Hal itu disampaikan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Deddy Yevri Sitorus.

Dia menyebutkan, alasan keduanya dipecat karena tidak memenuhi target yang telah diberikan pemerintah.

“Yang saya dengar bukan mundur tetapi dipecat, karena tidak mampu memenuhi target yang diberikan,” kata Deddy, Senin 3 Juni 2024.

Dia menambahkan, yang menjadi persoalan di IKN adalah masalah lahan yang tak kunjung selesai.

Hal itu menimbulkan banyak masalah atau konflik sepertinya menjadi, alasan keduanya dinilai tak layak mengisi posisi tersebut.

“Kelihatannya kurang support dari kementerian terkait, baik agraria maupun lainnya. Target waktu yang diberikan terlalu pendek dan ambisius, mirip proyek Roro Jonggrang atau Bandung Bondowoso,” jelasnya.

Selain itu, kata Deddy, terlalu banyak larangan dalam pembangunan IKN membuat pekerjaan konstruksi lambat.

“Misalnya tidak bisa mengebor air tanah, hanya air permukaan. Ini menyulitkan proses konstruksi. Tidak boleh menebang pohon atau mengubah kontur, akhirnya jadi lamban karena akses jalan menjadi rebutan para kontraktor yang memperlambat pekerjaan,”bebernya.

Selain itu kata dia, sSyarat green constructor company bikin para kontraktor juga kelabakan karena harus menyesuaikan dengan berbagai persyaratan yang memperlambat pekerjaan.

“Intinya ini terlalu ambisius, kompleks baik dari sisi waktu, target, proses dan sebagainya,” ucap Deddy.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku tidak tahu alasan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

“Namanya mundur di surat enggak disebutkan, tentu saja kami enggak tahu juga,” kata Pratikno di Kantor Presiden, Senin 3 Juni 2024. []

Puan menyampaikan hal it saat diyanya awak media terkait apakah sudah ada instruksi kepada Fraksi PDIP untuk menggulirkan hak angket.

“Enggak ada instruksi ke Fraksi PDIP. Belum ada pergerakan,” kata Puan di gedung DPR, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.

Puan menjelaskan mekanisme pengajuan hak angket dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) serta Tata Tertib DPR.

“Kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi, ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat,”jelas Puan.

Dia menambahkan jika hak angket itu merupakan solusi bisa saja dilakukan.

Namun sampai saat ini belum ada hak angket terkait Pemilu yang bergulir di DPR.

“Kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa, ya boleh saja. Tapi kan belum ada,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, wacana hak angket pertama kali diembuskan Capres Ganjar Pranowo.

Sementara koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sempat menanggapi wacana hak angket dengan menyatakan menunggu sikap resmi PDIP. []

JAKARTA, Eranasional.com- Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan dan kayaknya ormas. Maksud Effendi, TNI terlihat seperti gerombolan, seperti ormas, jika tidak patuh pada perintah atasan.

“Saya menyadari hal itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya menyangkut seputar, soal gerombolan dan ormas, yang sejatinya, sejujurnya, saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada, kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya itu seperti gerombolan, seperti ormas,” kata Effendi dalam konferensi pers di ruang Fraksi PDIP DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Namun Effendi tetap meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Effendi menyadari pernyataannya itu bisa disalahartikan.

“Berikutnya, saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapa pun dia, dari mulai tamtama, bintara, perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin diartikan lain,” papar Effendi.