Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, tidak ada penangkapan maupun pengamanan terhadap Firli oleh penyidik.

“Enggak ada yang diamankan,” kata Budi.

Ia menjelaskan, kedatangan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya ke sebuah gedung olahraga (GOR) bulutangkis bukan untuk menangkap Firli.

Kehadiran personel kepolisian tersebut merupakan tindak lanjut atas dua kali ketidakhadiran Firli dalam panggilan pemeriksaan sebelumnya.

“Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Saudara FB dalam 2 kali panggilan pemeriksaan,” ujarnya.

Meski demikian, Budi menyebut Firli telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan selanjutnya.

Penyidik Polda Metro Jaya, kata dia, akan segera menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap mantan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

“Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik,” ungkap Budi Hermanto. []

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menetapkan Firli menjadi tersangka dengan tuduhan memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli dituduh memeras SYL dengan memanfaatkan kasus korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2021 yang diselidiki KPK.

Dilansir SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), gugatan Firli Bahuri didaftarkan Senin, 22 Januari 2024 dan teregister dengan nomor perkara 17/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dalam gugatan ini Firli sebagai Pemohon. Dan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya sebagai Termohon.

Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN( Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan sidang perdana praperadilan Firli Bahuri ini akan digelar pada 30 Januari 2024.

Dia menyebutkan PN Jaksel telah menunjuk seorang hakim untuk mengadili permohonan itu.

“Hakim tunggal namanya Estiono,” ungkap Djuyamto.

Ini merupakan gugatan praperadilan kedua Firli Bahuri. Gugatan pertama Firli ditolak hakim tunggal PN jaksel Imelda Herawati.

Ada gugatan praperadilan pertama, Firli menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

Dalam putusannya, hakim Imelda Herawati tidak menerima gugatan tersebut. Salah satu pertimbangannya aalah permohonan yang diajukan oleh Firli tak sekadar terkait urusan formil.

Hakim Imelda juga menyatakan Firli menyerahkan bukti yang tidak terkait dengan praperadilan ini. (*)

“Kalau saya pada prinsipnya, kasus ini akan segera saya selesaikan,” kata Karyoto di Mapolda Metro Jaya, Selasa, 16 Januari 2024.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyatakan dirinya enggan menanggapi permintaan Yusril itu.

“Mohon maaf, kami tidak menanggapi itu karena bukan kompetensi yang bersangkutan (Yusril) untuk menanggapi,” kata Ade.

Untuk diketahui, Yusril telah diperiksa sebagai saksi meringankan Firli Bahuri di Bareskrim Polri, Senin, 15 Januari 2024 kemarin.

Yusril mengaku, kepada penyidik dirinya sudah menyampaikan permintaan menghentikan kasus Firli tersebut.

“Saya sudah menyampaikan usulan dihentikannya penyidikan kasus itu,” ujar Yusril.

seperti diketahui, sekarang ini KPK dipimpin oleh Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango.

“Masih dalam proses semuanya,” kata Jokowi usai menghadiri acara konsolidasi KPU di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 30 Desember 2023.

Mengenai batas waktu dirinya memilih Ketua KPK definitif yang baru, Jokowi enggan memberitahu juga.

“Masih dalam proses semuanya. Kita ikutin saja aturannya,” ujarnya mengulangi.

Jokowi juga tidak menjelaskan secara pasti mengenai pemberhentian Firli Bahuri apakah dilakukan secara terhormat atau tidak terhormat.

Dia menyarankan untuk hal itu ditanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. “Saya enggak sedetail itu. Silakan tanya ke Pak Mensesneg,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Firli Bahuri secara permanen dari jabatan Ketua KPK pada 28 Desember 2023.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Keppres tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

“Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023, tentang Pemberhentian Bapak Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024,” kata Ari Dwipayana, Jumat, 29 Desember 2023.

Ari mengungkapkan, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan Jokowi menandatangani keppres tersebut.

“Pertama, terkait surat pengunduran diri Firli Bahuri yang telah diterima tertanggal 22 Desember 2023. Surat tersebut merupakan surat perbaikan yang diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada tanggal 23 Desember 2023,” jelas Ari.

“Kedua, Putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK Nomor: 03/DEWAN PENGAWAS/ ETIK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023. Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat terhadap Firli Bahuri lantaran terbukti melanggar etik dalam kasus eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dewas KPK memutuskan, Firli wajib mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK,” sambungnya.

Dan, yang pertimbangan ketiga adalah berdasarkan Pasal 32, UU No 30/2002 tentang KPK tentang pemberhentian pimpinan KPK ditetapkan melalui Keppres.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL dengan cara memanfaatkan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021 yang sedang diselidiki KPK.

Firli sempat mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Desember 2023 memutuskan untuk menolak permintaan Firli Bahuri mencabut status tersangka tersebut. (*)

“Saksi baru meringankan yang diajukan tersangka (Firli Bahuri) adalah Prof Yusril Ihza Mahendra,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, Jumat, 29 Desember 2023.

Dengan begitu, ada empat saksi meringankan yang diajukan Firli Bahuri yaitu Suparji Ahmad, Natalius Pigai, Romli Atmasasmita, dan Yusril Ihza Mahendra.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga diajukan sebagai saksi meringankan, namun yang bersangkutan menolak.

Ade Safri menjelaskan Suparji Ahmad dan Natalius Pigai telah diperiksa. Sementara, Romli Atmasasmita meminta penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap dirinya.

Untuk Yusril, lanjut Ade Safri, penyidik kepolisian akan segera melakukan pemeriksaan sebagai saksi meringankan Firli.

Yusril bersedia jadi saksi meringankan

Yusril sendiri menyatakan bersedia menjadi saksi yang meringankan Firli Bahuri.

“Atas permintaan Pak Firli, saya bersedia saja untuk menjadi saksi yang meringankan,” kata Yusril saat dikonformasi, Jumat, 29 Desember 2023.

Dia mengajukan agar pemeriksaan terhadap dirinya dilakukan setelah tanggal 3 Januari 2024 mendatang. Sebab, dirinya harus menyelesaikan beberapa kegiatan terlebih dahulu.

“Tentu panggilan penyidik itu harus mempertimbangkan kesempatan waktu saya, mengingat saya kini sedang berada di Jepang dan akan meneruskan perjalanan ke Filipina. Rencananya saya akan kembali ke Tanah Air tanggal 3 Januari 2024. Saya berharap penyidik akan memanggil saya setelah tanggal 3 Januari tersebut,” tuturnya.

Yusril menjelaskan alasan dirinya bersedia menjadi saksi meringankan untuk Firli Bahuri.

“Dalam sidang Praperadilan yang dimohonkan Pak Firli, saya tampil sebagai ahli yang memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena itu saya tidak keberatan untuk menjadi saksi yang meringankan,” ungkap Yusril. (*)

Firli dijatuhi sanksi berat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Karena dijatuhi sanksi berat, Dewas KPK memutuskan dan meminta Firli Bahuri agar mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

“Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa (Firli Bahuri) berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam sidang di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu, 27 Desember 2023.

Lanjut Tumpak, tidak ada hal yang dapat meringankan hukuman Firli. Justru, Dewas KPK menyebutkan ada sejumlah hal yang memberatkan hukuman, di antaranya Firli tidak mengakui perbuatannya.

Selain itu, Firli Bahuri juga tidak hadir dalam sidang kode etik dan kode perilaku yang digelar Dewas KPK tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

“Ada kesan yang bersangkutan berusaha memperlambat jalannya persidangan,” ujar Tumpak.

Hal yang memberatkan lainnya yaitu Firli tidak menjadi contoh yang baik kepada jajaran KPK.

“Terperiksa sebagai Ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku di KPK, tetapi justru melakukan sebaliknya,” jelas Tumpak.

Tumpak menambahkan, sanksi etik yang sebelumnya pernah dijatuhkan Dewas KPK kepada Firli juga menjadi hal yang memberatkan.

Dewas KPK menyatakan, Firli melanggar kode etik dan kode perilaku karena berhubungan dengan SYL yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Komunikasi antara Firli Bahuri dengan SYL terjadi ketika KPK menangani perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Firli disebut tak pernah memberitahukan ihwal komunikasi antara dirinya dengan SYL kepada pimpinan KPK lainnya.

“Sehingga diduga menimbulkan benturan kepentingan, serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf c , dan Pasal 8 huruf e Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku,” paar Tumpak.

Dalam kasus Firli Bahuri ini, Dewas KPK mengusut tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama, dugaan pertemuan dengan SYL yang tengah berperkara di KPK. Kedua, Firli dianggap tidak jujur dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dan, ketiga, gaya hidup mewah Firli Bahuri dengan menyewa rumah di kawasan elite, Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Di saat bersamaan, Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL yang ditangani Polda Metro Jaya. (*)

Sebelumnya, Firli diperiksa pada hari Jumat, 1 Desember 2023 lalu.

Firli Bahuri diperiksa sejak pukul 09.15 WIB hingga 20.10 WIB. Setelah diperiksa selama 11 jam, penyidik masih belum melakukan penahanan terhadap Firli.

Firli Bahuri keluar secara “kucing-kucingan” atau diam-diam melalui pintu Sekretariat Umum (Setum) atau pintu samping Gedung Bareskrim, Mabes Polri. Padahal, salah satu mobil Firli Bahuri terparkir di lobi belakang Gedung Bareskrim Mabes Polri.

Bahkan, para petugas Pelayanan (Yanma) Mabes Polri telah mempersiapkan tempat bagi awak media untuk melakukan wawancara. Namun, Firli Bahuri ternyata keluar gedung melalui pintu samping dan memasuki mobil lainnya.

Sebagian awak media yang bersiaga untuk mewawancarai Firli di sana pun sempat dihalangi oleh pengawalnya.

Setelah terbebas dari kejaran wartawan, Firli memberikan rilis tertulis kepada awak media melalui pesan singkat WhatsApp (WA).

Kata Kapolri Sigit, penyidik memiliki alasan terkait hal itu.

“Ikuti saja prosedurnya. Tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subjektif. Sepanjang itu masih dimaknai bisa ditoleransi,” kata Kapolri Sigit di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 4 Desember 2023.

Menurut dia, penyidik saat ini sedang fokus untuk menuntaskan kasus tersebut. Sigit memastikan kasus Firli Bahuri akan terus diproses.

“Semuanya tetap berproses dan saya kira yang penting bagaimana kasus ini dituntaskan,” ucapnya.

Seperti diketahui, Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atau gratifikasi atau suap terhadap SYL.

SYL sendiri saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Karena kasusnya ini Firli Bahuri diberhentikan sementara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari jabatan Ketua KPK.

Pada Jumat, 1 Desember kemarin, Firli diperiksa oleh polisi di Bareskrim Polri. Sejumlah orang di antaranya mantan Ketua KPK Abraham Samad hingga aktivis antikorupsi mendesak agar polisi langsung menahan Firli Bahuri.

“Firli Bahuri harus segera ditahan karena bahaya sekali kalau dia di luar. Dia bisa mempengaruhi proses praperadilan, bisa menghambat, dan bisa menghilangkan barang bukti. Makanya dia harus segera ditahan,” kata Abraham Samad, Kamis, 30 November 2023. (*)

Firli mengatakan itu menanggapi pemeriksaan dirinya sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang dilakukan di Bareskrim Polri.

Firli sudah dua kali diperiksa penyidik Polri. Pertama, Kamis, 16 November 2023 saat itu dirinya masih berstatus sebagai saksi. Dia diperiksa selama empat jam.

Diketahui, setelah diperiksa, Firli keluar melalui akses utama pejabat Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri. Gedung Rupatama memang tersambung dengan Gedung Bareskrim Polri.

Begitu keluar, Firli naik mobil Hyundai hitam B 1917 TJQ, dan langsung keluar tanpa menghiraukan panggilan wartawan yang mengejarnya dan ingin mewawancarainya.

Bahkan, Firli yang berada di kursi tengah dengan ajudannya terkesan menyembunyikan diri dengan menutupi wajahnya menggunakan tas.

Penjelasan Firli Bahuri

Selang empat hari kemudian, Firli menjelaskan perihal perilakunya itu. Dia mengatakan sedang dalam situasi yang tidak normal.

“Saya sungguh dikagetkan mengapa kendaraan pribadi saya tidak tahu ada di mana dan saya tidak menemukan kendaraan tersebut, sehingga seseorang menyampaikan pada saya untuk meminjamkan mobil pribadinya kepada saya dan mengantar saya keluar dari tempat,” kata Firli dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin 20 November 2023.

Meski begitu dia menyadari bahwa kehadirannya di Mabes Polri terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap SYL ditunggu oleh banyak pihak. Namun, dia membutuhkan jeda untuk menghindari sorotan pemberitaan.

“Sebagai pejabat publik saya paham rekan-rekan media hari itu menunggu saya. Tetapi, saya juga sebagai manusia terkadang butuh waktu untuk jeda,” jelas Firli.

Lalu, Firli menyebut, dirinya merasa situasi pemeriksaannya di Mabes Polri tidak normal. Namun, dia tidak menjelaskan maksud perkataannya itu.

“Terutama di situasi yang saya anggap situasi abnormal yang tidak bisa saya jelaskan saat ini. Apalagi sehari sebelumnya saya tidak tidur karena menangani tindak pidana korupsi terkait penjabat Bupati Sorong,” katanya.

Firli juga mengaku ada gejolak batin yang dirasakan saat diperiksa di Mabes Polri. Sebagai purnawirawan Polri, dia merasa Mabes Polri terasa asing baginya saat itu.

“Saya tentu bertanya, setelah 40 tahun mengabdi di lembaga Polri, dan kemarin saya bertanya, apa benar saya pernah mengabdi di sana? Dan mengapa markas besar itu terasa asing bagi saya,” ujar Firli.

“Itulah yang bergejolak di batin saya saat diperiksa 16 November 2023 lalu. Saya bermaksud menyampaikan perasaan ketidakadilan itu ada, dirasakan. Dan benar adanya,” sambungnya.

Diperiksa sebagai tersangka

Dipemeriksaan kedua, Jumat, status Firli berubah menjadi tersangka. Usai diperiksa dia menyatakan taat terhadap proses hukum dan menjunjung supremasi hukum.

“Saya taat kepada hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum,” kata Firli di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023.

Dipemeriksaan kedua ini, Firli diperiksa selama 10 jam. Dia keluar Gedung Bareskrim pukul 19.30 WIB.

Namun, dia meminta masyarakat untuk menghormati asas praduga tak bersalah dan memastikan bahwa proses hukum akan berjalan. “Tunjukkan keadilan dan kita percayakan kepada proses hukum yang berjalan,” pungkasnya. (*)

Diketahui Firli diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK buntut penetapan dirinya sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Gaji yang diterima Firli itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK.

Dalam Pasal 7 disebutkan pimpinan KPK masih menerima 75 persen gaji meskipun statusnya telah menjadi tersangka atas sebuah kasus.

“Bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan penghasilan sebesar 75 persen dari penghasilan,” bunyi Pasal 7 itu.

Selain 75 persen gaji, Firli Bahuri juga masih menerima tunjangan perumahan.

Tak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Firli mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarts Selatan. Gugatannya teregister dengan Nomor 314/Praper/IISPA/XI/2023 pada Jumat, 24 November 2023.

Sidang perdana praperadilan Firli Bahuri dijadwalkan akan digelar pada 11 Desember 2023.

Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan, sidang perdana praperadilan Firli Bahuri akan dipimpin oleh Imelda Herawati Dewi Prihatin selaku hakim tunggal.

Profil Herawati Dewi Prihatin

Banyak masyarakat yang mencari tahu tentang Imelda Herawati begitu ditetapkan sebagai hakim tunggal praperadilan Firli Bahuri.

Imelda Herawati Dewi Prihatin lahir 48 tahun yang lalu di Solo, Jawa Tengah, tepatnya 9 Agustus 1975.

Adapun pendidikannya, Imelda Herawati menyelesaikan dasar di SDN Pangudi Luhur Solo. Setamat SD, dia pindah ke Kalimantan Timur dan bersekolah di SMPN 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser.

Selepas SMP, Imelda mengenyam pendidikan SMA di tiga sekolah yang berbeda, yaitu SMA Tanah Grogot, Kalimantan Timur, kemudian pindah ke Jawa Tengah dan sekolah di SMA Regina Pacis. Dan, kembali pindah ke SMA 1 Slamet Riyadi Bojonegoro, Jawa Timur.

Lulus SMA, Imelda Herawati menempuh pendidikan tinggi hukum S1 (sarjana) di Universitas Sebelas Maret (UNS) Bojonegoro. Kemudian S2 di Universitas Kadiri, Bontang.

Karir Imelda Herawati

Selama karirnya sebagai hakim, Imelda Herawati Dewi Prihatin tercatat pernah bertugas di berbagai wilayah, antara lain Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kalimantan Timur, Pengadilan Negeri Bontang, Pengadilan Negeri Tenggarong, dan Pengadilan Negeri Batulicin.

Selain itu, Imelda juga pernah jadi Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Dan, kini bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan jabatan Pembina Tingkat I (IV/b). (*)

“Tadi pagi diadakan rapat pimpinan dan pejabat struktural (Biro Hukum KPK). Hasil pembahasan, pimpinan KPK menyepakati tidak memberikan bantuan hukum (terhadap Firli Bahuri) terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya terhadap ,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 28 November 2023.

Dijelaskan Ali, protokol dan perlindungan diberikan kepada Firli Bahuri jika terkait pelaksanaan tugas. Dan, pimpinan KPK menyepakati dugaan korupsi yang menjerat Firli tidak sesuai peraturan.

“Rujukannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan Hak, Keuangan, Kedudukan, Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK. Ada ketentuannya di sana bahwa bantuan hukum dan perlindungan keamanan diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK,” jelas Ali.

“Rapat pimpinan berkesimpulan bahwa dugaan tindak pidana yang sedang berproses di Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah dimaksud sehingga KPK tidak memberikan bantuan hukum,” sambungnya.

Dia mengatakan peraturan pemerintah yang berlaku merupakan dasar dan rujukan KPK memutuskan terkait bantuan hukum tersebut. Dia menegaskan, KPK tidak ingin melanggar aturan hukum yang berlaku, sehingga diputuskan tidak memberikan bantuan hukum untuk Firli.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menonaktifkan Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK dan mengangkat Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.

Firli Bahuri akan secara definitif dipecat apabila terbukti di pengadilan melakukan tindak pidana pemerasan terhadap SYL.

Saat ini kasus tersebut sedang ditangani Polda Metro Jaya. Dan, Firli mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2023 karena tidak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

Permohonan praperadilan tersebut telah teregister dengan nomor perkara: 129/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. Klasifikasi perkara adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Perkara tersebut akan diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal Imelda Herawati. Sidang perdana akan digelar pada Senin, 11 Desember 2023. (*)

“Aktivitas perkantoran tidak perlu dilaksanakan lagi oleh beliau (Firli Bahuri) di kantor ini,” kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 27 November 2023.

Dia pun mempersilakan Firli mengambil seluruh barang pribadinya yang masih tertinggal di Gedung KPK. Hanya saja, harus melalui pintu depan selayaknya tamu-tamu lainnya.

Nawawi menjelaskan hal ini sekaligus menjawab isu pemberian akses terhadap Firli Bahuri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menyebabkan Firli dicopot dari jabatan Ketua KPK.

“Kedatangan beliau (Firli Bahuri) di kantor ini cukup kami perlakukan sebagai tamu undangan. Terlebih lagi bahwa tadi laporan Sespim kepada kami bahwa barang-barang inventarisir barangkali dari yang bersangkutan masih ada di ruangan yang bersangkutan. Jadi, mungkin besok bisa diambil,” tutur Nawawi.

“Prosedurnya dengan masuk melalui pintu depan, tidak diberikan akses seperti kemarin-kemarin,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menonaktifkan Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK dan mengangkat Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango awalnya mengatakan pihaknya baru saja mengadakan rapat struktural. Katanya, rapat berlangsung selama tiga jam.

“Tadi kami menggelar rapat struktural, dan sampat tiga jam belum kelar,” kata kata Nawawi di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 27 November 2023.

Karen pembahasan rapat menyita waktu, lanjut Nawawi, pihaknya belum membicarakan soal bantuan hukum kepada Firli. Dan, rencananya akan diputuskan Selasa besok.

“Besok kami akan agendakan untuk menyikapinya apakah bantuan hukum itu akan kami lakukan kepada yang bersangkutan atau tidak,” jelasnya.

Nawawi kemudian mrnyinggung soal komitmen KPK agar terbebas dari isu korupsi. Komitmen itu, menurut Nawawi, akan menjadi pertimbangan dalam keputusan memberikan bantuan hukum kepada Firli.

“Banyak hal yang kami pertimbangkan, karena KPK punya komitmen lembaga ini adalah lembaga yang harus zero tolerance terhadap isu korupsi. Itu akan menjadi bagian pertimbangan kami apakah akan melakukan pendampingan atau tidak kepada yang bersangkutan,” pungkas Nawawi.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa lembaga antirasuah tersebut akan memberikan bantuan hukum kepada Firli. Alasannya, Firli masih berstatus sebagai pegawai KPK meski telah menjadi tersangka.

Pernyataan itu disampaikan Alexander saat Firli belum diberhentikan sementara oleh Presiden Jokowi. (*)

Penunjukan Nawawi sebagai Ketua KPK sementara ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116 tanggal 24 November 2023.

Banyak masyarkat yang tidak mengenal dan ingin tahu sosok Nawawi.

Berikut gambaran singkat sosok Nawawi Pomolango.

Sebelum ditunjuk sebagai Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango merupakan salah satu Wakil Ketua KPK periode 2019-2024. Dia merupakan komisioner KPK yang berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi (tipikor). Selama berkiprah sebagai hakim, Nawawi kerap menangani berbagai kasus korupsi.

Harta Kekayaan Nawawi Pomolango

Lantas, berapa harta kekayaan Nawawi Pomolango?