Sumbawa- Anggota DPR RI yang duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, Johan Rosihan merasa prihatin dengan anjloknya harga gabah di tingkat penggilingan dan petani bahkan pada Bulan April 2021 lalu mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir.

Atas situasi ini, menurutnya diperlukan intervensi kebijakan pemerintah saat pandemik untuk membangun rakyat terutama petani agar pasokan melimpah di tengah panen raya. “Agar dapat tetap menguntungkan petani dan stabilitas harga gabah bisa terjamin,” ujar Legislator NTB 1 melalui keterangan resminya kepada Eranasional, Sumbawa Selasa (13/7/2021)

Hal ini diungkapkan Johan mengingat saat ini terjadi surplus yang besar karena sejumlah sentra produksi telah memasuki masa panen dan kenyataannya harga gabah kering panen (GKP) masih tertahan di bawah harga pembelian pemerintah.

Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa perbandingan rata-rata harga gabah pada Juni 2021 dengan tahun sebelumnya pada Juni 2020 lalu menunjukkan kurva penurunan, yakni di tingkat petani untuk kualitas gabah kering panen (GKP) turun sebesar 3,7%.

“Dan untuk gabah kering giling (GKG) mengalami turun drastis sebesar 15,08% demikian juga dengan gabah luar kualitas mengalami penurunan sebesar 5,3%,” urai Johan.

Legislator dari dapil NTB ini mendorong pemerintah memperbaiki paket kebijakan harga dasar gabah/beras pembelian pemerintah sebagai suatu kebijakan strategis pada masa pandemi untuk menstabilkan harga gabah di setiap wilayah sepanjang tahun.

“Karena realitas di lapangan selalu ditemukan bahwa harga gabah di tingkat petani maupun di penggilingan selalu lebih rendah dari harga pembelian pemerintah. Insiden anjloknya harga gabah selalu terjadi pada saat musim panen, yang hal ini berakibat merugikan petani pada masa pandemic ini,” ungkap Johan.

Politisi PKS itu menegaskan agar pemerintah segera melakukan intervensi kebijakan melalui kajian yang mendalam untuk membela kepentingan petani agar tidak dirugikan.

“Bahwa pada umumnya petani menjual gabah dalam bentuk gabah kering panen (GKP) dan jarang dalam bentuk GKG maupun beras, maka seharusnya konstruksi kebijakan pembelian pemerintah diprioritaskan untuk pembelian GKP (gabah kering panen) sebagai instrument penyangga harga gabah petani agar harganya selalu stabil,” ucap Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga meminta pemerintah agar konsisten melarang impor beras tatkala produksi domestik meningkat tajam.

Karena menurutnya sikap tegas pelarangan impor beras dapat bermanfaat untuk meningkatkan harga gabah petani agar tidak terjadi disparitas harga yang tajam.

“Saya melihat akar penyebab dari anjloknya harga gabah petani adalah karena tarif impor beras yang terlalu rendah, sehingga ketika ada rencana impor dari pemerintah maka akan langsung mempengaruhi anjloknya harga gabah petani,” papar Johan.

Ketua DPP PKS ini berpandangan saat ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk membuka pasar beras domestik sehingga harga beras yang saat ini cukup tinggi di pasar dunia dapat ditransmisikan hingga harga gabah petani dapat mengalami peningkatan.

“Selain itu saya berpendapat bahwa pemerintah mesti mewajibkan Bulog bahwa beras yang disalurkan dalam program Bansos pada masa pandemik ini haruslah beras dari pengadaan dalam negeri yang berasal dari hasil operasi pembelian gabah petani secara signifikan,” tutup Johan Rosihan.

Sumbawa- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, H. Johan Rosihan kembali membuka bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani Selasa, (13/07/2021) pagi.

Kegiatan yang dilaksanakan di grand hotel sumbawa itu dihadiri oleh ketua BPTP Ketindan juga Sekdis Pertanian Kabupaten Sumbawa dan diikuti okeh ratusan peserta yang terdiri dari kelompok tani dan penyuluh.

Dalam sambutannya, Johan menjelaskan betapa bimtek tersebut dilakukan semata-mata demi mendorong kapasitas petani dan penyuluh kita di daerah.

“Kegiatan ini merupakan hasil dari refocusing anggaran yang dilakukan oleh Komisi IV sebagai bentuk nyata dukungan kita kepada para petani dan penyuluh di daerah.”

Lebih jauh, Johan berharap agar bimtek bisa mendorong kreatifitas dan inovasi para petani kita di tengah tantangan zaman dan kemajuan teknologi yang tidak bisa lagi terelakkan.

“Pupuk kita langka, harga gabah kita anjlok. Ini adalah serangkaian masalah yang selalu terjadi secara berulang-ulang. Kalau kita tidak kreatif, maka kita akan terpuruk dengan kondisi,” terang Johan

Untuk itu, Politisi PKS yang akrab disapa bang jo itu beranggapan bahwa perlu ada satu langkah bersama dari hulu sampai hilir untuk mendorong dan mendampingi petani-petani kita untuk bisa lebih survive dalam berbagai kondisi.

“Jika pupuk langka, kita masih bisa pake pupuk organik, saya sudsh coba dan hasilnya tidak mengecewakan. Kalau harga gabah sedang anjlok, maka jangan dulu jual semuanya. Simpan dulu sebagian sampai harga kembali normal,” ujarnya

Menurut Johan, sebagai petani kita harus bisa bertahan dalam berbagai kondisi. Marilah kita menjadi petani-petani tangguh yang memiliki kapasitas dan berdaya. Jika sudah demikian, maka isi tas akan mengikuti.

Bimtek peningkatan kapasitas petani adalah kali kedua setelah sebelumnya kegiatan serupa telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Angkatan kedua ini terbagi menjadi dua kelas yang masing-masing dilaksanakan selama satu hari.

“Kegiatan-kegiatan serupa akan tetap dilaksanakan dengan penambahan intensitas juga digelar di beberapa kabupaten tetangga seperti Bima, Dompu, dan Sumbawa Barat,” tandasnya

Sumbawa- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyoroti berbagai persoalan yang terkait pendistribusian benih ke petani dalam rangka program pengembangan budidaya bawang putih khususnya di Provinsi NTB yang kondisinya mengalami keterlambatan distribusi.

“Padahal benih tersebut sangat dibutuhkan petani karena berhubungan dengan pemanfaatan moment cuaca yang aman untuk pertumbuhan bawang putih tersebut. Hal ini patut disayangkan karena faktor distribusi yang kurang baik telah menjadi penghambat untuk membantu petani demi optimalnya peningkatan produksi bawang putih nasional,” ujar Johan melalui keterangan rilis di Sumbawa, Senin (12/7/2021)

Politisi PKS ini menyebut benih bawang putih merupakan salah satu input penting dalam proses produksi tanaman sehingga realisasi distribusi yang tepat waktu sangat vital diperlukan sebab berhubungan dengan faktor cuaca dan karakter musim untuk budidaya bawang putih.

“Saya tekankan kepada pemerintah untuk segera memperbaiki fungsi berbagai saluran distribusi benih dan menciptakan sistem distrbusi benih yang lebih tepat waktu dan tepat sasaran agar petani sebagai penerima akhir dari benih tersebut dapat menerima manfaat dan menggunakan benih dari pemerintah secara optimal sebagai program peningkatan produksi bawang putih nasional,” tutur Johan.

Johan menegaskan agar ada sistem kontrol (controlling system) yang ketat terhadap pelaksanaan distribusi benih bawang putih agar tepat waktu dan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan lapangan, jangan sampai banyak permainan yang lost control yang berakibat merugikan negara.

“Saya minta semua pihak ikut mengawasi pelaksanaan distribusi benih bawang putih ini secara baik agar cita-cita kita mewujudkan swasembawa bawang putih segera tercapai dan tidak tergantung lagi dengan impor,” kata Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini menyatakan bahwa aspek perbenihan tidak hanya terkait penerapan teknologi dalam perbanyakannya, namun juga sangat ditentukan oleh jaminan kualitas, ketersediaan dan sistem distribusinya.

“Kita berharap pendistribusian benih bawang putih di NTB yang terpusat di Sembalun lebih tepat waktu dan memiliki kualitas benih yang bagus serta memiliki skema yang tepat jumlah dan tepat waktu sesuai dengan yang seharusnya diterima petani,” urai Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini mendorong pemerintah segera bertindak memperbaiki fungsi saluran distribusi benih bawang putih di Provinsi NTB, dimana saluran distribusi ini harus mampu mengatasi kesenjangan waktu, tempat dan penerimaan jumlah yang lebih presisi dari produsen benih ke petani.

“Saya minta kebutuhan petani akan benih bawang putih harus terpenuhi secara lebih presisi serta kegiatan distribusinya dapat lebih lancar dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan,” tegas Johan.

Selanjutnya Johan berharap agar perbaikan fungsi saluran dsitribusi ini dapat dilakukan lebih serius karena selama ini paradigma bantuan benih biasanya hanya berorientasi bahwa bantuan tersebut telah diterima petani dengan jumlah tertentu.

“Namun sering abai pada aspek ketepatan waktu, kualitas benih pada saat diterima petani dan tidak ada evaluasi pemanfaatan bantuan benih tersebut serta nilai kemanfaatan bantuan benih dalam sistem budidaya bawang putih yang dilakukan oleh petani,” tutup Johan Rosihan.

Jakarta – Polemik masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) kembali mencuat akhir-akhir ini. Terkuak di saat negara kembali mengeluarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali. Tentu ini menuai kecaman dari banyak kalangan.

Salah satunya berasal dari anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi menyebutkan berbagai lintas kementerian mulai dari Kemenhub sampai Kemenlu saling lempar tanggung jawab. Akibatnya, kerja keras pemerintah baik lokal atau nasional terkait PPKM Darurat ini dikhawatirkan tidak tercapai dan akan membuka kembali serangan pandemi gelombang ketiga.

Menyikapi seriusnya hal itu, Politikus PKS meminta Presiden harus turun tangan langsung dan secara tegas mengeluarkan sikap.

“Serangan pandemi Covid-19 gelombang kedua ini cukup kuat. Langkah pemerintah untuk mengeluarkan PPKM Darurat di beberapa provinsi itu dinilai sudah tepat. Namun yang kita kecewakan, di saat dalam negeri sedang melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, tiba-tiba kita mendapat kabar ada ratusan TKA yang masuk ke Indonesia. Tentu ini membuat kita semua kecewa” terang Syahrul Aidi melalui keterangan resmi kepada Eranasional si Jakarta, Rabu (7/7/2021)

Ia mengatakan saat ini terjadi disparitas besar antara kecepatan laju kematian imbas Covid-19 dengan kecepatan koordinasi dan kepemimpinan pemerintah dalam penanganan Covid-19, koordinasi perlu langsung di tangan Presiden.

Untuk itu, kata Syahrul Aidi, presiden harus memimpin langsung dan tegas atas hal ini. Jalur internasional sebagai pintu masuk TKA ini segera ditutup. Kapan perlu presiden keluarkan Perpres terkait hal ini.

“Makna darurat dalam PPKM darurat tidak bisa dikoordinasikan oleh selain presiden. Apabila varian delta dari Covid-19 ini diumpamakan sebagai serangan masif terhadap keselamatan rakyat Indonesia, maka presiden-lah yang harus bertanggungjawab penuh dan memimpin serangan balik mengatasi varian delta, bukan pembantu Presiden.” terangnya.

Terkait pembatasan kedatangan luar negeri, Syahrul Aidi menilai pemerintah dapat berkaca dari kebijakan negara Hongkong atau Taiwan yang langsung menutup akses penerbangan internasional dari Inggris dan India akibat adanya varian Covid-19 baru.

“Beberapa fakta juga menunjukkan bahwa Covid-19 khususnya varian Delta yang berasal dari luar negeri memiliki karateristik cukup mudah menyebar. Bahkan diduga lonjakan kasus Covid-19 saat ini di Indonesia adalah akibat Covid-19 varian Delta tersebut,” papar Syahrul

Oleh sebab itu, lanjut kata dia perjalanan internasional baik itu melalui moda darat, laut dan udara harus dilarang, karena selama ini telah terbukti bahwa sumber Covid-19 dan beberapa variannya memang selalu berasal dari luar neger.

“Dilarangnya TKA asing masuk ke Indonesia, harusnya dijadikan momen untuk menyerap tenaga kerja lokal yang saat ini banyak terimbas PHK akibat pandemi Covid-19,” tukasnya

Jakarta- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mendesak pemerintah segera memperhatikan nasib dan kesejahteraan para penyuluh perikanan bantu (PPB) agar mereka mendapat perhatian dalam hal pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kementerian Kelautan Perikanan.

“Pemerintah harus mendengar aspirasi mereka yang telah disampaikan dalam beberapa aksi demonstrasi baru-baru ini agar keinginan mereka bisa terwujud demi menghargai pengabdian mereka yang sudah lama dan optimalisasi kinerja penyuluh perikanan yang lebih baik ke depan,”, tutur Johan yang disampaikannya dalam acara audiensi aliansi penyuluh perikanan bantu bersama sejumlah Anggota Komisi IV DPR yang berasal dari Fraksi PKS yang dilakukan secara virtual di Jakarta, pada Hari Jumat (2/7) sebagai bentuk dukungannya terhadap perjuangan aliansi penyuluh perikanan.

Politisi PKS ini mendukung agar seluruh penyuluh perikanan bantu di Indonesia dengan jumlah sekitar 1.998 orang dapat diangkat seluruhnya menjadi PNS tanpa syarat, hal ini mengingat peran mereka sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penyuluh perikanan dan mengatasi permasalahan kurangnya tenaga penyuluh yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Saya minta pemerintah segera membuat keputusan terkait hal ini karena saat ini kita perlu meningkatkan performa kinerja dari seluruh penyuluh perikanan di tanah air agar dapat membantu masyarakat perikanan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik,” ujar Johan.

Legislator asal Sumbawa ini menilai para penyuluh perikanan bantu sangat layak untuk diprioritaskan karena mereka telah memiliki pengalaman lama dan kompetensi untuk menunjang kinerja mereka, para penyuluh tersebut relatif berkompeten dan biasanya mereka telah banyak mengikuti berbagai pelatihan teknis perikanan sehingga akan berpengaruh nyata terhadap kualitas kerja mereka, ucap Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa NTB ini juga berharap pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dapat mengoptimalkan kegiatan penyuluhan perikanan agar target peningkatan produksi perikanan dapat tercapai baik perikanan budidaya, perikanan tangkap maupun pengolahan perikanan.

“Saya yakin melalui sistem penyuluhan perikanan yang efektif, terintegrasi dan sesuai dengan perkembangan zaman maka berperan signifikan dalam memajukan sektor perikanan di tanah air dan dapat bersaing dengan negara lain,” urai Johan.

Ketua DPP PKS ini mengungkapkan saat ini sektor perikanan kita masih jauh tertinggal dibanding negara lain, maka peningkatan peran penyuluh perikanan menjadi sebuah keharusan sebagai ujung tombak terciptanya sistem penyuluhan yang serasi dan terpadu dengan kelembagaan, pelaku usaha dan terdepan dalam membantu nelayan dan masyarakat perikanan dalam menghadapi berbagai persoalan lapangan.

“Kepedulian pemerintah terhadap nasib para penyuluh perikanan ini sangat penting dalam tata kelola sistem penyuluhan nasional,” papar Johan.

Anggota Legislatif dari dapil NTB 1 ini menegaskan peningkatan kinerja dari para penyuluh perikanan bantu ini dapat tercapai.

“Jika mereka diperhatikan nasib dan kesejahteraannya sesuai dengan aspirasi yang mereka suarakan dan juga mereka perlu disediakan sarana dan prasarana serta biaya kegiatan penyuluhan agar semakin optimal, demikian,” tutup Johan.

Jakarta – Anggota DPR RI, Johan Rosihan memberikan respon atas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa dan Bali mulai tanggal 3-20 Juli 2021, yang hal ini berdampak membatasi aktivitas masyarakat secara lebih ketat daripada yang selama ini sudah pernah berlaku.

Menurutnya pelaksanaan PPKM Darurat ini pemerintah harus memperhatikan kondisi ketahanan pangan di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali, harus ada pantauan dan solusi terhadap tersedianya akses pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Karena pembatasan transportasi dan kegiatan ekonomi akan mengganggu sistem pangan yang berjalan terutama terkait kelancaran distribusi dan pasokan pangan dari daerah sentra produksi ke wilayah konsumen di seluruh wilayah Jawa Bali,” ujarnya melalui keteeangan resmi yang diterima oleh Eranasional di Jakarta, Kamis (1/7/2021)

Johan selaku Anggota Komisi IV DPR RI menekan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, stabilitas harga pangan serta menjaga daya beli petani selama pelaksanaan PPKM Darurat tersebut.

NTB – Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Negara China telah melakukan pengembalian produk hasil perikanan Indonesia karena terindikasi terpapar virus Covid-19.

Maka atas kejadian tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan memberikan respon dengan mempertanyakan belum optimalnya sistem jaminan mutu terintegrasi dan sistem ketelusuran terhadap semua produk perikanan di Indonesia.

Lebih lanjutan kata Politikus PKS, serta mempertanyakan dimana fungsi pengendalian mutu atas surat Kesehatan ikan sehingga muncul kasus ikan yang terpapar virus bisa lolos sebagai produk impor ke negara lain.

“Hal ini patut disayangkan karena akan mengurangi kepercayaan dunia internasional terhadap keamanan pangan dari produk perikanan Indonesia,” ujar Johan melalui keterangan rilis yang diterima oleh Eranasional di Nusa Tenggara Barat, Sabtu (26/6/2021)

Politisi PKS ini berharap pemerintah segera memperbaiki kualitas layanan karantina ikan ekspor, termasuk kinerja layanan sertifikasi Kesehatan ikan untuk memastikan bahwa ikan atau hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah NKRI bebas dari hama penyakit ikan karantina atau tidak memiliki potensi sebagai media penyakit yang bersifat menular ke manusia.

“Harus ada penguatan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai upaya pencegahan yang harus selalu diperhatikan supaya kejadian pengembalian produk perikanan ekspor kita oleh negara lain tidak terulang lagi,” ucap Johan.

Legislator Senayan ini berharap kasus ini dijadikan pelajaran berharga untuk memperbaiki pelayanan sertifikasi Kesehatan ikan menuju pelayanan prima yang memiliki standar mutu tinggi sehingga memiliki akurasi yang tepat dalam penerapannya.

Selama ini, lanjut ia menilai implementasi pelayanan sertifikasi ekspor ikan belum dilakukan secara maksimal dan belum sepenuhnya mencapai tujuan dan sasaran dari sistem jaminan mutu terhadap semua produk perikanan kita.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini meminta pihak otoritas yang berkompeten segera menelusuri berbagai informasi pergerakan produk perikanan yang telah dikembalikan tersebut serta melakukan verifikasi lapangan agar dapat ditindaklanjuti dengan respon yang tepat, cepat dan terkoordinasi sesuai dengan bukti jaminan mutu dan keamanan produk perikanan yang telah diterbitkan.

“Harus ada pengujian terhadap proses sertifikasi yang digunakan sehingga bisa ditelusuri mengapa produk ikan ekspor tersebut bisa lolos dari proses karantina sebagai produk ekspor ke negara lain namun ternyata terindikasi terpapar virus Covid-19,” tutur Johan.

Selanjutnya Johan meminta agar pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan berdasarkan prinsip analisis resiko, transparan dan bebas dari konflik kepentingan serta sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Politikus PKS juga meminta agar dilakukan keterlusuran bagi pelaku usaha karena perilaku usaha juga harus bertanggung jawab terhadap jaminan mutu dan keamanan produk perikanan nasional.

“Semoga ke depan jaminan mutu dan keamanan pangan dari produk perikanan kita bisa lebih baik dan berkontribusi bagi kejayaan pembangunan perikanan nasional,” tutup Johan Rosihan.

Reporter: Agung Nugroho

NTB- Anggota Komisi IV DPR RI menyesalkan adanya pengurangan anggaran untuk alokasi pengelolaan sampah dan limbah hingga mencapai Rp 27 Miliar.

Padahal menurutnya negara kita sedang darurat sampah dan limbah, hal ini dibuktikan dengan sampah kita yang tidak terkelola mencapai 30 juta ton per tahun dan peningkatan limbah medis yang meningkat 200% dibanding sebelum masa pandemic Covid-19.

“Selama ini anggaran untuk lingkungan khususnya persampahan dan limbah masih sangat minim dan jumlahnya selalu tidak mencukupi untuk menangani persoalan sampah dan limbah, jadi sangat tidak logis jika dilakukan pemotongan, ini menunjukkan pemerintah belum sadar lingkungan,” ujar Johan melalui keterangan rilis kepada wartawan di Nusa Tenggara Barat, Kamis (24/6/2021)

Politisi PKS ini menyebut kondisi timbulan sampah di negara kita terus meningkat setiap tahun, jika dilihat pada data tahun 2015 timbulan sampah kita sebesar 65 juta ton dan pada tahun 2019 lalu timbulan sampah telah mencapai 68.810.000 ton.

Demikian juga dengan kondisi timbulan limbah medis yang mencapai 7.525,76 ton serta jumlah penumpukan limbah B3 medis yang diperkirakan mencapai 7.778 ton dari 2.601 rumah sakit di 34 provinsi.

Permasalahan sampah dan limbah ini menyebabkan kondisi darurat karena berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan gangguan Kesehatan manusia, papar Johan.

Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengolahan Sampah dan Limbah DPR RI ini memaparkan banyak sekali ditemukan berbagai kasus masalah sampah di Indonesia yang tidak dapat ditangani pemerintah.

Johan mencontohkan persoalan sampah domestic rumah tangga di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cirendeu Leuwigajah telah menyebabkan 157 orang meninggal dan dua kampung hilang, demikian juga dengan adanya kasus bau sampah TPA telah mencapai area BSD, Cilenggang, dan masih banyak lagi berbagai kasus persampahan yang bersifat darurat untuk diselesaikan pemerintah, tutur Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini berharap pemerintah tidak memotong anggaran sampah dan limbah untuk kepentingan alokasi yang lain dan harus lebih serius menangani berbagai persoalan sampah dan limbah yang semakin kompleks baik di darat maupun di laut, kita harus merasa malu karena ternyata sampah plastik di laut Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia, ucap Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini selalu mendorong pemerintah agar melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan serta berupaya membangun ekosistem persampahan yang lebih baik.

Lanjut ia menekankan agar pemerintah lebih fokus memperbaiki aspek tata Kelola persampahan, baik dari sisi regulasi dan kebijakan, sisi kelembagaan maupun sisi anggaran atau pendanaan tata Kelola sampah dan limbah, perlu terobosan teknologi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan sampah dan limbah di tanah air tercinta ini.

Ketua DPP PKS ini mendorong pemerintah agar memiliki political will untuk memperbaiki pengolahan sampah di tanah air, perlu segera dilakukan perubahan skema persampahan dan meningkatkan bisnis di dalam pengelolaan sampah serta membangun sistem database persampahan yang terintegrasi.

“Harus ada program dan anggaran yang memadai untuk mempercepat tanggapan dan kerja aksi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sampah dan limbah serta selalu melibatkan masyarakat agar memiliki kesadaran pengelolaan sampah dan limbah demi masa depan lingkungan yang lebih baik,” tutup Johan Rosihan.

Reporter: Agung Nugroho

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan angka 2 juta kasus positif Covid-19 sdh Indonesia lalui, begitu juga dengan angka penularan harian yang sdh memecahkan rekor.

“Ini lebih dari sekadar angka maupun statistika. Tidak bisa ditawar, penanganan Covid-19 mesti ketat dan kejam. Kemudian kejam bermakna harus berani mengambil keputusan tegas dan tega,” kata Mardani melalui akun tweeter di Jakarta, Rabu (23/6/2021)

Lanjutnya, harus kita akui pengendalian penularan Covid-19 masih jauh dari harapan. “Pemerintah perlu evaluasi, apa tetap bisa aktivitas ekonomi maupun kesehatan berjalan beriringan? Perlu kebijakan ekstrem, bisa lockdown secara nasional/mengunci wilayah per pulau secara berkala,” sambungnya

Dikatakan Politkus PKS, suka tidak suka, kita melihat penanganan pandemi yang pemerintah lakukan masih berorientasi pada aspek ekonomi.

“Mas Faisal Basri, ekonom senior dari UI juga menyebut, konsensus ekonom di seluruh dunia sudah menyatakan bahwa krisis kesehatan harus lebih dulu diselesaikan sebagai persyaratan pemulihan ekonomi,” terang Mardani

Ia menambahkan jauh lebih efisien dan ekonomis ke depannya jika kita bisa lockdown untuk menghentikan mobilitas selama dua pekan ke depan.

“Dan jangan sampai Wabah ini menjadi bancakan APBN atas ketidakmampuan pemerintah di bidang ekonomi. Terlambat ambil keputusan bisa berbahaya, ayo ambil keputusan berani untuk mencegah beban tidak terpikul,” beber Mardani.

Terlebih kebijakan penebalan PPKM Mikro, lanjut kata legislator PKS, yang pemerintah putuskan tidak jauh berbeda dengan PPKM Mikro sebelumnya.

“Ada potensi tidak terlalu berdampak pada mobilitas masyarakat yang kian meningkat akhir-akhir ini. Pengawasan yang pemerintah lakukan pun masih amat longgar,” ujar Mardani

Kata Politikus PKS ini, kasus baru Covid-19 telah melonjak pada empat momen libur panjang. Mestinya kita sudah bisa belajar dan berbenah untuk mengantisipasinya.

“Ke depan, pos komando baik di desa/kelurahan setempat mesti sigap mengawasi pelaksanaan karantina. Iringi dengan upaya preventif seperti testing dan penelusuran yang perlu kian digencarkan,” tandasnya.

Reporter: Agung Nugroho

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST mendorong pemerintah khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) agar mengoptimalkan sumberdaya lokal untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, khususnya di daerah rawan pangan.

“Saya minta Kementan terus memperkuat pengembangan pangan lokal karena potensi yang kita miliki luar biasa, kita memiliki lebih dari 200 jenis tumbuhan biji dan kacang, 450 jenis buah dan 250 jenis sayur-sayuran serta keanekaragaman ekosistem pangan dan sumberdaya pangan yang kaya akan gizi,” ujar Johan.

Politisi PKS ini berharap pemerintah menggandeng semua pihak untuk memperbaiki tata Kelola urusan pangan ini, sebab UU tentang Pangan juga telah memformulasikan

“Bahwa mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, sistem yang dibangun pemerintah harus berbasis pada keragaman sumberdaya pangan, kelembagaan dan budaya lokal serta memperhatikan peningkatan pendapatan petani,” papar Johan.

Legislator dari NTB ini melihat pengembangan pangan lokal harus diramu dengan strategi yang jitu, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan keragaman konsumsi pangan melalui peran agroindustry.

“Dan inovasi teknologi agar produk pangan lokal memiliki nilai tambah dan daya saing,” ,sambung Johan.

Johan melihat perlu adanya akselerasi pembangunan pedesaan secara merata dan kebijakan ketahanan pangan yang berorientasi tidak hanya pada sisi produksi namun juga memperkuat aspek aksesabilitas masyarakat yaitu sisi distribusi dan konsumsi.

“Jadi pengembangan pangan lokal ini mesti berakibat langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dengan pengembangan teknologi pangan yang tepat guna dan terjangkau oleh masyarakat,” urai Johan.

Johan mendorong Kementan menggiatkan sumberdaya lokal untuk keperluan sehari-hari masyarakat, pemanfaatan pangan lokal mesti menjadi semangat bersama yang diminati oleh masyarakat kita.

“Keberlanjutan pangan lokal akan ditentukan oleh frekuensi rumah tangga dalam mengonsumsi pangan lokal tersebut,” tutur Johan.

Wakil rakyat dari dapil Pulau Sumbawa NTB 1 ini berpandangan bahwa kebutuhan akan pangan akan sangat mudah terpenuhi jika cara mendapatkannya juga mudah, kita mesti mendorong berbagai Langkah pengembangan olahan pangan lokal untuk mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga berbasis kearifan lokal.

“Kegiatan menghidupkan pangan lokal ini terutama di daerah rawan pangan harus kita dukung sebagai bentuk kemandirian pangan dan harus ada dukungan Kementan baik dari sisi program dan anggaran yang memadai untuk pengembangan pangan lokal tersebut,” tutup Johan Rosihan.

Pewarta: Agung Nugroho

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan memandang perlunya pengaturan mengenai pengembangan dan pemberdayaan Kawasan penyangga di sekitar Kawasan konservasi karena saat ini menurutnya terdapat 6.747 desa yang berada di sekitar Kawasan konservasi  dengan jumlah masyarakat yang mencapai 16,3 juta jiwa.

“Saya melihat diperlukan pengaturan  secara khusus mengenai kemitraan konservasi agar semakin banyak jumlah masyarakat yang menerima manfaat dari kemitraan konservasi supaya kesejahteraan mereka meningkat dari sisi sosial ekonomi,” papar Johan pada saat mengikuti Rapat Koordinasi Bersama Badan Keahlian DPR RI membahas RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta (Selasa, 15/6).

Politisi PKS ini memandang bahwa paradigma di bidang konservasi saat ini tidak hanya pada aspek perlindungan semata, namun juga mesti mengakomodir aspek pemanfaatan secara bijaksana, hemat, melindungi dan berkelanjutan.

“Saya berpendapat agar RUU ini perlu ditambahkan pengaturan tentang peran serta masyarakat agar pemerintah diwajibkan untuk meningkatkan pastisipasi atau keterlibatan masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan hutan serta dibuat pengakuan istimewa terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat dalam pelaksanaan konservasi di dalam Kawasan,” ujar Johan.

Johan juga menjelaskan perlu pengaturan mengenai pengukuhan dan perlindungan spesies secara detail untuk menjaga kelestarian  Indonesia sebagai “Mega Biodiversity Country” karena telah teridentifikasi memiliki 133.693 spesies yang sangat unik dan beranekaragam seperti jenis burung mencapai 1.605 jenis, ikan sebanyak 4.724 jenis, mamalia sebanyak 750 jenis, Flora sebanyak 109.116 jenis dan masih banyak lagi kekayaan jenis spesies di Indonesia.

“Maka RUU ini perlu menitikberatkan pada aturan perlindungan konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya untuk terus menjaga kelestarian sumberdaya hayati dan ekosistemnya, karena kita memilki 554 unit Kawasan konservasi yang mencapai 27 juta Ha,” tuturnya.

Legislator dari dapil NTB1 ini menekankan perlunya diperkuat perlindungan ekosistem yang memperhatikan tantangan ke depan terutama adanya kepastian hukum kewajiban melindungi alam dalam hubungan antara masyarakat dengan sumberdaya alamnya, serta sanksi yang tegas terhadap kejahatan terkait konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya perlu diperkuat untuk menimbulkan efek jera.

Di samping itu lanjut Johan, agar dimuat secara tegas klausul mengenai ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan konservasi tingkat nasional serta pengelolaan kawasan konservasi di daratan, dan di daerah pesisir, pantai dan laut, serta kewenangan Lembaga tersebut dalam hal pengaturan kegiatan konservasi di luar Kawasan konservasi.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini menandaskan agar pemanfaatan spesies dan ekosistem hayati harus diprioritaskan pengaturannya dalam hal untuk kepentingan riset, penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta kepentingan khusus lainnya.

“Pemanfaatan Kawasan konservasi tidak boleh didominasi hanya untuk kepentingan perdagangan, pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya apalagi sampai mengabaikan aspek perlindungan konservasi keanekaragaman hayati,” tutup Johan Rosihan.

Pewarta: Agung Nugroho