Feri Amsari – Eranasional.com

Feri Amsari Bentuk Kabinet Bayangan, Bantah Tuduhan Dibiayai Asing

Rio Anthony — Mon, 10 Aug 2026 02:19:34 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pengajar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menggagas pembentukan Kabinet Bayangan sebagai bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Gagasan tersebut menuai sorotan setelah muncul tudingan bahwa gerakan itu mendapat pendanaan dari pihak asing.

Feri Amsari mengatakan, Kabinet Bayangan bukan sebagai upaya untuk mengambil alih pemerintahan ataupun merebut posisi dalam kabinet.

“Konsep yang ditawarkan lebih diarahkan sebagai instrumen pengawasan terhadap kebijakan pemerintah,”jelasnya.

Feri menambahkan, konsep tersebut menggunakan pendekatan man-to-man marking.

“Artinya, setiap menteri dalam kabinet pemerintahan memiliki pasangan menteri bayangan yang bertugas mengawasi serta memberikan catatan terhadap kinerja dan kebijakan yang dijalankan,”ungkap Feri.

Namun, gagasan tersebut kemudian mendapat kritik. Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto, bahkan menuding keberadaan Kabinet Bayangan tidak sekadar sebagai bentuk oposisi atau kontrol politik.

Prihandoyo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri sumber pendanaan di balik pembentukan Kabinet Bayangan. Ia mempertanyakan dari mana biaya kegiatan tersebut berasal.

‘Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sumber dana yang digunakan dalam aktivitas tersebut, terlebih jika menyangkut gerakan yang membawa nama pengawasan terhadap pemerintahan,”tegas Prihandoyo.

Di tengah tudingan tersebut, Feri Amsari telah memberikan penjelasan mengenai sumber pendanaan Kabinet Bayangan.

Feri Amsari Dilaporkan ke Polisi, Menteri HAM Tegaskan Kritik Tidak Bisa Dipidana

Aditya — Sun, 19 Apr 2026 21:17:06 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kasus pelaporan terhadap akademisi kembali menjadi sorotan publik setelah pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, dilaporkan ke kepolisian terkait pernyataannya yang mengkritik kebijakan swasembada pangan pemerintah. Peristiwa ini memicu perdebatan luas mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan potensi pelanggaran hukum dalam ruang demokrasi.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, memberikan tanggapan tegas terhadap laporan tersebut. Ia menilai bahwa langkah membawa kritik ke ranah hukum bukanlah pendekatan yang tepat dalam negara demokrasi. Menurut Pigai, kritik yang disampaikan oleh akademisi seharusnya dipandang sebagai bagian dari dinamika intelektual dan kontrol sosial terhadap kebijakan publik.

Pigai bahkan berpendapat bahwa tidak semua kritik perlu direspons secara berlebihan, apalagi sampai dilaporkan ke aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa dalam konteks demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dan justru diperlukan untuk memperkaya proses pengambilan kebijakan.

Dalam penjelasannya, Pigai mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, termasuk kritik terhadap kebijakan pemerintah, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa kritik tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kecuali memenuhi unsur tertentu, seperti mengandung ajakan untuk melakukan tindakan melawan hukum, penghasutan yang berujung pada tindakan nyata, atau serangan terhadap kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Dalam konteks kasus ini, Pigai menilai kritik yang disampaikan masih berada dalam koridor yang sah.

Feri Amsari: Pemecatan Hasyim Buka Jalan Ungkap Kecurangan Pemilu 2024

Rio Anthony — Fri, 05 Jul 2024 00:06:58 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari dipecat dari jabatannya.

Pemecatan itu setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Hasyim Asy’ari.

Hasil sidang memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu diberhentikan. Pemberhentian itu bisa menjadi pemicu penting mengungkap problematika penyelenggaraan pemilu 2024 lalu.

Hal itu disampaikan dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, dalam dialog Kompas TV, Kamis 4 Juli 2024.

“Anggap perkara ini adalah trigger penting untuk mengungkap problematika penyelenggaraan pemilu kita,” jelas Feri.

Awalnya, Feri menjawab pertanyaan host tentang pernyataan Hasyim yang mengatakan bersyukur karena dibebaskan dari tugas berat.

Feri menyebut reaksi Hasyim terhadap putusan itu tidak lagi penting dalam ranah penegakan etik karena sidang DKPP sudah menjelaskan banyak hal.

“Saya pikir reaksi Hasyim tidak lagi penting dalam ranah penegakan etik ya, pelaku bisa saja bersikap apa pun. Tetapi sidang DKPP sudah bicara banyak hal, mengungkap banyak hal. Itu saja bagi saya sudah sangat penting dan sangat patut disyukuri,”jelasnya.

“Saya sepakat bahwa kasus ini tidak sekadar di ruang etik saja, tetapi juga akan ada aspek hukum administrasi negaranya, ada aspek tindak pidananya,” lanjut Feri.

Tindak pidana yang ia maksud, bukan hanya tentang kekerasan seksual, tetapi juga dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan anggaran di Pemilu 2024.

“Tindak pidananya tidak hanya soal kekerasan seksual tapi juga ada tindak pidana soal gratifikasi, penyalahgunaan anggaran, yang bukan tidak mungkin bisa berkembang,” ujarnya.

“Kita bisa mengungkap kecurangan pemilu kita bukan saja dari berbagai peristiwa yang sudah diungkap sebelumnya, tetapi juga bisa dari perkara-perkara seperti ini,” sambung Feri.

Ia mengapresiasi keberanian korban melaporkan kasus ini. Hal ini juga menjadi titik awal menyadarkan publik bahwa penyelenggaraan pemilu terkadang menyimpang jauh.

“Penting untuk berterima kasih atas keberanian korban melaporkan perkara ini, dan perkara ini menjadi titik awal penting menyadarkan publik bahwa penyelenggara pemilu kadang-kadang sangat mungkin menyimpang sangat jauh, dan ini jadi titik yang penting untuk mengungkap banyak hal,”pungkasnya.

Diketahui Hasyim diberhentikan terkait dugaan tindak asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila, sehingga DKPP memutuskan untuk memberhentikannya secara tetap. []