Hal tersebut disampaikan Tim Hukum Kejagung selaku pihak Termohon saat membacakan jawaban dalam persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (20/8).

Tim Hukum Kejagung menjelaskan, salah satu alasan utama penahanan adalah ditemukannya ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan Febrie saat pemeriksaan dengan temuan penyidikan oleh Tim 9.

“Terdapat informasi atau keterangan yang diberikan oleh pemohon pada saat pemeriksaan yang tidak bersesuaian dengan fakta yang telah ditemukan dan dikonfirmasi oleh termohon dalam proses penyidikan,” ujar tim hukum Kejagung di ruang sidang.

Tindakan tersebut mengacu pada Pasal 100 ayat (5) huruf b KUHAP, yang memberikan wewenang penahanan jika ada dasar objektif penyidik bahwa tersangka memberikan keterangan yang berlawanan dengan fakta yang terungkap.

Selain pertimbangan tersebut, Kejagung menegaskan bahwa penahanan Febrie telah memenuhi syarat objektif berdasarkan Pasal 100 ayat (1) KUHAP.

Febrie disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang TPPU yang memuat ancaman hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara—memenuhi syarat minimal lamanya pidana untuk penahanan.

Atas dasar terpenuhinya seluruh persyaratan yuridis tersebut, Kejagung menilai Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-43/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026 sah secara hukum.

Kejagung pun meminta hakim menolak seluruh permohonan pemohon.

“Mempunyai dasar kewenangan dan dasar yuridis yang jelas, serta tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan surat perintah penahanan tersebut batal, tidak sah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tegasnya.

Sikap Kejagung ini menjadi jawaban atas gugatan praperadilan yang dilayangkan pihak Febrie.

Dalam petitumnya, mantan Jampidsus tersebut mendesak hakim tunggal PN Jakarta Selatan untuk membatalkan penahanannya serta menyatakan surat perintah penahanan dari Kejagung tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. []

Firman Wijaya, salah satu anggota tim kuasa hukum Febrie, mengatakan Sutrimo lebih banyak bertugas menjaga rumah yang dalam kondisi kosong sekaligus tinggal di tempat tersebut.

Menurut Firman, Sutrimo juga tidak selalu bekerja bersama Febrie karena kerap pulang ke kampung halaman atau mengambil pekerjaan lain.

“Jadi posisi almarhum bukan sebagai karumga seperti yang banyak disampaikan, namun lebih ke menjaga rumah yang kosong dan tinggal di sana,” kata Firman dalam keterangannya, Rabu (11/8).

Firman mengatakan keluarga Febrie juga meminta agar kematian Sutrimo tidak dikaitkan terlebih dahulu dengan perkara hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pasalnya, berdasarkan informasi keluarga, Sutrimo telah lama mengalami sakit dan menjalani pengobatan.

“Sepengetahuan pihak keluarga, almarhum sudah sakit sejak lama. Saat berobat pernah disebut sakit selama bertahun-tahun,” ujarnya.

“Keluarga berharap peristiwa almarhum ini tidak dihubungkan atau dikaitkan secara dini dengan perkara yang sedang dijalani Pak FA di Kejaksaan. Jadi, sama-sama kita tunggu proses yang dilakukan Polri terlebih dahulu,” sambung Firman.

Sementara itu, Febri Diansyah, yang juga merupakan kuasa hukum Febrie, menyampaikan bahwa keluarga kliennya turut berduka atas meninggalnya Sutrimo.

Keluarga, kata Febri, juga meminta masyarakat tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi kepolisian terkait penyebab kematian Sutrimo.

]]> https://eranasional.com/104999/kematian-sutrimo-diekshumasi-febrie-bantah-almarhum-berstatus-karumga/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/104359/febrie-adriansyah-buka-suara-setelah-ditahan-kpk-minta-maaf-dan-siap-buktikan-kebenaran https://eranasional.com/104359/febrie-adriansyah-buka-suara-setelah-ditahan-kpk-minta-maaf-dan-siap-buktikan-kebenaran#respond Sun, 26 Jul 2026 10:40:45 +0000 https://eranasional.com/104359/febrie-adriansyah-buka-suara-setelah-ditahan-kpk-minta-maaf-dan-siap-buktikan-kebenaran Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menyampaikan permohonan maaf setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Saat ini, Febrie telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Jakarta Timur.

Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta seluruh jajaran Korps Adhyaksa.

“Saya mohon maaf kepada pimpinan, Pak Presiden, Pak Jaksa Agung, serta rekan-rekan di kejaksaan,” ujar Febrie dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Minggu (26/7/2026).

Febrie menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan berkomitmen mempertanggungjawabkan segala hal yang menyeret namanya ke dalam perkara tersebut.

“Izinkan saya membuktikan kebenaran sesuai fakta-fakta hukum nanti,” ucapnya.

Meski demikian, Febrie mengaku merasa menjadi korban kriminalisasi setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik.

Menurutnya, alat bukti yang digunakan dalam perkara tersebut masih memerlukan pendalaman dan verifikasi sehingga belum cukup kuat untuk menjadi dasar penahanan.

Ia juga berpendapat bahwa sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik seharusnya melakukan gelar perkara atau ekspose secara berulang guna memastikan seluruh bukti telah memenuhi ketentuan hukum.

“Namun hal ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, meski saya merasa ini merupakan bentuk kriminalisasi,” katanya.

Terkait temuan emas seberat 74 kilogram di rumahnya, Febrie enggan memberikan penjelasan lebih jauh.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk mengungkap kepemilikan maupun tujuan penyimpanan emas tersebut.

“Silakan penyidik menjelaskan itu milik siapa, digunakan untuk apa, dan terkait kegiatan apa. Nanti penyidik yang menjawab,” tutupnya. []