JAKARTA – Mabes Polri masih mendalami aduan yang dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), soal dugaan gratifikasi penyewaan helikopter yang diterima oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Namun berkas laporan itu sepertinya akan dikembalikan ke komisi antirasuah tersebut.

“Sedang didalami dumas (aduan masyarakat) berkaitan yang dilaporkan,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono kepada wartawan, Jumat (4/6/2021).

Itu alasan mengapa Argo belum mau berkomentar lebih jauh perihal ini.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto menambahkan kasus tersebut sudah ditangani oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Sehingga, Korps Bhayangkara tak ingin ikut campur urusan internal komisi.

Agus mengatakan, Polri saat ini tengah fokus membantu pengendalian pandemi Covid-19. Sehingga, aduan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh ICW akan diserahkan pihaknya pada Dewas KPK untuk ditindaklanjuti.

“Kan sudah ditangani oleh Dewas. Mekanisme internal di KPK akan bergulir sesuai aturan, silakan dikonfirmasi ke sana. Jangan tarik-tarik Polri. Saat ini kita fokus kepada penanganan dampak kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dan investasi akibat pendemi Covid-19. Nanti kami kembalikan ke Dewas saja. Kan sudah ditangani,” terang Agus.

Sebelumnya, Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Badan Reserse Kriminal Polri guna memberi informasi terkait dugaan gratifikasi penyewaan helikopter yang disinyalir diterima oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Editor: Redaksi

JAKARTA

– Tuduhan 75 pegawai KPK agar tidak diluluskan dibantah Ketua KPK Firli Bahuri. Firli menekankan kalau dia tidak ada kepentingan untuk tidak meluluskan 75 pegawai KPK.

“Nggak ada kaitannya, orang lulus nggak lulus itu karena dia sendiri. Prosesnya sudah berjalan tidak ada,” ucap Firli kepada wartawan saat hadir di DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (3/6/2021).

Dia juga mengaku heran atas adanya tudingan dirinya sengaja tidak meluluskan ke-75 pegawai KPK. Dia menegaskan tidak ada kepentingan untuk itu.

“Apa kepentingan saya membuat list orang?” tanya Firli.

Tuduhan yang beredar itu kembali dibantah oleh Firli. Dia berpendapat, semua pimpinan KPK hingga pegawai KPK memiliki hak yang sama untuk ikut seleksi tes wawasan kebangsaan.

“Ya silakan informasi Anda, tetapi seluruh pimpinan KPK, pegawai KPK memiliki hak yang sama untuk ikuti tes seleksi wawasan kebangsaan, hasilnya seperti itu. Oke, terima kasih ya,” katanya. .

Sebelumnya, 75 pegawai KPK yang disebut tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK telah dibagi menjadi 2, yaitu 24 orang yang akan dibina ulang dan 51 orang yang disebut tidak mungkin bisa dibina lagi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah menyampaikan bahwa 51 orang itu tetap bekerja di KPK hingga 1 November 2021.

Kemudian, mulai saat ini hingga kelak 1 November 2021 bagaimana nasib para pegawai KPK itu?

Hal senada juga diutarakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Dia menerangkan alasan 51 pegawai tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang tidak bisa menjadi pegawai KPK lagi. Alex menyebut mereka memiliki hasil asesmen berwarna merah dan tidak bisa dibina.

“Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang udah ‘merah’, dan dia tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan,” kata Alex saat jumpa pers di kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Alex mengatakan penilaian terhadap 51 orang itu dilakukan oleh tim asesor. Sedangkan dari 75 pegawai yang tak lolos TWK itu akan dilakukan pembinaan.

“Dari hasil pemetaan dari asesor dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu, dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN,” kata dia.

Editor: Redaksi

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi akan bersurat ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menarik kembali Komisaris Jenderal Firli Bahuri ke kepolisian dari jabatannya sekarang sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami akan mendatangi Markas Besar Kepolisian guna mengantarkan surat kepada Kapolri ihwal permintaan penarikan atau pemberhentian Komjen Firli Bahuri sebagai anggota kepolisian. Hal ini dilakukan mengingat Firli Bahuri masih berstatus sebagai anggota Polri aktif dan selama berkarir sebagai Ketua KPK kerap menimbulkan kontroversi,” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, sebagai salah satu perwakilan koalisi, saat dihubungi pada Selasa, 25 Mei 2021.

Dia menyebutkan sederet kontroversi yang ditimbulkan Firli Bahuri antara lain pengembalian paksa penyidik Komisaris Rossa Purbo Bekti, pelanggaran etik, hingga pemberhentian paksa 75 pegawai KPK.

“Untuk itu, kami mendesak agar Kapolri dapat menarik Firli Bahuri sebagai Ketua KPK atau bahkan memberhentikan yang bersangkutan sebagai anggota Polri aktif,” Terang Kurnia

Sebelumnya, KPK resmi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan kepada 75 pegawai yang tak lolos. Dalam surat tersebut, 75 pegawai KPK yang tidak lolos dinyatakan akan dinonaktifkan. Puluhan pegawai itu tak lagi bekerja terhitung sejak 7 Mei 2021.

Editor: Redaksi

JAKARTA – Setelah memegang bola panas, akhirnya Ketua KPK Firli Bahuri angkat bicara tentang kisruh yang terjadi di KPK akibat tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Berikut penjelasan lengkap Firli Bahuri setelah Presiden Joko Widodo turut berkomentar tentang nasib 75 pegawai yang tak lolos TWK:

Tadi dikatakan ada yang bertanya bagaimana keberlangsungan dengan rekan-rekan saya, adik-adik saya yang 75, rapat paripurna KPK yang dihadiri oleh 5 Pimpinan KPK, 5 Anggota Dewas dan Ketua Dewas beserta segenap Eselon I Deputi-Sekjen, Eselon II Direktur dan Kepala Biro yang kita laksanakan pada tanggal 5 Mei 2021 kita membahas bagaimana yang memenuhi syarat terkait dengan tes wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN dan bagaimana pula dengan yang tidak memenuhi syarat dari tes wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN.

Jadi clear, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, semua ada, dan membuka hasil tes wawasan kebangsaan kami buka pada tanggal 5 Mei, kenapa? Karena kami menunggu dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan jam 20.00 malam sehingga hasil tes wawasan kebangsaan kita buka tanggal 5 dan tidak ada pejabat pegawai satu pun yang pernah membaca hasil tes wawasan kebangsaan.

Selanjutnya, menindaklanjuti terkait dengan bagaimana dengan yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 pegawai KPK, kami terus melakukan komunikasi baik Pimpinan maupun Sekjen selaku pejabat pembina kepegawaian, Insya Allah atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan semangat kebersamaan dengan kementerian/lembaga memberikan kabar mudah-mudahan semua bisa lancar dan pada saatnya mereka akan kita lakukan pelantikan sebagai aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil.

Dan ini terus berlangsung komunikasi antara KPK diwakili oleh Sekjen KPK selaku pejabat pembina kepegawaian, Kepala Biro SDM, Kepala Biro Hukum, semua bergerak dan insyaallah bisa lancar.

Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan yang 75?

Kami ingin pastikan sampai hari ini tidak pernah KPK memberhentikan, tidak pernah KPK memecat, dan tidak pernah juga berpikir KPK untuk menghentikan dengan hormat maupun tidak hormat, saya harus garis bawahi.

Sekaligus menjawab bagaimana dengan penanganan perkara, tentu Pak Ali telah menyampaikan beberapa waktu yang lalu, terkait dengan keputusan terkait dengan yang tidak memenuhi syarat. Kami ingin pastikan bahwa seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan harus terus berjalan sehingga rekan-rekan yang tidak memenuhi syarat, sesuai hasil rapat, rapat paripurna tanggal 5 Mei 2021 tugasnya diberikan kepada pimpinannya, pimpinannya yang mengatur tentang tugas-tugas tersebut termasuk penanganan perkara sehingga kami pastikan tidak ada perkara yang berhenti.

Tidak pernah ada perkara yang terlambat, kita pastikan karena sistem KPK adalah sudah berjalan dan yang bekerja bukan perorangan, bukan satu orang tapi semua pegawai dan insan KPK bekerja keras untuk melakukan pemberantasan korupsi secara bersama-sama.

Yang selanjutnya saya ingin sampaikan juga terkait dengan bagaimana respons KPK terkait dengan arahan Presiden. Kami Pimpinan KPK dan Sekjen termasuk dengan seluruh pejabat struktural terus bekerja dengan tidak memberikan komentar karena kita bekerja.

Saya pastikan bahwa KPK sebagaimana arahan Presiden, kita pegang teguh dan kita tindaklanjuti dengan cara koordinasi, komunikasi dengan MenPAN dan Kepala BKN termasuk juga dengan kementerian lain karena sesungguhnya kalau ada perintah Presiden tentulah kita tindaklanjuti tetapi menindaklanjutinya tidak bisa dengan satu jari, tidak bisa hanya KPK karena terkait dengan kementerian lembaga lain, ada MenPAN, ada Kumham yang mengatur regulasi, ada Komisi Aparatur Sipil Negara, ada Lembaga Administrasi Negara, ada MenPAN RB dan ada BKN, inilah yang kita kerjasamakan, dan kami mohon maaf tidak ingin mendahului keputusannya tetapi yang pasti hari Selasa kita akan lakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya.

Bagaimana proses selanjutnya tentu melibatkan kementerian dan lembaga lain, karena itu kami tidak berani memberikan respons sejak awal karena kami harus bekerja dengan bersama-sama kementerian dan lembaga.

Editor: Redaksi