Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menempuh upaya hukum kasasi karena tidak terima atas putusan majelis hakim.

Diketahui Haris dan Fatia merupakan terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.

“Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur langsung menyatakan kasasi,” ujar Plh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Herlangga Wisnu Murdianto melalui siaran pers, Senin 8 Januari 2024.

Herlangga menjelaskan langkah tersebut sesuai dengan Akta Permintaan Kasasi Nomor: 02/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Januari 2024 untuk perkara Haris Azhar dan Akta Permintaan Kasasi Nomor: 03/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Januari 2024 untuk perkara Fatia Maulidiyanti.

Pihaknya pun segera menyiapkan memori kasasi terhadap perkara tersebut.

Haris dan Fatia divonis bebas karena dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa dalam Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 14 ayat 2 jo Pasal 15 UU 1/1946, dan Pasal 310 KUHP.

Keduanya divonis bebas dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kami pikir-pikir majelis hakim,” kata jaksa usai mendengarkan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 8 Januari 2024.

Menurut hakim, Haris dan Fatia dinilai tak terbukti bersalah sebagaimana tuntutan jaksa.

Majelis hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak dan martabat keduanya.

Mendengar vonis itu, Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan pikir-pikir sebelum memutuskan langkah hukum selanjutnya merespons vonis bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kami pikir-pikir majelis hakim,” kata jaksa usai mendengarkan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 8 Januari 2024.

Dalam pembacaan putusan, Hakim menilai Haris dan Fatia tak terbukti bersalah sebagaimana tuntutan jaksa.

Majelis hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak dan martabat keduanya. (*)

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dakwaan terhadap Haris dan Fatia tidak terbukti.

“Memutuskan, menyatakan Terdakwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan salah,” ucap Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 8 Januari 2024.

“Membebaskan Terdakwa Haris Azhar,” sambung Majelis Hakim.

Selain itu, Majelis Hakim juga memerintahkan agar nama baik Haris Azhar direhabilitasi karena seluruh dakwaan tidak terbukti.

sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Haris Azhar hukuman penjara selama 4 tahun. Haris Azhar dianggap terbukti bersalah dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, menyatakan Haris Azhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,” kata Jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jaktim, Senin, 13 November 2023 lalu.

Di dalam kasus ini, Haris Azhar didakwa mencemarkan nama baik Luhut dan didakwa telah mencemarkan nama baik Luhut melalui podcast berjudul ‘Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam’ yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar.

Jaksa mengatakan, hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’.

Dalam video tersebut, narasumbernya adalah Fatia Maulidiyanti dan Owi. Jaksa mengatakan Fatia dan Haris memiliki maksud mencemarkan nama baik Luhut.

Fatia Maulidiyanti juga divonis bebas

Seperti Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti juga divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Jaktim.

“Memutuskan, menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah,” ucap Ketua Majelis Hakim PN Jaktim, Senin, 8 Januari 2024.

“Membebaskan Terdakwa,” lanjut Hakim.

Majelis Hakim menilai seluruh dakwaan yang disangkakan kepada Fatia tidak terbukti.

Hakim juga memerintahkan agar merehabilitasi nama baik Fatia Maulidiyanti. (*)

“Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, menyatakan Haris Azhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Menghukum Haris Azhar untuk menjalani pidana penjara selama empat tahun,” kata Jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (13/11/2023).

Haris Azhar juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Haris Azhar bersalah telah melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa mengatakan hal yang memberatkan Haris Azhar yaitu tidak mengakui perbuatan, berlindung seolah-olah mengatasnamakan pejuang lingkungan hidup, hingga tidak sopan di persidangan. Dan, tidak ada hal meringankan baginya.

Dalam kasus ini, Haris Azhar dan didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan melalui podcast berjudul ‘Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam’ yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar.

Adapun hal yang dibahas dalam video channel YouTube tersebut adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’.

JAKARTA, Eranasional.com – Aktivis HAM Haris Azhar akhirnya meminta maaf kepada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait julukan ‘Lord’ kepada sang menteri.

Haris Azhar menyampaikan permohonan maafnya saat persidangan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut dengan terlapor Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023).

Haris Azhar menegaskan dirinya tidak berniat menyerang pribadi Luhut Binsari Pandjaitan. Dia meminta maaf jika Luhut merasa terserang secara pribadi.

“Pak Luhut, saya tidak ada niat menyerang pribadi bapak. Bahwa bapak merasa terserang secara pribadi, saya minta maaf,” kata Haris Azhar.

Haris Azhar kemudian menceritakan alasan dirinya membuat konten YouTube yang di kemudian hari dipermasalahkan Luhut. Bahkan, kata Haris Azhar, dirinya mendapat teguran terkait kontennya itu.

“Sebelum Pak Luhut menegur saya, ada yang lebih dulu menegur saya dan saya temui orangnya untuk berdiskusi dua hari dua malam dengan orang tersebut,” ujarnya.

“Tapi kenapa poin tersebut, ini terkait dengan kepentingan publik. Bapak punya histori kita personal, tapi saya juga punya historisitas terhadap apa yang saya kerjakan, terutama soal Papua,” sambung Haris Azhar.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dirinya tidak terima diberi julukan ‘Lord’ hingga penjahat oleh Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Luhut menyatakan itu saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus pencemaran nama baiknya dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023).

Untuk diketahui, Haris Azhar didakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan pencemaran nama baik itu disebarkan Haris Azhar melalui akun YouTube-nya dengan judul video ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada1! >NgeHAMtan’.

Adapun yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’.

Ada pun di dalam video tersebut selaku narasumber adalah Fatia Maulidiyanti. Jaksa menilai Haris Azhar dan Fatia memiliki maksud mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Jaksa, perkataan Haris Azhar dan Fatia Mauliyanti dalam video tersebut memuat pencemaran nama baik sang menteri. Salah satu kalimat yang disorot terkait pertambangan di Papua.