Hal tersebut disampaikan Tim Hukum Kejagung selaku pihak Termohon saat membacakan jawaban dalam persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (20/8).

Tim Hukum Kejagung menjelaskan, salah satu alasan utama penahanan adalah ditemukannya ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan Febrie saat pemeriksaan dengan temuan penyidikan oleh Tim 9.

“Terdapat informasi atau keterangan yang diberikan oleh pemohon pada saat pemeriksaan yang tidak bersesuaian dengan fakta yang telah ditemukan dan dikonfirmasi oleh termohon dalam proses penyidikan,” ujar tim hukum Kejagung di ruang sidang.

Tindakan tersebut mengacu pada Pasal 100 ayat (5) huruf b KUHAP, yang memberikan wewenang penahanan jika ada dasar objektif penyidik bahwa tersangka memberikan keterangan yang berlawanan dengan fakta yang terungkap.

Selain pertimbangan tersebut, Kejagung menegaskan bahwa penahanan Febrie telah memenuhi syarat objektif berdasarkan Pasal 100 ayat (1) KUHAP.

Febrie disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang TPPU yang memuat ancaman hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara—memenuhi syarat minimal lamanya pidana untuk penahanan.

Atas dasar terpenuhinya seluruh persyaratan yuridis tersebut, Kejagung menilai Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-43/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026 sah secara hukum.

Kejagung pun meminta hakim menolak seluruh permohonan pemohon.

“Mempunyai dasar kewenangan dan dasar yuridis yang jelas, serta tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan surat perintah penahanan tersebut batal, tidak sah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tegasnya.

Sikap Kejagung ini menjadi jawaban atas gugatan praperadilan yang dilayangkan pihak Febrie.

Dalam petitumnya, mantan Jampidsus tersebut mendesak hakim tunggal PN Jakarta Selatan untuk membatalkan penahanannya serta menyatakan surat perintah penahanan dari Kejagung tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. []

Gugatan tersebut ditujukan untuk menguji sejumlah tindakan hukum yang dilakukan Kejagung serta penyidik Polda Metro Jaya dan/atau Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan institusinya menghormati langkah hukum yang akan ditempuh Febrie.

Menurutnya, setiap tersangka maupun kuasa hukumnya memiliki hak untuk mengajukan praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Silakan, itu hak tersangka maupun penasihat hukum apabila ingin mengajukan praperadilan. Hal tersebut sudah diatur dalam KUHAP,” ujar Anang kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).

Sementara itu, kuasa hukum Febrie Adriansyah, Firman Wijaya, menjelaskan pihaknya akan mengajukan dua permohonan praperadilan secara terpisah karena masing-masing memiliki objek sengketa dan dasar pengujian hukum yang berbeda.

Permohonan pertama akan menguji keabsahan penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk tindakan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung.

“Permohonan pertama terkait upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindakan penahanan,” kata Firman.

Dalam perkembangan terbaru, penyidik memeriksa tujuh perusahaan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) sekaligus Koordinator Penyidik Tim 9, Rudi Margono, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah perusahaan yang diduga menggunakan jasa hukum Don Ritto (DR) dalam penanganan perkara di lingkungan Jampidsus.

Informasi tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidikan yang tengah berlangsung.

Pernyataan itu disampaikan Rudi kepada awak media di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Kamis (30/7/2026).

Menurut Rudi, perusahaan-perusahaan yang dipanggil merupakan pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan penggunaan jasa hukum terkait penanganan perkara di Jampidsus.

Aspek tersebut kini menjadi salah satu fokus penyidikan Tim 9.

“Dalam perkembangan penanganan perkara ini, kami telah memeriksa sejumlah perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa terkait penanganan perkara di Jampidsus,” ujar Rudi Margono.

Ia menjelaskan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menelusuri dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam pusaran kasus korupsi dan TPPU yang tengah diusut penyidik.

Saat ini, Febrie telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Jakarta Timur.

Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta seluruh jajaran Korps Adhyaksa.

“Saya mohon maaf kepada pimpinan, Pak Presiden, Pak Jaksa Agung, serta rekan-rekan di kejaksaan,” ujar Febrie dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Minggu (26/7/2026).

Febrie menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan berkomitmen mempertanggungjawabkan segala hal yang menyeret namanya ke dalam perkara tersebut.

“Izinkan saya membuktikan kebenaran sesuai fakta-fakta hukum nanti,” ucapnya.

Meski demikian, Febrie mengaku merasa menjadi korban kriminalisasi setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik.

Menurutnya, alat bukti yang digunakan dalam perkara tersebut masih memerlukan pendalaman dan verifikasi sehingga belum cukup kuat untuk menjadi dasar penahanan.

Ia juga berpendapat bahwa sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik seharusnya melakukan gelar perkara atau ekspose secara berulang guna memastikan seluruh bukti telah memenuhi ketentuan hukum.

“Namun hal ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, meski saya merasa ini merupakan bentuk kriminalisasi,” katanya.

Terkait temuan emas seberat 74 kilogram di rumahnya, Febrie enggan memberikan penjelasan lebih jauh.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk mengungkap kepemilikan maupun tujuan penyimpanan emas tersebut.

“Silakan penyidik menjelaskan itu milik siapa, digunakan untuk apa, dan terkait kegiatan apa. Nanti penyidik yang menjawab,” tutupnya. []

Pernyataan itu disampaikan Febrie sesaat setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan. Saat digiring menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (24/7) malam, ia dimintai keterangan mengenai asal-usul emas tersebut.

Namun, Febrie tidak memberikan penjelasan secara rinci. Ia meminta agar pertanyaan mengenai kepemilikan dan penggunaan emas itu disampaikan langsung kepada penyidik Kejaksaan Agung.

“Soal itu biar jaksa penyidik yang melihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa kegiatannya. Nanti minta penyidik yang menjawab,” ujar Febrie.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bersamaan dengan penetapan status tersangka, penyidik juga melakukan penahanan terhadap dirinya.

Febrie kini ditahan di Rutan KPK selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Jumat (24/7).

Usai menjalani pemeriksaan, Febrie mengungkapkan bahwa dirinya sempat berdiskusi dengan jaksa pemeriksa terkait alat bukti yang digunakan dalam perkara tersebut.

Menurutnya, bukti yang ada masih memerlukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut.

Ia menilai, proses penetapan tersangka hingga penahanan dilakukan terlalu cepat karena alat bukti seharusnya terlebih dahulu dikonfirmasi dan diuji secara menyeluruh.

Selain itu, Febrie berpendapat penanganan perkara semestinya melalui ekspose secara berulang sebelum penyidik memutuskan menetapkan seseorang sebagai tersangka maupun melakukan penahanan.

“Namun karena ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya. Saya merasa ini merupakan bentuk kriminalisasi. Terima kasih,” kata Febrie. []

Penahanan dilakukan pada Jumat (24/7) malam. Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Febrie langsung dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan,” ujar Febrie kepada wartawan usai pemeriksaan.

Pantauan di lokasi, Febrie keluar dari gedung pemeriksaan sekitar pukul 23.05 WIB dengan pengawalan petugas menuju kendaraan tahanan.

Saat memberikan keterangan singkat, ia menilai penahanan tersebut belum semestinya dilakukan karena proses pemeriksaan alat bukti masih berlangsung.

“Namun itu sudah menjadi keputusan pimpinan, dan saya siap menghadapinya,” ucapnya.

Febrie juga mengaku merasa menjadi korban kriminalisasi dalam perkara yang menjeratnya.

Sekitar pukul 23.21 WIB, Febrie tiba di Rutan KPK. Ia terlihat tidak mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung maupun borgol saat memasuki area rumah tahanan.

Proses pengawalan dilakukan oleh tim penyidik Korps Adhyaksa, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Jember Yadyn Palebangan, bersama personel Polisi Militer.

Meski telah ditunggu awak media, Febrie memilih tidak memberikan pernyataan saat tiba di Rutan KPK.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU.

Penyidik juga menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru yang secara khusus menangani dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut.

Penerbitan Sprindik dilakukan setelah Tim 9 menerima barang bukti dari Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri berupa 74 kilogram emas serta valuta asing yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. []