan. Jadi cara pandang Fadli Zon yang menarik seolah-olah Soeharto sudah jadi Presiden waktu itu, itu nggak kontekstual malahan, dan nggak ada yang disebut penggelapan sejarah, faktanya memang inisiatornya Sri Sultan bukan Soeharto dan itu tanggung jawab sepenuhnya pak Jenderal Soedirman. Menurut saya Fadli Zon ngada-ngada aja, apa yang dia sampaikan nggak relevan,” kata Syaiful.