Agenda persidangan tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Sidang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.30 WIB hingga 15.30 WIB dengan agenda sidang pertama.

Dalam keterangan SIPP PN Jakarta Pusat disebutkan, “Tanggal sidang: Rabu, 07 Oktober 2026. Jam: 13.30 (WIB) sampai dengan 15.30 (WIB). Agenda: Sidang Pertama.”

Perkara yang menjerat Febrie sebelumnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) pada Jumat (18/9/2026).

Pelimpahan tersebut dilakukan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas perkara dugaan pemerasan dan TPPU yang melibatkan Febrie telah lengkap atau berstatus P21.

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, menyebut terdapat dua berkas perkara yang diserahkan penyidik dalam proses tersebut.

Berkas pertama berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Perkara itu dikaitkan dengan penanganan kasus Jiwasraya dan/atau Asabri, dengan periode dugaan tindak pidana pada 2020 hingga 2025.

Menurut Febri Diansyah, dugaan korupsi tersebut diduga menjadi tindak pidana asal atau predicate crime dalam perkara TPPU.

Sedangkan berkas kedua menyangkut dugaan TPPU yang disangkakan menggunakan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Tipikor.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penanganan perkara PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya.

Febrie diperiksa di Gedung Utama Kejagung, Selasa (8/9/2026). Berdasarkan pantauan, ia tiba sekitar pukul 10.01 WIB dan baru meninggalkan lokasi pemeriksaan pada pukul 16.42 WIB.

Saat keluar dari gedung, Febrie terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna pink dengan kedua tangan dalam kondisi diborgol.

Sikap Febrie kali ini sedikit berbeda dibanding pemeriksaan sebelumnya. Ia sempat tersenyum ketika menyadari keberadaan awak media.

Namun, ia tetap tidak banyak memberikan komentar dan menyerahkan pertanyaan wartawan kepada kuasa hukumnya, Febri Diansyah.

Febri Diansyah mengatakan, penyidik melontarkan sebanyak 22 pertanyaan kepada kliennya dalam pemeriksaan tersebut.

Salah satu materi yang didalami adalah hubungan Febrie dengan Tan Kian. Penyidik juga menanyakan apakah Febrie pernah mengenal maupun menerima sesuatu dari Tan Kian.

“Tadi ada 22 pertanyaan ya seingat saya,” ujar Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).

Terkait dugaan penerimaan uang senilai Rp40 miliar dari Tan Kian, Febri menegaskan bahwa kliennya membantah tudingan tersebut.

Namun, pihak Febrie membantah keras tudingan tersebut. Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, menegaskan kliennya tidak pernah menerima uang sebagaimana yang disebut dalam persidangan.

Menurut Febri, munculnya informasi tersebut berawal dari pemaknaan yang tidak utuh terhadap pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan.

“Kami menyebutnya kekeliruan informasi ini, itu dimulai dari ketika pertimbangan hakim praperadilan itu diambil sebagian saja,” ujar Febri saat ditemui di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (4/9/2026).

Dia menjelaskan, keterangan Tan Kian dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) justru menyebut uang tersebut diserahkan kepada Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho.

Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, Tan Kian pertama kali mengetahui persoalan pemberian uang itu dari seseorang bernama Lucy.

Sosok tersebut, kata dia, tidak memiliki hubungan dengan Febrie Adriansyah.

“Tan Kian justru mengatakan dia pertama kali disampaikan oleh seseorang yang bernama Lucy, seseorang yang bernama Lucy yang orang tersebut tidak dikenal sama sekali oleh Pak FA,” katanya.

Setelah mendapat informasi tersebut, Tan Kian kemudian berkomunikasi dengan Ferry Boboho.

Febri menyebut keterangan dalam BAP Tan Kian menunjukkan bahwa uang tersebut diberikan kepada Ferry.

Ferry merupakan saksi kunci dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan keputusan pemberian perlindungan tersebut disepakati dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Selasa (18/8/2026).

Menurut Susilaningtias, ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada Ferry.

Di antaranya peran Ferry sebagai saksi dalam perkara Febrie, informasi yang dimilikinya, potensi ancaman, serta karakteristik dan tingkat keseriusan perkara.

“H FH telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelindungan. Keputusan tersebut kami ambil berdasar penelaahan dengan mempertimbangkan situasi khusus dalam perkara, keseriusan tindak pidana yang diperiksa, serta adanya potensi ancaman terhadap yang bersangkutan,” ujar Susilaningtias dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).

Salah satu hasil penilaian LPSK, kata dia, menunjukkan bahwa Ferry memiliki informasi penting terkait perkara Asabri-Jiwasraya.

Informasi tersebut sebelumnya telah disampaikan Ferry kepada aparat penegak hukum dan Kejaksaan Agung.

Selain itu, Ferry dinilai kooperatif selama menjalani pemeriksaan. Ia juga memberikan sejumlah informasi yang dianggap penting kepada aparat penegak hukum.

Susilaningtias berharap pemberian perlindungan tersebut dapat membuat Ferry menjalankan perannya sebagai saksi dengan aman.

Dalam persidangan tersebut, tim hukum Kejagung juga menghadirkan dua ahli pidana, yakni Ketua Senat Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Fatahilah Akbar.

Di hadapan hakim, Yunus menjelaskan bahwa penyidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak harus menunggu tindak pidana asal atau predicate crime memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Menurut Yunus, hal utama dalam perkara TPPU adalah memastikan adanya harta kekayaan yang diduga bersumber dari tindak pidana.

Dengan demikian, proses penanganan TPPU tidak harus terlebih dahulu menunggu perkara pidana asal dinyatakan inkrah.

Ia mengatakan, apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana asal, perkara TPPU tetap dapat didakwakan secara mandiri.

Namun, perbuatan pidana yang diduga menjadi sumber harta tersebut tetap harus dijelaskan dalam surat dakwaan.

“Kalau tidak ada bukti yang cukup mengenai tindak pidana asal, bisa juga didakwakan TPPU secara stand alone, secara mandiri. Tapi biasanya diuraikan perbuatan-perbuatan yang melahirkan uang tadi,” ujar Yunus dalam persidangan.

Yunus juga menjelaskan mengenai mekanisme pembuktian dalam perkara TPPU yang didakwakan secara mandiri.

Menurutnya, terdakwa memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa aset tertentu bukan berasal dari hasil tindak pidana.

Sementara itu, jaksa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan unsur-unsur perkara yang didakwakan.

Ia turut merujuk pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Ketentuan tersebut, kata Yunus, menegaskan bahwa proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara TPPU tidak mensyaratkan pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu.

“Tidak wajib artinya dia ditempatkan sebagai suatu independent crime yang bisa diusut sendiri. Nanti tetap dibuktikan di pengadilan pada waktu pemeriksaan di pengadilan,” katanya.

“Terdakwa dikasih kesempatan membuktikan satu saja asetnya bukan berasal dari pidana, yang lain tetap dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Jadi untuk menyidik, menuntut, memeriksa di pengadilan tidak perlu dibuktikan dulu apalagi sampai dengan inkrah baru masuk ke TPPU,” sambungnya.

Hal tersebut disampaikan Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian Madya Tk. III Divkum Polri, Kombes Dandy Ario Yustiawan, seusai menyerahkan dokumen kesimpulan kepada hakim tunggal yang menangani sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (24/8/2026).

Menurut Dandy, seluruh tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik Polri dalam perkara tersebut telah mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk proses penetapan tersangka.

“Intinya terkait permohonan praperadilan ini bahwa semua tindakan upaya paksa yang dilakukan Polri, semua sesuai prosedur. Termasuk penetapan tersangka,” kata Dandy dalam persidangan.

Ia menjelaskan, dokumen kesimpulan yang diserahkan kepada hakim juga memuat berbagai keterangan ahli yang disampaikan selama proses persidangan.

Selain itu, pihaknya memasukkan tanggapan terhadap dalil-dalil yang diajukan pihak Febrie dalam permohonan praperadilan.

“Keterangan para ahli, baik para ahli dari pihak Pemohon dan pihak Termohon kita masukkan di kesimpulan, termasuk juga jawaban kita terhadap isi gugatan,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, sebelumnya menyebut terdapat sekitar 40 ketentuan hukum yang dinilai telah dilanggar penyidik dalam penanganan perkara tersebut.

Menurut Febri, aturan yang dipersoalkan mencakup sejumlah ketentuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), KUHAP, KUHP, Undang-Undang TPPU, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Kejaksaan, hingga regulasi internal aparat penegak hukum.

“Bukan satu atau dua ya, tetapi 40 peraturan perundang-undangan. Termasuk di antaranya putusan Mahkamah Konstitusi, bagian pertimbangannya ataupun bagian amar putusannya,” ujar Febri.

Dalam permohonan praperadilan tersebut, pihak Febrie juga meminta hakim PN Jakarta Selatan membatalkan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung.

Permintaan itu tercantum dalam petitum gugatan yang diajukan ke PN Jaksel.

Kuasa hukum Febrie meminta hakim menyatakan surat perintah penahanan terhadap kliennya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Surat yang dipersoalkan yakni Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-43/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026.

Pihak Febrie meminta hakim menyatakan surat perintah penahanan tersebut tidak sah, termasuk seluruh akibat hukum yang timbul dari penerbitan surat tersebut. []

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, mengatakan pengajuan praperadilan merupakan hak setiap tersangka yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Karena itu, ia meminta publik tidak memandang langkah tersebut sebagai bentuk upaya menghindari proses hukum.

“Jadi tidak tepat jika praperadilan dipahami sebagai cara untuk mengaburkan proses hukum. Praperadilan merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang dan berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan,” kata Febri kepada wartawan, Selasa (18/8/2026).

Menurut Febri, praperadilan diajukan untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang menjerat kliennya.

Ia menilai terdapat sejumlah hal dalam proses penetapan Febrie sebagai tersangka yang perlu diuji secara hukum.

Salah satunya berkaitan dengan dugaan bahwa penetapan tersangka dilakukan tanpa dasar yang cukup.

“Yang kami uji dalam praperadilan ini adalah prosedurnya. Apakah penetapan tersangka, penggeledahan, maupun upaya paksa lainnya telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak,” ujarnya.

Febri menambahkan, tim kuasa hukum akan mempersoalkan sejumlah tahapan dalam perkara tersebut, mulai dari penetapan tersangka hingga proses pemeriksaan terhadap calon tersangka.

Selain itu, pihaknya akan menguji konstruksi tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disebut digabung dalam satu surat perintah penyidikan.

Firman Wijaya, salah satu anggota tim kuasa hukum Febrie, mengatakan Sutrimo lebih banyak bertugas menjaga rumah yang dalam kondisi kosong sekaligus tinggal di tempat tersebut.

Menurut Firman, Sutrimo juga tidak selalu bekerja bersama Febrie karena kerap pulang ke kampung halaman atau mengambil pekerjaan lain.

“Jadi posisi almarhum bukan sebagai karumga seperti yang banyak disampaikan, namun lebih ke menjaga rumah yang kosong dan tinggal di sana,” kata Firman dalam keterangannya, Rabu (11/8).

Firman mengatakan keluarga Febrie juga meminta agar kematian Sutrimo tidak dikaitkan terlebih dahulu dengan perkara hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pasalnya, berdasarkan informasi keluarga, Sutrimo telah lama mengalami sakit dan menjalani pengobatan.

“Sepengetahuan pihak keluarga, almarhum sudah sakit sejak lama. Saat berobat pernah disebut sakit selama bertahun-tahun,” ujarnya.

“Keluarga berharap peristiwa almarhum ini tidak dihubungkan atau dikaitkan secara dini dengan perkara yang sedang dijalani Pak FA di Kejaksaan. Jadi, sama-sama kita tunggu proses yang dilakukan Polri terlebih dahulu,” sambung Firman.

Sementara itu, Febri Diansyah, yang juga merupakan kuasa hukum Febrie, menyampaikan bahwa keluarga kliennya turut berduka atas meninggalnya Sutrimo.

Keluarga, kata Febri, juga meminta masyarakat tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi kepolisian terkait penyebab kematian Sutrimo.

]]> https://eranasional.com/104999/kematian-sutrimo-diekshumasi-febrie-bantah-almarhum-berstatus-karumga/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/104796/isu-pergantian-kapolri-dinilai-dihembuskan-pihak-yang-terganggu-kasus-febrie-adriansyah https://eranasional.com/104796/isu-pergantian-kapolri-dinilai-dihembuskan-pihak-yang-terganggu-kasus-febrie-adriansyah#respond Thu, 06 Aug 2026 03:06:03 +0000 https://eranasional.com/104796/isu-pergantian-kapolri-dinilai-dihembuskan-pihak-yang-terganggu-kasus-febrie-adriansyah Jakarta, ERANASIONAL.COM – Isu pergantian Kapolri kembali mencuat setelah penyidik Polri menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka.

Bersamaan dengan itu, beredar kabar bahwa sosok yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah dipanggil menghadap salah satu pejabat penting di Indonesia.

Meski isu tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya, kabar itu terus menjadi perbincangan di tengah publik.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof. Juanda, menegaskan bahwa apabila Presiden memutuskan mengganti Kapolri, langkah tersebut secara hukum merupakan hak prerogatif Presiden sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun demikian, menurut Prof. Juanda, publik patut mempertanyakan apabila pergantian dilakukan di saat Kapolri dinilai tengah konsisten menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

“Yang sulit diterima oleh akal sehat dalam negara hukum adalah apabila Kapolri yang sedang berjuang secara konsisten memberantas korupsi justru dianggap bersalah atau dinilai tidak loyal kepada Presiden. Itu merupakan sebuah anomali,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa sejak masa kampanye hingga menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto secara terbuka berulang kali menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi.

Bahkan, Presiden pernah menegaskan akan mengejar para koruptor hingga ke mana pun dan siap mempertaruhkan segalanya demi kepentingan rakyat.

Karena itu, Prof. Juanda mengaku sulit mempercayai apabila Presiden benar-benar mengganti Kapolri ketika Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajarannya dinilai sedang menjalankan arahan Presiden dalam upaya pemberantasan korupsi.

Terlebih, lanjutnya, perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani memiliki nilai yang sangat besar serta melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum yang memiliki posisi strategis.

“Seharusnya Presiden memberikan dukungan penuh dan apresiasi atas keberhasilan tersebut. Membongkar perkara sebesar ini tentu bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan keberanian, profesionalisme, integritas, serta alat bukti yang kuat agar proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan,” katanya.

Prof. Juanda juga menilai, apabila isu pergantian Kapolri sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang merasa terusik dengan penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka, maka hal itu tidak boleh memengaruhi komitmen Polri dalam memberantas korupsi.

Menurutnya, Kapolri beserta seluruh jajaran tidak perlu gentar ataupun mundur dalam menegakkan hukum.

“Rakyat akan tetap mendukung Kapolri dan seluruh aparat penegak hukum dalam perang melawan korupsi. Kini masyarakat menunggu pembuktian konsistensi Presiden antara ucapan dan tindakan. Publik akan terus mengawal proses hukum perkara ini hingga tuntas,” ujar Prof. Juanda yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PERADI MAJU. []

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono menyampaikan bahwa penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup.

“Hari ini juga dengan pertimbangan dua alat bukti, dari Tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang,” ujar Rudi Margono kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).

Setelah resmi berstatus tersangka, NH langsung menjalani penahanan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Masa penahanan awal berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak Kamis (30/7/2026).

“Mulai hari ini akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan,” kata Rudi.

Ia juga mengungkapkan bahwa penyidikan masih terus berjalan. Hingga kini, tim penyidik telah meminta keterangan dari 24 orang saksi untuk mengungkap dugaan TPPU tersebut.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung lebih dahulu menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU.

Penyidik menduga Febrie menyalahgunakan kewenangannya saat masih menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Proses penyidikan perkara ini turut melibatkan Tim 9 yang dibentuk untuk menangani penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

Dalam rangkaian penyelidikan, nama pengusaha Tan Kian juga sempat menjadi perhatian setelah diperiksa oleh Polda Metro Jaya pada Kamis (9/7/2026) terkait tiga perkara yang sedang ditangani penyidik.

Meski sempat diamankan untuk pemeriksaan, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan bahwa Tan Kian saat itu masih berstatus sebagai saksi.

“Ini merupakan langkah-langkah dalam pemeriksaan saksi. Kami sampaikan pemeriksaan tadi, termasuk 15 saksi yang kami periksa dimintai keterangan, salah satunya adalah itu (Tan Kian). Jadi, yang bersangkutan statusnya masih status sebagai saksi,” ujar Budi dalam konferensi pers di Gedung Promotor Polda Metro Jaya, Jumat (10/7/2026). []

Hingga kini, Polda Metro Jaya belum menyimpulkan penyebab pasti kematian korban dan menegaskan proses penyelidikan masih berlangsung.

Kepolisian meminta masyarakat tidak menarik kesimpulan maupun menyebarkan spekulasi sebelum seluruh rangkaian penyelidikan, termasuk hasil autopsi dan pemeriksaan forensik, selesai dilakukan.

Peristiwa yang terjadi di tengah sorotan terhadap perkara dugaan korupsi yang melibatkan Febrie Adriansyah itu pun terus didalami penyidik. Berikut sejumlah fakta yang telah terungkap sejauh ini.

1. Sempat Mengeluhkan Kondisi Kesehatan

Sutrimo dilaporkan meninggal dunia pada Kamis, 23 Juli 2026. Sebelum meninggal, pria asal Banyumas, Jawa Tengah, tersebut dikabarkan sempat menghubungi rekannya dan mengeluhkan kondisi kesehatannya.

Setelah itu, korban dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, kondisinya terus memburuk hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

2. Dilaporkan Mengeluarkan Busa dari Mulut dan Hidung

Informasi yang dihimpun menyebutkan Sutrimo sempat muntah serta mengeluarkan cairan berbusa dari mulut dan hidung sebelum mendapatkan penanganan.

Petugas ambulans kemudian mengevakuasi korban ke RS Muhammadiyah Taman Puring. Sesampainya di rumah sakit, tim medis menyatakan korban telah meninggal dunia.

3. Polisi Periksa Sejumlah Saksi dan Telusuri Rekam Medis

Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan masih mengusut rangkaian kejadian tersebut dengan memeriksa sejumlah pihak.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyidik telah meminta keterangan dari keluarga korban, sopir ambulans, tenaga kesehatan di rumah sakit, serta pihak-pihak lain yang mengetahui peristiwa itu.

Selain memeriksa para saksi, penyidik juga menelusuri rekam medis korban, riwayat pemesanan ambulans, lokasi awal korban ditemukan, hingga berbagai barang bukti yang dinilai berkaitan dengan kasus tersebut.

4. Belum Ada Bukti Kematian Berkaitan dengan Kasus Febrie Adriansyah

Meninggalnya Sutrimo sempat memunculkan berbagai spekulasi di media sosial yang mengaitkannya dengan perkara dugaan korupsi batu bara yang menyeret nama mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Meski demikian, kepolisian menegaskan hingga saat ini belum ditemukan bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara kematian korban dengan perkara tersebut.

“Karena prosesnya masih berjalan, kami belum dapat menyimpulkan penyebab kematian,” ujar Kombes Pol Budi Hermanto.

5. Polisi Imbau Masyarakat Menunggu Hasil Penyelidikan

Kepolisian memastikan seluruh proses penyelidikan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan pembuktian ilmiah melalui autopsi dan pemeriksaan forensik.

Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kesimpulan resmi mengenai penyebab kematian, kata polisi, baru akan disampaikan setelah seluruh fakta dan hasil pemeriksaan terkumpul.

Kasus ini terus menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah perkembangan penanganan perkara yang melibatkan Febrie Adriansyah.

Namun hingga saat ini, aparat penegak hukum menegaskan belum ada dasar yang menghubungkan kematian Sutrimo dengan perkara tersebut.

Penyebab pasti meninggalnya korban masih menunggu hasil penyelidikan dan pemeriksaan forensik. []

Pernyataan itu disampaikan Febrie sesaat setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan. Saat digiring menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (24/7) malam, ia dimintai keterangan mengenai asal-usul emas tersebut.

Namun, Febrie tidak memberikan penjelasan secara rinci. Ia meminta agar pertanyaan mengenai kepemilikan dan penggunaan emas itu disampaikan langsung kepada penyidik Kejaksaan Agung.

“Soal itu biar jaksa penyidik yang melihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa kegiatannya. Nanti minta penyidik yang menjawab,” ujar Febrie.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bersamaan dengan penetapan status tersangka, penyidik juga melakukan penahanan terhadap dirinya.

Febrie kini ditahan di Rutan KPK selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Jumat (24/7).

Usai menjalani pemeriksaan, Febrie mengungkapkan bahwa dirinya sempat berdiskusi dengan jaksa pemeriksa terkait alat bukti yang digunakan dalam perkara tersebut.

Menurutnya, bukti yang ada masih memerlukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut.

Ia menilai, proses penetapan tersangka hingga penahanan dilakukan terlalu cepat karena alat bukti seharusnya terlebih dahulu dikonfirmasi dan diuji secara menyeluruh.

Selain itu, Febrie berpendapat penanganan perkara semestinya melalui ekspose secara berulang sebelum penyidik memutuskan menetapkan seseorang sebagai tersangka maupun melakukan penahanan.

“Namun karena ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya. Saya merasa ini merupakan bentuk kriminalisasi. Terima kasih,” kata Febrie. []

Keputusan tersebut diambil karena Hotman ingin memusatkan perhatian pada proses pemulihan kondisi kesehatannya.

Hotman mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan keputusan itu kepada Febrie sekitar dua hari sebelum diumumkan kepada publik.

Menurutnya, pengunduran diri tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih.

Ia menjelaskan masih harus menjalani pemeriksaan lanjutan di Singapura setelah sebelumnya menjalani operasi akibat gangguan saraf kejepit.

“Atas saran dokter, aktivitas kerja juga harus dikurangi agar proses pemulihan berjalan lebih optimal,”ujar Hotman.

Meski tidak lagi menjadi bagian dari tim kuasa hukum, Hotman memastikan keputusannya tidak berkaitan dengan substansi perkara hukum yang sedang dihadapi Febrie.

Ia menegaskan alasan pengunduran diri murni didasari pertimbangan kesehatan.

“Keputusan ini semata-mata karena kondisi kesehatan saya. Tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang berjalan,” tegasnya.

Sementara itu, pendampingan hukum terhadap Febrie Adriansyah dipastikan tetap berlanjut.

Tim kuasa hukum lainnya masih akan menangani proses hukum yang tengah berlangsung, sehingga pengunduran diri Hotman tidak memengaruhi jalannya pembelaan hukum terhadap mantan Jampidsus tersebut.

Sebelumnya, Hotman Paris resmi menerima kuasa untuk mendampingi Febrie Adriansyah dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Namun, hanya beberapa hari setelah bergabung dalam tim pembela, ia memilih mundur demi memprioritaskan pemulihan kesehatannya. []

Yusril menegaskan proses penegakan hukum tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui tahapan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia meminta masyarakat memberikan waktu kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan proses tersebut.

“Jadi itu sabar saja, perkembangannya itu kan tahap demi tahap,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Menurut Yusril, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru membawa sejumlah perubahan, termasuk dalam mekanisme penetapan dan penahanan tersangka.

Salah satu perubahan penting adalah terbukanya ruang bagi tersangka untuk mengajukan praperadilan terhadap setiap keputusan penyidik.

“Dan berdasarkan KUHAP baru, tiap satu keputusan penyidik itu dapat di-challenge ke pengadilan. Beda dengan dulu, kalau KUHAP lama kan nggak bisa,” katanya.

Ia menjelaskan, penahanan kini tidak lagi menjadi langkah yang otomatis dilakukan setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik harus memiliki dasar yang kuat, seperti adanya potensi tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

“Kalau misalnya ditetapkan ya orang yang ditetapkan ditahan kan bisa melakukan perlawanan ke praperadilan. Jadi KUHAP baru ini sudah begitu, tidak begitu menekankan lagi pada penahanan, kecuali memang dirasakan perlu,” ujarnya.

Yusril menilai pendekatan dalam KUHAP baru lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Karena itu, penyidik dituntut lebih cermat sebelum memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka.

“Sekarang ini KUHAP baru agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan,” kata Yusril.

Ia menambahkan, mekanisme praperadilan yang lebih luas merupakan perkembangan positif dalam sistem peradilan pidana karena memberikan ruang bagi tersangka untuk menguji keabsahan tindakan penyidik.

“Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan ya udah nyerah, sekarang ditahan bisa dilawan di praperadilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP,” tuturnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung belum menahan Febrie Adriansyah meski status hukumnya telah menjadi tersangka.

Sementara itu, tersangka lain dalam perkara yang sama, Don Ritto, telah ditahan dan diserahkan bersama barang bukti kepada Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7/2026) untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. []