Ferry merupakan saksi kunci dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan keputusan pemberian perlindungan tersebut disepakati dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Selasa (18/8/2026).

Menurut Susilaningtias, ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada Ferry.

Di antaranya peran Ferry sebagai saksi dalam perkara Febrie, informasi yang dimilikinya, potensi ancaman, serta karakteristik dan tingkat keseriusan perkara.

“H FH telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelindungan. Keputusan tersebut kami ambil berdasar penelaahan dengan mempertimbangkan situasi khusus dalam perkara, keseriusan tindak pidana yang diperiksa, serta adanya potensi ancaman terhadap yang bersangkutan,” ujar Susilaningtias dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).

Salah satu hasil penilaian LPSK, kata dia, menunjukkan bahwa Ferry memiliki informasi penting terkait perkara Asabri-Jiwasraya.

Informasi tersebut sebelumnya telah disampaikan Ferry kepada aparat penegak hukum dan Kejaksaan Agung.

Selain itu, Ferry dinilai kooperatif selama menjalani pemeriksaan. Ia juga memberikan sejumlah informasi yang dianggap penting kepada aparat penegak hukum.

Susilaningtias berharap pemberian perlindungan tersebut dapat membuat Ferry menjalankan perannya sebagai saksi dengan aman.

Firman Wijaya, salah satu anggota tim kuasa hukum Febrie, mengatakan Sutrimo lebih banyak bertugas menjaga rumah yang dalam kondisi kosong sekaligus tinggal di tempat tersebut.

Menurut Firman, Sutrimo juga tidak selalu bekerja bersama Febrie karena kerap pulang ke kampung halaman atau mengambil pekerjaan lain.

“Jadi posisi almarhum bukan sebagai karumga seperti yang banyak disampaikan, namun lebih ke menjaga rumah yang kosong dan tinggal di sana,” kata Firman dalam keterangannya, Rabu (11/8).

Firman mengatakan keluarga Febrie juga meminta agar kematian Sutrimo tidak dikaitkan terlebih dahulu dengan perkara hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pasalnya, berdasarkan informasi keluarga, Sutrimo telah lama mengalami sakit dan menjalani pengobatan.

“Sepengetahuan pihak keluarga, almarhum sudah sakit sejak lama. Saat berobat pernah disebut sakit selama bertahun-tahun,” ujarnya.

“Keluarga berharap peristiwa almarhum ini tidak dihubungkan atau dikaitkan secara dini dengan perkara yang sedang dijalani Pak FA di Kejaksaan. Jadi, sama-sama kita tunggu proses yang dilakukan Polri terlebih dahulu,” sambung Firman.

Sementara itu, Febri Diansyah, yang juga merupakan kuasa hukum Febrie, menyampaikan bahwa keluarga kliennya turut berduka atas meninggalnya Sutrimo.

Keluarga, kata Febri, juga meminta masyarakat tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi kepolisian terkait penyebab kematian Sutrimo.

]]> https://eranasional.com/104999/kematian-sutrimo-diekshumasi-febrie-bantah-almarhum-berstatus-karumga/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/104740/kejagung-hormati-rencana-praperadilan-febrie-adriansyah https://eranasional.com/104740/kejagung-hormati-rencana-praperadilan-febrie-adriansyah#respond Wed, 05 Aug 2026 00:39:38 +0000 https://eranasional.com/104740/kejagung-hormati-rencana-praperadilan-febrie-adriansyah Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons rencana mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, yang akan mengajukan dua permohonan praperadilan.

Gugatan tersebut ditujukan untuk menguji sejumlah tindakan hukum yang dilakukan Kejagung serta penyidik Polda Metro Jaya dan/atau Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan institusinya menghormati langkah hukum yang akan ditempuh Febrie.

Menurutnya, setiap tersangka maupun kuasa hukumnya memiliki hak untuk mengajukan praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Silakan, itu hak tersangka maupun penasihat hukum apabila ingin mengajukan praperadilan. Hal tersebut sudah diatur dalam KUHAP,” ujar Anang kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).

Sementara itu, kuasa hukum Febrie Adriansyah, Firman Wijaya, menjelaskan pihaknya akan mengajukan dua permohonan praperadilan secara terpisah karena masing-masing memiliki objek sengketa dan dasar pengujian hukum yang berbeda.

Permohonan pertama akan menguji keabsahan penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk tindakan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung.

“Permohonan pertama terkait upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindakan penahanan,” kata Firman.

Dalam perkembangan terbaru, penyidik memeriksa tujuh perusahaan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) sekaligus Koordinator Penyidik Tim 9, Rudi Margono, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah perusahaan yang diduga menggunakan jasa hukum Don Ritto (DR) dalam penanganan perkara di lingkungan Jampidsus.

Informasi tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidikan yang tengah berlangsung.

Pernyataan itu disampaikan Rudi kepada awak media di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Kamis (30/7/2026).

Menurut Rudi, perusahaan-perusahaan yang dipanggil merupakan pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan penggunaan jasa hukum terkait penanganan perkara di Jampidsus.

Aspek tersebut kini menjadi salah satu fokus penyidikan Tim 9.

“Dalam perkembangan penanganan perkara ini, kami telah memeriksa sejumlah perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa terkait penanganan perkara di Jampidsus,” ujar Rudi Margono.

Ia menjelaskan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menelusuri dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam pusaran kasus korupsi dan TPPU yang tengah diusut penyidik.

Hingga kini, Polda Metro Jaya belum menyimpulkan penyebab pasti kematian korban dan menegaskan proses penyelidikan masih berlangsung.

Kepolisian meminta masyarakat tidak menarik kesimpulan maupun menyebarkan spekulasi sebelum seluruh rangkaian penyelidikan, termasuk hasil autopsi dan pemeriksaan forensik, selesai dilakukan.

Peristiwa yang terjadi di tengah sorotan terhadap perkara dugaan korupsi yang melibatkan Febrie Adriansyah itu pun terus didalami penyidik. Berikut sejumlah fakta yang telah terungkap sejauh ini.

1. Sempat Mengeluhkan Kondisi Kesehatan

Sutrimo dilaporkan meninggal dunia pada Kamis, 23 Juli 2026. Sebelum meninggal, pria asal Banyumas, Jawa Tengah, tersebut dikabarkan sempat menghubungi rekannya dan mengeluhkan kondisi kesehatannya.

Setelah itu, korban dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, kondisinya terus memburuk hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

2. Dilaporkan Mengeluarkan Busa dari Mulut dan Hidung

Informasi yang dihimpun menyebutkan Sutrimo sempat muntah serta mengeluarkan cairan berbusa dari mulut dan hidung sebelum mendapatkan penanganan.

Petugas ambulans kemudian mengevakuasi korban ke RS Muhammadiyah Taman Puring. Sesampainya di rumah sakit, tim medis menyatakan korban telah meninggal dunia.

3. Polisi Periksa Sejumlah Saksi dan Telusuri Rekam Medis

Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan masih mengusut rangkaian kejadian tersebut dengan memeriksa sejumlah pihak.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyidik telah meminta keterangan dari keluarga korban, sopir ambulans, tenaga kesehatan di rumah sakit, serta pihak-pihak lain yang mengetahui peristiwa itu.

Selain memeriksa para saksi, penyidik juga menelusuri rekam medis korban, riwayat pemesanan ambulans, lokasi awal korban ditemukan, hingga berbagai barang bukti yang dinilai berkaitan dengan kasus tersebut.

4. Belum Ada Bukti Kematian Berkaitan dengan Kasus Febrie Adriansyah

Meninggalnya Sutrimo sempat memunculkan berbagai spekulasi di media sosial yang mengaitkannya dengan perkara dugaan korupsi batu bara yang menyeret nama mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Meski demikian, kepolisian menegaskan hingga saat ini belum ditemukan bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara kematian korban dengan perkara tersebut.

“Karena prosesnya masih berjalan, kami belum dapat menyimpulkan penyebab kematian,” ujar Kombes Pol Budi Hermanto.

5. Polisi Imbau Masyarakat Menunggu Hasil Penyelidikan

Kepolisian memastikan seluruh proses penyelidikan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan pembuktian ilmiah melalui autopsi dan pemeriksaan forensik.

Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kesimpulan resmi mengenai penyebab kematian, kata polisi, baru akan disampaikan setelah seluruh fakta dan hasil pemeriksaan terkumpul.

Kasus ini terus menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah perkembangan penanganan perkara yang melibatkan Febrie Adriansyah.

Namun hingga saat ini, aparat penegak hukum menegaskan belum ada dasar yang menghubungkan kematian Sutrimo dengan perkara tersebut.

Penyebab pasti meninggalnya korban masih menunggu hasil penyelidikan dan pemeriksaan forensik. []

Saat ini, Febrie telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Jakarta Timur.

Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta seluruh jajaran Korps Adhyaksa.

“Saya mohon maaf kepada pimpinan, Pak Presiden, Pak Jaksa Agung, serta rekan-rekan di kejaksaan,” ujar Febrie dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Minggu (26/7/2026).

Febrie menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan berkomitmen mempertanggungjawabkan segala hal yang menyeret namanya ke dalam perkara tersebut.

“Izinkan saya membuktikan kebenaran sesuai fakta-fakta hukum nanti,” ucapnya.

Meski demikian, Febrie mengaku merasa menjadi korban kriminalisasi setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik.

Menurutnya, alat bukti yang digunakan dalam perkara tersebut masih memerlukan pendalaman dan verifikasi sehingga belum cukup kuat untuk menjadi dasar penahanan.

Ia juga berpendapat bahwa sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik seharusnya melakukan gelar perkara atau ekspose secara berulang guna memastikan seluruh bukti telah memenuhi ketentuan hukum.

“Namun hal ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, meski saya merasa ini merupakan bentuk kriminalisasi,” katanya.

Terkait temuan emas seberat 74 kilogram di rumahnya, Febrie enggan memberikan penjelasan lebih jauh.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk mengungkap kepemilikan maupun tujuan penyimpanan emas tersebut.

“Silakan penyidik menjelaskan itu milik siapa, digunakan untuk apa, dan terkait kegiatan apa. Nanti penyidik yang menjawab,” tutupnya. []

Pernyataan itu disampaikan Febrie sesaat setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan. Saat digiring menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (24/7) malam, ia dimintai keterangan mengenai asal-usul emas tersebut.

Namun, Febrie tidak memberikan penjelasan secara rinci. Ia meminta agar pertanyaan mengenai kepemilikan dan penggunaan emas itu disampaikan langsung kepada penyidik Kejaksaan Agung.

“Soal itu biar jaksa penyidik yang melihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa kegiatannya. Nanti minta penyidik yang menjawab,” ujar Febrie.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bersamaan dengan penetapan status tersangka, penyidik juga melakukan penahanan terhadap dirinya.

Febrie kini ditahan di Rutan KPK selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Jumat (24/7).

Usai menjalani pemeriksaan, Febrie mengungkapkan bahwa dirinya sempat berdiskusi dengan jaksa pemeriksa terkait alat bukti yang digunakan dalam perkara tersebut.

Menurutnya, bukti yang ada masih memerlukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut.

Ia menilai, proses penetapan tersangka hingga penahanan dilakukan terlalu cepat karena alat bukti seharusnya terlebih dahulu dikonfirmasi dan diuji secara menyeluruh.

Selain itu, Febrie berpendapat penanganan perkara semestinya melalui ekspose secara berulang sebelum penyidik memutuskan menetapkan seseorang sebagai tersangka maupun melakukan penahanan.

“Namun karena ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya. Saya merasa ini merupakan bentuk kriminalisasi. Terima kasih,” kata Febrie. []

Penahanan dilakukan pada Jumat (24/7) malam. Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Febrie langsung dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan,” ujar Febrie kepada wartawan usai pemeriksaan.

Pantauan di lokasi, Febrie keluar dari gedung pemeriksaan sekitar pukul 23.05 WIB dengan pengawalan petugas menuju kendaraan tahanan.

Saat memberikan keterangan singkat, ia menilai penahanan tersebut belum semestinya dilakukan karena proses pemeriksaan alat bukti masih berlangsung.

“Namun itu sudah menjadi keputusan pimpinan, dan saya siap menghadapinya,” ucapnya.

Febrie juga mengaku merasa menjadi korban kriminalisasi dalam perkara yang menjeratnya.

Sekitar pukul 23.21 WIB, Febrie tiba di Rutan KPK. Ia terlihat tidak mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung maupun borgol saat memasuki area rumah tahanan.

Proses pengawalan dilakukan oleh tim penyidik Korps Adhyaksa, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Jember Yadyn Palebangan, bersama personel Polisi Militer.

Meski telah ditunggu awak media, Febrie memilih tidak memberikan pernyataan saat tiba di Rutan KPK.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU.

Penyidik juga menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru yang secara khusus menangani dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut.

Penerbitan Sprindik dilakukan setelah Tim 9 menerima barang bukti dari Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri berupa 74 kilogram emas serta valuta asing yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. []

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, dalam sesi konferensi pers bersama Jampidsus dan DPR RI di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Sabtu (11/7).

“Kami telah memeriksa 15 orang saksi dan dua ahli, serta melakukan serangkaian penggeledahan. Berdasarkan hasil gelar perkara, ditetapkan dua orang sebagai tersangka. Pertama adalah saudara DR, yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi,” jelas Totok.

Lebih lanjut, Totok menjelaskan bahwa tersangka kedua adalah Febrie Adriansyah (FA). Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang terkait proses penegakan hukum oleh oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri, serta dugaan korupsi lainnya.

Febrie dijerat dengan Pasal 12d dan 12B UU Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 dan 4 UU TPPU (atau Pasal 607 ayat 1a dan b KUHP baru).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, turut membenarkan penetapan status hukum terhadap Febrie Adriansyah terkait dugaan korupsi dan TPPU ini.

“Apa yang ditunggu-tunggu oleh publik kini sudah terang benderang. Sudah ada dua tersangka dengan inisial DR dan F. Inisial F ini merupakan sosok yang sebelumnya menduduki jabatan Jampidsus yang saat ini dijabat oleh Rudi Margono sebagai Plt,” tutur Habiburokhman sembari menunjuk ke arah Rudi Margono yang berada di sampingnya. []

Selama ini, Febrie dikenal sebagai salah satu jaksa senior yang menangani berbagai perkara korupsi besar di Indonesia.

Febrie Adriansyah lahir di Jakarta pada 19 Februari 1968. Meski lahir di ibu kota, ia menghabiskan masa kecil hingga menempuh pendidikan tinggi di Jambi.

Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Jambi dan kemudian meraih gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga.

Kariernya di lingkungan Kejaksaan dimulai pada 1996 di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Kerinci.

Seiring perjalanan kariernya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.

Kemudian, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta, Wakajati DKI Jakarta, hingga Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

Pada Juli 2021, Febrie dipercaya menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Hanya beberapa bulan kemudian, Jaksa Agung menunjuknya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus), jabatan yang diembannya sejak awal 2022.

Selama menjabat sebagai Direktur Penyidikan maupun JAM-Pidsus, Febrie memimpin pengungkapan sejumlah kasus korupsi bernilai besar.

Di antaranya kasus PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri, proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga perkara tata niaga timah yang menyita perhatian publik.

Berbagai perkara tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam beberapa hari terakhir, nama Febrie kembali menjadi sorotan menyusul adanya perkembangan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Namun hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi yang menyatakan bahwa Febrie Adriansyah telah ditangkap.

Informasi resmi yang tersedia masih berkaitan dengan langkah penyidikan, termasuk penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Publik kini menantikan penjelasan resmi dari aparat penegak hukum mengenai perkembangan kasus tersebut agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesimpangsiuran. []