Hal itu dikatakan Anggota DPR Herman Khaeron atau Hero sapaan akrabnya saat di wawancarai oleh media di Komplek parlemen, Jakarta, Rabu (10/09/2025).

Menurut Herman, aparat tidak perlu memaksakan diri jika tidak ada unsur tindak pidana. Demikian pula sebaliknya, aparat harus bertindak adil jika menemukan unsur pidana yang dilakukan siapa pun.

“Kalau enggak ada indikasi ya jangan dibuat-buat. Tapi kalau memang ada indikasi ya silakan tegakkan hukum seadil-adilnya,” kata Hero.

Pernyataan itu ia sampaikan menjawab pernyataan wartawan terkait isu pidana  yang dilakukan youtuber Ferry Irwandi .

Hero mengaku menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum. Dia meyakini aparat kepolisian memiliki hakim. Namun, dia mengingatkan agar aparat juga tidak tebang pilih.

“Saya kira di mata hukum kan semua memiliki kesamaan. Semua memiliki hak dan perlakuan hukum yang sama. Itulah hukum tidak tebang pilih,” katanya. []

Diketahui Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin (08/09/2025) kemarin, untuk menyampaikan hasil patroli siber yang dilakukan pihaknya.

Sjafrie mengaku mengetahui langkah sejumlah jenderal TNI itu. Namun ia meminta hal itu ditanyakan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Ya itu operasional, silahkan ke Panglima TNI yang menangani operasional. Kalau yang berhubungan dengan kebijakan nasional boleh tanya sama saya,” kata Sjafrie di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (09/09/2025).

Sjafrie menjelaskan ada pembagian kewenangan antara menteri dengan Panglima TNI. Sjafrie kembali meminta hal itu ditanyakan ke Panglima TNI.

“Saya nonton di televisi, tapi saya serahkan kewenangan itu kepada Panglima TNI. Kita mempunyai strata-strata pendelegasian yang berwenang,” ujarnya.[]