Dalam perkembangan terbaru, penyidik memeriksa tujuh perusahaan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) sekaligus Koordinator Penyidik Tim 9, Rudi Margono, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah perusahaan yang diduga menggunakan jasa hukum Don Ritto (DR) dalam penanganan perkara di lingkungan Jampidsus.

Informasi tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidikan yang tengah berlangsung.

Pernyataan itu disampaikan Rudi kepada awak media di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Kamis (30/7/2026).

Menurut Rudi, perusahaan-perusahaan yang dipanggil merupakan pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan penggunaan jasa hukum terkait penanganan perkara di Jampidsus.

Aspek tersebut kini menjadi salah satu fokus penyidikan Tim 9.

“Dalam perkembangan penanganan perkara ini, kami telah memeriksa sejumlah perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa terkait penanganan perkara di Jampidsus,” ujar Rudi Margono.

Ia menjelaskan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menelusuri dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam pusaran kasus korupsi dan TPPU yang tengah diusut penyidik.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena proses penahanan berlangsung hingga larut malam sehingga petugas bertindak dalam situasi yang terburu-buru.

“Terkait rompi tadi, kami mohon maaf karena prosesnya berlangsung terburu-buru dan sudah malam,” ujar Rudi Margono di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (24/7/2026) malam.

Saat meninggalkan Gedung Kejagung, Febrie tampak mengenakan kemeja batik, bukan rompi tahanan khas Kejagung yang lazim dikenakan para tersangka.

Selanjutnya, ia langsung dikawal menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Rudi memastikan Febrie telah resmi ditahan untuk masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung sejak 24 Juli 2026, dan ditempatkan di Rutan KPK.

“Saudara FA telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 24 Juli 2026, di Rutan KPK,” kata Rudi.

Ia juga menjelaskan alasan Kejagung menempatkan Febrie di Rutan KPK. Menurutnya, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan rekam jejak Febrie yang selama ini menangani berbagai perkara besar saat masih bertugas di Korps Adhyaksa.

“Banyak yang bertanya mengapa ditempatkan di KPK. Kami mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan pernah menangani sejumlah kasus besar selama bertugas,” ujar Rudi. []

Selain Febrie, penyidik juga menetapkan Don Ritto dari unsur swasta sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono menjelaskan bahwa hingga kini belum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap sehingga status kepegawaian Febrie belum berubah.

“Masih bertugas di Kejaksaan Republik Indonesia. Iya, masih menerima gaji karena belum ada putusan,” ujar Rudi Margono di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (24/7).

Rudi menambahkan, proses pemeriksaan etik terhadap Febrie baru akan dilakukan setelah penanganan perkara pidananya selesai.

“Iya, proses etik menunggu proses pidana,” katanya.

Sebelumnya, Kejagung menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas pelimpahan penanganan perkara dari Kepolisian.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan ketiga Sprindik tersebut mencakup dugaan korupsi dan TPPU dalam perkara PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik PLN yang diduga menyebabkan blackout, serta kasus PT Asabri.

Dalam penyidikan tersebut, Kejagung telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Don Ritto dan Febrie Adriansyah.

Penyidik menduga Don Ritto terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil korupsi.

Sementara itu, Febrie diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan/atau TPPU yang berkaitan dengan proses penanganan hukum terhadap oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri maupun perkara korupsi lainnya.

Untuk menangani perkara tersebut, Kejagung membentuk tim khusus yang beranggotakan sembilan jaksa senior. Sebagian besar anggota tim diketahui pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kejagung menegaskan para jaksa tersebut bekerja secara profesional dan tidak menunjukkan sikap resistensi terhadap penanganan perkara yang menjerat Febrie.

Perkembangan terbaru, Kejagung kembali menerbitkan Sprindik baru guna menyelidiki dugaan TPPU yang berkaitan dengan temuan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai senilai Rp543 miliar di rumah Febrie.

Menurut Anang, Sprindik tersebut diterbitkan Tim 9 setelah menerima barang bukti berupa emas dan uang tunai yang sebelumnya diserahkan oleh Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.

“Kejaksaan Agung telah mempelajari perkara tersebut sehingga terbit Surat Perintah Penyidikan baru khusus TPPU dengan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tanggal 20 Juli 2026,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7). []