Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengatakan hingga Selasa (10/11/2026) pagi, belum ada anggota Fraksi Gerindra yang ikut menandatangani usulan penggunaan hak tersebut.

“Dari Fraksi Partai Gerindra sejauh yang kami tahu sampai pagi hari ini belum ada anggota yang mengajukan untuk menggunakan haknya sebagaimana amanat Undang-Umdang MD3,” ujar Kamrussamad di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).

Meski belum ada anggota yang menandatangani usulan tersebut, Gerindra tidak menganggap persoalan ini sebagai hal sepele.

Kamrussamad menyebut pihaknya akan menggelar rapat internal pada hari yang sama untuk membahas dan mengkaji wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

“Bagi kami fraksi Gerindra ini sesuatu yang penting untuk disikapi secara serius sebagaimana kaidah konstitusi dan undang-undang yang berlaku,” katanya.

Dia juga mengingatkan agar polemik ijazah Wakil Presiden tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu stabilitas politik nasional.

Gerindra berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.

“Dan kita berharap polemik ini tidak berkepanjangan, bisa segera dituntaskan, diselesaikan sebagaimana amanat undang-undang dan konstitusi kita,” ujarnya.

Anggi menyampaikan, dalam setiap kunjungan ke masyarakat, isu yang paling sering disampaikan adalah anak-anak yang tidak pernah menerima KJP, bahkan ada yang sudah sempat terdaftar namun kemudian dicabut oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

“Masalah KJP ini hampir selalu dibahas ketika saya turun ke dapil. Banyak warga mempertanyakan apa saja syarat untuk mendapatkan KJP dan kenapa bantuan tersebut tidak kunjung diterima,” ujar Anggi saat ditemui dalam Kegiatan Reses ke-2 Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2026 di Komplek UKA, Jakarta Utara, Rabu (4/2/2026).

Menurut Anggi, salah satu syarat utama penerima KJP adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini telah berubah nama menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Namun, ia menegaskan bahwa persoalan data tersebut bukan sepenuhnya berada di tangan aparat wilayah.

“Sering kali masyarakat menyalahkan kelurahan, RT, atau RW. Padahal, secara teknis pengelolaan data DTSEN merupakan kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Anggi juga membeberkan temuan kasus yang terjadi di wilayah Kalibaru, Jakarta Utara, terkait warga yang seharusnya berhak menerima KJP namun gagal diproses. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa KTP milik warga tersebut dipinjam oleh pihak lain untuk membeli sebuah mobil.

“Warga ini tinggal di rumah kos bersama lima keluarga lainnya. Pekerjaannya hanya sebagai ojek online, sementara istrinya bekerja sebagai buruh setrika. Secara ekonomi, mereka sangat layak menerima KJP,” ungkap Anggi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Anggi bersama tim dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara langsung turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual.

“Hasil pengecekan menunjukkan bahwa KTP warga Kalibaru itu digunakan oleh orang lain untuk membeli mobil Fortuner. Orang yang meminjam KTP tersebut ternyata berdomisili di Jakarta Selatan,” paparnya.

Anggi menambahkan, pihaknya telah mendorong warga untuk melaporkan kasus tersebut ke kepolisian agar data kependudukan dapat diblokir sementara dan diperbaiki, sehingga hak anak untuk memperoleh KJP bisa dikembalikan.

“Langkah hukum sudah ditempuh agar data kepemilikan KTP dibersihkan. Harapannya, data warga Kalibaru ini bisa kembali normal dan anaknya berhak mendapatkan KJP,” tandas Anggi.

Sejumlah permintaan masyarakat mengemuka mulai dari kebutuhan sarana olahraga, fasilitas kesehatan, hingga persoalan sosial yang meresahkan lingkungan.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (1/10/2025), Qori menyebut salah satu aspirasi yang cukup mendesak datang dari warga Kelurahan Kedaung, Bojongsari. Mereka mengusulkan adanya kendaraan darurat untuk mempermudah akses layanan kesehatan.

“Kalau warga Pasir Putih meminta lapangan bulu tangkis, masyarakat Kedaung, Bojongsari justru mengharapkan ketersediaan ambulans. Itu menjadi catatan penting dan akan saya prioritaskan,” kata Qori kepada wartawan.

Selain itu, warga Sawangan juga menyampaikan keluhan terkait permasalahan sosial di lingkungannya. Salah satu laporan menyebutkan adanya rumah warga yang dijadikan tempat penampungan sampah, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat sekitar.

“Sudah ditegur oleh ketua RW, tapi tetap tidak diindahkan. Mungkin kalau ditangani langsung oleh Bu Dewan bisa lebih cepat terselesaikan,” ujar Taufik, salah satu warga yang hadir.

Menariknya, jalannya reses kali ini berlangsung dengan suasana berbeda. Tidak seperti agenda reses yang biasanya formal, Qori mengemas kegiatan secara lebih santai dengan lantunan musik jazz dan modern.

Alunan musik tersebut membuat sesi diskusi terasa lebih hidup dan akrab antara legislator dan masyarakat.

Reses hari pertama itu pun diwarnai interaksi hangat. Sesi tanya jawab berjalan dinamis, dengan Qori yang responsif menanggapi setiap masukan. Seusai kegiatan, warga dari berbagai kalangan, mulai dari kaum muda hingga orang tua, tampak menikmati sajian musik yang mengiringi acara.

Ia menambahkan, fraksi Partai Gerindra telah menyatakan akan memproses pengunduran diri Saraswati melalui mahkamah partai.

Dasco mengaku baru mengetahui kabar pengunduran diri tersebut dan menyatakan bahwa proses selanjutnya akan ditangani melalui mekanisme partai.

“Dan tadi fraksi sudah menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut akan diproses melalui Mahkamah Partai. Selebihnya saya belum bisa berkomentar karena saya masih harus mempelajarinya,” kata Dasco kepada wartawan Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Langkah ini menunjukkan keputusan penting seperti pengunduran diri seorang anggota, akan melewati prosedur internal partai untuk ditinjau dan diputuskan.

Mengenai detail lebih lanjut atau kemungkinan langkah yang akan diambil partai, Dasco belum bisa memberikan komentar lebih jauh.

“Perlu waktu untuk mempelajari lebih dalam situasi dan alasan di balik pengunduran diri tersebut,” pungkas Dasco.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi mengaku menghormati keputusan Sara. Sambil menunggu proses, dia memanggil Sara akan terlebih dahulu diaktifkan.

Haryadi menjelaskan proses administratif terkait keputusan Sara akan dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang yang berlaku dan Fraksi akan berkoordinasi dengan DPP Partai Gerindra.

“Fraksi Gerindra DPR menghormati pilihan tersebut dan akan memproses sesuai peraturan undangan yang berlaku. Sementara menunggu proses, maka Saudari Sara akan diberhentikan dari DPR,” kata Bambang.

Dia tak mengungkap dengan jelas alasan pengunduran dirinya. Namun, dia menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang sempat menjadi sorotan pada 28 Februari 2025 lalu.

Pernyataan yang dimaksud, yakni saat dia mengajak masyarakat untuk menjadi pengusaha daripada bersandar pada pemerintah.

Namun, dia mengaku menyampaikan permintaan maaf. Sara mengaku tidak mudah untuk memulai usaha dan memahami pernyataan itu telah merugikan banyak pihak. []