Namun, pihak Febrie membantah keras tudingan tersebut. Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, menegaskan kliennya tidak pernah menerima uang sebagaimana yang disebut dalam persidangan.

Menurut Febri, munculnya informasi tersebut berawal dari pemaknaan yang tidak utuh terhadap pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan.

“Kami menyebutnya kekeliruan informasi ini, itu dimulai dari ketika pertimbangan hakim praperadilan itu diambil sebagian saja,” ujar Febri saat ditemui di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (4/9/2026).

Dia menjelaskan, keterangan Tan Kian dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) justru menyebut uang tersebut diserahkan kepada Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho.

Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, Tan Kian pertama kali mengetahui persoalan pemberian uang itu dari seseorang bernama Lucy.

Sosok tersebut, kata dia, tidak memiliki hubungan dengan Febrie Adriansyah.

“Tan Kian justru mengatakan dia pertama kali disampaikan oleh seseorang yang bernama Lucy, seseorang yang bernama Lucy yang orang tersebut tidak dikenal sama sekali oleh Pak FA,” katanya.

Setelah mendapat informasi tersebut, Tan Kian kemudian berkomunikasi dengan Ferry Boboho.

Febri menyebut keterangan dalam BAP Tan Kian menunjukkan bahwa uang tersebut diberikan kepada Ferry.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena proses penahanan berlangsung hingga larut malam sehingga petugas bertindak dalam situasi yang terburu-buru.

“Terkait rompi tadi, kami mohon maaf karena prosesnya berlangsung terburu-buru dan sudah malam,” ujar Rudi Margono di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (24/7/2026) malam.

Saat meninggalkan Gedung Kejagung, Febrie tampak mengenakan kemeja batik, bukan rompi tahanan khas Kejagung yang lazim dikenakan para tersangka.

Selanjutnya, ia langsung dikawal menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Rudi memastikan Febrie telah resmi ditahan untuk masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung sejak 24 Juli 2026, dan ditempatkan di Rutan KPK.

“Saudara FA telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 24 Juli 2026, di Rutan KPK,” kata Rudi.

Ia juga menjelaskan alasan Kejagung menempatkan Febrie di Rutan KPK. Menurutnya, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan rekam jejak Febrie yang selama ini menangani berbagai perkara besar saat masih bertugas di Korps Adhyaksa.

“Banyak yang bertanya mengapa ditempatkan di KPK. Kami mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan pernah menangani sejumlah kasus besar selama bertugas,” ujar Rudi. []

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, mengatakan pihaknya sebelumnya telah melayangkan surat panggilan pertama kepada Febrie untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu (22/7/2026). Namun, panggilan tersebut tidak dihadiri oleh yang bersangkutan.

“Yang pertama tidak hadir. Hari ini kami kembali melayangkan panggilan kedua kepada yang bersangkutan,” ujar Rudi di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Menurut Rudi, apabila Febrie kembali mengabaikan panggilan pemeriksaan, penyidik memiliki kewenangan untuk menghadirkannya secara paksa sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Apabila yang bersangkutan kembali tidak hadir, sesuai Pasal 28 KUHAP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang dapat melakukan upaya paksa untuk menghadirkannya. Hingga saat ini, proses penanganan perkara mantan Jampidsus tetap berjalan,” tegasnya.

Diketahui, Febrie Adriansyah bersama Don Ritto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penetapan status tersangka dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Selanjutnya, penanganan perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Dalam pengembangan kasus itu, Kejagung juga telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru yang berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febrie.

Sebelumnya, penyidik Polri menggeledah sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk rumah Febrie di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dari penggeledahan itu, penyidik menyita berbagai barang bukti berupa 74 kilogram emas serta uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura.

Nilai keseluruhan barang bukti yang diamankan diperkirakan mencapai Rp476 miliar.

Belakangan diketahui, rumah tersebut disebut-sebut telah digunakan oleh Don Ritto sebagai kantor operasional sebuah yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. []

Selain Febrie, penyidik juga menetapkan Don Ritto dari unsur swasta sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono menjelaskan bahwa hingga kini belum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap sehingga status kepegawaian Febrie belum berubah.

“Masih bertugas di Kejaksaan Republik Indonesia. Iya, masih menerima gaji karena belum ada putusan,” ujar Rudi Margono di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (24/7).

Rudi menambahkan, proses pemeriksaan etik terhadap Febrie baru akan dilakukan setelah penanganan perkara pidananya selesai.

“Iya, proses etik menunggu proses pidana,” katanya.

Sebelumnya, Kejagung menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas pelimpahan penanganan perkara dari Kepolisian.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan ketiga Sprindik tersebut mencakup dugaan korupsi dan TPPU dalam perkara PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik PLN yang diduga menyebabkan blackout, serta kasus PT Asabri.

Dalam penyidikan tersebut, Kejagung telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Don Ritto dan Febrie Adriansyah.

Penyidik menduga Don Ritto terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil korupsi.

Sementara itu, Febrie diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan/atau TPPU yang berkaitan dengan proses penanganan hukum terhadap oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri maupun perkara korupsi lainnya.

Untuk menangani perkara tersebut, Kejagung membentuk tim khusus yang beranggotakan sembilan jaksa senior. Sebagian besar anggota tim diketahui pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kejagung menegaskan para jaksa tersebut bekerja secara profesional dan tidak menunjukkan sikap resistensi terhadap penanganan perkara yang menjerat Febrie.

Perkembangan terbaru, Kejagung kembali menerbitkan Sprindik baru guna menyelidiki dugaan TPPU yang berkaitan dengan temuan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai senilai Rp543 miliar di rumah Febrie.

Menurut Anang, Sprindik tersebut diterbitkan Tim 9 setelah menerima barang bukti berupa emas dan uang tunai yang sebelumnya diserahkan oleh Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.

“Kejaksaan Agung telah mempelajari perkara tersebut sehingga terbit Surat Perintah Penyidikan baru khusus TPPU dengan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tanggal 20 Juli 2026,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7). []

Febri mengungkapkan hal itu saat menjadi saksi perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) yang menjerat SYL.

Semula, hakim Fahzal Hendri mendalami peran Febri Diansyah saat mendampingi SYL dalam proses penyelidikan di KPK. Kepada eks juru bicara KPK itu Hakim pun menggali penerimaan atas pendampingan hukum tersebut.

“Berapa menerima honor?” tanya Hakim Fahzal dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).

Dia merinci bahwa honorarium itu dibagi kepada tim hukum yang turut mendampingi SYL. Febri menuturkan, honorarium yang diterima Visi Law Office itu mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. Hakim Fahzal lalu kembali meminta Febri mengungkap nominal honor yang ia terima.

“Berapa Pak nilainya? tanya hakim.

“Apakah tepat saya sampaikan di sini Yang Mulia?” ujar Febri bertanya balik.

Fahzal lalu menjelaskan bahwa hakim diperbolehkan menanyakan apapun untuk mencari kebenaran materiil dan pertanyaan itu wajib dijawab oleh saksi.

“Ya karena kalau penuntut umum yang tanya, ndak perlu dijawab, penasihat hukum bertanya ndak perlu dijawab, tapi kalau hakim bertanya, harus dijawab,” ucap Fahzal.

Dia mengutip Pasal 165 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mempersilakan Hakim bertanya apapun kepada saksi.

Hakim Fahzal juga menekankan bahwa berapa pun nominal yang diterima Febri Diansyah tidak ada salahnya sepanjang sesuai kesepakatan.

“Itu hak saudara, tidak melanggar Undang-undang kok itu, silakan jawab” timpal Hakim Fahzal.

Setelah dijelaskan, Febri pun mengungkap nominal honorarium sejumlah Rp 800 juta untuk mendampingi SYL dalam proses penyelidikan di KPK.

“Pada saat itu ditahap penyelidikan yang disepakati nominalnya adalah Rp 800 juta,” kata managing partner Visi Law Office itu.

“Rp 800 juta, wajarlah, advokat nerima itu,” ucap Fahzal menimpali.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan Direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, dia diperiksa untuk mengetahui aliran uang dari SYL.

“Untuk makin mengungkap aliran uang dari terdakwa Syahrul Yasin Limpo dkk. Dia diperiksa Senin 3 Juni 2024, bertempat di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, tim jaksa akan hadirkan saksi-saksi, Febri Diansyah (Advokat),” jelas Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulisnya dikutip dari CNNIndonesia, Senin 3 Juni 2024.

Saat dikonfirmasih, Febri mengaku akan memenuhi pemanggilan tersebut

Sebelumnya Febri pernah diperiksa tim penyidik KPK. Dengan kata lain, ia merupakan bagian dari saksi di dalam berkas. Febri pun pernah dicegah KPK bepergian ke luar negeri.

Febri saat itu didalami perihal dokumen legal opinion (LO) untuk SYL dan anak buahnya yang ditemukan tim penyidik KPK saat menggeledah kediaman para pihak terkait dengan perkara ini.

Selain Febri, tim jaksa KPK juga memanggil empat orang saksi lainnya. Diantaranya Dhirgaraya S. Santo (GM Media Radio Prambors/PT Bayureksha), Dedi Nursyamsi (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan), Sugiyatno (Karumga Rumdin Mentan), dan Yusgie Sevyahasna (Staf TU Direktorat Alat dan Mesin Pertanian).

Diberitakan sebelumnya, SYL bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta diadili atas kasus dugaan pemerasan hingga mencapai Rp 44,5 miliar dan gratifikasi dianggap suap sejumlah Rp 40,6 miliar selama periode 2020-2023.

Selain itu SYL juga telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan di KPK. []

Seperti diketahui, Febri bersama Donal Fariz dan Rasamala Aritonang pernah mendampingi SYL sebagai tim hukum saat kasus dalam proses penyelidikan di KPK.

“Ini nanti penyidik akan melihat lagi bagaimana perkembangannya, tidak menutup kemungkinan suatu waktu akan dipanggil dan dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam sidang,” kata Wakil Ketua KPK Johanis, Selasa 7 Mei 2024.

“Kalau sekarang dalam sidang tentunya karena dalam berita acara pemeriksaan sudah ada itu,” sambungnya.

Hal yang sama disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur.

Ia menyebut semua pemanggilan saksi berada dalam kebutuhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

“JPU memiliki kewenangan dan perhitungan mana yang harus dihadirkan di persidangan untuk membuktikan atau keterangan dan memberikan dakwaannya dan keterangan-keterangan yang diperlukan, jadi di sana ada hak prerogatif pada JPU,” ujarnya.

Adapun wacana menghadirkan Febri Diansyah cs sebelumnya digulirkan Jaksa KPK, Meyer Simanjuntak usai persidangan perkara SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 24 April 2024.

Meyer mengatakan, pemanggilan Febri dkk diperlukan untuk mengkonfirmasi pengakuan saksi yang mengaku dipanggil oleh tim hukum SYL.

Hal itu terkait kasus korupsi Mantan Menteri Pertanian SYL.

“Penyidik KPK mengajukan cegah agar tidak melakukan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang dan surat ini sudah diajukan ke Imigrasi. Pihak dimaksud adalah tiga orang advokat,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

Pencegahan berlangsung selama enam bulan kedepan. Ketiga advokat diminta koperatif dalam proses pemeriksaan di KPK nantinya.

“Pencegahan agar tidak bepergian ke luar negeri sebagai bagian dari kebutuhan penyidikan di mana jika keterangan ketiga advokat ini dibutuhkan berada di dalam negeri dan tentu kelancaran berkas perkara SYL ini dapat selesai,” jelas Ali.

Ali belum membeberkan siapa saja advokat yang dimaksud selain Febri Diansyah.

Namun dia mengatakan tiga advokat itu pernah diperiksa KPK di kasus SYL.

Dari informasi beredar, ketiga advokat yang dicegah KPK di kasus SYL yakni Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, dan Donal Fariz. (*)

Pengajuan KPK itu terkait penyelidikan kasus korupsi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), di mana Febri Diansyah adalah pengacara SYL.

Selain Febri, KPK juga mengajukan pencegahan terhadap beberapa orang lainnya.

“Tim penyidik KPK mengajukan cegah kepada tiga orang advokat agar tidak melakukan berpergian ke luar negeri. Suratnya sudah kami ajukan ke pihak Imigrasi,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Febri cs dicegah berpergian ke luar negeri selama enam bulan. Ketiga advokat tersebut diminta kooperatif dalam proses pemeriksaan di KPK nantinya.

“Ini bagian dari kebutuhan penyidikan di mana keterangan tiga advokat ini dibutuhkan. Kalau mereka berada di dalam negeri, tentu penyelesaian berkas perkara SYL ini dapat selesai,” jelas Ali.

Namun, Ali Fikri tidak menyebutkan tiga advokat yang dimaksud. Dia hanya mengatakan tiga advokat itu pernah diperiksa KPK dalam kasus SYL.

“Mereka pernah diperiksa penyidik KPK,” ujarnya.

Beredar rumor, ketiga advokat yang dicegah KPK di kasus SYL adalah Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, dan Donal Fariz.

JAKARTA, Eranasional.com – KPK tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Sejumlah saksi dipanggil untuk dimintai keterangan, salah satunya eks Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

“Ini sebagai bagian pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik KPK,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin (2/10/2023).

Salah satu saksi yang dipanggil adalah eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan mantan pegawai KPK lainnya, Rasamala Aritonang.

“Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi di antaranya Febri Diansyah (pengacara), Rasamala Aritonang (pengacaram dan Donal Fariz (pengacara),” jelasnya.

Ali menjelaskan, pemanggilan para saksi itu sebagai kebutuhan proses penyidikan yang sedang KPK selesaikan.

Di tempat berbeda, Febri Diansyah menyatakan akan memenuhi panggilan KPK tersebut.

“Setelah lama tidak berkunjung ke KPK, hari ini saya dan Rasamala tiba-tiba menerima pesan WhastApp dari teman-teman wartawan terkait informasi pemanggilan oleh KPK dalam penyidikan kasus korupsi di Kementan,” kata Febri Diansyah.

Namun, kata Febri, dirinya belum mendapatkan surat panggilan dari penyidik KPK. Meski begitu, dirinya akan tetap mendatangi KPK.

Kepada penyidik, dia akan menanyakan dikirim ke mana surat panggilan terhadap dirinya.

JAKARTA, Eranasional.com- Mengejutkan Adanya dugaan Brigadir J memiliki kepribadian ganda, Hal itu diungkap langsung ke majelis hakim oleh tim kuasa hukum Ferdy Sambo (FS) dan Putri Candrawathi (PC), saat menjalani Sidang Lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2022).

Belum adanya bukti profil psikologi dari setiap tersangka dan korban kasus pembunuhan berencana Brigadir J, menjadi alasan kuasa hukum Sambo mempertanyakan kepribadian ganda yang dimiliki Brigadir J.

“Kita tentu mengetahui dalam kasus-kasus pidana khususnya kasus pembunuhan, ada satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan, yaitu profil dari setiap pihak yang terkait”, kata Febri Diansyah, di PN Jakarta Selatan.

“Bukan hanya profil korban, tetapi juga profil para tersangka, karena biasanya itu profiling psikologi ini dilakukan di tahap penyidikan, sehingga perlu menggali itu dalam proses persidangan”, sambungnya.

Terkait permintaan itu, Febri sampaikan majelis hakim akan memberikan waktu untuk menggalinya.

“Tadi Majelis Hakim sudah mengatakan akan memberikan waktu untuk menggali hal tersebut, karena memang pemeriksaan psikologi forensik ini menjadi penting”, tuturnya.

Menurut Febri, kontribusi dari setiap tersangka dan korban juga harus diperiksa, untuk melihat potensi sebuah kejahatan yang terjadi.

“Selain itu dari perspektif viktimologi kita juga harus melihat kontribusi dari tersangka, kontribusi dari korban, atau kontribusi dari pihak lain untuk terjadinya sebuah kejahatan”, sebutnya.

Lebih luas, Febri menjelaskan soal kacamata hukum yang harus dilihat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurutnya, masih banyak aspek yang perlu dilihat agar bisa memahami kasus secara cara berfikir terbuka.

“Jadi kacamata yang digunakan memang tidak bisa hanya kacamata hukum pidana dalam kasus-kasus seperti ini, tetapi harus multidisiplin, perlu psikologi di sana, perlu viktimologi, perlu kriminologi”, terang Febri.

“Dan bahkan perlu bidang studi atau disiplin ilmu yang lainnya, yang sudah dilakukan oleh Polri sebagian dengan metode scientific investigation tersebut”, Pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com- Tokoh Nahdlatul Ulama Umar Hasibuan alias Gus Umar membaca gerak gerik dari eks pegawai KPK, Febri Diansyah.

Sebagaimana diketahui, Febri Diansyah belum lama ini telah resmi menerima pinangan istri Sambo (putri candrawathi) sebagai Kuasa Hukum.

Gus Umar melihat, Febri juga telah mulai ikut merekayasa kasus Ferdy Sambo. Kurang lebih sama seperti kuasa Hukum Sambo lainnya.

“Dan si Febri pun mulai ikut rekayasa sambo,” ujar Gus Umar dikutip dari unggahan twitternya, @UmarHasibuann_ (13/10/2022).

Sebelumnya, Ferbri Diansyah menuturkan kepada media apa yang dia peroleh selama menjadi bagian dari tim Kuasa Hukum Putri Candrawathi.

“Dari berkas yang kami dapatkan itu, perintahnya adalah ‘hajar, Chard’, namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu,” kata Febri Diansyah dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Febri Diansyah juga mengungkap perintah Ferdy Sambo kepada Richard Eliezer saat pembunuhan terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat terjadi. Febri mengatakan, dari berkas yang didapatkan, Ferdy Sambo kala itu meminta Richard menghajar Yosua, bukan menembak.

“Memang ada perintah FS pada saat itu, yang dari berkas yang kami dapatkan itu perintahnya adalah ‘hajar, Chad’, namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu,” kata Febri.

Febri mengatakan Ferdy Sambo pun panik saat Richard justru menembak Yosua. Mantan Kadiv Propam Polri itu, kata dia. Juga sempat memerintahkan ajudannya memanggil ambulans setelah penembakan terjadi.

FS kemudian panik dan meminta memerintahkan ADC untuk memanggil ambulans. Sementara FS menjemput Putri dari kamar dengan mendekap wajah Putri agar tidak melihat peristiwa dan memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling.

“Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa,” tutur Febri.

JAKARTA, Eranasional.com- Mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah ikut mengometari dan memberikan saran calon pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang.

Menariknya, bukan nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang disebut.

Pengacara itu menyebut satu orang nama yang kini duduk menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Sosok yang pantas adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Menurut Saya ya, Anies Baswedan cocoknya pasangan dengan Mahfud MD,” tulis Febri dia kun Twitter @Febridiansyah, Selasa (11/10/2022).

Soal alasan kenapa memilih mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, Febri enggang membeberkannya. Dia malah bertanya ke warganet. “Kenapa?,” ungkapnya.

Cuitan Febri itu lantas dikomentari beberapa netizen. Salah satu diantaranya malah mengusulkan nama Waketum partai Gelora, Fahri Hamzah.

“Kalo Fahri masih berjuang biar partai lolos di parlemen 2024. Biar fokus dlu aja,” balas Febri sambil tersenyum atas komentar netizen @Kopi_***.

Diketahui, setelah diumumkan sebagai bakal Capres dari Nasdem. Anies Baswedans endiri belum memutuskan mengumumkan calon pendampingnya nanti.

Hanya saja, nama AHY dan Khofifah santer disebut bakal mendampingi Gubernur DKI Jakarta itu.

Terlebih Nasdem, masih butuh koalisi untuk menggenapkan syarat mengusung di Pilpres 2024. Dan PKS dan Demokrat jadi dua partai yang paling berpeluang.

JAKARTA, Eranasional.com- Pegiat media sosial Denny Siregar turut mengomentari terhadap Febri Diansyah yang menerima jadi pengacara Putri Candrawathi.

Sebagaimana dikabarkan, Eks pegawai Juru Bicara KPK RI Febri Diansyah dan Rasamala Artiona masuk jadi tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Candraathi. mulai jadi pengacara

Denny Siregar pun mengapresiasi atas pekerjaan baru Febri Diansyah yang kini sebagai pengacara.

Pernyataan tersebut diketahui melalui akun Twitter pribadinya bernama Denny Siregar bernama @Dennysiregar7.

“wah mas, Febri DiansyaH rupanya dapat kerjaan baru yang bercuan besar nih,” tulis Denny Siregar, Rabu (28/09/2022).

Cuitan Denny Siregar mendapatkan 295 komentar, 210 retweet, dan 1.288 suka.

Sebelumnya, Febri Diansyah telah bergabung menjadi tim kuasa hukum dari Putri Candrawathi.

Sedangkan mantan pegawai KPK lainnya, Rasamala Aritonang menjadi pengacara tersangka Ferdy Sambo.

Febri memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya mau menjadi pengacara tersangka pembunuhan Brigadir J itu.

Febri Diansyah mengatakan bahwa dirinya memang diminta bergabung di tim Kuasa Hukum perkara tersebut sejak beberapa minggu lalu.

Dia mengaku bersedia membela setelah mempelajari perkara dan bertemu dengan Putri Candrawathi.

“Saya sampaikan bahwa kalaupun saya menjadi kuasa hukum, saya akan dampingi secara objektif,” kata Febri kepada wartawan, Rabu, 28 September 2022.

“Jadi, sebagai advokat saya akan dampingi perkara Bu Putri secara objektif dan faktual,” ucapnya.